Aksi protes di London - Suplied

9 Negara, 20 Kota Aksi Serentak untuk Akses ke Papua

9 Negara, 20 Kota Aksi Serentak untuk Akses ke Papua

London, Jubi – Rabu, 29 April 2015 puluhan demonstran berbaju hitam melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Indonesia untuk memimpin aksi global menentang isolasi panjang di Papua selama 50 tahun. Demonstrasi ini diorganisir oleh TAPOL dan Survival Internasional dan didukung oleh Amnesty Internasional Inggris serta Free West Papua Campaign. Aksi ini diikuti oleh 22 aksi serupa di dunia untuk meminta kebebasan dan keterbukaan akses untuk wilayah yang paling disembunyikan di Indonesia ini. Sejak aneksasi di Papua pada tahun 1963, Indonesia telah memberlakukan blokade media pada wilayah kaya sumber daya alam yang diperebutkan, yang memungkinan pelaku pelanggaran hak asasi manusia bertindak dengan mendapatkan impunitas total. Papua adalah salah satu wilayah konflik yang terisolasi di Papua. Selama beberapa tahun, aparat keamanan di Indonesia secara brutal telah menindas gerakan pro kemerdekaan di Papua.

Hari Aksi Serentak untuk Kebebasan dan Keterbukaan Akses untuk Papua dilakukan di Papua, Indonesia, Australia, New Zealand, the Solomon Islands, Scotland, Germany, France, Italy dan Spain. Aksi di Los Angeles, New York dan San Francisco dilakukan sehari sebelumnya. Aksi ini adalah upaya koordinasi global, yang pertama dari jenisnya, menunjukkan bahwa solidaritas di seluruh dunia untuk Papua telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Esther Cann dari TAPOL, sebuah organisasi HAM di London yang mengkoordinir aksi ini menyatakan: “Dunia belum pernah tampak melakukan dukungan serupa ini untuk Papua. LSMs, anggota parlemen dan kelompok solidaritas diseluruh dunia memberitahu Indonesia bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak bisa lagi diabaikan. Suara orang Papua harus didengar. Dalam era informasi ini, sangat mengejutkan bahwa ada daerah tertutup seperti Papua.”

Dari Pulau Solomon sampai Scotlandia sampai San Fransisco, ratusan demonstran dari 22 kota di 10 negara berbeda bersatu untuk meminta kebebasan dan keterbukaan di Papua. Demonstran menggunakan baju hitam, menunjukkan ketertutupan media di Papua. Mereka bersatu untuk meminta Presiden Joko Widodo memenuhi janji pada masa pemilihan presiden untuk membuka akses bagi jurnalis internasional, kelompok kemanuisaan dan organisasi HAM. Aksi diam 3 menit dilakukan untuk menjadi simbol pembungkaman media di Papua.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua. Lalu mengapa hampir tidak mungkin wartawan dan organisasi HAM melaporkan situasi di Papua? Kita tahu bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, tapi kami masih tidak tahu skala pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi selama 50 tahun terakhir, ” kata Cann.

“Hari aksi global ini adalah upaya kami untuk mengatakan kepada pemerintah Indonesia bahwa dunia sedang memperhatikan. Meskipun mereka terus mengisolasi Papua selama 50 tahun, dunia tidak melupakannya. Kebenaran harus terungkap dan harus disampaikan,”kata aktivis hak asasi manusia Peter Tatchell, yang turut serta dalam aksi tersebut.

Di akhir aksi, sebuah surat kepada Presiden Jokowi yang ditandangani oleh 51 orang dan organisasi dari Papua, Indonesia dan kelompok internasional serta anggota parlemen diserahkan langsung kepada Kedutaan Besar Indonesia di London. Surat tersebut menunjukkan bahwa “blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman/impunitas… Secara de-fakto, pelarangan jurnalis internasional, LSM dan organisasi kemanusiaan berkontribusi terhadap isolasi kepada jurnalis di Papua dan menyebabkan investigasi independen dan pembuktian hampir tidak mungkin dilakukan. Sebuah petisi Avaaz meminta kebebasan media di Papua telah diinisiasi oleh Free West Papua Campaign dan ditandatangani oleh lebih dari 47,000 dan disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh mahasiswa Papua di Jakarta hari ini.

Reporters without Brothers, salah satu penanda tangan surat bersama, mengkritik kebebasan media yang semakin terbatas. Benjamin Ismail, Kepala Desk Asia-Pasifik di Reporters without Borders mengatakan, “peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia telah memburuk secara dramatis dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 138 dari 180 negara. Posisi tahun ini terutama adalah hasil dari blokade media di Papua Barat yang dibatasi oleh otoritas negara.”

Akses untuk pemantau HAM telah ditutup dalam 8 tahun. Beberapa tahun terakhir, kelompok kemanusiaan dan organisasi HAM internasional telah dipaksa unatuk menutup kantor mereka dan meninggalkan Papua. Jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat internasional yang bermaksud untuk mengunjungi Papua saat ini disyaratkan untuk menjalani proses visa ketat yang melibatkan persetujuan dari 18 instansi pemerintah yang berbeda-beda yang dikenal dengan Komite Clearing House.

Pada Oktober tahun lalu, dua orang jurnalis Prancis telah dihukum 11 minggu dalam tahanan atas dakwaaan pelanggaran imigrasi. Pada sidang Dewan HAM bulan lalu, Valentine Bourrat, salah satu dari dua orang jurnalis Prancis yang ditangkap menyatakan: .. menetapkan Papua tertutup bagi jurnalis menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyembunyikan pelanggaran HAM. Sebagai jurnalis kami tidak bisa membiarkan pembunuh menang dalam keheningan.”

Laporan independen yang dilakukan oleh jurnalis lokal dan nasional berada dalam kondisi berbahaya dan beresiko terhadap kematian. Berdasarkan AJI Papua, pada tahun 2014 telah terjadi 20 orang peristiwa kekerasan dan intimidasi yang terjadi kepada jurnalis di Papua.

“Jurnalis di Papua harus bisa bekerja tanpa intimidasi, teror, dan ancaman dari pihak pemerintah melalui aparat keamanan. Kita harus bisa melaporkan secara independen tanpa takut akan pembatasan, Mengapa hal ini tidak dijamin untuk wartawan di Papua? Kalau dianggap warga negara, mengapa hak-hak kami tidak dihargai?” kata Oktovianus Pogau, wartawan Suara Papua.

Selama kampanye presiden, Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada yang harus disembunyikan di Papua dan berjanji untuk membuka wilayah ini. Sekarang, 6 bulan pada masa pemerintahannya, Papua masih tertutup dari komunitas internasional. Ketika Presiden Jokowi berjanji dalam komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penghukuman terhadap 8 terpidana yang diduga melakukan perdagangan narkoba justru terjadi kurang dari 24 jam yang lalu meragukan arah masa depan HAM di Indonesia. (*)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Admin Jubi on April 30, 2015 at 12:27:02 WP [Editor : Victor Mambor]
http://tabloidjubi.com/2015/04/30/9-negara-20-kota-aksi-serentak-untuk-akses-ke-papua/
 

Sebuah Peristiwa Pengibaran Bendera Bersejarah Sinyal Kebangkitan untuk Nasib Papua Barat

Sebuah Peristiwa Pengibaran Bendera Bersejarah Sinyal Kebangkitan untuk Nasib Papua Barat

Sumber Foto tabloidjubi.com

Klaim Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri adalah mendapatkan dasar internasional . Tapi untuk ini menjadi kenyataan , lebih banyak pemimpin Melanesia harus menunjukkan kepemimpinan yang berani dan berprinsip

  papua barat bendera Tiga dari para pemimpin yang ditangkap pada acara pengibaran bendera . Foto: Jennifer Robinson

Untuk pertama kalinya dalam sejarah , bendera Bintang Kejora dikibarkan di gedung pemerintah Papua Nugini ( PNG ) di Port Moresby .

Bendera nasional Papua Barat terbang bersama bendera PNG di Balai Kota pada hari Minggu sebagai bagian dari perayaan untuk menandai 1 Desember , yang Papua Barat menganggap hari nasional mereka. Ini memperingati 1 Desember 1961 ketika New Guinea Council - parlemen Papua Barat di bawah pemerintahan kolonial Belanda - mengibarkan bendera Bintang Kejora untuk pertama kalinya , menandakan pengakuan oleh Belanda dari simbol nasional Papua Barat dan kenegaraan . Segera setelah itu , Indonesia menginvasi dan telah dikendalikan secara brutal wilayah sejak itu. Setiap tahun pada tanggal 1 Desember , bendera - Kejora dan protes terhadap pemerintahan Indonesia berlangsung di Papua Barat dan di seluruh dunia .

Tapi untuk PNG ini adalah yang pertama . Dan itu bukan tanpa kontroversi .

Port Moresby Gubernur Parkop mengangkat bendera yang menyimpang dari permintaan dari perdana menteri untuk tidak melakukannya . Sehari sebelumnya , yang mengunjungi pemimpin Papua Barat di pengasingan Benny Wenda dan saya - baik atas undangan resmi dari Parkop untuk tujuan khusus parlemen pengarahan dan menghadiri acara yang berkaitan - diperingatkan oleh seorang pejabat menyatakan bahwa kita akan ditangkap , diadili dan dideportasi jika kami menghadiri .
Jennifer Robinson Jennifer Robinson menerima surat ini dari pejabat PNG .

Kami menolak untuk diintimidasi dan dihadiri tanpa insiden . Tapi polisi membubarkan pawai yang direncanakan , dan aku melihat tiga dari penyelenggara acara ditangkap . Kerumunan bernyanyi karena mereka dikawal oleh polisi , gembira dan menantang , untuk kendaraan polisi . Parkop mengumumkan mereka " pahlawan " dan bahwa penangkapan mereka adalah " harga kecil untuk membayar " untuk acara bersejarah tersebut .

Ini semacam pelecehan dan intimidasi - dan jauh lebih buruk - adalah umum di Indonesia : protes damai seperti ini di Papua Barat dipenuhi dengan kekerasan dan penangkapan . Tapi itu belum pernah terjadi sebelumnya di seberang perbatasan di PNG . Menurut Parkop , itu " karena tekanan yang tidak semestinya dari pemerintah Indonesia " .

Pada saat yang sama , pejabat negara semua mengakui bahwa simpati yang besar ada untuk Papua Barat di PNG . Beberapa dugaan respon pemerintah yang keras itu bukan hasil dari tekanan Indonesia dan takut sejarah ekspansionis militer melainkan berasal dari Australia , yang lebih diinvestasikan dalam Papua Barat Indonesia dibanding negara lain ( PNG sangat bergantung pada bantuan Australia , yang menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan luar negeri yang independen ) .

Tapi di mana pun tekanan datang dari , Parkop telah terkena 50 tahun diam di PNG . Setelah menerima penghargaan atas usahanya untuk melindungi pengungsi Papua Barat dan meningkatkan klaim mereka untuk menentukan nasib sendiri , ia menyatakan " kita di PNG tidak bertanggung jawab atas pendudukan Indonesia di Papua Barat tetapi dengan diam kami - dan karena ketakutan kita - kita diberikan . terlibat dalam kejahatan Indonesia terhadap sesama Papua kami " dengan demikian , Parkop telah menciptakan pilihan yang jelas bagi para politisi PNG : Anda dapat tetap takut dan diam , atau Anda dapat berdiri dan mendukung respon yang bermartabat untuk masalah penentuan nasib sendiri Papua Barat .

Apa isclear adalah bahwa Papua Barat cepat menjadi isu politik domestik untuk PNG , karena sudah menjadi di Vanuatu : pemerintah sebelumnya kehilangan kekuasaan karena kegagalannya untuk mendukung tujuan Papua Barat , dan pemerintah baru telah menaikkan Papua Barat di forum internasional . Pengibaran bendera pemerintah - sanksi dihadiri oleh para menteri kabinet berlangsung di Vanuatu akhir pekan lalu , dan perdana menteri bertemu dengan seorang pemimpin pasukan pemberontak Papua Barat.

Pembicara pada acara di Moresby menekankan fakta PNG mengambil kemerdekaan sendiri untuk diberikan , karena telah " menyerahkannya di piring perak oleh Australia dan PBB " , sementara Papua Barat dikhianati oleh Belanda , Indonesia dan PBB dalam penipuan adalah Act of Free Choice . The 1969 suara seharusnya suara yang bebas dan adil rakyat untuk menentukan masa depan mereka , seperti yang dipersyaratkan oleh hukum internasional . Sebaliknya , hanya 1.026 orang Papua Barat ( dari perkiraan populasi satu juta ) dipaksa untuk memilih , di bawah ancaman kekerasan , untuk aneksasi dengan Indonesia . Hal ini tidak mengherankan bahwa pemungutan suara dikenal orang Papua sebagai " Act of No Choice" dan secara universal dikutuk oleh akademisi dan mantan pejabat PBB sama. Parkop adalah tanpa kompromi dalam kritiknya , " Saya ingin memberitahu pemerintah Indonesia bahwa klaim mereka untuk Papua Barat didasarkan pada penipuan dan kebohongan . "

Secara pribadi , Indonesia mengakui bahwa pendekatan militer telah gagal , transmigrasi dan pengembangan pendekatan telah gagal : pada akhirnya , orang Papua Barat tidak - dan tidak akan pernah - menganggap diri mereka di Indonesia. Parkop percaya bahwa membiarkan Papua Barat pergi akan baik bagi Indonesia , memberikan kesempatan untuk menebus diri di mata tetangga Melanesia dan Pasifik mereka.

Acara minggu ini di Moresby merupakan re - penegasan Papua Barat dan PNG berbagi identitas Melanesia melalui musik , budaya dan reklamasi tanah leluhur mereka . Mitos di Indonesia identitas nasional telah lama diungkapkan oleh batas-batas geografis bangsa diklaim . Tapi minggu ini , Wenda reklamasi tanah leluhur dan kesatuan bangsa Melanesia dari New Guinea dengan meluncurkan nya " Sorong ke Samarai " kampanye , menyerukan kepada PNG dan negara-negara Melanesia untuk membuang belenggu mantan mereka - dan saat ini - kolonial penguasa . Sebuah pulau independen Nugini , Papua Barat dan PNG , kaya seperti mereka, secara fundamental akan mengubah hubungan kekuasaan di wilayah tersebut .

Dalam beberapa minggu terakhir , sangat pelan , peristiwa bersejarah tetapi lebih signifikan dan abadi lain terjadi : kepemimpinan dari semua faksi di Papua Barat bertemu di PNG untuk bersatu dan mengembangkan resolusi untuk masa depan . The bulat deklarasi - bernama Resolusi Gabagaba setelah desa di mana ia dirancang - jelas mengartikulasikan keinginan untuk merdeka dari Indonesia . Resolusi telah disampaikan kepada menteri pemerintah PNG , menyerukan kepada PNG untuk memberikan perlindungan yang sama bagi pengungsi Papua Barat dan untuk meningkatkan klaim Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri secara internasional .

Tapi untuk ini menjadi kenyataan , lebih banyak pemimpin Melanesia harus menunjukkan jenis kepemimpinan yang berani dan berprinsip kita sekarang melihat dari Parkop di PNG atau perdana menteri Vanuatu Moana Karkas . Sudah jelas bahwa Parkop membuat pilihan untuk berbicara begitu tegas , dengan harapan bahwa keberaniannya akan menular .

Benny Wenda Meninggalkan Papua Nugini Setelah “Masalah Visa”

Benny Wenda Meninggalkan Papua Nugini Setelah “Masalah Visa” by Papua Post

Port Moresby, MAJALAH SELANGKAH --  Pemerintah Papua Nugini mengatakan, Juru Bicara The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda  yang sempat  ditahan  oleh imigrasi Papua Nugini (PNG), Selasa (24/3/15) siang karena masalah visa  telah  diterbangkan ke luar negeri. "Sekarang aku dideportasi," kata Wenda sebelum dibawa ke terminal internasional di bandara Port Moresby itu…

Benny Wenda Meninggalkan Papua Nugini Setelah “Masalah Visa” was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Nona Samoa Dinobatkan Miss Kepulauan Pasifik 2014

Penulis : Yuliana Lantipo

Editor : B.K.Tabuni

Kontestan Putri Kepulauan Pasifik 2014 (Photo: Autagavaia Tipi Autagavaia)

Wamena, LA PAGO – Ajang pemilihan Putri Kepulauan Pasifik 2014 dimenangkan oleh Latafale Auva’a, kandidat dari Samoa. Penghargaan Pageant Putri Pasifik ini, baru pertama di Apia, Samoa. 

Ajang pemilihan Putri Pasifik ini diselenggarakan sejak 16-20 Desember 2014 di Apia, Samoa. Laporan Radio New Zealand (RNZ) menyebutkan, Latafale Auva’a merupakan mahasiswi Hukum dan Musik disalah satu universitas di Selandia Baru. Putri 20 tahun ini juga menyabet dua kategori utama dalam kontes tersebut, yakni sebagai putri terbaik dan wawancara terbaik.

Sementara itu, Putri Kepulauan Cook, Antonina Browne meraih runner-up pertama, diikuti oleh runner-up kedua dari Putri Fiji, Nanise Rainima, kemudian Putri Samoa Amerika, Anneliese Pedang sebagai runner up ketiga serta Putri Papua Nugini, Grace Nugi diposisi runner-up keempat.

Pemenang kategori lain adalah kandidat dari Nauru, Kauai Oppenheimer pada kategori Putri Internet, kandidat dari Fiji memenangkan Putri Photogenic. Kemudian, Putri Niue, Nina Nemaia terpilih pada kategori Putri Kepribadian, dan kandidat Samoa Amerika memenangkan kategori Pariwisata Nasional Award. (B.K.Tabuni)