Welcome to La Pago ★ Heart of Papua ★ Voice of the Free Papua Central Highlands Region of Papua ★ Perjuangan Melawan Antara Tipu dan Benar, Benar Melawan Tipu".
Headlines News :
 photo SYUKUR1_zpsb8b9b75c.gif
 photo vanuatu_zpsed2b2tvn.jpg
★LA PGO ★HEART OF PAPUA ★Voice of the Free Papua Central Highlands Region of Papua★. Diberdayakan oleh Blogger.
    ★★★Ingin Bergabung Bersama Kami Kontak Di★★★ =======>>>melanesiapost@gmail.com<<<=======

    ★★★Komando Nasional TPN PB★★★

    ★★★Markas Pusat Pertahanan TRWP★★★

    Tampilkan postingan dengan label DAP LA PAGO. Tampilkan semua postingan
    Tampilkan postingan dengan label DAP LA PAGO. Tampilkan semua postingan

    DAP LAPAGO MINTA KOMNAS HAM SERIUSI GENOSIDA


    ILUSTRASI MASYARAKAT ADAT PAPUA (kepadamu.com)
    ILUSTRASI MASYARAKAT ADAT PAPUA (kepadamu.com)

    DAP LAPAGO MINTA KOMNAS HAM SERIUSI GENOSIDA

    Jayapura, 16/11 (Jubi) – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah La Pago (Baliem) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menseriusi dugaan genosida yang terjadi di Papua seperti yang telah dirilis Asia Human Rights Commission (AHRC) beberapa waktu lalu seperti yang juga dirilis media ini.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada AHRC yang secara berani menyampaikan kepada dunia tentang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara terhadap Rakyat Papua,” ungkap Lemokh Mabel, kepada wartawan di Prima Garden Caffee, Abepura, Jayapura, Sabtu (16/11).

    Menurut Lemokh, suatu kejahatan yaitu pembantaian, pembunuhan membabibuta yang dilakukan negara dengan menggunakan fasilitas negara untuk menghancurkan rakyatnya sendiri terjadi di Wilayah Baliem pada 1977-1978. Rasa trauma yang dalam dan tak terlupakan masih membekas dari generasi ke generasi.
    “Data yang dikeluarkan AHRC adalah data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan kebebarannya melalui para saksi mata yang masih hidup sampai sekarang,” kata Lemokh lagi.
    Header advertisement
    DAP La Pago juga mengungkapkan, banyak korban lain yang belum terdata di beberapa kampung karena pada saat peristiwa itu berlangsung, terjadi juga pengungsian besar-besaran penduduk kampung ke tempat yang lebih aman. Dalam pengunsian itu juga terjadi kematian karena kelaparan. Untuk itu, Komnas HAM RI diminta untuk segera menseriusi laporan ini.

    “Pemerinta melalui Komnas HAM RI harus segera menindaklanjuti laporan ini karena sudah jutaan nyawa warga pribumi Papua lenyap dari tanah leluhurnya,” harap Lemokh.
    Sementara itu, terkait hak ulayat tanah di Papua, Maikel Awom, Jurubicara Koalisi Mahasiswa Papua Bangkit (KMPB) meminta Dewan Adat Biak agar segera memperhatikan hak ulayat tanah Masyarakat Adat Biak. “Banyak tanah ulayat yang dijual masyarakat adat di biak, terutama kepada pihak aparat yaitu TNI AL dan TNI AU, tolong Dewan Adat Biak perhatikan hal ini,” kata Maikel kepada wartawan di tempat yang sama, Sabtu (16/11). (Jubi/Aprila Wayar)
     photo aktifmenulis_zps397205a9.jpg

    DAP WILAYAH LA PAGO MINTA POLISI HENTIKAN INTIMIDASI DAN KEKERASAN


    Ilustrasi Stop Kekerasan (Dok. Jubi)
      Jayapura, 25/8 (Jubi) – Lemok Mabel, Ketua Dewan Adat (DAP) Wilayah Baliem, La-Pago, meminta pihak aparat kepolisian di Kabupaten Jayawijaya menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga di Kabupaten Jayawijaya yang masih berlangsung  hingga saat ini.
      “Sebagai masyarakat adat yang awam, kami datang menyampaikan rasa kekesalan yang mendalam atas tindakan dan kinerja aparat agar dapat diterima dan dijadikan pertimbangan lebih lebih lanjut,” ungkap Lemok Mabel melalui rilis  yang diterima tabloidjubi.com, Minggu (24/8) malam.
      Lemok mengaku, sebagai masyarakat adat, pihaknya menginginkan keadilan, perdamaia,  dan penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Sebab, menurut Lemok,  kepentingan negara dan atas nama pembangunan, pihaknya selalu dilecehkan dan dikorbankan.
      “Contoh kasus, dari tahun ke tahun, Polresta Jayawijaya mengejar, menangkap, menahan, menembak, bahkan merusak harta benda milik warga. Juga melakukan  penembakan ternak masyarakat, pembakaran honay adat dengan alasan kriminal, OPM, separatis dan lain-lain,” kata Lemok lagi.
      Melalui rilis  yang sama, Yulianus Hisage, Sekretaris DAP Baliem, Wilayah La-Pago, mengatakan masyarakat adat juga memiliki hak dan kewajiban dalam proses pembangunan yang membutuhkan jaminan kepastian hukum oleh negara.
      “Namun kenyataan yang kami alami, kami melihat ada konspirasi, manipulasi dan penipuan belaka,” kata Yulianus. (Jubi/Aprila)
       photo aktifmenulis_zps397205a9.jpg

    TPNPB-OPM Wilayah La Pago Minta Komunitas Internasional Hentikan Bantuan Militer Untuk Indonesia

    TPN/OPM Minta Komunitas Internasional Hentikan Bantuan Militer Untuk Indonesia
    Panglima TPN/OPM Wilayah La-Pago, Okiman Purom Wenda (kiri) bersama pengawal (Foto: Ist)
     
    PAPUAN, Jayapura --- Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah La-Pago, Enden Wanimbo, meminta komunitas internasional untuk menghentikan bantuan militer bagi pemerintah Indonesia, karena dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat di Lanny Jaya, Papua.
     
    “Yang kami tahu, aparat TNI/Polri yang diturunkan sebanyak 5000 – 7000 personil. Ini sudah keterlaluan, dan sangat banyak jumlahnya, bisa kami katakan bahwa perang di Lanny Jaya itu Negara turunkan kekuatan penuh,” ujar Enden, saat menghubungi suarapapua.com, melalui telepon seluler, dari Lanny Jaya, Jumat (23/8/2014).

    Kata Enden, komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, Belanda, Australia dan Inggris tidak pantas memberikan peralatan militer kepada Indonesia, sebab telah digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM berat. (Baca: Kelly Tabuni: "Brimob di Lanny Jaya Beri Kami Peluru Untuk Halau Brimob Dari Luar").

    “Dengan peralatan militer yang diberikan oleh Negara-negara luar, Indonesia telah membunuh dan membantai jutaan penduduk Papua, kami minta segera hentikan bantuan militer itu,” tegasnya.

    Enden juga mengatakan, walau Indonesia menurunkan kekuataan militer dalam skala besar, namun tidak ada anak buahnya yang menjadi korban, dan itu disyukuri oleh dirinya sebagai panglima di wilayah Lannya Jaya.

    “Alam dan Tuhan bangsa Papua berada di pihak kami, sehingga tidak ada yang korban. Kalau korban di kubu TNI/Polri sebenarnya banyak, tapi mereka malu jadi tutup-tutup dari pemberitaan media,” tegasnya. (Baca: Panglima TPN/OPM Bantah Ada Anggotanya Yang Tewas Tertembak).

    Ketika ditanya, apakah ia dan anak buahnya sempat melakukan pembakaran rumah-rumah dan honai-honai milik masyarakat seperti pernyataan aparat kepolisian, Enden dengan tegas membantah informasi itu.

    “Bukan kami yang bakar, itu aparat TNI/Polri yang bakar. Masyarakat Lanny Jaya adalah masyarakat kami, dan sudah lama kami saling kenal, tidak mungkin kami mau bakar mereka punya honai,” tegas Enden.

    Enden justru meminta wartawan media ini untuk bertanya langsung kepada masyarakat Lanny Jaya, sebab masyarakat lebih tahu siapa pelaku sebenarnya.

    “Dari pada kami tipu, lebih baik tanya ke masyarakat atau tokoh gereja saja, mereka akan bilang siapa pelaku pembakaran ratusan honai-honai milik masyarakat Lanny Jaya sejak 28 Juli 2014 lalu,” tegasnya.

    Apara kepolisian justru mengklaim tidak ada penambahan pasukan di Lanny Jaya, sebab Brimob Polda Papua, dan TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih saja yang diperbantukan ke wilayah tersebut.
     

    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk Proteksi Aktivitas Pejuang Papua Merdeka

    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk Proteksi Aktivitas Pejuang Papua Merdeka

    Activis Independence Papua Barat dari Wamena melaporkan bahwa Aparat Keamanan Indonesia (Tim Khusus) dikirim dari Jakarta dan telah tiba di Wamena pada tanggal 17 November 2014, dan kemudian mereka telah dan sedang melakukan pemasangan alat penyadap di semua sektor, di seluruh wilayah Pegunungan Tengah Papua Barat.

    Hal ini mereka lakukan guna menjaga dan mengawasih aktivitas Para Pejuang Papua merdeka di Wilayah Pegunungan Tengah Papua Barat, termasuk di Wamena Kota.
    Menurut Activist setempat bahwa aksi teror ini membahayakan semua activist Politik Papua merdeka, yang berdomisili di daerah Pegunungan Tengah pada umumnya, sesuai release yang di terima di redaktur KomnasTPNPB.

    Activis Papua juga melaporkan bahwa Aparat Keamanan Indonesia rencanakan untuk melakukan operasi penangkapan atau penculikan terhadap activist Papua Merdeka, yang akan dimulai dari tanggal 15 Desember 2014, laporan intelejen terpercaya.

    Hal ini merupakan instruksi dari pusat ke daerah, maka tentu saja aparat akan melakukan tindakan represip terhadap activis Papua Merdeka. Sebelum melakukan operasi, aparat Keamanan Indonesia pasang alat penyadap suara lebih dahulu.

    Itu sebabnya, Activis Independence Papua dari Wamena meminta Perhatian oleh masyarakat Internasional serta oleh Lembaga Bekerja HAM Internasional atau advokat.
    Karena Aparat Keamanan Indonesia berniat buruk terhadap Activist Independence Papua Barat, yang berjuang di wilayah Pegunungan Tengah Papua Barat. Untuk membuktikannya silakan ikuti photos kehadiran Aparat Keamanan Indonesia.

    Demikian, dilapoerkan langsung dari Lembah Baliem, Wamena, Papua Barat. Photos asli terlampir. Laporan langsung yang telah dikirim oleh SB ke redaksi Komnas-TPNPB.
    Publihsing by Admin Komnas TPNPB 2013.
    ————————————————————–
    Appendix photos
    Lampiran photos
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk  Proteksi  Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk Proteksi Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk  Proteksi  Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk Proteksi Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk  Proteksi  Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka  
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk Proteksi Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk  Proteksi  Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka
    Aparat Keamanan Indonesia Telah Pasang Alat Penyadap Di Semua Sektor Di Wamena Untuk Proteksi Aktivitas Perjuangan Papua Merdeka

    PIDATO PM VANUATI DALAM SIDANG UMUM PBB 29 SEPTEMBER 2014

    PIDATO PM VANUATI DALAM SIDANG UMUM PBB 29 SEPTEMBER 2014

    PM Vanuatu Joe Natuman (foto, FWP)
    LA PAGO, Internasional - Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman, membayar upeti kepada almarhum Dr John Otto Ondowame dalam pidatonya kepada Majelis Umum pada 29 September 2014 di new York.

    Setelah menyebutkan dukungan penuh dari Vanuatu ke perjuangan untuk penentuan nasib sendiri Rakyat Kanak, Perdana Menteri mengatakan hal berikut di Papua Barat: 

    "Mr Ketua, saya tidak bisa tutup bagian pidato saya tanpa membayar upeti kepada almarhum Dr John Ondowame, pejuang kemerdekaan dari Papua Barat yang meninggal bulan lalu, sementara di pengasingan di negara saya. Ia dimakamkan di negara saya sebagai pahlawan yang telah berjuang untuk hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Rakyat Papua Barat. Dia bermimpi bahwa suatu hari PBB dan semua negara yang mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi akan mendengar tangisan mereka dan memberikan janji-janji untuk masa depan yang ditentukan sendiri. Saat upacara penguburan, saya menyatakan bahwa perjuangannya untuk kebebasan dan keadilan akan terus menjadi perjuangan kita sampai kolonialisme diberantas. "
     

    PAPUA TETAP PAPUA DAN INDONESIA TETAP INDONESIA

    PAPUA TETAP PAPUA DAN INDONESIA TETAP INDONESIA

    Generasi West Papua (foto, FB)
    Jadi jelas disini bahwa soal mengakui hak masing2 harus mendapat tempat dalam kehidupan Politik dua Bangsa: Indonesia dan Papua. Kita harus bicara sebagai Bangsa dengan Bangsa ....dan bukan bicara sebagai Pemerintah dan Masyarakat atau bukan Yang Berkuasa dan Yang Dikuasai .... 

    Setiap pihak harus berani dan jujur untuk menyatakan kebenarannya ....Jadi disini bukan soal "keseragaman pemahaman terhadap Sejarah Integrasi dan Status Politik" tetapi soalnya adalah "kejujuran dalam mengakui hak masing2"

    Orang Papua terutama para pemimpin perjuangan harus JUJUR menyatakan kepada Rakyat bahwa Bangsa Papua tidak pernah akan menjadi bagian dari NKRI dalam bentuk apapun tetapi berdiri sendiri secara utuh sebagaimana yang telah terjadi sebelum Papua di-Aneksasi oleh Indonesia. 


    Memperjuangkan kebenaran tentang status Politik Papua yang sebenarnya .... Bukan Membangun kebingungan diatas Kebenaran yang diperjuangkan.


    "Hak Menetukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakya Papua Barat''

    By :  Constantinopel Ruhukail
     
     photo TPamonaanigif_zpsabf50008.gif