Welcome to La Pago ★ Heart of Papua ★ Voice of the Free Papua Central Highlands Region of Papua ★ Perjuangan Melawan Antara Tipu dan Benar, Benar Melawan Tipu".
Headlines News :
 photo SYUKUR1_zpsb8b9b75c.gif
 photo vanuatu_zpsed2b2tvn.jpg
★LA PGO ★HEART OF PAPUA ★Voice of the Free Papua Central Highlands Region of Papua★. Diberdayakan oleh Blogger.
    ★★★Ingin Bergabung Bersama Kami Kontak Di★★★ =======>>>melanesiapost@gmail.com<<<=======

    ★★★Komando Nasional TPN PB★★★

    ★★★Markas Pusat Pertahanan TRWP★★★

    Tampilkan postingan dengan label Benny Wenda. Tampilkan semua postingan
    Tampilkan postingan dengan label Benny Wenda. Tampilkan semua postingan

    Benny Wenda Meninggalkan Papua Nugini Setelah “Masalah Visa”

     photo vanuatu_zpsed2b2tvn.jpg

    Benny Wenda Meninggalkan Papua Nugini Setelah “Masalah Visa”

    by Papua Post
    Port Moresby, MAJALAH SELANGKAH --  Pemerintah Papua Nugini mengatakan, Juru Bicara The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda  yang sempat  ditahan  oleh imigrasi Papua Nugini (PNG), Selasa (24/3/15) siang karena masalah visa  telah  diterbangkan ke luar negeri. "Sekarang aku dideportasi," kata Wenda sebelum dibawa ke terminal internasional di bandara Port Moresby itu…

    Jubir ULMWP: Kami Turut Belasungkawa!

    Selamat datang di Melanesia Barat ! Melanesia adalah tempat khusus di Pasifik yang memiliki sesuatu untuk semua orang. Kaya akan sumber daya dan dengan banyaknya orang yang kaya dan beragam budaya, adat istiadat, ritual, mitos dan legenda, negara-negara Melanesia yang layak dikunjungi.

    Jubir ULMWP: Kami Turut Belasungkawa!

    Gambar eksekusi mati warga negara Australia (kiri) dan rakyat Papua (kanan) (Foto: Ist)
    Gambar eksekusi mati warga negara Australia (kiri) dan rakyat Papua (kanan) (Foto: Ist)

    SYDNEY, SUARAPAPUA.com — Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, Rabu (25/2/2015), mengatakan, ia sangat kecewa karena upaya terbaru untuk menyelamatkan nyawa dua warga Australia yang jadi terpidana mati di Indonesia telah gagal.

    Desakan pemerintah Australia ditindaklanjuti pengacara para terpidana yang mendesak pemerintah Indonesia tidak eksekusi mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, sebelum sebuah pengadilan banding digelar.
    Tetapi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (10/3/2015) kemarin, sebagaimana dilansir kompas.com edisi Kamis (12/3/2015), menolak upaya kedua terpidana untuk menghindari eksekusi dengan menggugat penolakan Presiden Joko Widodo terkait permohonan grasi mereka. Hakim menilai, gugatan tersebut tidak masuk dalam wewenang PTUN.

    Permohonan grasi mereka kepada Presiden, yang merupakan kesempatan terakhir bagi para terpidana mati untuk menghindari regu tembak, ditolak Presiden Joko Widodo belum lama ini.

    “Kami sangat kecewa bahwa upaya itu gagal pada saat ini,” kata Bishop kepada Nine Network.
    “Namun, saya tahu bahwa para pengacara sedang mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut dan mereka punya waktu sekitar 14 hari untuk itu,” ujarnya. Meski begitu, kata dia, Canberra akan terus melobi Joko Widodo untuk meminta pengampunan.
    “Kami hanya bisa berharap bahwa mereka (akhirnya) bisa melihat nilai kehidupan dari orang-orang ini. Kedua pria itu telah menjalani proses rehabilitasi dengan cara yang paling luar biasa,”
    tegasnya.
    Bishop menambahkan, pertemuannya dengan ibu dari Sukumaran baru-baru ini sangat memilukan. “Dia memeluk saya begitu erat, sehingga saya hampir tidak bisa bernapas dan hanya meminta saya untuk melakukan semua yang saya bisa demi menyelamatkan nyawa anaknya,” tutur Menlu Australia.

    Presiden Joko Widodo menegaskan, negara-negara asing tidak boleh mencampuri hak Indonesia untuk menerapkan hukuman mati. Indonesia sedang menghadapi tekanan diplomatik tidak hanya dari Australia, tetapi juga dari Brasil dan Perancis, yang warganya telah kehilangan permohonan grasinya dan segera menghadapi eksekusi mati.

    Keprihatinan oleh warga negara Australia juga diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.

    Wenda menyatakan turut berbelasungkawa kepada keluarga dan para korban eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indonesia karena kasus Narkoba. Bagi bangsa Papua, menurut Wenda, kebijakan Indonesia tersebut tidak manusiawi. Ia menegaskan, kemanusiaan dan hak hidup harus dijunjung dan dihargai di atas segalanya.

    “Banyak dari kami orang Papua juga dieksekusi mati oleh Indonesia, hanya karena mengungkapkan keinginan kami untuk merdeka,” tegas Benny Wenda, seperti dikutip dari radionz.co.nz, Kamis (12/3/2015).
    Menunjuk pada seorang polisi Indonesia yang tersenyum saat berdiri di samping terpidana mati warga Australia, Andrew Chan, yang akan dieksekusi, Benny mengingatkan dunia pada sebuah foto yang mirip sama, militer Indonesia tersenyum senang dengan mayat Yustinus Murib yang telah dieksekusi militer Indonesia juga karena memperjuangkan kemerdekaan Papua.
    “Saya merasa bahwa foto-foto ini menunjukkan kepada dunia bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap siapapun yang menentang mereka. Begitu banyak orang West Papua seperti Yustinus Murib, tentara dan polisi Indonesia tersenyum sesaat sebelum dibunuh seperti seekor binatang,”
    demikian Wenda.
    Sambil menyesalkan tindakan tersebut, ia menyatakan, bangsa Papua turut berduka terhadap diambilnya hak hidup manusia dengan paksa atas nama hukum.
    “Saya ingin mengingatkan dunia bahwa eksekusi mati adalah apa yang pemerintah Indonesia lakukan untuk orang-orang saya juga. Lebih dari 500.000 orang Papua telah secara sistematis dibunuh oleh Indonesia sejak Indonesia secara ilegal menginvasi bangsa Papua pada tahun 1963,”
    tegas Benny Wenda.

    MIKAEL KUDIAI, , SUARAPAPUA.com,
     photo aktifmenulis_zps397205a9.jpg

    Pictures of the Benny Wenda ‘Free West Papua’ Concert in Port Moresby Papua New Gunea (PNG)

    Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online
    free_west_papua_concert
    The West Papua struggle is a difficult one and what outcome will emerge in the years to come is still hard to see. Allot of thoughts crossed my mind on Wednesday night when I attended the Benny Wenda, Free West Papua Concert. But from an Australian perspective, these comments by Daeron on an online forum summed it up quite well for me:
    “Despair would be a natural but unproductive reaction to this SMH article yesterday, http://www.smh.com.au/opinion/politics/carr-helps-to-remove-the-blinkers-20120305-1ue67.html

    Both Bob Carr and Mr Hartcher are products of an American fantasy about Indonesia which benefits Bechtel, Freeport, Exxon, NewMount, Conoco Phillips, to name a few.. Just find a membership listing of the US Indonesia Society lobby to get a full listing. But an Australian foreign minister needs to know the difference between illusion sprouted in US publications and reality, and he needs to understand our regional interests. Bob Carr is a wonderful choice for Indonesia, but not so much for us.I agree the Balinese are a nice people, but Jakarta is not ruled by the people of Indonesia, it is a oligarchy mostly of Indonesian Generals and US corporate interests. The effect of the 1975 invasion of East Timor was that Portugal Oil was replaced by Conoco Phillips, and the effect of the 1962 American deal (the “New York Agreement”) for the UN to trade our neighbours of West Papua to Indonesian rule, was that Freeport got to mine Papua’s gold & copper etc.The NSW Parliament is well aware that West Papua is victim of an illegal UN resolution (resolution 1752 (XVII)) which Australia supported in August 1962, an act which benefited the US corporations and Jakarta but not Australia or our regional interests. Colonialism is good business for Freeport McMoRan Copper & Gold Inc.; and it is the unspoken Australian policy for the indigenous population of West Papua.Over this coming year watch as Bob Carr, just like Kevin Rudd, refuses to answer a simple question; why did Australia support UN General Assembly resolution 1752 (XVII) ?
    Posted by Daeron, Wednesday, 7 March 2012 1:49:53 AM”
    But putting aside Independence hopes and geopolitical hurdles for a minute, why would a group of people be causing so many issues for Indonesia if they were happy?
    .
    Benny Wenda opened his speech with a story of how when he was 6 years old he witnessed his mother being struck down by the butt of a gun at the hands of Indonesian Military and then witnessed as two Aunties who came to help his mother were raped before his eyes. All this at the age of 6.
    .
    It is no wonder that experiences like this from many West Papuan’s have clearly driven them to dispute the fact that they had a legitimate say in self determination in 1962. Again, even if we accepted the UN resolution, has Indonesia given them appropriate rights and services to lead fulfilling lives?
    .
    I’m no authority on this issue and I’ve never been to West Papua, but as far as I know there are quite allot of unhappy indigenous West Papuan’s in the world today.
    .
    So what are they going to do about it? Well Governor Parkop announced on the night that he was going to be setting up a West Papua Office in Port Moresby. Globally as well they would be coordinating with the International Parliamentarians for West Papua, the International Lawyers for West Papua and International Musicians to ramp up the Global Campaign for West Papua’s Freedom.
    .
    I take my hat off to Parkop, this is perhaps the first time I’ve heard an actual plan on how to tackle this issue. Below are some pics of the night and here’s a good wrap up of Parkop’s speech here.
    .
    IMG_2504
    IMG_2535
    IMG_2563
    IMG_2580
    IMG_2597
    IMG_2634
    IMG_2681
    IMG_2673
    IMG_2708
    IMG_2711
    IMG_2715

    Benny Wenda Diusulkan Dalam Nobel Perdamaian Dunia

    Benny Wenda Diusulkan Dalam Nobel Perdamaian Dunia

    London, KNPBnews – Benny Wenda, Pemimpin Papua Merdeka, yang juga koordinator Diplomat West Papua di Internasional kembali dinominasikan untuk memperoleh nobel perdamaian tahunan dari Norwegian Nobel Committe.

    Pemberian Nobel kepada Benny Wenda diusulkan oleh orang-orang terkemuka di internasional, termasuk Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, Anggota Parlemen Vanuatu, Ralph Regenvanu, Anggota Parlemen New Zealand, Catherine Delahunty and the Bishop Oxford dari Kerajaan Inggris, Pendeta John Pritchard.



    Nobel perdamaian diberikan kepada orang-orang yang berhasil memperjuangkan dan mempromosikan solusi-solusi perdamaian bagi konflik. Benny Wenda dianggap sebagai salah satu tokoh pejuang Papua Barat yang kokoh memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua secara damai.

    Pengumuman Nobel Perdamaian akan berlangung pada hari Sabtu ini. Nobel perdamaian ini juga pernah dianugerahi kepada Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi,

    Benny Wenda interviewing live by mainstream broadcaster and media outlets Demanding Referendum for West Papua in Scotland

    Photos News: Benny Wenda interviewing live by mainstream broadcaster and media outlets Demanding Referendum for West Papua in Scotland


    EDINBURGH - Nobel Peace Prize Nominee and Free West Papua Campaign founder Benny Wenda meeting with famous BBC journalist Andrew Marr as well as interviewed live mainstream broadcasters including (BBC News and ITV News) and many media outlets ( The press and Journal, The Radical Independence Campaign, The Sydney Morning Herald, The Evening Telegraph, and the Bangkok Post) regarding his point view of the Scotland referendum which what it will the benefit for West Papuan on Friday 19th September 2014, this week, in Edinburgh, Scotland.


    “I came to Scotland as the guest and observe to learn about how the referendum was being organised and run. I was inspired by the fact it had been conducted without any pressure from the UK Government”, said Benny Wenda.

    While interviewed Benny Wenda sent very clear messages to the Scottish people, British people, international community, and Indonesia government, "My dream is that in a peaceful way West Papua will have the right to choose their own destiny like Scottish people," he said. "[What] I am witnessing directly now, it gives me hope that one day it might happen to the West Papuan people." The source from (The Sydney Morning Herald).


    However, Benny Wenda present to be witness directly to learn and see how the Scotland referendum will be better example to apply for West Papua, because West Papua has been deny their right to self-determination and referendum by America, Netherlands, and Indonesia since “New York Agreement 1963” where those countries sold West Papuan to the second colony which Indonesia. Therefore, Benny strongly believe that, this referendum can inspired him and his people.


    Benny Wenda, demanding to the people of the Scotland, British, and international communities to put pressure on their government to allow West Papuan people have right to exercise and vote for their destiny which referendum for West Papua with democratically way under International law.

    Finally, at the end of the interviewed live by many media outlets and mainstream broadcaster congratulated Benny Wenda for his campaign against Indonesia colonialism and slavery from Indonesia. Good luck for your campaign and hope you will gain your independence and you will go free man where you can re-join with your people.

    Benny Wenda’s trip to Scotland (17th to 19th September 2014) as more and more people are made aware about the struggle of our people for an independence and referendum of their own. This incredible awareness and increase support from Scottish people and international community.

    Nobel Peace Prize Nominee and Free West Papua Campaign founder Benny Wenda an official observer at the Scottish referendum count in Edinburgh, Scotland.

    Nobel Peace Prize Nominee and Free West Papua Campaign founder Benny Wenda meeting famous BBC journalist Andrew Marr. This photo was taken before after Benny was interviewed live by BBC News.

    Nobel Peace Prize Nominee and Free West Papua Campaign founder Benny Wenda meeting famous BBC journalist Andrew Marr

    Nobel Peace Prize Nominee and Free West Papua Campaign founder Benny Wenda meeting ITV News reporter. This photo was taken before after Benny was interviewed live by ITV News.

    Benny Wenda being interviewed Live by ITV News during the Scottish referendum coverage.

    Nobel Peace Prize Nominee and Free West Papua Campaign founder Benny Wenda meeting famous BBC journalist Andrew Marr. This photo was taken before after Benny was interviewed live by BBC News.


    Benny Wenda being interviewed Live by BBC News during the Scottish referendum coverage.



    During his time in Scotland, Benny Wenda was interviewed about West Papua by The Press and Journal

    Benny Wenda with Radical Independence Movement Campaign, Amie Roberson

    Benny Wenda with Radical Independence Movement Campaign, Luke Cambell, and Amie Roberson

     
     photo TPamonaanigif_zpsabf50008.gif