KNPB : OTAK KKB DI TANAH PAPUA ADALAH APARAT TNI/POLRI

LA PAGO Blogger Community of Malang

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai, aktor utama berbagai kasus penembakan yang selama ini tejadi di Papua adalah aparat militer Indonesia, yaitu TNI dan Polri.

“Kami melihat yang selama ini menjadi pengacau di tanah Papua adalah justru TNI/Polri. Memang benar bahwa yang melakukan penembakan itu para gerilyawan di hutan dengan senjata rampasan yang mereka miliki dari hasil rampasan,” kata Juru bicara KNPB, Bazoka Logo, Minggu (8/2/2015).

 

Menurutnya, yang menjadi indikator itu bukan menvonis orangnya. Tetapi, yang harus dilihat itu siapa yang mensuplai amunisi untuk para gerilyawan. Apakah di Papua ada tempat pabrik amunis? Apakah di Papua adan tempat pabrik senjata?

“Jadi semua persoalan penembakan yang selama ini terjadi di tanah Papua adalah TNI/Polri. Karena mereka yang menjual amunisi. Karena itu ranah mereka. Sehingga aparat sendiri yang menjual amunisi. Karena itu KNPB nyatakan aparat militer di tanah Papua adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” katanya.

Dikatakan, bagaimana mungkin setiap saat gerilyawan melakukan penembakan terus menerus setiap waktu. Padahal amunisinya tidak ada. Kalaupun ada itu hanya ada di dalam senjata yang mereka rampas. Sehingga kalau berfikir secara logis maka gerilyawan tidak punya stok amunisi.

“Jadi jangan tuduh orang Papua yang sedang bergerilya di hutan dengan istilah KKB, KSB, OTK dan lain-lain. Istilah itu cocoknya digunakan untuk aparat TNI/Polri yang menjual amunisi itu maupun institusi TNI dan Polri,” ungkap Logo kepada Jubi.

Logo juga mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah Kodam di Provinsi Papua Barat. Jika itu benar dilakukan, maka tidak menutupi kemungkinan kelompok KKB, KSB, OTK dan kelompoknya akan ada di provinsi Papua Barat.

“Ya, itu kan ranah bisnis mereka. Jadi istilah-istilah akan bermunculan juga setelah pemerintah membuka Kodam baru di Papua Barat. Ini terjadi karena kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Contoh, kalau gaji perbulan 10 juta, tapi dengan jual amunisi bisa dapat 15-20 juta sekali jual. Kalau begini siapa yang tidak mau?” ungkapnya.

Jadi kata dia, harusnya yang musti dilihat itu bukan orang yang melakukan penembakan tapi lihat otaknya siapa.

Sementara itu, tidak lama ini, kepada awak media di Jayapura, ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FUKB) provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, mengatakan, dirinya mendukung langkah tegas untuk menindak oknum aparat keamanan yang menjual senjata maupun amunisi kepada kelompok bersenjata di Papua.

“Ya, saya mendukung langkah tegas itu untuk memberantas oknum anggota yang menjual amunisi. Itu dari dulu saya bilang. Jika ada oknum-oknum tertentu yang melakukan, itu harus diberantas,” tegas Pdt. Biniluk. (Arnold Belau)

Sumber :  www.tabloidjubi.com

DAP WILAYAH LA PAGO MINTA POLISI HENTIKAN INTIMIDASI DAN KEKERASAN

---

Ilustrasi Stop Kekerasan (Dok. Jubi)

Jayapura, 25/8 (Jubi) – Lemok Mabel, Ketua Dewan Adat (DAP) Wilayah Baliem, La-Pago, meminta pihak aparat kepolisian di Kabupaten Jayawijaya menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga di Kabupaten Jayawijaya yang masih berlangsung  hingga saat ini.
“Sebagai masyarakat adat yang awam, kami datang menyampaikan rasa kekesalan yang mendalam atas tindakan dan kinerja aparat agar dapat diterima dan dijadikan pertimbangan lebih lebih lanjut,” ungkap Lemok Mabel melalui rilis  yang diterima tabloidjubi.com, Minggu (24/8) malam.
Lemok mengaku, sebagai masyarakat adat, pihaknya menginginkan keadilan, perdamaia,  dan penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Sebab, menurut Lemok,  kepentingan negara dan atas nama pembangunan, pihaknya selalu dilecehkan dan dikorbankan.
“Contoh kasus, dari tahun ke tahun, Polresta Jayawijaya mengejar, menangkap, menahan, menembak, bahkan merusak harta benda milik warga. Juga melakukan  penembakan ternak masyarakat, pembakaran honay adat dengan alasan kriminal, OPM, separatis dan lain-lain,” kata Lemok lagi.
Melalui rilis  yang sama, Yulianus Hisage, Sekretaris DAP Baliem, Wilayah La-Pago, mengatakan masyarakat adat juga memiliki hak dan kewajiban dalam proses pembangunan yang membutuhkan jaminan kepastian hukum oleh negara.
“Namun kenyataan yang kami alami, kami melihat ada konspirasi, manipulasi dan penipuan belaka,” kata Yulianus. (Jubi/Aprila)
Sumber : www.tabloidjubi.com

Ready Papuan youth Refuse and Jihad Against FUI

 Ready Papuan youth Refuse and Jihad Against FUI

 

Chairman of the Youth Movement Forum Papua Baptist (FGPBP), Turius Wenda represent Christian youth organization in Papua deplores misleading provocative statements from Muslim Forum (FUI) on December 23, 2011 which states will strive to 'maintain' Papua.

According Turius, handling conflict in Papua can actually be resolved by the Indonesian government, so there is no organization or institution can unilaterally government intervention, especially for problem resolution Papua.

"Should they [FUI] know and understand the root causes of Papua. if you do not know do not talk carelessly Papua issue. because of statements like this can be fatal or lead to racial conflicts or religious conflict. "he said in Jayapura, on Monday (26/11/2011).

Moreover he said, the problem is not really a problem Papua eating - drinking that often they [FUI] naturally in their area, but this is a matter of ideology and history that full integration of controversy and deception. So normal that the Papua issue could not finish by the way - through violence or through jihad, often in propounded by radical groups that desire to do so for the sake of her dream to make this country into an Islamic state.

He continued, the statement 'jihad in Papua' which in catapult Advisory Council Chairman FUI Rizieq Shihab, Muhammad Al Khathath and Former Chairman of the Legal Aid Foundation Munarman is a severe blow and highly discriminatory statements for the religious minorities in Indonesia, especially Christians in Papua

"Harmony religious communities in Papua has been established and maintained from the beginning, so that any person who dismantle and undermine this harmony, then all the people who live in Papua must resist and reject the issue of jihad as FUI statement some time ago." He said.

Unfortunate because this statement is just a comment without foundation that can trigger religious sentiments. This sentiment can be seen from their actions during the time in Ambon, Maluku. The issues they raise in Maluku is the action that they stamp as action 'against RMS' that they associate with Christians in Maluku. Especially seeing their statements are blindly accusing the Vatican church in Papua and Papua supporters of the referendum.

For him, the Papuan leaders and church leaders together elements of peace lovers are trying to resolve the conflict in Papua in a peaceful and dignified, so that Christians in Papua will not give an opening to turn the violent methods that only harm Papuans. including Islamic Jihad approach militarism and violence.

Papuan youth ready 'jihad'

Wenda Turius emphatically said, "if the call for jihad and violence in Papua realized the youths of all elements of religious communities in Papua will strongly oppose and fight".

We also appealed to all religious communities in Papua do not easily terporvokasi racial issues and jihad in Papua, and is expected to create a sense of peace and security every where we are, because Papua is a land of peace.

In line with Turius, Buctar Tabuni, chairman of the West Papua National Committee (KNPB) expressed readiness to wage jihad against the intolerant who want to undermine peace in Papua.

"We are ready for jihad in Papua, where Muslim Forum would strive in Papua." He said via cell to Vote Baptist Papua, on Tuesday (27/11/2011).

Tabuni added, crazy statement Muslim Forum that will be resisted to avoid Papua. Because, if it occurred in Papua, it will result in a conflict of religion...