Hadiah untuk Aceh dan Papua

Illustrasi Aceh, Papua dan Presiden RI

Bulan depan tanggal 20 Oktober 2014 Indonesia akan memiliki Presiden yang baru. Rakyat akan menilai kinerja Presiden yang baru nantinya. Baik tidaknya jalannya Pemerintahan akan menentukan Kebijakan terhadap daerah-daerah yang rawan Konflik. Sampai saat ini Aceh dan Papua lah yang mendapat Otonomi Khusus. Untuk sementara Ambon belum mendapatkan Otonomi Khusus. Diberikannya Otonomi Khusus terhadap beberapa daerah konflik merupakan wujud Pemerintah RI untuk mengelola sumberdaya alamnya dan mensejahtrakan rakyatnya. Persoalanya Papua ingin Refrendum (memisahkan diri) dari NKRI.

Illustrasi Otsus vs Refrendum

Aceh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk menciptakan perdamaian di Nanggroe Aceh sebelum masa jabatannya pada bulan Oktober 2014 berakhir (http://rakyataceh.co/2014/08/zaini-ancam-pemerintah-pusat/). Setelah ditandatanganinya MoU Helsinki di Filandia tahun 2006 lalu antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI, Presiden SBY pernah berjanji untuk menyelesaikan persoalan krusial terkait ideologi GAM.

Adapun point penting diantaranya turunannya Undang undang No. 11 tahun 2006 tentang UUPA, PP tentang Migas, PP tentang Kewenangan Aceh, serta Perpers tentang Badan Pertanahan yang dikelola Aceh. Kecaman Gubernur Aceh diakhir Pemerintahan Presiden SBY yaitu jika UUPA belum diselesaikan maka Aceh akan ”Berduka” kembali. Kata-kata “Berduka” kembali yang disampaikan seorang Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan luas artinya. Bisa diimplentasikan sebagai pemisahan Aceh dari NKRI.

Menurut saya Pemerintah RI sudah tepat untuk tidak terburu-buru memutuskan atau meng”Gol”kan UUPA yang menuai kontroversial terhadap rakyat Aceh khususnya dan negara Indonesia pada Umumnya. Banyak sekali turunan UUPA yang menyalahi aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya mengenai Lambang dan Bendera Aceh. Lambang dan Bendera inilah yang sangat ditolak oleh Presiden karena bentuk dan gambarnya sama dengan Gerakan Separatisme GAM sewaktu masa Aceh bergejolak. Oleh sebab itu masih banyak lagi undang-undang Aceh yang ingin berdiri sendiri. Contoh nyata di Aceh sudah berdirinya Istana Wali Nanggreo dan terpilihnya serta dilantiknya Malik Mahmoed dilantik/dikukuhkan oleh DPRA dan Gubernur Aceh sebagai Wali Nanggroe. 

Papua

Lain halnya dengan Provinsi paling Timur Indonesia yaitu Papua. Sampai saat ini gejolak untuk memisahkan diri Provinsi Papua dengan NKRI terus berlanjut. Banyaknya aksi penembakan yang menewaskan banyak korban terus terjadi. Korban bukan hanya rakyat sipil saja tetapi aparat keamanan yang menjaga Kedaulatan juga menjadi korban. Perbedaan status Politik Papua harus diluruskan seperti halnya Provinsi Aceh. Keterkaitan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sangat kuat. Selama ini OPM bermain di dalam Negeri dan Luar Negeri. Mereka selalu mengangkat masalah kasus HAM yang terjadi ke dunia Internasional. Mereka pula (OPM) yang menolak Otonomi khusus Plus, yang mana Pemerintah memberikan Otonomi khusus plus kepada Papua dan Papua Barat. Selama Pemerintahan SBY beberapa program telah dilakukan diantaranya Pembangunan Gedung Olah raga Cenderawasih, disyahkannya PP No 54 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), diberikannya pemekaran Kabupaten/Kota, dikeluarkannya Perpres Nomor 65 dan 66 2011 tentang unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) serta pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Masa kepemimpinan Presiden SBY tinggal menghitung hari saja. Dalam sisa waktu yang semakin sedikit ini, rakyat Papua mengharapkan kesejahtraan, kedamaian dan keamanan dari Pemerintahan yang sebentar lagi berakhir. Rakyat Papua dan Papua Barat bersikeras Referendum terjadi di tanah Papua. Maka dari itu pergantian Pemerintahan SBY dengan Pemerintahan Jokowi diharapkan tidak melukai hati orang Papua.

Perlu adanya komunikasi yang aktif antara Pimpinan dengan kepala daerah guna tercapainya sinergitas untuk pengambilan keputusan yang tepat. Keterlibatan semua pihak seperti akademisi, masyarakat asli Papua, Pemprov, tokoh agama dan tokoh adat untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang menguntungkan rakyat Papua dan Papua barat.

Pemerintah RI telah berkontribusi besar dalam mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan penyelamatan bangsa Indonesia. Kini saatnya Pemerintahan baru nanti akan menjadi Pekerjaan Rumah yang berat bila tidak serius penanganannya. Semoga daerah-daerah yang meminta Referendum tidak akan terjadi, sebab jikalau nantinya terjadi maka banyak daerah-daerah di Indonesia meminta hal yang sama.

Jeffry Watumena