Menlu Kilman: Bantuan Indonesia Tidak Ubah Sikap Vanuatu Pada Masalah Papua

Menlu Kilman: Bantuan Indonesia Tidak Ubah Sikap Vanuatu Pada Masalah Papua by Papua Post Jakarta, Jubi – Pemerintah Vanuatu mengatakan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban topan tropis Pam di Vanuatu, tidak akan mengubah sikap pemerintah Vanuatu terkait tawaran Papua Barat untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Radio New Zealand, Kamis, 09 April 2015 melaporkan, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Sato Kilman mengatakan, dirinya secara pribadi telah menerima sumbangan bantuan… Menlu Kilman: Bantuan Indonesia Tidak Ubah Sikap Vanuatu Pada Masalah Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Minta Indonesia Kurangi Militer di Papua, Pernyataan O’Neill Dinilai Sangat Keras

Minta Indonesia Kurangi Militer di Papua, Pernyataan O’Neill Dinilai Sangat Keras

Jayapura, Jubi – Dr Richard Chauvel dari University of Melbourne Asia Institute mengatakan ia belum pernah mendengar pernyataan yang keras dari seorang pemimpin Papua Nugini (PNG), ketika mereka berbicara tentang Papua Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Namun pernyataan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill saat diwawancarai Radio Australia Jumat (27/3/2015) adalah pernyataan yang…

Minta Indonesia Kurangi Militer di Papua, Pernyataan O’Neill Dinilai Sangat Keras was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

“Meraba” Peluang ULMWP di MSG

“Meraba” Peluang ULMWP di MSG

“Meraba” Peluang ULMWP di MSG by Papua Post

Jubi, Jayapura – Kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji meski tak secara terbuka menyebutkan isu Papua Barat ada dalam agenda kunjungan di akhir Februari lalu itu, namun pernyataan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill menegaskan bahwa isu Papua Barat ada dalam agenda kunjungan bilateral Indonesia ke negara-negara anggota…

“Meraba” Peluang ULMWP di MSG was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

 

Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’

Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’ by Papua Post

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai memanas. Suhu politik itu memanas menjelang sidang tahunan MSG kali ini yang akan bertepatan dengan ulang tahun ekonomi, politik, dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia ini yang jatuh pada 14 Maret 2015 mendatang.…

Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’ was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Status Keanggotaan Papua di MSG Belum Diputuskan

Status Keanggotaan Papua di MSG Belum Diputuskan by Papua Post

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, masalah Papua di MSG menjadi isu politik bersama yang diperjuangkan untuk dicari solusi terbaik oleh semua negara anggota MSG. Dijelaskannya, sampai saat ini belum ada keputusan tentang Proposal Papua yang diajukan ULMWP untuk menjadi anggota MSG, karena Vanuatu, sebagai tempat…

Status Keanggotaan Papua di MSG Belum Diputuskan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Mixed reaction to MSG's response to West Papua group

Mixed reaction to MSG's response to West Papua group

There's been mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's decision on a bid by a West Papuan group to become a member.

There's a mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's response to a membership application by West Papuans. At their recent summit in Port Moresby MSG leaders agreed to work more proactively with Jakarta on addressing development needs of the indigenous Melanesians of Indonesia's Papua region. However the MSG has rejected a formal membership bid by the West Papua National Coalition for Liberation.

The coalition lodged its application over a year ago. However the MSG postponed its decision on the application pending a report from an MSG Foreign Ministers fact-finding mission to Indonesia's Papua region in January. Vanuatu boycotted that trip because it felt the mission's programme would not allow the MSG to obtain

credible information to fulfill the MSG Leader's mandate, around making a decision on the membership bid. The Foreign Ministers were in Papua province for a matter of hours. One of them, Clay Forau of Solomon Islands, says he came away with a distinct impression of a region developing well.

"CLAY FORAU: As far as we are concerned, in West Papua, the West Papuans they are looking after themselves. They have a government that is run by West Papuans. And I think we are seeing greater development of democracy in West Papua to them looking after themselves, governing themselves."

Following the Foreign Minister's findings the MSG has called for a bid by a more "inclusive and united" West Papuan group. Vanuatu's Prime Minister Joe Natuman says this means the coalition will have to go back to the drawing board. However he has reservations about the veracity of the Foreign Minister's report.

"JOE NATUMAN: Well I mean this is what the Foreign Ministers said in their findings, their so-called findings... it's hard to believe but that's what they said. Although they spent less than a couple of hours in Jayapura and they came out with this report. I thought it was not fairly representative of what the West Papuans wanted. But that was the consensus. So, if there are groupings there, then we have to bring them together. we are proposing that we bring them together in Port Vila or Port Moresby. This umbrella grouping, they can give themselves a name and then submit a fresh application to become associated with the MSG."

But others have seen much to be positive about in the MSG's current moves on West Papua. The governor of Papua New Guinea's National Capital District, Powes Parkop, says the MSG's openness to a new West Papuan application is an encouraging step for the cause of West Papuan rights. He says he's confident the conditions will be met.

"POWES PARKOP: For the people of West Papua it's like when the Americans landed on the moon. Big giant step that of course will not solve everything in one go but hopefully will open the doors to the ultimate desire of our people."

Meanwhile, the West Papua National Coalition for Liberation is yet to make a formal statement on the response. This group could play a central role in the new MSG membership bid, although this is by no means guaranteed. One of the main aims for the Coalition's bid was that the struggle for West Papuan self-determination and recognition of their basic rights be given prominence at the international level. This appears to have been achieved, although the coalition has hinted that its work has only just begun.

Sourse: http://www.radionz.co.nz/

ULMWP Milik Rakyat Papua Barat, Bukan Milik Faksi Perjuangan!

ULMWP Milik Rakyat Papua Barat, Bukan Milik Faksi Perjuangan!

Aktivis Papua, Dominikus Surabut (Foto: Agus Pabika/Suara Papua)

 

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Rakyat Papua Barat diharapkan tidak pelihara konflik diantara sesama pejuang, namun harus menyamakan perspesi dan pemamahan untuk tujuan pembebasan nasional Papua Barat, yang telah diperjuangkan sejak tahun 1961.

Hal ini ditegaskan aktivis Papua, Dominikus Surabut, saat menghadiri perayaan ibadah syukuran mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang mendaftarkan keanggotan Bangsa Papua di Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG), hari ini.

“Kami rakyat bangsa Papua Barat mengucapkan terima kaasih kepada Pemerintah Vanuatu atas terbentuknya ULMWP dan pendaftaran aplikasi ke MSG hari ini," tegas Surabut, di Asrama Mimika, Jayapura, Papua. (Baca: Mewakili Bangsa Papua Barat ULMWP Resmi Ajukan Aplikasi Keanggotaan ke Sekretariat MSG).

Menurut Surabut, pertemuan yang melahirkan ULMWP saat itu didukung oleh Dewan Adat Nasional Vanuatu, Dewan Gereja Vanuatu, Konferensi Gereja-gereja Pasifik, dan mantan Perdana Menteri Vanuatu.

Ia menambahkan, Rakyat bangsa Papua harus bergabung dalam sebuah wadah perjuangan agar dapat menguatkan kapasitas dan menjiwai pembebasan Papua untuk menyelamatkan tanah air Papua Barat. (Baca: Rakyat Papua Barat di Jayapura Gelar Doa Dukung Pengajuan Aplikasi ke Sekretariat MSG).

“Berjuang agar mencapai kesadaran bahwa semua orang Papua adalah satu bangsa yakni bangsa Papua, rumpun Melanesia, dan ras Negroid di Pasifik dan bukan bangsa Indonesia, rumpun Melayu dari Yunan Kamboja,” tegasnya.

Sementara itu, Andreas Gobay, Ketua Tim kerja perayaan syukuran mengatakan, ULMWP) yang dibentuk milik semua orang, bukan individu atau organisasi perjuangan. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

“Tanggal 5 Februari 2015 merupakan awal dari kebangkitan kita dari segala pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, dan kekerasan, serta mengalami trauma yang sangat panjang selama 52 tahun belakangan ini.”

“Tidak ada orang lain yang datang menyelamatkan Papua, hanyalah orang Papua sendiri yang dapat menyelamatkan Papua,” tegasnya. (Baca: Warinussy: Persatuan Pemimpin Politik Papua di Vanuatu Langkah Maju).

Ia menambahkan, aplikasi ULMWP akan didaftarkan ke sekretariat MSG pada tanggal 5 Februari 2015 di Port Villa, Vanuatu, bertepatan dengan hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-160 tahun.

"Aplikasi ULMWP akan dibahas dalam MSG Summit Leaders nanti bulan Juli 2015, rakyat Papua Barat harus memberikan dukungan," tegasnya. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

Pantauan suarapapua.com, dalam perayaan ibadah syukuran aparat keamanan menggunakan dua mobil Dalmas ikut berjaga-jaga di badan Jalan Raya, tepat depan Asrama Mimika.

Dalam perayaan ibadah tersebut, dihadiri oleh ratusan pelajar, mahasiswa, dan perwakilan berbagai elemen perjuangan yang ada di tanah Papua.

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA

Rakyat Papua Barat di Jayapura Gelar Doa Dukung Pengajuan Aplikasi ke Sekretariat MSG

Pdt. Yogi saat membawakan Khotbah di Aula asrama Mimika (Foto: Agus Pabika/ Suara Papua)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Pengajuan aplikasi keanggotaan Papua Barat yang diwakili United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Kamis (4/02/2015) siang tadi, dirayakan oleh rakyat Papua di Jayapura, dengan doa dan ucapan syukur, di Asrama Mimika, Perumnas III, Abepura, Jayapura, Papua. 

 

Dalam perayaan ibadah tersebut, dihadiri oleh ratusan pelajar, Mahasiswa, dan perwakilan berbagai elemen perjuangan yang ada di tanah Papua. (Baca: Mewakili Bangsa Papua Barat ULMWP Resmi Ajukan Aplikasi Keanggotaan ke Sekretariat MSG).

Pendeta Samuel Yogi yang membawakan renungan mengatakan, rakyat bangsa Papua Barat harus mempercayakan kepada Tuhan terkait persoalan yang dihadapi saat ini.

“Injil Markus 11:20-26 jelas mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikanya padamu,” kata Yogi. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

Ia menambahkan, jika kita berdoa, harus mengampuni sesama kita, juga pemerintah yang sering menyakiti hati orang Papua, supaya Bapa di Surga berkarya dalam setiap perjuangan rakyat Papua."  (Baca: KNPB Dukung ULMWP Ajukan Lamaran Aplikasi ke MSG 5 Februari 2015).

Sementara itu, salah satu aktivis Papua, Dominikus Surabut, dalam sambutanya menyampaikan ucapkan terima kasih kepada pemerintah Vanuatu yang telah memfasilitas bangsa West Papua untuk membentuk ULMWP.

“ULMWP pada tanggal 5 Februari 2015 secara resmi mendaftarakan aplikasi West Papua ke Sekretariat MSG, ini menjadi  satu langkah awal maju perjuangan rakyat bangsa west Papua,” ujarnya. (Baca: Sekertaris Jendral ULMWP, Hari ini Mengunjungi Auckland).

“Kita sekarang sudah punya satu honai besar yaitu ULMWP, dari gabungan organisasi-organisasi perjuangan, kita semua haru memberikan dukungan,” kata Surabut.

Ia menambahkan, Rakyat Papua Barat wajib menyadari sepenuhnya, dengan berpedoman pada ideologi, nasionalisme, dan juga mengakhiri segala perbedaan pendapat. (Baca: Warinussy: Persatuan Pemimpin Politik Papua di Vanuatu Langkah Maju).

"Kita juga harus membangun kebersamaan dan persatuan nasional Papua dengan menyamakan pemahaman dan cara pandang. Juga mencegah konflik internal diantara sesama Papua, baik setiap komponen dan individu di tanah Papua," ujarnya. (Baca: KNPB Himbau Rakyat Papua Barat Beri Dukungan Kepada ULMWP).

Dari informasi yang dihimpun suarapapua.com, hari ini rakyat Papua di berbagai kota di tanah Papua melakukan aksi dukungan kepada ULMWP, agar dapat mendaftarkan keanggotan Papua di MSG. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA
 

Tokoh Perempuan Papua Berharap Rakyat Papua Bersatu di Dalam ULMWP

 Tokoh Perempuan Papua Berharap Rakyat Papua Bersatu di Dalam ULMWP

Mama Fien Yarangga saat memberikan keterangan pers (Foto: Agus Pabika/Suara Papua)

 

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Antusias rakyat Papua Barat mendukung langkah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mendaftarkan keanggotaan Papua dalam Melanesia Spearhead Group (MSG) hari ini, mendapat dukungan yang besar dari seantero rakyat Papua Barat.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Bazoka Logo, saat memberikan keterangan pers di Asrama Mimika, Kamis (5/2/2015) siang tadi. (Baca: Mewakili Bangsa Papua Barat ULMWP Resmi Ajukan Aplikasi Keanggotaan ke Sekretariat MSG).

“Wilayah-wilayah yang melakukan aksi demo dan dukungan doa untuk ULMWP tanggal 4 Februari 2015 kemarin berlangsung di Merauke, Sorong, Biak, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Yahukimo,” kata Bazoka.

Sedangkan hari ini, lanjut Bazoka, dukungan doa dalam bentuk aksi dan ucapan syukur berlangsung di Deiyai, Dogiyai, Fak-fak, Kaimana dan Timika, juga melakukan aksi yang sama, mendukung langkah ULMWP di Port Villa, Vanuatu.

“Kami menyikapi ini dengan sangat antusias karena ini merupakan satu langkah politik yang sangat luar biasa, dan kami juga menghimbau rakyat Papua untuk terus mendukung proses ini,” tegas Bazoka. (Baca: Rakyat Papua Barat di Jayapura Gelar Doa Dukung Pengajuan Aplikasi ke Sekretariat MSG).

Lanjut Bazoka, tanggung jawab rakyat Papua maupun organ perlawanan adalah tetap menjawab keutuhan dan persatuan orang asli Papua agar ULMWP bisa terus melakuan diplomasi di tingkat Melanesia, maupun dunia internasional.

Sementara itu, salah satu tokoh perempuan Papua, Mama Fien Yarangga, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Vanuatu, Salomon Island, Fiji, PNG, dan Dewan Gereja Pasifik yang memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Papua. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

“Melalui ULMWP, kita diakui sebagai orang Melanesia, dan saya pikir orang Papua harus bersuka cita dan harus didoakan seperti ini."

"Tetapi saya mengikuti di radio hari ini, tidak ada satupun yang berbicara tentang peristiwa besar yang terjadi di Melanesia hari ini,” kata mama Fien. .

Mama Fien menambahkan, dukungan dari Pemerintah Vanuatu dan negara-negara Melanesia lainnya merupakan bentuk keimanan orang Melanesia dan orang Kristen. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

“Saya ingin tidak ada lagi bentuk kelompok-kelompok di luar ULMWP, kalau mau berbicara tanah Papua, kita sudah percayakan kepada ULMWP, jadi semua rakyat Papua harus bersatu di dalam ULMWP."

"Kita kasih mereka yang bicara, sehingga kerinduan dan keinginan untuk Papua Merdeka bisa terwujud di kemudian hari," ujar mama Fien. (Baca: ULMWP Milik Rakyat Papua Barat, Bukan Milik Faksi Perjuangan!).

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu.

Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.

“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,”

kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).
Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.

“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,”

harapnya.
Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”

Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi.

“Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,”

Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran.

 “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.

Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

Penulis : Ernest Pugiye on December 5, 2014 at 13:37:00 WP, Jubi

Penjelasan Direktur General MSG Secretariat (Peter Forau) Tentang Syarat Menjadi Keanggotaan MSG Bagi Papua Barat

Director General MSG Secretariat (Peter Forau) Has Explanation that the Terms For West Papua Become to MSG Membership

KASTOM MO KONSTITUSEN blong Ripablik Blong Vanuatu

An English:

Director General MSG Secretariat (Peter Forau) Has Explanation that the Terms For West Papua Become to MSG Membership

Director General Secretariat MSG (Peter Forau) had a meeting with the delegation of West Papua, on West Papua Leaders Summit in Port Vila Vanuatu on December 2rd, 2014.

General Director of the MSG Secretariat Peter Forau given information to all leaders and fighters of West Papua, in building tension Ripablik KASTOM MO KONSTITUSEN Blong Vanuatu in Port Vila Vanuatu on December 2, 2014 that there are some requirements to become a member.

Condition is:

•  The area belonging to people of Melanesia;

• Peter Forau also add that if a Member mengingikan West Papua MSG, then immediately do the unity and verification of applications and can be submitted through the body back to MSG truly representative of the faction and the People of Papua;

• Then Peter Forau added that the application WPNCL in return, because in the opinion of MSG that WPNCL not represent the majority of Community Elements and warring factions struggle.

From this information, it has been clear that Vanuatu is a key meeting, where all the leaders and fighters were present in Vanuatu will determine this step.

Note:

Please note that all West Papuan leaders and fighters were present in Vanuatu began a heart-to-heart talks, in order to make wise decisions for the sake of the Nation menjelamatkan Melanesian Papuans.

Even so, we hope that the people of West Papua together freedom  fighters activists across the Land of Papua should give prayers and moral support to the leaders and fighters of West Papua who are already doing a lot of discussion.

Whatever the decision, it can be accepted by all parties. Because the leaders of West Papua will take whatever is best policy, in the interests of the People and the Land of Papua. Thus, thank you for your support and good cooperation. God bless us.

Publishing by La Pago

An Indonesian:

Penjelasan Direktur General MSG Secretariat (Peter Forau) Tentang Syarat Menjadi  Keanggotaan MSG Bagi Papua Barat

Direktur Umum Secretariat MSG (Peter Forau) telah melakukan pertemuan dengan Delegasi Papua Barat, dalam Pertemuan Pemimpin Papua Barat di Port Vila Vanuatu pada tanggal 2 Desember 2014.

Direktur Umum Sekretariat MSG Peter Forau memberikan keterangan kepada semua Pemimpin dan Pejuang Papua Barat, di Gedung KASTOM MO KONSTITUSEN blong Ripablik Blong Vanuatu di Port Vila Vanuatu pada tanggal 2 Desember 2014 bahwa ada beberapa syarat untuk menjadi anggota.

Syaratnya adalah:

• Wilayah milik Orang Melanesia;

• Peter Forau juga menambahkan bahwa jika Papua Barat mengingikan menjadi Anggota MSG, maka segera melakukan persatuan dan verifikasi aplikasi dan dapat di ajukan kembali ke MSG melalui badan yang benar-benar mewakili dari faksi dan Rakyat Papua;

• Selanjutnya Peter Forau menambahkan bahwa Aplikasi WPNCL di kembalikan, karena menurut penilaian MSG bahwa WPNCL belum mewakili Mayoritas Elemen Masyarakat dan Faksi-Faksi Perjuangan.

Dari keterangan ini, maka telah jelas bahwa Pertemuan Vanuatu adalah kunci, dimana semua pemimpin dan pejuang yang hadir di Vanuatu akan menentukan langkah ini.

Catatan: 

 Perlu diketahui bahwa semua pemimpin dan pejuang Papua Barat yang hadir di Vanuatu mulai melakukan pembicaraan dari hati ke hati, guna mengambil keputusan yang bijaksana demi menjelamatkan Bangsa Papua Melanesia.

Sekalipun begitu, kami harap bahwa Rakyat bersama aktivis Papua Merdeka di seluruh Tanah Papua Barat boleh memberikan dukungan doa dan moril kepada Pempimpin dan Pejuang Papua Barat yang telah dan sedang melakukan pembahasan yang alot.

 Apapun keputusannya, dapat di terima oleh semua pihak. Karena para Pemimpin Papua Barat akan mengambil kebijakan apapun yang terbaik, demi kepentingan Rakyat dan Tanah Papua. Demikian, terima kasih atas dukungan serta kerja sama yang baik. Tuhan memberkati.

PIDATO PM VANUATI DALAM SIDANG UMUM PBB 29 SEPTEMBER 2014

PM Vanuatu Joe Natuman (foto, FWP)

LA PAGO, Internasional - Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman, membayar upeti kepada almarhum Dr John Otto Ondowame dalam pidatonya kepada Majelis Umum pada 29 September 2014 di new York.

Setelah menyebutkan dukungan penuh dari Vanuatu ke perjuangan untuk penentuan nasib sendiri Rakyat Kanak, Perdana Menteri mengatakan hal berikut di Papua Barat: 

"Mr Ketua, saya tidak bisa tutup bagian pidato saya tanpa membayar upeti kepada almarhum Dr John Ondowame, pejuang kemerdekaan dari Papua Barat yang meninggal bulan lalu, sementara di pengasingan di negara saya. Ia dimakamkan di negara saya sebagai pahlawan yang telah berjuang untuk hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Rakyat Papua Barat. Dia bermimpi bahwa suatu hari PBB dan semua negara yang mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi akan mendengar tangisan mereka dan memberikan janji-janji untuk masa depan yang ditentukan sendiri. Saat upacara penguburan, saya menyatakan bahwa perjuangannya untuk kebebasan dan keadilan akan terus menjadi perjuangan kita sampai kolonialisme diberantas. "

 

Video Pidato boleh Klik disini :  http://webtv.un.org/meetings-events/watch/vanuatu-general-debate-69th-session/3811918488001 (KOBOGAUNEWS/W Kobogau)

OPENING CEREMONIAL OF WEST PAPUA LEADRS SUMMIT ON RECONSILIATION & UNIFICATION IN PORT VILA VANUATU

OPENING CEREMONIAL OF WEST PAPUA LEADRS SUMMIT ON RECONSILIATION & UNIFICATION IN PORT VILA VANUATU

 OPENING CEREMONIAL OF WEST PAPUA LEADRS SUMMIT ON RECONSILIATION & UNIFICATION IN PORT VILA VANUATU

English:

Opening Ceremony in West Papua LEADRS SUMMIT Reconciliation and Unification in Port Vila Vanuatu

Opening ceremonial has been implemented in Field Saralana Park, which was attended by the Prime Minister of Vanuatu Joe Y Natuman MP, and a members of cabinet ministers and members of Parliament of Vanuatu and also all Indigenous Leaders and Church Leaders in Vanuatu and peoples in Vanuatu.

Opening has lasted wisdom and enlivened with songs by youth and young Vanuatu and also by The mother and the father.

The Government of Vanuatu expressed welcome, and states that support the Government of Vanuatu and its people is not a new thing. Rather it is the commitment of the Government of Vanuatu, which can be fully supported by the people of Vanuatu. Therefore, we will stand together with our brothers and sisters from West Papua to Papua’s independence.

Delegation of West Papua had arrived and was present at 80%, and 20% still remain to be present because problems of flights to Vanuatu from all over countrys. That is why the Government of Vanuatu will send a delegation Aircraft specific to pubic hair that has not arrived, and it was delivered by the Chairman  Committee Pastor Allen Nafuki to Admin TPNPB. Video Songs in the opening ceremony may click here Video of Ni-Vanuatu Singers on 30th Nov 2014

An Indonesian:

Upacara Pembukaan Papua Barat LEADRS SUMMIT Dalam Rekonsiliasi & Penyatuan Di Port Vila Vanuatu

Upara Pembukaan telah dilaksanakan di Lapangan Saralana Park, dimana dihadiri oleh Perdana Menteri Vanuatu Joe Y Natuman MP, dan sejumlah menteri kabinet serta anggota Parlemen Vanuatu dan juga semua Pemimpin Adat dan Pemimpin Gereja di Vanuatu.

Pembukaan telah berlangsung hikmah dan dimeriahkan dengan lagu-lagu oleh Pemuda dan pemudi Vanuatu dan juga oleh Kaum ibu dan kaum Bapa. Pemerintah Vanuatu menyampaikan selamat datang, dan menyatakan bahwa dukungan Pemerintah Vanuatu dan Rakyatnya bukan merupakan hal baru. Melainkan ini adalah komitmen Pemerintah Vanuatu, yang dapat didukung penuh oleh Rakyat Vanuatu. Oleh karena itu, kami akan berdiri bersama dengan saudara-saudari kami dari Papua Barat sampai Papua merdeka.

Delegasi Papua Barat yang telah tiba dan hadir mencapai 80%, dan masih 20% lagi yang belum hadir karena kendalah penerbangan ke Vanuatu dari semua penyuru. Itu sebabnya Pemerintah Vanuatu akan mengirim Pesawat khusu untuk jembut Delegasi yang belum tiba, dan hal ini disampaikan oleh Ketua Paniatia Pastor Allen Nafuki kepada Admin Komnas TPNPB. Video Lagu-lagu dalam acara pembukaan boleh click disini, Publishing by Admin Komnas TPNPB 2013

Ni-Vanuatu Singers on Nov 30th 2014

Pastor Allan Nafuki Vanuatu on Nov 30th 2014

Benny & Sebby with young Ni-Vanuatu

Sebby with Friends of West Papuan Port Vila Vanuatu on Nov 30th 2014

Kemenangan bagi Negara Papua Barat di Negara-Negara Melanesia

Kemenangan bagi Negara Papua Barat di Negara-Negara Melanesia

Penulis : Jason MacLeod

                              

Jalan masih panjang untuk ditempuh tapi pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Papua Barat yang didorong pada pertemuan regional minggu lalu merupakan sebuah terobosan. Jason MacLeod menjelaskannya mengapa.

Papua Barat baru saja memenangkan kemenangan luar biasa di pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Noumea.

Ketika kepala-kepala pemerintahan dan orang-orang terhormat dari bangsa-bangsa Melanesia berkumpul untuk pertemuan tahunan MSG di akhir Juni, item yang paling menonjol pada aggenda adalah keanggotaan Papua Barat. Ini adalah hasil dari kerja selama 18 bulan oleh John Otto Ondawame, Rex Rumakiek, Andy Ajamiseba dan Paula Makabory, kelompok yang mengkoordinir West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL), sebuah grup Papua Barat yang menjadi payung organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri.

Pada pertemuan itu, perwakilan pemerintah Indonesia (yang baru-baru diberi status pengamat oleh MSG) secara publik mengakui bahwa Papua Barat telah menjadi masalah internasional. Ini sungguh-sungguh signifikan; selama berpuluh-puluh tahun pemerintah Indonesia telah bersikeras bahwa Papua Barat adalah isu internal. Jakarta telah berulangkali menolak semua tawaran bantuan internasional untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.

Akan tetapi, sebagaimana dicatat oleh delegasi Papua Barat, pemerintah Indonesia sangat sadar bahwa anggota-anggota MSG telah secara berhasil mendukung dorongan-dorongan pada masa lalu untuk dekolonisasi di Vanuatu, Timor Leste, Kanaky (New Caledonia), dan sekarang Maohi Nui (Polynesia Perancis yang mencakup Tahiti).

Dalam pernyataan resmi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari Pemerintah Indonesia, Djoko Suyanto mengundang menteri-menteri luar negeri MSG untuk mengunjungi Indonesia untuk mengamati pembangunan secara umum, yang juga mencakup kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di  Papua dan Papua Barat. Menteri senior itu mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendukung rencana itu.

Pemerintah negara-negara Melanesia-- Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, dan FLNKS (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, the National Socialist Liberation Front for Kanaky, sebuah koalisi dari empat badan yang pro-kemerdekaansepertinya akan mengunjungi Indonesia dalam jangka waktu enam bulan ke depan, bergantung pada negosiasi dengan Pemerintah Indonesia.

Secara kolektif, bangsa-bangsa MSG dapat mendesak agar Papua Barat dikembalikan pada daftar negara-negara yang belum didekolonisasi, dan karenanya membuat Papua Barat menjadi perhatian Komite Dekolonisasi PBB. Bahwa mereka telah mengundang lima pemerintah asing untuk melihat situasi di Papua Barat menampakkan betapa mereka khawatir.

Jika mereka berkunjung ke Papua Barat, menteri-menteri luar negeri harus menentukan siapa yang mewakili bangsa Papua Barat: Pemerintah Indonesia, Republik Federal Papua Barat, atau West Papua National Coalition. MSG mesti memutuskan sendiri hal ini atas desakan Commodore Vorenqe Bainimarama, kepala pemerintahan militer Fiji, dengan dukungan dari Sir Michael Somare dari Papua New Guinea. Permohonan West Papua National Coalition untuk mendapatkan status pengamat atau anggota di MSG ditunda setelah intervensi pada menit terakhir oleh Jacob Rumbiak, seorang Papua Barat yang berada di pengasingan, yang mendesak bahwa mereka bukan perwakilan yang sah dari rakyat Papua Barat.

Semua ini membuat enam bulan ke depan sungguh-sungguh menarik.

Beberapa hal bisa kita prediksi dengan peluang yang cukup besar. Pertama, pemerintah Indonesia akan berusaha untuk membeli pemimpin-pemimpin politik Melanesia. Dengan korupsi endemik di banyak negara Melanesia, penegakkan hukum yang lemah, derajat kebebasan pers yang beragam dan pertaruhan kepentingan politik dan ekonomi, mereka mungkin berhasil. Tentu saja, orang-orang Papua tidak akan bisa berkompetisi dengan kemurahan hati Indonesia.

Pemerintahan militer Bainimarama telah memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia sehingga ia tampaknya tidak akan menolaknya. Tanpa kebebasan press atau demokrasi di Fiji, ini akan lebih sulit bagi orang-orang Fiji untuk mendesak bahwa orang-orang Papua seharusnya hidup terbebas dari sepatu Indonesia.

Papua New Guinea cukup rentan. Sejumlah politisi PNG, sangat kentara Sir Michael Somare, sangat berkepentingan di pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan rantai supermarkat dengan pemerintah Indonesia dan militer. Politisi PNG yang lain akan cemas dengan ketidakstabilan sepanjang batas dengan Papua Barat. Militer Indonesia telah berkali-kali melanggar batas ke teritori PNG dalam usaha untuk mengejar orang Papua yang melanggar, termasuk aktivis non-kekerasan yang mencari suaka. Itu dapat diupayakan sebagai dukungan untuk demiliterisasi Papua Barat, posisi yang didukung oleh sejumlah politisi PNG.

Kepulauan Solomon juga rentan terhadap pengaruh Indonesia. dari semua negara Melanesia, Kep. Solomon memiliki kesadaran terendah akan pendudukan pemerintah Indoensia atas Papua Barat. Mereka adalah tempat yang substansial untuk kepentingan logging Indonesia dan Malaysia.

Mengatakan semua itu, hal ini harus diperhatikan bahwa Gordon D. Lilo, perdana menteri Kep. Solomon, mengatakna kepada anggota West Papua National Coalition for Liberation bahwa kasus Papua Barat adalah isu dekolonisasi yang tidak lengkap, itu telah berlangsung terlalu lama; itu harus diselesaikan sekarang.

Pemerintah Vanuatu dan FLNKS akan lebih kurang tanggap dengan tawaran Indonesia. Di Vanuatu tahun lalu pemerintahnya digulingkan oleh kemarahan yang cukup besar terhadap hubungan dekat perdana menteri saat itu, Sato Kilman, dengan pemerintah Indonesia. Perdana menteri yang sekarang, Moana Carcases Kalosil, adalah pendukung yang kuat terhadap kemerdekaan Papua Barat. FLNKS juga menautkan keberuntungan politik mereka kepada nasib baik perjuangan Papua Barat untuk referendum melalui bingkai solidaritas Melanesia.

Kita juga bisa menjamin bahwa pemerintah Australia dan Selandia Baru akan memutar kembali mantra usang mereka bahwa mereka mendukung keutuhan teritorial pemerintah Indonesia. Dalam sebuah artikel pada edisi Juni The Monthly Hugh White, pakar strategi merekomendasiakn pemerintah Australia untuk melepaskan concern apa pun terkait dengan hak azasi manusi di Papua Barat demai kepentingan politik dan ekonomi.

Tetapi menteri dari kedua belah pihak Tasmania secara diam-diam mengakui bahwa pengaruh mereka terhadap kebijakan luar negeri Indonesia telah surut. Pertemuan MSG di Noumea secara jelas memperlihatkan betapa kebijakan luar negeri Australia dan Selandai Baru yang tidak relevan terhadap Papua Barat telah terjadi dan seberapa MSG telah menjadi dewasa sebagai sebuah badan politik regional.

Akan tetapi, ketegangan yang familiar antara kelompok-kelompok perlawanan Papua Barat mencuat dalam pertemuan di Noumena. Patahan yang menonjol, diekspose oleh sebuah artikel di The Island Business, adalah antara West Papua National Coalition for Liberation dan Federal Republic of West Papua, yang sama-sama mengklaim sebagai perwakilan bangsa Papua.

Baik National Coalition dan the Federal Republic melamar untuk menjadi anggota MSG. Perwakilan the National Coalition menetap di Vanuatu dengan akses yang mudah ke sekretariat MSG di Port Vila, namun kepemimpinan the Federal Republic berada di penjara, dihukum tiga tahun penjara karena deklarasi kemerdekaan yang bermartabat  dan tanpa kekerasan pada 19 Oktober 2011. Dialog di antara kedua kelompok ini sangat sengit.

Ketika Forkorus Yaboisembut, Presiden dari the Federal Republic of West Papua mengetahui permohonan the National Coalition pada awal tahun ini, ia menulis kepada Direktur Jenderal MSG. Dalam surat itu, dengan sangat sopan Yaboisembut menarik permohonannya, mengatakan:

Sebaliknya kami memohon agar surat ini dipandang semata sebagai surat dukungan dari Papua Barat untuk permohonan bagi [the National Coalition] untuk menjadi anggota MSG dan sebagai sarana perkenalan Republik Federal Papua Barat kepada MSG untuk tujuan-tujuan ke depan.

Ini, dan fakta bahwa untuk jangka waktu yang pendek pada akhir 2010-2011 keduanya merupakan bagian dari struktur pengambilan keputusan bersama, memperlihatkan bahwa kerjasama sangatlah mungkin. Orang Papua kini memiliki waktu selama enam bulan untuk menata rumahnya. Ini bisa jadi melibatkan koalisi politik di antara kelompok-kelompok resistensi, seperti model yang berhasil di Timor Leste dan Kanaky, atau penyatuan di bawah visi bersama yang serupa dengan Piagam Kebebasan African National Congress.

Ketika menteri-menteri luar negeri dari MSG sungguh mengunjungi Papua Barat mereka akan ditemani oleh media internasionalkemenangan bagi orang Papua yang telah lama menuntut negara mereka dibuka untuk media asing.

Kalau, di sisi lain, pemerintah Indonesia mendesak agar jurnalist tidak diikutkan dalam kunjungan MSG, mereka malah hanya akan menguatkan persepsi internasional bahwa mereka sungguh-sungguh menyembunyikan sesuatu.

Bagaimana pun, orang Papua, seperti Timor Leste sebelum mereka yang bermobilisasi ketika Paus Johanes Paulus II berkunjung pada 1989, akan menggunakan kesempatan ini untuk mendaftarkan teriakan mereka untuk merdeka sebanyak yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Seruan seperti itu boleh jadi didengar lebih jauh daripada Papua Barat, yang telah menjadi isu politik yang meledak di Melanesia. Ikatan antara orang Papua dan kerabat Melanesia mereka menjadi lebih dekat daripada yang pernah ada; apa yang terjadi jika warga PNG, Vanuatu, Fiji, Kep. Solomons dan Kanaky bangkit dan mendesak pemimpin mereka untuk mendukung Papua Barat? Penggulingan pemerintahan Sato Kilman di Vanuatu adalah cerita yang layak diperhatikan.

Bagaimana negara Indonesia akan berekasi? Sepertinya mereka akan menunjuk pada uang yang sudah mereka limpahkan ke Papua Baratyang manfaatnya telah mengalir kepada perusahaan transnasional dan elite-elite Papua, sementara malah memiskinkan lebih jauh orang asli Papua. Mereka akan beralasan bahwa Papua Barat adalah demokrasi; bahwa orang-orang Papua dipilih oleh masyarakat mereka sendiri. Itu betul, tapi pemerintah Indonesia menyangkal hak orang Papua untuk membentuk partai politik mereka sendiri. Dalam kenyataan Papua Barat adalah pos terdepan kolonial yang diatur dari Jakarta.

Tahan politik Papua memenuhi penjara, bukti penyiksaan sistemik bocor keluar, dan mayat orang-orang Papua yang dibunuh oleh polisi dan militer menumpuk (seperti dugaan pembunuhan 40 orang Papua di wilayah Puncak Jaya pada bulan-bulan belakangan ini).

Akhirnya, pemerintah Indonesia akan menyebut orang-orang Papua sebagai terosisme yang menyimpang atau suatu upaya yang dikendalikan oleh asing. Propaganda semacam ini adalah pilihan yang terakhir dari penguasa otoritarian. Tokoh-tokoh militer Indonesia mengatakan bahwa gerilyawan bersenjata berjumlah sedikit lebih banyak dari 1000 pejuang purna-waktu, sebagian besar di antaranya tidak aktif. Sebaliknya, jumlah gerakan tanpa kekerasan puluhan ribu dan mereka berada di jalanan setiap minggu, jika tidak setiap hari. Gerekan kemerdekaan Papua Barat adalah perlawanan berbasis pada warga tanpa kekerasan terhadap pemerintahan Indonesia yang berkepanjangan.

Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat ber-concern bahwa Papua Barat, seperti Timor Leste sebelumnya, akan menjadi isu internasional. Itu sudah sangat terlambat. Papua Barat sudah menjadi isu internasional.

Dalam enam bulan ke depan pekerjaan Jakarta akan berupa tekanan untuk membuat Papua taat sementara berusaha untuk meminimalisasi represi. Pekerjaan Papua adalah untuk merongrong legitimasi pemerintah Indonesia dan menaikkan biaya politik dan ekonomi dari okupasi itu. Pertaruhan sangat tinggi tapi potensi imbalnya juga besar: kemerdekaan.

Dr. Jason MacLeod adalah peneliti dan trainer di Pusat Australia untuk Studi Perdamaian dan Konflik, di Brisbane, Australia. Ia pengajar di University of Queensland.

Artikel ini diterjemahkan dari artikel bahasa Inggris yang dimuat di newmatilda.com dengan izin resmi pennulis. Jika Anda berminat membaca artikel-artikel Jason MacLeod kliki di sini.

Translator : Johanes Supriyono