ILUSTRASI MASYARAKAT ADAT PAPUA (kepadamu.com)

DAP LAPAGO MINTA KOMNAS HAM SERIUSI GENOSIDA

Jayapura, 16/11 (Jubi) – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah La Pago (Baliem) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menseriusi dugaan genosida yang terjadi di Papua seperti yang telah dirilis Asia Human Rights Commission (AHRC) beberapa waktu lalu seperti yang juga dirilis media ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada AHRC yang secara berani menyampaikan kepada dunia tentang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara terhadap Rakyat Papua,” ungkap Lemokh Mabel, kepada wartawan di Prima Garden Caffee, Abepura, Jayapura, Sabtu (16/11).

Menurut Lemokh, suatu kejahatan yaitu pembantaian, pembunuhan membabibuta yang dilakukan negara dengan menggunakan fasilitas negara untuk menghancurkan rakyatnya sendiri terjadi di Wilayah Baliem pada 1977-1978. Rasa trauma yang dalam dan tak terlupakan masih membekas dari generasi ke generasi.

“Data yang dikeluarkan AHRC adalah data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan kebebarannya melalui para saksi mata yang masih hidup sampai sekarang,” kata Lemokh lagi.

DAP La Pago juga mengungkapkan, banyak korban lain yang belum terdata di beberapa kampung karena pada saat peristiwa itu berlangsung, terjadi juga pengungsian besar-besaran penduduk kampung ke tempat yang lebih aman. Dalam pengunsian itu juga terjadi kematian karena kelaparan. Untuk itu, Komnas HAM RI diminta untuk segera menseriusi laporan ini.

“Pemerinta melalui Komnas HAM RI harus segera menindaklanjuti laporan ini karena sudah jutaan nyawa warga pribumi Papua lenyap dari tanah leluhurnya,” harap Lemokh.

Sementara itu, terkait hak ulayat tanah di Papua, Maikel Awom, Jurubicara Koalisi Mahasiswa Papua Bangkit (KMPB) meminta Dewan Adat Biak agar segera memperhatikan hak ulayat tanah Masyarakat Adat Biak. “Banyak tanah ulayat yang dijual masyarakat adat di biak, terutama kepada pihak aparat yaitu TNI AL dan TNI AU, tolong Dewan Adat Biak perhatikan hal ini,” kata Maikel kepada wartawan di tempat yang sama, Sabtu (16/11). (Jubi/Aprila Wayar)

DAP WILAYAH LA PAGO MINTA POLISI HENTIKAN INTIMIDASI DAN KEKERASAN

---

Ilustrasi Stop Kekerasan (Dok. Jubi)

Jayapura, 25/8 (Jubi) – Lemok Mabel, Ketua Dewan Adat (DAP) Wilayah Baliem, La-Pago, meminta pihak aparat kepolisian di Kabupaten Jayawijaya menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga di Kabupaten Jayawijaya yang masih berlangsung  hingga saat ini.
“Sebagai masyarakat adat yang awam, kami datang menyampaikan rasa kekesalan yang mendalam atas tindakan dan kinerja aparat agar dapat diterima dan dijadikan pertimbangan lebih lebih lanjut,” ungkap Lemok Mabel melalui rilis  yang diterima tabloidjubi.com, Minggu (24/8) malam.
Lemok mengaku, sebagai masyarakat adat, pihaknya menginginkan keadilan, perdamaia,  dan penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Sebab, menurut Lemok,  kepentingan negara dan atas nama pembangunan, pihaknya selalu dilecehkan dan dikorbankan.
“Contoh kasus, dari tahun ke tahun, Polresta Jayawijaya mengejar, menangkap, menahan, menembak, bahkan merusak harta benda milik warga. Juga melakukan  penembakan ternak masyarakat, pembakaran honay adat dengan alasan kriminal, OPM, separatis dan lain-lain,” kata Lemok lagi.
Melalui rilis  yang sama, Yulianus Hisage, Sekretaris DAP Baliem, Wilayah La-Pago, mengatakan masyarakat adat juga memiliki hak dan kewajiban dalam proses pembangunan yang membutuhkan jaminan kepastian hukum oleh negara.
“Namun kenyataan yang kami alami, kami melihat ada konspirasi, manipulasi dan penipuan belaka,” kata Yulianus. (Jubi/Aprila)
Sumber : www.tabloidjubi.com