Statement Politik West Papua National Authority (WPNA)

STATEMENT POLITIK WPNA

West Papua National Authority (WPNA) sebagai lembaga perlawanan yang telah dideklarasikan pada tanggal 16 Agustus 2004 sebagai pemerintahan transisi rakyat Papua Barat, yang dalam melaksanakan fungsi-tugasnya, bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi serta melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan Kesatuan dan Persatuan berbagai komponen perjuangan Papua Barat serta mewujudkan satu tujuan yakni : PAPUA BARAT MERDEKA,  dengan batasan wilayah pemerintahan berdasarkan letak Astronomi yang meliputi : antara 130° – 140° Bujur Barat (BB) dan 1° Lintang Utara (LU) – 10° Lintang Selatan (LS).  Sehingga, atas nama Rakyat Papua Barat, kami meminta Pemerintah Republik Indonesia agar secara bijaksana membuka diri untuk menerima dan menjawab sejumlah tuntutan serta masukkan dari West Papua National Authority (WPNA) sebagai wujud niat baik Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan akar konflik di Papua.

Dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri West Papua National Authority (WPNA) DR. Jacob Rumbiak  ke  Jakarta – Indonesia pada bulan Februari 2011, telah mengajukan 5 (lima) tuntutan kepada Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari  ajakan WPNA, agar dalam rangka menuju penyelesaian damai akar konflik di Papua, maka segera :

1. Bebaskan seluruh Tapol/Napol Papua
2. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi para pemimpin Papua yang berada di hutan dan di luar negeri untuk melaksanakan konfrensi di Papua Barat.
3. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan  agar rakyat Papua yang berada diluar negeri dapat mengunjungi Papua sebagai tanah kelahiran mereka.  Tidak diperlakukan seperti warga Negara asing lainnya.
4. Pemerintah Indonesia mencabut stigma Separatis bagi para aktivis dan rakyat Papua yang memperjuangkan hak-hak dasarnya
5. Pemerintah Indonesia menarik mundur seluruh Pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua.

West Papua National Authority (WPNA) bersama  rakyat Papua menawarkan SOLUSI penyelesaian akar konflik Papua, yaitu :

1. Dialog yang di Fasilitasi dan di Mediasi oleh pihak Netral (Masyrakat Internasional)
2. Self determination (Penetuan  Nasib Sendiri) bagi bangsa Papua.

Demikian tuntutan dan solusi WPNA yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Indonesia demi perwujudan perdamaian bagi bangsa Papua, Indonesia dan Dunia.

Manokwari, 10 Juni 2011

WEST PAPUA NATIONAL AUTHORITY (WPNA)

MARKUS YENU                                                                 ALFRED AUPARAY
Gubernur Eksekutif WPNA – Manokwari                               Sekretaris WPNA – Manokwari


                                                     Mengetahui, 

 

 EV. EDISON WAROMI, SH                                    EV. TERRIANUS I. YOCKU
Presiden Eksekutif                                                           Presiden Nasional Kongres