Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia
Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya
Papua Merdeka di manapun Anda berada.
Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan
West Papua” (Free
West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.
Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan
West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan
West Papua
karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan
Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara
secara terbuka untuk kemerdekaan
West Papua.
Para pemimpin
ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan
Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.
Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi
anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja
yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri
keanggotaannya dengan partai politik lain.
Apa artinya dukungan ini?
Tentu saja semua ornag
Papua, semua organisasi perjuangan orang
Papua, semua orang
Papua
yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/
LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.
Dukungan untuk
Papua
Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih
terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai
tujuan dukungan terwujud:
West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!
PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan
Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah
Papua.
Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini
Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus
di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan
warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.
Ada banyak pejabat NKRI di Tanah
Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan
West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam
West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara
West Papua?
Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka
calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi
tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka
PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam
NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat.
Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik
dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden
West Papua?”
Tunggu dulu.
Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung
perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang
Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.
Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah,
Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu
dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI
angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.
