
Hal itu tidak hanya menjadi isu tetapi aksi dan
reaksi pun telah membenarkan. Ada beberapa wilayah pun mulai menyuarakan
kemerdekaan diri atau lepas dari NKRI.
Selain Papua, Aceh dan Maluku yang terus berjuang
keluar dari NKRI, pada masa kepemimpinan SBY ini muncul juga, Kalimantan Barat
minta Referendum.
Setelah RUU PILKADA diterima oleh DPR-RI yang
didominan oleh koalisi merah putih, banyak masyarakat merasa kecewa dan
prihatan nasip hidup Negara Indonesia ke depannya.
Gubernur
Kalimantan Barat, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kalau Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal
pelantikan Jokowi-JK.
Cornelis
akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian
dan merdeka per-pulau.
Cornelis
mengatakan, usulan tersebut baru sekadar wacana pribadinya karena sikap elite
partai seolah memperlemah rakyat.
Menurutnya,
cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam
menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun.
"Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulsel," kata Cornelis pada Minggu, (5/10) lalu melalui media suara pembaharuan.
Mengenai
sikap Presiden SBY terbitkan Perppu Pilkada, Cornelis menilai, itu hanya dalam
rangka menyenangkan hati masyarakat. Sebab bagaimanapun DPR tetap berperan menetapkan
kebijakan tersebut.
Bagi
mereka tidak ada kegentingan yang mendesak hingga memaksa pemerintah terbitkan
aturan itu. "Bagi mereka pilkada DPRD sudah ideal. Sebab, tidak ada yang
genting, meskipun demokrasi ini berada dalam posisi yang benar-benar darurat.
Apakah
benar negaraIndonesia akan terpecah belah menjadi beberapa Negara, marilah kita
tunggu SEBAB, kalau Papua itu kan jelas akan lepas dari NKRI. (Bidaipouga Mote)
Reporter Of Timipotu News
Int. Bidaipouga Mote