Gereja-Gereja di Tanah Papua Mencari Keadilan, Kedamaian dan Stabilitas di Tanah Papua

Tepat tanggal 1 Mei 2015, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP) hadir dalam konferensi World Council of Churches (WCC) dan menyampaikan berbagai laporan tentang pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Artikel berjudul “Churches in Tanah Papua seek justice, peace and stability” ini menjelaskan berbagai permasalahan yang dialami di tanah Papua, terkait dengan pelanggaran HAM, dan pembunuhan yang terjadi secara terus-menerus.

Gereja-Gereja di Tanah Papua Mencari Keadilan, Kedamaian dan Stabilitas di Tanah Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

Dua Anggota TPN PB dan OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura

Dua Anggota TPN/OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura

Dua prajurit TPN PB dan OPM pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)yang ditangkap bersama pimpinannya Leo Magay Yogi, di Nabire, dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kotaraja, Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua.

Kedua anak buah Leo Yogi itu diterbangkan dari Nabire menggunakan pesawat Skytruck milik Polri setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Nabire akibat luka tembak yang dideritanya.

Keduanya teridentifikasi bernama Yulianus Nawipa, dan Marcel Muyapa selaku sopir Leo Yogi.

Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr Raymond kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan, keduanya tengah diobservasi di RS Bhayangkara, sebelum tim dokter melakukan operasi “Yulianus Nawipa yang menderita luka tembak. Sedangkan hanya menjalani pemeriksaan biasa,” kata Kombes Raymond.

Tim gabungan aparat keamanan, pada Kamis (30/4) siang menangkap Leo Yogi beserta kedua anak buahnya serta satu pucuk senpi .

Aksi penangkapan itu diwarnai baku tembak yang menyebabkan dua anggota OPM mengalami luka tembak termasuk Leo Yogi.

Namun nyawa Leo Yogi tidak berhasil ditolong akibat perdarahan yang dialaminya.

NTT Tuan Rumah Festival Melanesia

KUPANG - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan festival 11 negara ras Melanesia pada minggu terakhir Oktober 2015. Penandatanganan deklarasi Melanesia ini akan berlangsung di Papua pada 1 Mei 2015.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, Selasa (28/4) petang, menjelaskan bahwa penandatanganan deklarasi Melanesia di Papua itu akan dihadiri Gubernur NTT, bersama Gubernur Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menurutnya, negara-negara yang tergabung dalam ras Melanesia berada di Pasifik Selatan. Sebanyak 11 negara yang masuk dalam ras Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. Sementara itu, Indonesia baru bergabung menjadi anggota pada 2014 yang digelar di Papua.

"Kelompok Melanesia itu adalah kelompok masyarakat yang berkulit hitam dan berambut keriting. Di Indonesia, hanya lima provinsi saja yang menjadi kelompok Melanesia, yakni NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat," katanya.

Ia menjelaskan, terkait budaya Melanesia, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan... SUMBER

Aksi protes di London - Suplied

9 Negara, 20 Kota Aksi Serentak untuk Akses ke Papua

9 Negara, 20 Kota Aksi Serentak untuk Akses ke Papua

London, Jubi – Rabu, 29 April 2015 puluhan demonstran berbaju hitam melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Indonesia untuk memimpin aksi global menentang isolasi panjang di Papua selama 50 tahun. Demonstrasi ini diorganisir oleh TAPOL dan Survival Internasional dan didukung oleh Amnesty Internasional Inggris serta Free West Papua Campaign. Aksi ini diikuti oleh 22 aksi serupa di dunia untuk meminta kebebasan dan keterbukaan akses untuk wilayah yang paling disembunyikan di Indonesia ini. Sejak aneksasi di Papua pada tahun 1963, Indonesia telah memberlakukan blokade media pada wilayah kaya sumber daya alam yang diperebutkan, yang memungkinan pelaku pelanggaran hak asasi manusia bertindak dengan mendapatkan impunitas total. Papua adalah salah satu wilayah konflik yang terisolasi di Papua. Selama beberapa tahun, aparat keamanan di Indonesia secara brutal telah menindas gerakan pro kemerdekaan di Papua.

Hari Aksi Serentak untuk Kebebasan dan Keterbukaan Akses untuk Papua dilakukan di Papua, Indonesia, Australia, New Zealand, the Solomon Islands, Scotland, Germany, France, Italy dan Spain. Aksi di Los Angeles, New York dan San Francisco dilakukan sehari sebelumnya. Aksi ini adalah upaya koordinasi global, yang pertama dari jenisnya, menunjukkan bahwa solidaritas di seluruh dunia untuk Papua telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Esther Cann dari TAPOL, sebuah organisasi HAM di London yang mengkoordinir aksi ini menyatakan: “Dunia belum pernah tampak melakukan dukungan serupa ini untuk Papua. LSMs, anggota parlemen dan kelompok solidaritas diseluruh dunia memberitahu Indonesia bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak bisa lagi diabaikan. Suara orang Papua harus didengar. Dalam era informasi ini, sangat mengejutkan bahwa ada daerah tertutup seperti Papua.”

Dari Pulau Solomon sampai Scotlandia sampai San Fransisco, ratusan demonstran dari 22 kota di 10 negara berbeda bersatu untuk meminta kebebasan dan keterbukaan di Papua. Demonstran menggunakan baju hitam, menunjukkan ketertutupan media di Papua. Mereka bersatu untuk meminta Presiden Joko Widodo memenuhi janji pada masa pemilihan presiden untuk membuka akses bagi jurnalis internasional, kelompok kemanuisaan dan organisasi HAM. Aksi diam 3 menit dilakukan untuk menjadi simbol pembungkaman media di Papua.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua. Lalu mengapa hampir tidak mungkin wartawan dan organisasi HAM melaporkan situasi di Papua? Kita tahu bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, tapi kami masih tidak tahu skala pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi selama 50 tahun terakhir, ” kata Cann.

“Hari aksi global ini adalah upaya kami untuk mengatakan kepada pemerintah Indonesia bahwa dunia sedang memperhatikan. Meskipun mereka terus mengisolasi Papua selama 50 tahun, dunia tidak melupakannya. Kebenaran harus terungkap dan harus disampaikan,”kata aktivis hak asasi manusia Peter Tatchell, yang turut serta dalam aksi tersebut.

Di akhir aksi, sebuah surat kepada Presiden Jokowi yang ditandangani oleh 51 orang dan organisasi dari Papua, Indonesia dan kelompok internasional serta anggota parlemen diserahkan langsung kepada Kedutaan Besar Indonesia di London. Surat tersebut menunjukkan bahwa “blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman/impunitas… Secara de-fakto, pelarangan jurnalis internasional, LSM dan organisasi kemanusiaan berkontribusi terhadap isolasi kepada jurnalis di Papua dan menyebabkan investigasi independen dan pembuktian hampir tidak mungkin dilakukan. Sebuah petisi Avaaz meminta kebebasan media di Papua telah diinisiasi oleh Free West Papua Campaign dan ditandatangani oleh lebih dari 47,000 dan disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh mahasiswa Papua di Jakarta hari ini.

Reporters without Brothers, salah satu penanda tangan surat bersama, mengkritik kebebasan media yang semakin terbatas. Benjamin Ismail, Kepala Desk Asia-Pasifik di Reporters without Borders mengatakan, “peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia telah memburuk secara dramatis dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 138 dari 180 negara. Posisi tahun ini terutama adalah hasil dari blokade media di Papua Barat yang dibatasi oleh otoritas negara.”

Akses untuk pemantau HAM telah ditutup dalam 8 tahun. Beberapa tahun terakhir, kelompok kemanusiaan dan organisasi HAM internasional telah dipaksa unatuk menutup kantor mereka dan meninggalkan Papua. Jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat internasional yang bermaksud untuk mengunjungi Papua saat ini disyaratkan untuk menjalani proses visa ketat yang melibatkan persetujuan dari 18 instansi pemerintah yang berbeda-beda yang dikenal dengan Komite Clearing House.

Pada Oktober tahun lalu, dua orang jurnalis Prancis telah dihukum 11 minggu dalam tahanan atas dakwaaan pelanggaran imigrasi. Pada sidang Dewan HAM bulan lalu, Valentine Bourrat, salah satu dari dua orang jurnalis Prancis yang ditangkap menyatakan: .. menetapkan Papua tertutup bagi jurnalis menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyembunyikan pelanggaran HAM. Sebagai jurnalis kami tidak bisa membiarkan pembunuh menang dalam keheningan.”

Laporan independen yang dilakukan oleh jurnalis lokal dan nasional berada dalam kondisi berbahaya dan beresiko terhadap kematian. Berdasarkan AJI Papua, pada tahun 2014 telah terjadi 20 orang peristiwa kekerasan dan intimidasi yang terjadi kepada jurnalis di Papua.

“Jurnalis di Papua harus bisa bekerja tanpa intimidasi, teror, dan ancaman dari pihak pemerintah melalui aparat keamanan. Kita harus bisa melaporkan secara independen tanpa takut akan pembatasan, Mengapa hal ini tidak dijamin untuk wartawan di Papua? Kalau dianggap warga negara, mengapa hak-hak kami tidak dihargai?” kata Oktovianus Pogau, wartawan Suara Papua.

Selama kampanye presiden, Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada yang harus disembunyikan di Papua dan berjanji untuk membuka wilayah ini. Sekarang, 6 bulan pada masa pemerintahannya, Papua masih tertutup dari komunitas internasional. Ketika Presiden Jokowi berjanji dalam komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penghukuman terhadap 8 terpidana yang diduga melakukan perdagangan narkoba justru terjadi kurang dari 24 jam yang lalu meragukan arah masa depan HAM di Indonesia. (*)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Admin Jubi on April 30, 2015 at 12:27:02 WP [Editor : Victor Mambor]
http://tabloidjubi.com/2015/04/30/9-negara-20-kota-aksi-serentak-untuk-akses-ke-papua/
 

Kematian Theys Eluay: Megawati Buat Masalah, Jokowi Harus Selesaikan

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Tanggal 10 November, Indonesia peringati sebagai hari pahlawan. Orang Papua sejak 10 November 2001 peringati sebagai hari pahlawan juga. Tokoh sentral bangsa Papua, Dortheys Hiyo Eluay dibunuh militer Indonesia.

10 November 2014, di Yogyakarta, mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) peringati 13 tahun kematian Theys. AMP Yogyakarta bikin nonton bersama dan diskusi. Melawan Lupa, itu tema yang diangkat.

Hari Minggu (10/11/14), Victor Mambor, pemimpin redaksi Jubi merilis artikel mengenai kematian Theys. Judulnya Kami Tak Pernah Lupa Pembunuhan 13 Tahun Lalu.

Sabtu, 10 November 2001, pukul 10.30 Waktu Papua (WP), Komandan Satgas Tribuana (Kopassus) Kol. Inf. Hartomo datang menjemput Theys Hiyo Eluay, pemimpin besar Papua, di rumahnya. Berselang setengah jam kemudian, Theys berangkat dari rumah menuju Hotel Matoa untuk mengikuti rapat Presidium Dewan Papua (PDP).

Namun pemimpin besar Papua ini tak pernah pulang ke rumahnya di Sentani. Esok harinya, 11 November 2001, Theys Hiyo Eluay ditemukan sudah tak bernyawa dalam mobilnya di KM 9, Koya, Muara Tami, Jayapura.

Tubuh Theys dalam posisi duduk terlentang dan kedua kakinya memanjang ke depan. Di bagian pusat perutnya ada bekas goresan merah lembab. Tak ada yang menyangkal, Theys meninggal karena dibunuh.

Mambor di tulisannya menjelaskan para pembunuh Theys hanya dikenai hukuman yang paling berat 3 setengah tahun. Bahkan para pembunuh naik pangkat.

Mambor mengutip penelitian Made Supriatna, seorang peneliti dan wartawan lepas menulis di situs indoprogress.com. Hartomo (Akmil 1986) yang saat pembunuhan terjadi berpangkat Letkol, sekarang sudah menyandang pangkat brigadir jenderal dan menjabat sebagai Komandan Pusat Intel Angkatan Darat (Danpusintelad).

Terdakwa lain, Mayor TNI Donny Hutabarat (Akmil 1990), sempat menjabat sebagai Komandan Kodim 0201/BS di Medan, dan sekarang menjabat sebagai Waasintel Kasdam Kodam I/Bukit Barisan.

Sementara, Kapten Inf. Agus Supriyanto (Akmil 1991), yang juga terlibat dalam pembunuhan itu, sempat menduduki jabatan sebagai komandan Batalion 303/Kostrad.

Perwira terakhir yang terlibat dalam pembunuhan Theys adalah Lettu Inf. Rionardo (Akmil 1994). Sekarang dia diketahui menjabat sebagai Paban II Srenad di Mabes TNI-AD.

Sempat mendengarkan Emanuel Gobay bicara mengenai kematian Theys. Gobay, seorang sarjana hukum. Ia saat ini bantu-bantu di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Ia menilai, negara belum memberikan rasa adil pada hampir semua kasus HAM di Papua. Lebih-lebih soal kematian Theys Eluay.

"Kita semakin tidak percaya akan hukum yang ada di Indonesia.Tapi kita tidak bisa tinggal diam."

Dalam hati kecil, tampak sekali, Gobay telah pesimis negara yang namanya Indonesia ini akan mengusut tuntas kasus pembunuhan seorang Theys yang menurutnya pantas disebut bapak Demokrasi dan HAM Indonesia yang dilupakan ini.

"Theys beraksi sebelum kran-kran jaminan demokrasi berupa hukum dan undang-undang diluncurkan. Ia beraksi jauh sebelum Munir. Tapi Indonesia lupakan dia. Mungkin karena ia juga menjadi ikon pemersatu dan perjuangan kemerdekaan Papua, dianggap separatis dan dilupakan."

Mengenai pengadilan militer yang menghukum beberapa eksekutor lapangan, Gobay kecewa. "Mereka (para eksekutor yang diadili) pelaksana lapangan. Ada otak yang mengatur. Adili di pengadilan sipil, para perancang dan otak di balik kematian Theys."

"Atau jangan-jangan negara Indonesia adalah otak di balik kematian Theys," tegas Gobay.

Theys tidak sendiri saat kematian. Sopir pribadinya, Aristoteles Masoka, juga hilang sejak kejadian itu. Sekarang 13 tahun.

Victor Mambor dalam tulisan yang sama menulis, ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan investigasi kasus pembunuhan almarhum Theys Eluay ini berhasil menemukan saksi yang kemudian mengaku membawa Aristoteles Masoka ke Markas Satgas Tribuana Kopassus di Hanurata-Hamadi.

Saksi ini mengaku berada di sekitar Perumahan Pemda I Entrop-Jayapura, saat aksi penculikan terhadap Theys Hiyo Eluay terjadi. Menurut saksi ini, mereka melihat sebuah mobil kijang berwarna gelap menghadang sebuah mobil kijang yang juga berwarna gelap yang kemudian diketahui milik Theys Eluay.

Dari mobil yang menghadang, dua orang turun lalu memukul Aristoteles kemudian mencoba menariknya keluar pintu. Dua orang ini berhasil merebut mobil yang ditumpangi oleh Theys Eluay. Mobil ini kemudian melaju dan berhenti sekitar 50 meter dari tempat kejadian. Tubuh Aristoteles terlempar keluar mobil.

Aristoteles berlari dan minta tolong kepada saksi. Saksi kemudian membawa Aritoteles ke Markas Satgas Tribuana Kopassus di Hanurata-Hamadi atas permintaan Aristoteles. Aristoteles diturunkan sekitar lima meter dari markas Kopassus ini. Inilah informasi terakhir yang diketahui tentang Aristoteles Masoka.

Elias Petege, aktivis HAM dari Papua berkesempatan kami wawancarai. Petege menjelaskan, masa kepemimpinan Jokowi yang datang dari payung partai PDI Perjuangan lebih pantas untuk dituntut mengusut tuntas kasus ini.

"Rakyat Papua tak lupakan kasus ini. Terindikasi Megawati di bawah payung PDI Perjuangan menghabisi nyawa Theys dan Aristoteles Masoka waktu itu. Dan kini Jokowi-JK berkuasa saat ini dibawah payung PDI. Karena itu Jokowi harus selesaikan masalah warisan PDI Perjuangan," tegas Petege melalui seluler.

Menurut Petege, kasus ini dilakukan secara terencana dan sistematis oleh negara. "Karena itu, Komnas HAM harus berani membuka kembali hasil tim pencari fakta dan menindaklanjutinya untuk mengungkap tuntas kasus ini," jelasnya.

Menurut Petege, ada dua hal yang belum terungkap dari 13 tahun umur kasus ini.

Pertama, siapa dalang pembunuh Theys, karena 7 orang yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan, bukan pelaku utama atau otak/pemikirnya. Ungkap siapa aktor/pelaku utama. Adili di pengadilan sipil, bukan militer.

Kedua, ungkap dimana keberadaan Aristoteles Masoka, sopir pribadi Theys yang hilang hingga saat ini tanpa jejak. Selidiki, temukan dan adili di pengadilan sipil, siapa saja yang menghilangkan saksi kunci peristiwa pelanggaran HAM ini.

"Megawati buat masalah. Jokowi harus berani menyelesaikannya saat ini,"  tegas Petege. (Topilus B. Tebai/MS)

Di Bukit BTN Puskopad, ‘BK’ Berkibar Sekitar 45 Menit

Di Bukit BTN Puskopad, ‘BK’ Berkibar Sekitar 45 Menit by Papua Post Nampak Bendera ‘BK’ yang Berkibar di Atas Perbukitan Kompleks BTN PuskopadSENTANI - Jumat (5/12) kemarin pagi sekitar pukul 07.00 WIT, bendera Bintang Kejora (BK) yang merupakan simbol kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu sempat berkibar di atas Perbukitan atau Gunung dari Kompleks Perumahan BTN Puskopad Atas. Walaupun 1 Desember yang disebut-sebut Hari Ulang Tahun (HUT) Papua… Di Bukit BTN Puskopad, ‘BK’ Berkibar Sekitar 45 Menit was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Tidak Ada Kaitan Politik Papua Merdeka

Tidak Ada Kaitan Politik Papua Merdeka by Papua Post Jayapura – Ketua Sinode GKI Papua Pdt. Albert Yoku menegaskan, aksi penembakan yang menewaskan sejumlah warga sipil di Enarotali, Ibu Kota Kabupaten Paniai, tidak ada kaitan dengan politik Papua merdeka. Tapi, hanya insiden yang terjadi antara pihak keamanan dengan warga. ”Masalah penembakan di Enarotali yang menewaskan warga sipil, sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik… Tidak Ada Kaitan Politik Papua Merdeka was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Domba

Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Domba by Papua Post Menanggapi berbagai kasus penembakan dan tanggapan yang datang dari berbagai pihak, PMNews menyempatkan diri menelepon langsung Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertahanan (MPP). Berbagai tanggapan dari dalam negeri dan luar negeri disampaikan. Gen. Wenda terfokus kepada berbagai tanggapan secara rentetan yang disampaikan oleh Ketua Sinode… Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Domba was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Kami Siap Berperang Dengan Indonesia Kapan Saja

Kami Siap Berperang Dengan Indonesia Kapan Saja by Papua Post Merdeka.com - Kalau dihitung sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua sudah 45 tahun bergabung dengan Indonesia. Sejak itu pula konflik berdarah terus membekap Bumi Cendrawasih. Tokoh Papua sekaligus Menteri Luar Negeri Federasi Papua barat Jacob Rumbiak menegaskan kesabaran rakyat Papua ada batasnya. "Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh… Kami Siap Berperang Dengan Indonesia Kapan Saja was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Menkominfo : Papuapost Di Bredel Atas Permintaan Pangdam

Menkominfo : Papuapost Di Bredel Atas Permintaan Pangdam by Papua Post

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan telah memblokir situs berita online Papuapost, Jumat (19/12) kemarin. Menurut Juru Bicara Kemenkominfo, Ismail Cawidu, situs online tersebut dianggap berbahaya karena bersifat provokasi agar Papua melepaskan diri dari Indonesia. Selain itu kata dia, pemblokiran atas permintaan Pangdam Cendrawasih. “Kalau tidak salah itu (ada permintaan) sejak bulan Juli. Lalu…

Menkominfo : Papuapost Di Bredel Atas Permintaan Pangdam was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Mahasiswa Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena

Mahasiswa Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena by Papua Post Abepura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya, wilayah Lanitipo, Wuka Lagowan, Asolokowal, Assotipo, pemilik hak ulayat tanah Molama, Wouma dan Megapura, menolak rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di atas tanah adat mereka. Pasalnya, tanah adat mereka itu sumber ekonomi bukan untuk mendapatkan kekuasaan elit. “Tanah Molama jadi lahan sumber ekonomi warga, tetapi elit hendak mengorbankan… Mahasiswa Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Berkas 2 Oknum TNI Penjual Senjata ke OPM Diserahkan ke Otmil

Berkas 2 Oknum TNI Penjual Senjata ke OPM Diserahkan ke Otmil by Papua Post JAYAPURA – Berkas perkara dua anggota TNI dari satuan Kodim 1702/Wamena yang diduga kuat terlibat menjual amunisi kepada kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Lanny Jaya, Papua kini telah diserahkan ke Auditer Militer (Otmil) Jayapura, untuk menjalani persidangan. “Penyelesaian pemeriksaan dan penyidikan terhadap kedua oknum anggota TNI oleh penyidik POMDAM dan kini sudah diserahkan… Berkas 2 Oknum TNI Penjual Senjata ke OPM Diserahkan ke Otmilwas originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Penembakan Siswa di Paniai : Setelah Satu Bulan Baru Polisi Mau Bentuk TPF?

Penembakan Siswa di Paniai : Setelah Satu Bulan Baru Polisi Mau Bentuk TPF? by Papua Post Jayapura, Jubi/Antara – Ketua Dewan Adat Daerah Paniai Jhon Gobai berharap Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Mabes Polri untuk mengungkap kasus kekerasan di Enarotali, Kabupaten Paniai, awal Desember 2014, bersikap netral agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. “Saya kira TPF yang dibuat Mabes Polri untuk mengimbangi atau membandingkan temuan mereka di lapangan dengan pihak lain… Penembakan Siswa di Paniai : Setelah Satu Bulan Baru Polisi Mau Bentuk TPF? was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Di Timika, Satu Keluarga Dibantai OTK

Di Timika, Satu Keluarga Dibantai OTK by Papua Post

Bapak dan Anak Tewas, Istri Dan Dua Anaknya Lagi Kritis JAYAPURA – Kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia kembali terjadi di daerah Timika, Kabupaten Mimika. Jika sebelumnya seorang warga Timika bernama Korinus Kareth tewas dianiaya sekolompok warga pasca bentrokan pada beberapa hari lalu. Kali ini, sekelompok orang tidak dikenal (OTK) membacok satu keluarga yang beralamat,…

Di Timika, Satu Keluarga Dibantai OTK was originally published onPAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Papua Post | Februari 1, 2015 

Wabup Lanny Jaya Sesalkan Penembakan 2 Warga Sipil

Wabup Lanny Jaya Sesalkan Penembakan 2 Warga Sipil by Papua Post Suasana pertemuan ratusan masyarakat dengan Wakil Bupati Lanny Jaya, Berthus Kogoya, S.H., di Halaman Kantor Bupati Lanny Jaya, Kamis (29/1). JAYAPURA – Aksi penembakan terhadap dua warga sipil yaitu karyawan PT. Nirwana yang diduga dilakukan kelompok OPM di Kampung Popome, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Kamis (29/1), disesalkan Wakil Bupati Lanny Jaya, Berthus Kogoya, S.H.… Wabup Lanny Jaya Sesalkan Penembakan 2 Warga Sipil was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Jika Tak Bangun Smelter, Silakan Freeport Angkat Kaki

Jika Tak Bangun Smelter, Silakan Freeport Angkat Kaki by Papua Post JAYAPURA – Persoalan pembangunan Smelter (pabrik pemurnian logam) yang disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., turut menjadi perhatian serius para pemuda Papua, yang tergabung dalam OKP-OKP dan pemuda KNPI Provinsi Papua. Wakil Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPD KNPI Provinsi Papua, Lukman Rusdiansyah, mengatakan, pemuda Papua sangat mendukung penuh apa yang diperjuangkan… Jika Tak Bangun Smelter, Silakan Freeport Angkat Kaki was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

17 Pengikut Rudy Orarei Menyerahkan Diri

17 Pengikut Rudy Orarei Menyerahkan Diri by Papua Post

SERUI [PAPOS]- Sebanyak 17 pengikut, Rudy Orarei,Panglima TPN/OPM Wilayah Timur akhirnya menyerahkan diri pekan lalu. Mereka secara resmi diterima Bupati, TonnyTesar,S.Sos dan Wabup Frans Sanady. Dalam kesempataan itu, mereka menyatakan sikap ingin kembali sebagai masyarakat biasa. Dan menyerahkan 3 pucuk senjata api rakitan dan 4 buah amunisi. Pada saat itu, hadir pula Kapolres Kepulauan Yapen,…

17 Pengikut Rudy Orarei Menyerahkan Diri was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut