Sejarah Perjuangan Papua Merdeka

Ulasan Singkat untuk Menempatkan PMNews dalam Konteks Kampanye Papua Merdeka

Contents 

• 1 Fakta dari perjuangan bangsa Papua antara lain:
• 2 Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971
• 3 Era Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971
  • 3.1 Penangkapan dan Pengasingan Pimpinan OPM oleh Pemerintah Papua New Guinea
  • 3.2 Laurentz Dloga dan Tentara Revolusi West Papua
• 4 Pucuk Komando Jatuh ke Tangan Gen. TEPENAL Mathias Wenda

Fakta dari perjuangan bangsa Papua antara lain:

1. Perjuangan identitas ASPIRASI bangsa Papua di Babo Bentuni 1930-an.
2. Perjuangan bersenjata KORERI di Biak Teluk Gelvijnk/ Cenderawasih 1940-an.
3. Permulaan nama post Hollandia 1910.
4. Waktu Sekutu Gen.MacA rthur1944 Belanda mulai buka tata administrasinya namanya NICA (NederlandsIndies Adsministration). Sebelum perang Pasifik tanah Papua tidak termasuk dalam wilayah East Indies /VOC/ pemerintahan Batawi.

West Papua Topographic Map (Photo credit: Wikipedia)

Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971

Papua Merdeka News mengakui berdasarkan Undang-Undang Revolusi West Papua tentang Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971 di Waris Raya, Port Numbay.

PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bah-wa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

Victoria, 1 Juli 1971
Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet Rumkorem

(Brigadir-Jenderal)
3 Desember 1974

Dalam upacara pembacaan proklamasi itu, Rumkorem didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat?), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima?) TEPENAL Republik Papua Barat.

Era Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971

Setelah proklamasi kemerdekaan ini terjadilah perpecahan di dalam tubuh OPM, khususnya antara Seth Jafet Roemkorem dengan Hendrik Jacob Prai yang berakibat perpecahan basis atau markas pertahanan mereka. Organisasi perjuangan sayap militer juga terpecah menjadi Tentara Pembebasan Nasional (TPN) di bawah komando Seth Jafeth Roemkorem yang sering dijuluki sebagai kubu Markas Victoria (disingkat Marvic) dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN); dan Kubu Pembela Kebenaran (atau disingkat Markas Pemka) pimpinan Hendrick Jacob Prai dengan Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL).

TEPENAL kemudian membentuk beberapa Panglima Daerah dan bentukan KODAP (Komando Daerah Pertahanan) dan sampai saat ini masih eksis di rimbaraya New Guinea, yaitu antara lain KODAP III Nemangkawi untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak (Panglima Kelly Kwalik), KODAP II untuk kabupaten Jayawijaya (Panglima Mathias Wenda), KODAP V wilayah Papua Selatan (Panglima Bernardus Mawen); dan KODAP IV Paniai (Panglima Tadius Yogi).

Para panglima bentukan Jacob Hendrik Prai ini masih beroperasi sampai hari ini, sementara turunan dari Markas Victoria terbagi menjadi beberapa kubu seperti Hans Richard Joweni (di wilayah Sarmi) dan Melkias Awom (di Biak). Markas Victoria kemudian dikendalikan oleh Brig. Jend TPN Hans Bomay bersama Letnan Jenderal TPN Lukas Tabuni, bersama Rev. Jend. Mandin Maah Jikwa dan Chief Jend. Obarek B. Yikwa, yang telah meninggal dunia, dan diteruskan oleh General Tiben Pagawak, Lego Yikwa dan Danny Kogoya. Kini (2014) Lego Yikwa dan Danny Kogoya telah meninggal dunia.

Sebelum penyerahan tongkat komando kepada General Mathias Wenda basis Markas Victoria (TPN) pimpinan Seth Jafet Roemkorem telah kosong karena friksi dan perang saudara antara kubu PEMKA dengan kubu Victoria. Capt. Mathias Wenda sebagai Komandan Operasi di era kepemimpinan Jacob Prai diperintahkan untuk mengamankan situasi lapangan, khususnya pucuk pimpinan komando Papua Merdeka yang mendua sehingga terjadi peperangan hebat antara kedua kubu di wilayah perbatasan West Papua - Papua New Guinea, tepatnya di kampung Wutung.

Penangkapan dan Pengasingan Pimpinan OPM oleh Pemerintah Papua New Guinea

Menanggapi pertikaian di dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka yang tidak sehat, maka pemerintah Papua New Guinea melangsungkan Operasi Penangkapan para kunci pecah-belah dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka. Hasilnya Jacob Prai, Seth Roemkorem dan Otto Ondawame ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bomana, Papua New Guinea, disusul beberapa komandan lapangan mereka seperti Alex Derey dan Geradus Tom (Komandan Mata Satu). Seth Roemkorem dan dua komandan lapangan ini minta suaka dan diterima menetap di Negeri Belanda. Sementara sang Komandan PEMKA Jacob Prai dan sekretarisnya Otto Ondawame memintakan suaka dan diterima oleh Pemerintah Sosialis Swedia waktu itu, dan sampai hari ini keduanya berkewarga-negaraan Swedia.

Skenario pemerintah PNG waktu itu kedua kubu diberi Surat Undangan secara terpisah tetapi pada waktu bersamaan. Isu Surat menyatakan perlu ada pertemuan antara pimpinan OPM dan pimpinan PNG untuk membicarakan bantuan PNG untuk Papua Merdeka. Untuk itu mereka diundang datang ke Kota untuk pembicaraan lebih lanjut. Karena undangan dimaksud ditandatangani oleh pejabat resmi dengan kop surat yang resmi, maka tanpa diketahui baik Prai maupun Ondowame dan Roemkorem datang ke kota pada waktu bersamaan. Mereka kemudian ditangkap pada waktu bersamaan, dan dipenjarakan di penjara Bomana Papua New Guinea secara bersama-sama sambil menunggu mereka minta suaka.

Menyusul mereka juga ditangkap panglima lain, yaitu Alexander Derey dan Geradus Tom (sering dipanggil Komandan Mata Satu). Keduanya kini berkewarga-negaraan Belanda dan aktiv berbicara atas nama OPM di pertemuan-pertemuan informal di antara orang Papua.

Sementara terjadi operasi sapu bersih di antara pejuang Papua Merdeka sendiri telah juga hadir Ottow Ondawame, seorang pemuda dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan Leo Wakerkwa dari Program Studi Bahasa Inggris FKIP Universitas Cenderawasih. Kedua pemuda membantu Panglima PEMKA Jacob Prai.

Laurentz Dloga dan Tentara Revolusi West Papua

Di antara mereka juga hadir seorang tokoh perjuangan Papua Merdeka yang telah melakukan banyak pekerjaan yang cukup berarti bagi kemerdekaan West Papua, yaitu Laurentz Dloga (Logo). Kehadiran dia memungkinkan terbentukan Tentara Revolusi West Papua, dan telah menjalin kerjasama dengan Negara-negara yang sudah merdeka, terutama Papua New Guinea. Menteri perhubungan dan juga perdana Menteri Papua New Guinea waktu itu Iambeki Okuk (seorang Kepala Suku dari pegunungan Papua Timur, tepatnya Provinsi Goroka). Keduanya dibantu oleh Gabriel Ramoy dan Powes Parkop yang waktu itu ialah mahasiswa.

NKRI bekerja extra keras dan mereka berhasil menghabisi nyawa dari Iambeki Okuk di Australia, membunuh Laurentz Dloga di Markas Victoria (oleh pasukannya sendiri) dan membenjarakan Powes Parkop (saat ini -2014- menjadi Gubernur DKI Port Moresby) dan Gabriel Ramoy (saat ini -2014- anggota parlemen di Provinsi Sandaun.

Ada yang menganggap penangkapan ini sebagai keberhasilan operasi intelijen NKRI, akan tetapi menurut PMNews peristiwa ini murni sebagai tanggapan PNG terhadap realitas friksi dan faksi yang ada di dalam perjuangan Papua Merdeka. Buktinya selang beberapa pekan setelah penangkapan mereka, maka Laurentz Dloga dan Mathias Wenda dipanggil dan diarahkan oleh pemerintah Papua New Guinea untuk merapihkan barisan pertahanan dan meneruskan perjuangan bangsa Papua di pulau New Guinea.

Papua New Guinea shares the island of New Guinea, world's second largest, with two Indonesian provinces (Photo credit: Wikipedia)

Pucuk Komando Jatuh ke Tangan Gen. TEPENAL Mathias Wenda

Tongkat Komando TEPENAL diserahkan oleh Jacob Prai kepada Matius Tabu (karena Jacob Prai ditangkap oleh polisi PNG waktu itu). Kemudian Matisu Tabu juga ditangkap oleh NKRI. Beberapa hari menjelang penangkapannya tongkat Komando diserahkan kepada BrigGend. TEPENAL Mathias Wenda.

Sebelum penyerahan tongkat komando telah diakukan penaikan pangkat dalam masa darurat untuk Gen. Mathias Wenda dari Brig.Gend menjadi General TEPENAL Mathias Wenda. Masa ini tongkat komando Revolusi West Papua ada dalam kondisi genting karena pertikaian di dalam tubuh Organisasi Papua Merdeka dan operasi dari pemerintah PNG serta operasi pengejaran dan penangkapan oleh ABRI NKRI.

Setelah tongkat Komando jatuh ke tangan Gen. TEPENAL Mathias Wenda, maka dilakukan rapat-rapat tingkat Perwira antara kubu Pemka dengan kubu Viktoria, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk menggabungkan kedua faksi ke dalam satu kubu bernama Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).

Sejak masa inilah nama TPN/OPM mulai santer dipakai. Sedangkan sebelumnya nama TEPENAL dan TPN dipakai secara terpisah, tidak digabungkan dengan penggunaan nama OPM.

General Mathias Wenda sebagai seorang Kepala Suku Besar dari Suku Walak di Lembah Baliem, maka perbedaan dan pembedaan antara organisasi perjuangan Papua Merdeka sayap militer dan sayap politik menjadi kabur. General Wenda menjalankan kepemimpinan ala Panglima Perang dalam suku-suku di pegunungan Tengah Papua.

Setelah puluhan tahun lamanya, dengan kemunculan pemuda dari Tanah Papua seperti Jonah Penggu (sering memanggil dirinya bermarga: Wenda) Amunggut Tabi dan disusul Benny Wenda, maka terjadi upaya-upaya pembenahan lebih lanjut. Diupayakan berkali-kali untuk harmonisasai dan konsolidasi hubungan kubu Pemka dan Victoria, tetapi usaha-usaha di rimba New Guinea tidak begitu sukses. Yang berhasil dan nampak ada hasilnya ialah pembentukan WPPRO (West Papua Peoples Representative Office) oleh Andy Ayamiseba (OPM Victoria) dan Otto Ondawame (OPM Pemka).

Kedua tokoh OPM (Ayamiseba dan Ondawame) terus membangun komunikasi dengan para gerilyawan di rimba New Guinea. Hasilnya para penglima dari kubu Pemka dan Viktoria berhasil menjumpai kedua pemimpin di Vanuatu mulai tahun 2003 sampai 2007 secara berturut-turut datang dan pergi secara bergantian. Dalam pada itu dibentuk-lah organisasi baru bernama WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) di mana para tokoh OPM kubu Victoria (Rex Rumakiek dan Andy Ayamiseba) dan OPM kubu PEMKA (Amungut Tabi, Benny Wenda dan Otto Ondawame) membangun komunikasi konstruktiv untuk menghapus dan menyembuhkan luka-luka tidak diharapkan yang pernah muncul dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka.

Akhirnya terbukti, Jend. TPN Hans Richard Joweni diangkat sebagai Ketua WPNCL dan Dr. John Otto Ondawame sebagai Sekretaris Jenderal. Perbedaan Pemka-Viktoria ternyata lebih berarti dan lebih berpengaruh di era kepemimpinan Prai-Roemkorem. Setelah Roemkorem meninggal dunia dan diteruskan oleh Ayamiseba, Rumakiek, dan Joweni serta Prai menjadi pensiun dari kegiatan politik Papua Merdeka dan diteruskan oleh Ondawame, Amunggut Tabi dan Benny Wenda tanpa ada bayangan atau pengaruh sedikitpun dari perpecahan yang pernah terjadi.

Perpecahan dan perang saudara yang pernah terjadi kini menjali sejarah pahit, tetapi tidak berpengaruh begitu besar terhadap generasi muda pejuang Papua Merdeka. Walaupun begitu para lawan politik dan musuh kebenaran tidak pernah tinggal diam.

Telah banyak kali NKRI berupaya menangkap dan memenjarakan dan juga membunuh khususnya Panglima Mathias Wenda, tetapi General Wenda dengan ketangkasannya telah meloloskan diri dari maut. Beberapa kali pernah dipenjarakan di Papua New Guinea dan diadili di sana, dengan tuduhan melakukan kegiatan illegal di Negara PNG. Akan tetapi dengan Hukum Adat sebagai seorang Kepala Suku ia berhasil membela diri, memupuskan harapan dan doa NKRI untuk merepatriasi Gen. Wenda ke Indonesia untuk dijatuhi hukum sesuai hukum colonial NKRI.

SOURCE : http://papuapost.com/about/sejarah-papua-merdeka/

Situs ini milik Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komute Kota Surabaya-Malang, copyright@SPM News Group Online Services dan dikelolah oleh Biro Pendidikan dan Propaganda.

Misi Terselubung Islamisasi Papua oleh Dakwah AFKN

Misi Terselubung Islamisasi Papua

Anak2 Papua

Saat ini dakwah Islam di Papua makin gencar. Buku Islam Atau Kristen Agama Orang Irian (Papua) yang ditulis Ali Atwa menyebut, bahwa Islam yang pertama ada di Papua, bukan Kristen. Tahun 1997, pernah ada seminar di Kabupaten Fakfak dan di Jayapura  menyebutkan, sebelum para misionaris Kristen menginjakkan kakinya di Tanah Papua, katanya, sudah terlebih dahulu muballigh Islam hadir di sana.

“Islam masuk pertama kali di bagian barat Papua. Di Fak Fak, jumlah Muslim hampir separuh populasi.” Kabupaten Fakfak sendiri yang memiliki luas wilayah 38.474 km2 dan berpenduduk sebanyak 50.584 jiwa, justru sangat kental dengan Islam.

Saksi bisu sejarah Islam, Masjid Patimburak, hingga kini masih difungsikan sebagai tempat ibadah 36 kepala keluarga dengan 147 jiwa yang tinggal di sekitarnya. “Dulu di sini ramai, tapi satu-satu mereka pergi,” ujar Daud Iba, sekretaris kampung Patimburak. 

Tetapi cerita di atas mengaburkan fakta lain. Sesungguhnya yang pertama agama Kristen Protestan di daerah Manokwari, tahun 1855 sudah jelas. Missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler datang menjadi missionaris. 

Fadzlan merasa benar sendiri. “Orang Kristen tidak boleh cemburu. Yang seharusnya cemburu adalah umat Islam, karena selama ini umat Islam di Papua kurang sekali mendapat fasilitas. Justru yang sering mendapat fasilitas adalah mereka (Kristen), baik dari negara maupun hasil kekayaan alam negeri yang mereka ambil. Otsus itu mereka yang makan semua, sementara umat Islam tidak mendapat. Bukankah selama ini seluruh orang Kristen, misionaris dan gereja, menggunakan pesawat modern, tapi umat Islam tidak pernah menggangu. Kok dengan kapal kecil saja mereka cemburu. Tidak ada yang melarang. Yang jelas, saat ini belum ada gangguan terhadap dakwah AFKN.  Irian itu negeri Muslim kok,” katanya

Kapal Dakwah AFKN Papua Gegerkan Aktivis Gereja

Kapal Dakwah AFKN Papua Gegerkan Aktivis Gereja

KAPAL AFKN Operasi di papua

Beberapa waktu lalu (18/7), Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) baru saja melakukan serah terima kapal dakwah kepada AFKN di Putri Duyung, Ancol, Jakarta . Hadir dalam acara tersebut, antara lain: Ustadz Harry Moekti, Opick, Dr Bambang Sardjono dari Departemen Kesehatan, Dr Kholiqurrahman Raus DAP (Ketua Dewan Pembina AFKN), Djuwono Banukisworo (Senior Vice President BNI Syariah), Ustadz Ihsan Salam (Direktur BWA).

Kapal Dakwah yang dinamakan AFKN Khilafah I itu berasal dari donatur umat Islam. Uang yang terkumpul tersebut dikoordinir oleh BWA melalui kegiatan penggalanan dana yang diberi tajuk “Papua Muslim Care” di Balai Kartini, Jakarta (9/1). Dana yang terkumpul pada malam itu, cukup fantastis, yakni, mencapai Rp 2 Milyar. 

Selain kapal dakwah, BWA juga mengajak para donator untuk berkomitmen dalam  program wakaf khusus, dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di pedalaman Papua, rencananya akan ditempatkan di Kaimana. Ini merupakan program jangka panjang untuk Muslim Papua.

Kapal laut dakwah untuk Muslim Papua itu sendiri dibeli seharga Rp 600 juta. Kapal yang memiliki panjang 13,5 m dan lebar 3,3 meter ini mampu menampung 20 penumpang dan beban seberat 10 ton, juga dilengkapi standar keselamatan seperti rakit penyelamat, ringboy, karet pelampung serta alat komunikasi. Mengingat, perairan di Papua sangat luas, maka masalah transportasi menjadi sangat penting sebagai sarana dakwah.

Jika sebelumnya, AFKN harus menyewa kapal dengan biaya yang sangat mahal, belum lagi bahan bakarnya. Per liter bisa dikenakan Rp 23 ribu. “Terkadang, kita harus berhari-hari mengarungi laut dengan perahu. Jika menyewa boat, biaya pun habis untuk bahan bakar. Padahal, amanah berupa sedekah dari umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia melalui AFKN harus disampaikan untuk Muslim Papua yang ada di pedalaman,” tutur Ustadz Fadzlan.

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya?

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya? by Papua Post

Ini pertanyaan yang diajukan oleh semua yang bercita-cita dan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Selama ini kami selalu dibuat kecewa dan dikendorkan semangat oleh fakta faksionaliasi di antara organisasi yang memperjuangkan satu aspirasi bernama: Papua Merdeka. Faksionalisasi sebenarnya tidak menyebabkan pertentangangan dan cekcok di antara faksi, tetapi membuat energi, waktu dan sumberdaya yang tersalur melakui masing-masing…

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya? was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

4 Pelajar dan Mahasiswa di Jayapura Dianiaya Brimob Polda Papua

Salah satu korban penganiayaan dari Brimob Polda Papua. Foto: Theresia/MS

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Penganiayaan terhadap Pelajar dan Mahasiswa Papua kembali terjadi. Kali ini pelakunya diduga berasal dari satuan Brigade Mobil (Brimob) berpakaian preman terhadap empat Pelajar dan Mahasiswa asal Papua di Cigombong, Kotaraja, Jayapura, Rabu (18/03/2015) malam sekitar pukul 23.00 waktu Papua.

Korban penganiayaan tersebut diantaranya; Timotius Tabuni (18), Lesman Jigibalom (23), Eldi Abimael (18) dan Mies Tabo (15).

Salah satu keluarga korban, Lis Tabuni dalam keterangan pers yang diberikan kepada wartawan mengatakan, penganiayaan diawali penghadangan terhadap korban. (Baca:KontRas Desak Polda Papua Usut Tuntas Kasus Penganiayaan 4 Generasi Muda Papua)

"Korban ini dihadang dan dikeroyok oleh sekelompok anggota Brimob berpakaian preman memegang senjata laras panjang bertempat di pasar Cigombong Kotaraja," kata Lis Tabuni.

Kronologis singkat yang diterima majalahselangkah.com, kejadian bermula ketika, tiga korban diantaranya Eldi Kogoya, Timotius Tabuni, dan Lesman Jigibalom hendak pulang ke rumah dari Perumnas III ke Kotaraja Dalam menggunakan 2 motor. Sesampainya di depan Ramayana Mall kotaraja, mereka melihat ada orang yang mengikuti mereka dari belakang. Saat belok ke arah Kotaraja Dalam tepatnya di depan kantor Brimob Polda Papua, korban mendengar perbincangan antara Brimob dari markasnya. "Itu sudah mereka" sambil keluar mengikuti korban dari belakang.

Timotius Tabuni dihadang depan pasar Cigombong dan meminta paksa menyerahkan kunci motor. Korban menanyakan letak kesalahannya, namun tanpa menjawab beberapa anggota Brimob lainnya yang memegang senjata dan sangkur mulai mengeroyoknya sambil mengatakan, "itu sudah pelakunya, ditembak saja" dengan balok 5X5.

Sedangkan, dua rekan lainnya yakni, Lesman Jigibalom dan Eldy Kogoya dihadang oleh aparat Brimob di depan Mesjid Kotaraja, kemudian ditodong dengan senjata dan diperintahkan untuk jalan jongkok, tapi karena tidak mau mereka perintahkan paksa untuk tiarap. Eldy Kogoya diseret dari kaki diatas aspal dengan badan mengenai aspal hingga ke depan pasar Cigombong. Kedua korban dipukul sampai depan kios Delima.

Pada saat yang sama, Mies Tabo yang menyaksikan tindakan aparat, sempat berteriak minta tolong, dan pada kesempatan yang sama aparat mendatanginya, menampar, menendang dan memukul Mies dan mengatakan "kau diam".

Usai melakukan penganiayaan, keempat korban digiring ke Kantor Brimob.

Akibat kejadian ini:
1. Eldy Kogoya, Pelajar, kelahiran Tolikara, 34 Desember 1997 mengalami tulang rusuk retak dan luka memar dibelakang tubuh dan kedua lutut lecet.

2. Timotius Tabuni, Mahasiswa, kelahiran Ilu, 20 April 1997 mengalami, gigi satu di depan lepas, dan satunya sedikit goyang, kepala luka bocor, belakang badan sempat kena goresan sangkur, muka lebam dan lecet, mulut luka dan kedua lutut lecet.

3. Lesman Jigibalom, Mahasiswa, kelahiran Tiom, 18 Maret 1992, ditusuk pisau sangkur di bahu kanan, sampai paru-paru kanan bocor dan luka memar di seluruh tubuh. Lesma dioperasi, Kamis (19 Maret 2015), kondisi sementara masih kritis di RS. Bhayangkara.

4. Mis Tabo, Anak kelahiran 01 April 2000 mengalami luka memar di kepala bagian depan dan belakang luka memar, pundak kiri dan kanan juga luka, dahi lecet, dan kedua lutut lecet pula. (Theresia Fransiska Tekege/MS)

Indonesia Diprediksi Pecah Menjadi Tujuh Negara Bagian

JAKARTA -- Indonesia akan pecah jadi tujuh Negara. Hal itu dinyatakan mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahua dalam acara diskusi di panggung utama Islamic Book Fair siang ini (3/3). Ramalan itu diungkap oleh pengamat asing kepada Indonesia.

“Yang jelas Papua akan menjadi negara sendiri, tinggal nunggu waktu. Kemudian Aceh, Riau, Makasar dan seterusnya,” kata mantan Ketua Umum HMI ini.

Abdullah juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini mengalami penjajahan ekonomi yang parah. Hutang Indonesia kini tercatat Rp 3.500 triliun. “Kepemilikan asing untuk bank di Indonesia boleh sampai 99 persen. Padahal di Malaysia asing hanya boleh 30 persen. Di Cina hanya boleh 25 persen,” terangnya.

Abdullah juga menyayangkan tidak sinkronnya keputusan ulama dengan kebijakan pemerintah. “Contohnya MUI mengharamkan bunga bank. Tetapi pemerintah membolehkan Bank Indonesia menetapkan bunga bank,” paparnya.

Sedangkan Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa di dunia ini sekarang sistem Sosialisme dan Kapitalisme sebenarnya sudah ambruk. “Sosialisme sejak ada Perestroika dan Glastnost tahun 1989 jelas telah ambruk. Orang nggak mungkin dibuat sama rata dan sama rasa,” terang Guru Besar Ilmu Kelautan IPB.

Begitu pula kapitalisme. Negara-negara Barat tingkat pertumbuhannya sekarang minus atau paling 1 persen. “Mereka mempertahankan ekonominya dengan melakukan penjajahan ekonomi ke bangsa lain. Makanya mereka menghutangkan uangnya ke negara-negara lain. Jadi bukan negara besar itu membantu kita. Tapi kita yang membantu mereka sehingga uangnya bisa beredar. Kalau tidak mereka tidak bisa mempertahankan ekonominya,” terang mantan Menteri Kelautan ini.

Rokhmin berharap dunia sekarang kembali ke sistem Islam yang merupakan aturan dari Allah. Profesor ini juga menegaskan bahwa kegagalan sistem kapitalisme ini diakui sendiri oleh intelektual Barat. Diantaranya oleh Josep Stiglitz dan George Soros.

Rokhmin juga mengharapkan umat Islam Indonesia tidak bodoh dalam memimpin. Jangan sampai tiap lima tahun salah memilih.

“Jelas bahwa pemimpin harus shalih, beriman dan bertaqwa. Pilihlah mereka,”tegasnya.(*NH)

Sumber: Sharia.co.id

KNPB : OTAK KKB DI TANAH PAPUA ADALAH APARAT TNI/POLRI

LA PAGO Blogger Community of Malang

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai, aktor utama berbagai kasus penembakan yang selama ini tejadi di Papua adalah aparat militer Indonesia, yaitu TNI dan Polri.

“Kami melihat yang selama ini menjadi pengacau di tanah Papua adalah justru TNI/Polri. Memang benar bahwa yang melakukan penembakan itu para gerilyawan di hutan dengan senjata rampasan yang mereka miliki dari hasil rampasan,” kata Juru bicara KNPB, Bazoka Logo, Minggu (8/2/2015).

 

Menurutnya, yang menjadi indikator itu bukan menvonis orangnya. Tetapi, yang harus dilihat itu siapa yang mensuplai amunisi untuk para gerilyawan. Apakah di Papua ada tempat pabrik amunis? Apakah di Papua adan tempat pabrik senjata?

“Jadi semua persoalan penembakan yang selama ini terjadi di tanah Papua adalah TNI/Polri. Karena mereka yang menjual amunisi. Karena itu ranah mereka. Sehingga aparat sendiri yang menjual amunisi. Karena itu KNPB nyatakan aparat militer di tanah Papua adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” katanya.

Dikatakan, bagaimana mungkin setiap saat gerilyawan melakukan penembakan terus menerus setiap waktu. Padahal amunisinya tidak ada. Kalaupun ada itu hanya ada di dalam senjata yang mereka rampas. Sehingga kalau berfikir secara logis maka gerilyawan tidak punya stok amunisi.

“Jadi jangan tuduh orang Papua yang sedang bergerilya di hutan dengan istilah KKB, KSB, OTK dan lain-lain. Istilah itu cocoknya digunakan untuk aparat TNI/Polri yang menjual amunisi itu maupun institusi TNI dan Polri,” ungkap Logo kepada Jubi.

Logo juga mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah Kodam di Provinsi Papua Barat. Jika itu benar dilakukan, maka tidak menutupi kemungkinan kelompok KKB, KSB, OTK dan kelompoknya akan ada di provinsi Papua Barat.

“Ya, itu kan ranah bisnis mereka. Jadi istilah-istilah akan bermunculan juga setelah pemerintah membuka Kodam baru di Papua Barat. Ini terjadi karena kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Contoh, kalau gaji perbulan 10 juta, tapi dengan jual amunisi bisa dapat 15-20 juta sekali jual. Kalau begini siapa yang tidak mau?” ungkapnya.

Jadi kata dia, harusnya yang musti dilihat itu bukan orang yang melakukan penembakan tapi lihat otaknya siapa.

Sementara itu, tidak lama ini, kepada awak media di Jayapura, ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FUKB) provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, mengatakan, dirinya mendukung langkah tegas untuk menindak oknum aparat keamanan yang menjual senjata maupun amunisi kepada kelompok bersenjata di Papua.

“Ya, saya mendukung langkah tegas itu untuk memberantas oknum anggota yang menjual amunisi. Itu dari dulu saya bilang. Jika ada oknum-oknum tertentu yang melakukan, itu harus diberantas,” tegas Pdt. Biniluk. (Arnold Belau)

Sumber :  www.tabloidjubi.com

“Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua"

GUS DUR GURU PAPUA

Pada 1 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan nama Papua untuk mengganti nama Irian Jaya. Perubahan dari Irian ke Papua tentu bukan sekadar perubahan nama. Di balik itu ada pengakuan terhadap martabat dan identitas Papua, sehingga langkah berikutnya adalah dialog yang konstruktif. Namun apa yang terjadi setelah Gus Dur tak menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah Papua. Langkah yang ditempuh Gus Dur menggunakan pendekatan kultural dan kemanusiaan ditinggalkan.

Itulah benang merah dari Diskusi Buku “Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua: Hidup Damai lewat Dialog” di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Tampil sebagai pembicara Titus Pekei (penulis buku), Alissa Wahid (putri Gus Dur), dan Tri Agus Susanto (dosen prodi Ilmu Komunikasi). Kegiatan ini merupakan kerjasama Prodi Ilmu Komunikasi, Gusdurian, Radio Buku, Barisan Mahasiswa Kaiman, dan Ikatan Mahasiswa Komunikasi “APMD”.

Menurut Titus Pekei, masyarakat Papua menganggap Gus Dur adalah guru bagi seluruh Tanah Papua. Dampak dari pengembalian nama Papua adalah pengakuan terhadap keragaman adat dan budaya di Papua. Gus Dur juga memfasilitasi Kongres Nasional Papua II yang berlangsung pada 30 Mei hingga 4 Juni 2000, dihadiri 3000 orang, didengar oleh ratusan ribu orang melalui radio. Rekomendasi dari Kongres Nasional Papua II diberikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Meski Gus Dur menolak tuntutan kemerdekaan yang dihasilkan kongres, namun fasilitator kongres, Willy Mandowen, mengakui komitmen Gus Dur untuk mendekati rakyat Papua dengan cara kemanusiaan adalah jalan terbaik.

Pekei menambahkan, pada 22 Oktober 2001 Presiden Megawati melegitimasi UU Otonomi Khusus Papua. Melalui Otsus triliunan rupiah uang mengalir ke Papua, namun rakyat tetap miskin dan terpinggirkan. Terjadi banyak penyimpangan Otsus namun Jakarta diam saja. Masa pemerintahan Megawati juga ditandai dengan kegagalan menjaga keamanan di Papua. Pemerintahan Susio Bambang Yudhoyono mengeluarkan PP No. 77 Tahun 2007, melarang pengunaan atribut daerah yaitu bendera Bintang Kejora, simbol Burung Mambruk, dan lagu Hai Tanahku Papua. Upaya perdamaian dan dialog Jakarta-Papua hingga kini belum menemui titik terang.

Alissa Wahid menyambut terbitnya buku “Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua, Hidup Damai lewat Dialog”. Menurut putri sulung Gus Dur ini, Gus Dur tak perlu di puja-puja, termasuk rencana pembangunan patung di Jayapura, yang penting adalah siapa sekarang yang bisa meneruskan cita-cita Gus Dur tentang Papua yang damai. Menurut Alissa, penulisan buku ini tidak semata ingin memberikan ingatan pembaca terhadap sosok Gus Dur yang dekat dan selalu berpihak kepada masyarakat Papua, tetapi juga ungkapan kerinduan penulis yang mewakili masyarakat Papua terhadap keberpihakan, pendekatan kemanusiaan dan penegakan keadilan yang pernah dirintis Gus Dur dalam menyapa masyarakat Papua.

Tri Agus Susanto menilai Gus Dur telah berhasil mengubah komunikasi politik yang gagal dilakukan Soekarno, Soeharto dan Habibie terhadap Papua. Komunikasi politik Gus Dur adalah dengan pendekatan baru yang humanis dan bermartabat. Namun sayang kebijakan Abdurrahman Wahid yang memihak mereka yang termarjinalkan tak dilanjutkan presiden setelah Gus Dur. 

Tri Agus mengharapkan Titus Pekei dapat menularkan virus kepada kita untuk menulis buku. Hal ini sejalan dengan Gus Dur yang semasa hidupnya tak bisa dipisahkan dengan buku. Sejak SD hingga menjelang wafat, Gus Dur telah membaca ribuan buku dari berbagai bidang, dari kitab kuning buku wajib di pesantren, sastra, politik, filsafat dan lain-lain. Gus Dur juga menulis puluhan buku dan menginspirasi banyak penulis, peneliti serta para mahasiswa untuk menulis skripsi dan tesis tentang Gus Dur. Gus Dur juga menulis sekitar 40 kata pengantar untuk buku orang lain dari berbagai kajian, yang telah dibukukan dengan judul “Sekadar Mendahului”. Pendek kata Gus Dur adalah buku yang tak ada habisnya kita baca.

Yogyakarta, 4 Maret 2013

Sekprodi IK

“Gus Dur" Berjasa bagi Papua, Titus Terbitkan Buku Gusdur

Berjasa bagi Papua, Titus Terbitkan Buku Gusdur

 

Bedah buku Gusdur, karya Titus Pekey. Foto: Elias/Jhon 

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Direktur Lembaga Ekologi Papua (EPI), Titus Chris Pekey menerbitkan buku tentang Gusdur berjudul, Gusdur, Guru dan Masa Depan Papua: Hidup Damai Lewat Dialog. Buku setebal 253 halaman ini disunting oleh Apul D. Maharadja dan diterbitkan PT Pustaka Sinar Harapan. 

 Kepada para peserta yang datang mengikuti bedah buku ini di Gedung Sinar Kasih lantai 6, Jakarta Timur,  Kamis, 31/1) lalu, Titus mengatakan, buku itu ia tulis sebagai penghargaan kepada Gusdur yang telah mengubah iklim demokrasi di Papua.  

K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur), Presiden Indonesia ke IV pada era reformasi itu dianggap menjalankan perdamaian itu keadilan, bukan keamanan. Ia mengedepankan pendekatan kemanusian dan keadilan. Ia juga dinilai memahami kultur budaya Indonesia secara menyeluruh. Maka, pada bulan Desember 1999 silan, Gusdur  berkunjung ke Papua untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi dari manusia Papua.

Dia datang di Irian Jaya saat itu, kini Papua dan menggerakan hati untuk mengutamakan hidup damai lewat berdialog. Ia orang biasa-biasa sehingga ketemu dengan masyarakat Papua seperti orang biasa-biasa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, kata Titus Pekei. 

Titus Pekey, putra Papua yang nominasikan Noken Papua ke UNESCO itu memberikan bukti bahwa Gusdur berjasa bagi Papua. Buktinya, tanggal 1 Januari 2000, Gusdur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Ia juga mengizinkan Bendera Bintang Kejora dikibarkan bersampingan dengan merah putih. Juga, perbolehkan dinyayikan lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua. 

Titus mngharapkan, budaya dialog terus dibangun oleh pemerintah Indonesia. Selain saya apresiasi atas Gusdur, sebenarnya saya juga sedang mencari sosok pemimpin bangsa Indonesia yang mengedepankan budaya dialog dalam melihat dan mengatasi berbagai masalah di Papua. 

Menanggapi anggapan, Gusdur memecah belah persatuan, Titus mengatakan, Gusdur, justru melindungi keberagaman. Papua, Gusdur dinilai memecah belah keberagaman, padahal tidak. Ia memperkuat persatuan yang asli, tidak dibuat-buat, katanya. 

Sumber : MS

Ramses Ohee Menhianati Perjuangan Sejati Bangsa Papua

Ramses Ohee : Papua Tak Bisa Dipisahkan dari NKRI

[JAYAPURA] Barisan Merah Putih dan Komponen Masyarakat Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua menyatakan Papua tak bisa dipisahkan dari NKRI. Sebab, Indonesia adalah negara yang memiliki keagaman suku dan ras antara lain Melayu, Arab, Tionghoa, dan Melanesia.

Karena itu Papua adaah bagian sah dari Indonesia Raya sejak integrasi 1 Mei 1963. Jadi pernyataan bahwa ras Melanaesia yang ada di Papua adalah provokatif dan tidak berdasar.

Hal itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih, Ramses Ohee didampingi sekretarisnya Yonas A Nussy dalam pernyataan sikap kepada wartawan di Jayapura, Papua, Jumat (5/12) petang.

Pernyataan ini disampaikan Rames Ohee terkait atas Deklarasi Bangsa Papua Barat yang dibacakan Sekjend Presedium Dewan Papua, Thaha Alhamid, pada perayaan ibadah peringatan 1 Desember, hari yang disebut-sebut Hari Kemerdekaan Papua Barat, di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Memori Park Freedom and Human Right Abuse) di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (1/12) lalu.

Diungkapkan seperti kita ketahui ras Melanesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, karena bukan hanya masyarakat Papua saja yang memiliki ras Melanesia. Tetapi, di daerah Indonesia lainnya seperti Nusa Tenggara Timur dan Pulau Maluku juga ras Melanesia. Mereka hidup rukun dan damai bersama saudara-saudara-nya sebangsa dan setanah air Indonesia, yang berideologikan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

“Sedangkan pelaksanaan Pepera 1969 cacat hukum dan moral, serta tidak sah serta meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengakui kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961. Kami barisan Merah Putih di Tanah Papua menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar, karena saya selaku Ketua Umum yang juga sebagai pelaku sejarah Pepera 1969, mengetahui secara persis bagaimana pelaksanaan Pepera 1969,”ujar Ramses.

Pembohongan Publik

Ditegaskan Ramses, rakyat Papua saat itu memutuskan untuk bergabung dengan NKRI dan telah disetujui dan ditetapkan PBB melalui resolusinya Nomor 2504 Tanggal 19 November 1969.

“Yang berarti, Papua adalah mutlak bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pernyataan deklarasi politik yang menyatakan Pepera tidak sah adalah pembohongan publik, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang ingin agar pembangunan di Papua melalui Otsus tidak berjalan lancar, “ujarnya.

Sedangkan Papua tanah darurat, menurut Ohee, adalah pernyataan pembohongan publik dan cenderung tendensius, karena sampai saat ini status Tanah Papua merupakan tertib sipil dan tanah damai.

Dia menilai pernyataan PDP yang meminta PT Freeport ditutup dan eksploitasi gas alam oleh British Petrolium Indonesia di Tangguh, Bintuni, Papua Barat, harus ditutup karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan genoside di Tanah Papua adalah sangat tidak benar.

Barisan Merah Putih dan komponen masyarakat peduli NKRI meminta Tom Beanal yang mengklaim dirinya sebagai Pemimpin Bangsa Papua Barat, adalah salah satu komisaris PT Freeport yang digaji sekitar Rp 50 juta per bulan, dan telah menikmati fasilitas yang diberikan Freeport harus menolak rencana penutupan tersebut.

Selain itu, Ramses mempertanyakan, masyarakat tujuh suku di sekitar area tambang PT Freeport yang menerima dana 1 persen dari pendapatan perusahaan tersebut PT Freeport, berniat menutupnya.

“Sangatlah aneh apabila tujuh suku dengan tokohnya Tom Beanal sendiri ingin menutup PT Freeport, sementara yang bersangkutan menikmati fasilitasnya. Itu berarti Tom Beanal melakukan pembohongan terhadap diri sendiri,” ujarnya.

Menanggapi dukungan dari berbagai Negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Vanuatu, Negara Kepulauan Pasifik, dan Anggota Parlemen Australia terhadap penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, adalah pernyataan yang tidak mendasar.

Karena tidak ada negara yang mengeluarkan surat dukungan secara resmi pada organisasi Papua Merdeka. ” Sampai saat ini, negara-negara tersebut masih mendukung keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI, “ujarnya.[154]

Islamisasi Papua Semakin Gencar, Gereja, Pemuda, Tokoh Masyarakat Berdiam Diri

Islamisasi Papua Semakin Gencar, Gereja Berdiam Diri

 Oleh: Turius Wenda

Johan G Geissler

 "Dalam Nama Allah kami menginjak kaki di Tanah ini" Inilah Kalimat awal yang ucapkan oleh dua misionaris papua yakni Johan Gottlob Geissler dan C.W. Ottow, Pada tanggal 5 Februari 1855 dengan Kapal Ternate membuang sauhnya di depan pulau Manansbari (Mansinam) Manokwari -Papua barat).

Perkembangan gereja masa kini, telah merakar di seantoro tanah papua, dan akhirnya orang papua telah mengenal injil Yesus Kristus sebagai keyakinan atau agama yang menjadi penganut mayoritas orang papua.

Dengan masuknya injil di tanah papua, Umat Tuhan sepanjang itu berada dalam hidup damai dan telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Penyelamat para akhirat.

Samapai sekarang Gereja telah berkebang pesat dengan berbagai denominasi yang lahir di papua.

Perebutan Papua

Photo Ilustrasi POS TNI Puncak Jaya

Tepanya 1945, Indonesia secara resmi memprokolamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Ir. Sukarno. Namun papua saat itu masih dalam daerah penjajahan Belanda. 

Setelah perang dunia II pecah dan issu komunis di asia tenggara memuncak, tanggal 1 mei 1963 secara administrasi belanda di desak oleh Amerika sebagai sekutu untuk melepaskan papua kepada indonesia atas perjanjian new york melaui UNTEA atau badan PBB yang mengurus persengketaan bangsa papua.

Secara resmi papua di integrasikan melalui PBB atas dasar pelaksanaan PEPERA 1969, sekitar 24 atau 25 tahun dari 1945 setelah Indonesia merdeka taggal 17 agustus 1945.

Ada agama lain di dunia

Setelah bergabung dengan NKRI, barulah orang papua tahu bahwa ada banyak agama lain di dunia, ini setelah masuknya para imigran dari luar papua yang datang kepapua dan mengetahui kalau mereka  memeluk agama lain yakni agama islam.

Sampai perkembangannya, di tahun 1970-an orang papua benar-benar di jajah di bawah otoritas Suharto sampai 1998. Kebebasan agama, kebebasan budaya, kebebasan hak hidup masyarakat papua saat itu benar-benar di bungkam dan di musnakan terbukti ada penghilangan sosiolog papua Arnol App dan lainnya.

Setelah satu abad Lebih Telihat banyak agama berdatangan di Tanah Kristen Papua

Integrasi ke papua kedalam Indonesia berhasil, secara otomatis 5 Agama berlaku seluruh Indonesia, termasuk papua, Papua yang dulunya hanya satu agama, kini menjadi 5 Agama secara nasinal. Penyebaran agama dengan legalitas 5 agama di indonesia, papua benar-benar target penyebaran agama secara terbuka bahkan target utama dalam perebutan tanah papua sebagai mayoritas agama Kristen. 

Dengan dukungan finansial dari negara, khususnya agama islam telah melakukan berbagai upaya dalam penyebaran agama di papua. Buktinya banyak mesjid dan pesantren di mana-man di papua.

Imigran dari luar papua yakni pemeluk agama Islam berdatangan tanpa kontrol dan menyebar ke seluruh papua. Misis penyebaran agama terus berlaju dan tersebar secara nyata bahkan gelap di papua hampir 50 tahun sejak integrasi papua kedalam NKRI.

Acaman Penlenyapan Agama Kristen di Papua

Papua sedang dalam ancaman besar. Wilayah berpenduduk mayoritas Kristen & Katolik sudah berada dalam target Islamisasi, yaitu proses peng-Islam-an orang-orang Kristen pedalaman yang minim pengetahuan tentang Kekristenan.

Kegiatan AFKN di Papua

Organisasi Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN), lembaga Islam yang sedang berusaha menggencarkan Islamisasi di kota Injil. Pemimpin AFKN yaitu Ustadz Muhammad Zaaf Fadzlan Rabbani Al Garamatan atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Fadzlan, pemilik Pesantren yang berada di wilayah Bekasi. Sebuah awal yang sungguh mencengangkan. AFKN telah membeli kapal khusus untuk menuju Papua demi suksesnya Islamisasi. 

Kapal laut dakwah itu sendiri dibeli seharga Rp 600 juta. Kapal yang memiliki panjang 13,5 m dan lebar 3,3 meter ini mampu menampung 20 penumpang dan beban seberat 10 ton, juga dilengkapi standar keselamatan seperti rakit penyelamat, ringboy, karet pelampung serta alat komunikasi. Bahkan, sempat beredar kabar, AFKN akan membagikan 55 ribu Al-Qur'an yang siap disebar di seluruh Papua. Ustadz Fadzlan juga menyampaikan pendapatnya bahwa orang Kristen tidak perlu iri dengan strateginya

“Ustadz Fadzlan Berkata: Orang Kristen tidak boleh cemburu. Yang seharusnya cemburu adalah umat Islam, karena selama ini umat Islam di Papua kurang sekali mendapat fasilitas. Justru yang sering mendapat fasilitas adalah mereka (Kristen), baik dari negara maupun hasil kekayaan alam negeri yang mereka ambil. Otsus itu mereka yang makan semua, sementara umat Islam tidak mendapat. Bukankah selama ini seluruh orang Kristen, misionaris dan gereja, menggunakan pesawat modern, tapi umat Islam tidak pernah menggangu. Kok dengan kapal kecil saja mereka cemburu. Tidak ada yang melarang. Yang jelas, saat ini belum ada gangguan terhadap dakwah AFKN.  Irian itu negeri Muslim kok,” katanya.

Dia juga berkata “AFKN ingin membangun keadilan dengan cara mendatangi semua lembaga Islam, majelis taklim dan semua umat Islam, dan menyerukan umat Islam agar menyelamatkan Muslim Irian. Karena umat Islam Irian adalah bagian dari NKRI. Apa yang dilakukan AFKN adalah upaya untuk mendukung program pemerintah. Ketika umat Islam kurang mendapat perhatian dan fasilitas, maka AFKN ingin terlibat untuk membantu umat, khususnya muslim Papua.” Dan yang santer di pemberitaan media Islam, kepala suku Asmat Senansius Kayimtel masuk Islam beserta seluruh anggota keluarganya dan berganti nama menjadi Umar Abdullah Kayimtel pada tanggal 19 Februari 2012. Dan seperti tradisi yang berlaku di pedalaman Papua, seluruh anggota suku akan mengikuti agama pemimpinnya!

Istilah Sebutan Papua NUU WAAR (PAPUA)

Pengobatan Gratis AFKN Papua

"Kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap tahun ini merupakan bentuk sumbangsih AFKN dalam menyemai dakwah di bumi Nuu Waar (Papua)," kata ustadz kelahiran Fakfak ini.

Menurut Ustadz Fadzlan Garamatan, ketua umum AFKN, kegiatan ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten dengan target peserta khitan sebanyak 8.000 orang Papua Akan di sunat.

AFKN juga membagikan jilbab kepada muslimah di pedalaman Bumi Nuu Waar. ”Tahun ini, Jilbab yang bisa kita bagikan jumlahnya 1.700.000 jilbab. Sedangkan tahun sebelumnya sebanyak dua juta jilbab. Kegiatan ini semua dilakukan dalam rangka mengantarkan dakwah Islamiyah dengan memperbaiki tauhid saudara-saudara kita di Papua, baik yang sudah lama masuk Islam mau pun yang baru memeluk Islam, sehingga keimanan bertambah kuat,” jelasnya.

Selain menyelenggarakan khitanan massal bagi 7500 warga di Bumi Nuu Waar, menurut Ustadz Fadzlan, saat ini AFKN juga sedang mengadakan pengobatan Tibbunnabawi (pengobatan ala Rasulullah saw). Diakuinya, banyak warga Nuu Waar yang selama ini mengonsumsi berbagai makanan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, yang akhirnya menjadi racun di dalam tubuhnya.

Misi Terselubung Islamisasi Papua

Anak2 Papua

Saat ini dakwah Islam di Papua makin gencar. Buku Islam Atau Kristen Agama Orang Irian (Papua) yang ditulis Ali Atwa menyebut, bahwa Islam yang pertama ada di Papua, bukan Kristen. Tahun 1997, pernah ada seminar di Kabupaten Fakfak dan di Jayapura  menyebutkan, sebelum para misionaris Kristen menginjakkan kakinya di Tanah Papua, katanya, sudah terlebih dahulu muballigh Islam hadir di sana.

“Islam masuk pertama kali di bagian barat Papua. Di Fak Fak, jumlah Muslim hampir separuh populasi.” Kabupaten Fakfak sendiri yang memiliki luas wilayah 38.474 km2 dan berpenduduk sebanyak 50.584 jiwa, justru sangat kental dengan Islam.

Saksi bisu sejarah Islam, Masjid Patimburak, hingga kini masih difungsikan sebagai tempat ibadah 36 kepala keluarga dengan 147 jiwa yang tinggal di sekitarnya. “Dulu di sini ramai, tapi satu-satu mereka pergi,” ujar Daud Iba, sekretaris kampung Patimburak. 

Tetapi cerita di atas mengaburkan fakta lain. Sesungguhnya yang pertama agama Kristen Protestan di daerah Manokwari, tahun 1855 sudah jelas. Missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler datang menjadi missionaris. 

Fadzlan merasa benar sendiri. “Orang Kristen tidak boleh cemburu. Yang seharusnya cemburu adalah umat Islam, karena selama ini umat Islam di Papua kurang sekali mendapat fasilitas. Justru yang sering mendapat fasilitas adalah mereka (Kristen), baik dari negara maupun hasil kekayaan alam negeri yang mereka ambil. Otsus itu mereka yang makan semua, sementara umat Islam tidak mendapat. Bukankah selama ini seluruh orang Kristen, misionaris dan gereja, menggunakan pesawat modern, tapi umat Islam tidak pernah menggangu. Kok dengan kapal kecil saja mereka cemburu. Tidak ada yang melarang. Yang jelas, saat ini belum ada gangguan terhadap dakwah AFKN.  Irian itu negeri Muslim kok,” katanya

Kapal Dakwah Papua Gegerkan Aktivis Gereja

KAPAL AFKN Operasi di papua

Beberapa waktu lalu (18/7), Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) baru saja melakukan serah terima kapal dakwah kepada AFKN di Putri Duyung, Ancol, Jakarta . Hadir dalam acara tersebut, antara lain: Ustadz Harry Moekti, Opick, Dr Bambang Sardjono dari Departemen Kesehatan, Dr Kholiqurrahman Raus DAP (Ketua Dewan Pembina AFKN), Djuwono Banukisworo (Senior Vice President BNI Syariah), Ustadz Ihsan Salam (Direktur BWA).

Kapal Dakwah yang dinamakan AFKN Khilafah I itu berasal dari donatur umat Islam. Uang yang terkumpul tersebut dikoordinir oleh BWA melalui kegiatan penggalanan dana yang diberi tajuk “Papua Muslim Care” di Balai Kartini, Jakarta (9/1). Dana yang terkumpul pada malam itu, cukup fantastis, yakni, mencapai Rp 2 Milyar. 

Selain kapal dakwah, BWA juga mengajak para donator untuk berkomitmen dalam  program wakaf khusus, dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di pedalaman Papua, rencananya akan ditempatkan di Kaimana. Ini merupakan program jangka panjang untuk Muslim Papua.

Kapal laut dakwah untuk Muslim Papua itu sendiri dibeli seharga Rp 600 juta. Kapal yang memiliki panjang 13,5 m dan lebar 3,3 meter ini mampu menampung 20 penumpang dan beban seberat 10 ton, juga dilengkapi standar keselamatan seperti rakit penyelamat, ringboy, karet pelampung serta alat komunikasi. Mengingat, perairan di Papua sangat luas, maka masalah transportasi menjadi sangat penting sebagai sarana dakwah.

Jika sebelumnya, AFKN harus menyewa kapal dengan biaya yang sangat mahal, belum lagi bahan bakarnya. Per liter bisa dikenakan Rp 23 ribu. “Terkadang, kita harus berhari-hari mengarungi laut dengan perahu. Jika menyewa boat, biaya pun habis untuk bahan bakar. Padahal, amanah berupa sedekah dari umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia melalui AFKN harus disampaikan untuk Muslim Papua yang ada di pedalaman,” tutur Ustadz Fadzlan.

2013, Media Australia Membocorkan 2700 anak – anak papua di bawa ke pesantren Jakarta

Oleh : Michael Bachelard di Smh.com.au melaporkan

Anak2 papua di pesantren jakarta

Anak-anak Papua sementara dibawa dari Papua ke sekolah-sekolah Islam di Jawa untuk “dididik kembali”, tulis Michael Bachelard.

Johanes Lokobal duduk di atas rumput yang menjadi alas dari lantai kayu rumah kecilnya yang hanya terdiri atas satu ruangan. Dia menghangatkan tangannya pada perapian yang terletak di tengah ruangan. Sementara itu dari waktu ke waktu seekor babi, tidak tampak karena berada di ruangan sebelah, menjerit dan membentur-benturkan tubuhnya dengan keras ke dinding rumah.

Kampung Megapura yang terletak di tengah pegunungan di provinsi paling timur Indonesia yaitu papua barat merupakan kampung yang sangat terpencil sehingga penyedian barang-barang hanya dapat dilakukan melalui perjalanan udara atau dengan berjalan kaki. Johanes Lokobal telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. 

Dia tidak tahu dengan tepat berapa usianya, “Tua saja” katanya dengan suara parau. Ia juga miskin. “Saya bekerja di kebun. Pendapatan saya kira-kira Rp. 20.000 per hari. Saya juga membersihkan halaman sekolah.” Tetapi di kehidupannya yang sudah berat, terjadi kemalangan yang paling menyakiti dia. Pada tahun 2005, putra tunggalnya, Yope, dibawa pergi ke Jakarta. Lokobal tidak ingin Yope pergi. Anak itu masih berumur sekitar 14 tahun, tapi dia berbadan besar dan kuat, seorang pekerja yang baik. 

Namun orang-orang itu tetap membawa dia pergi. Beberapa tahun kemudian, Yope meninggal. Tidak ada yang bisa mengatakan kepada Lokobal bagaimana atau kapan tepatnya anaknya meninggal, dan dia juga tidak tahu di mana anaknya dimakamkan. Yang dia tahu secara pasti adalah, bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi.

anak2 papua pesantren jakarta

Para pemisi terselubung menguraikan Sekitar 1400 anak-ana Generasi Muslim Nuu Waark Papua disekolahkan secara cuma-cuma alias gratis. Awalnya dimasukkan ke berbagai pesantren di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, kemudian menempuh jenjang perguruan tinggi, dalam dan luar negeri. Ratusan di antaranya tengah menempuh jenjang S-1, dan sudah 29 orang yang meraih gelar S-2

Untuk membawa anak-anak Papua belajar ke Jakarta, Sumatera, dan Surabaya, AFKN menjalin hubungan kerjasama dengan stakeholder pimpinan pesantren, rektorat, pimpinan yayasan hingga Baitul Mal wa Tamwil. Bahkan pendekatan secara pribadi dengan mereka yang memiliki kepedulian dengan perjuangan AFKN mengangkat harkat dan martabat masyarakat Muslim Papua.

Di antara dermawan, ada yang bersedia menjadi ayah angkat, dan membiayai hidup mereka selama belajar di pesantren atau kampus, tempat anak-anak Papua menuntut ilmu. Adapun anak-anak Papua yang datang ke kota besar tersebut, berasal dari kabupaten yang berbeda. Ada dari Kaimana, Fakfak, Bintuni, Raja Ampat, Wamena, Sorong, Nabire, dan wilayah Papua lainnya.

Kegiatan Islamisasi Papua

Setidaknya ada 11 anak (Putra-putri) Muslim Papua yang mendapatkan kesempatan belajar di Univesitas Indonusa Unggul, sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta. Mereka adalah Muksin Patipi, Yusuf Sayop, Usman Iba, Siti Adia Akatian, Siti Woretma, Fitria Patiran, Siti Rahayu Gwas Gwas, Hajija Rumakabes (semua dari Fakfak), Eric Arta Saiyof (Sorong), Nasir Tonoi (Bintuni), Yahya Boimasa (Kaimana). Selain di Kampus Indonusa Unggul, sejumlah mahasiswa asal Papua juga mendapatkan beasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, salah seorang mahasiswanya adalah Muhammad Mudzakkir Asso yang baru saja meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Bagimana Reaksi gereja Papua Atas Misi Islamisasi Papua?

Tanah yang damai, Tanah diberkati Tuhan, Tanah Pilihan Tuhan dan Lainnya menjadi slogan orang Kristen di papua benar-benar di injak dan di bungkam, kenyataan ini apakah kita berdiam diri ataukah mengambil langkah strategis untuk menghentikan semua program terselubung ini.

Kanapa para pimpinan gereja di papua hanya diam saja, apakah ini bukan menjadi ancaman generasi Kristen di papua?

Kami berharap Gereja-Gereja di papua harus bertindak dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah islamisasi di papua.

Penulis

Turius wenda ( www.twitter.com/TuriusWenda)

Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGBP)