Indonesia Diprediksi Pecah Menjadi Tujuh Negara Bagian

JAKARTA -- Indonesia akan pecah jadi tujuh Negara. Hal itu dinyatakan mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahua dalam acara diskusi di panggung utama Islamic Book Fair siang ini (3/3). Ramalan itu diungkap oleh pengamat asing kepada Indonesia.

“Yang jelas Papua akan menjadi negara sendiri, tinggal nunggu waktu. Kemudian Aceh, Riau, Makasar dan seterusnya,” kata mantan Ketua Umum HMI ini.

Abdullah juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini mengalami penjajahan ekonomi yang parah. Hutang Indonesia kini tercatat Rp 3.500 triliun. “Kepemilikan asing untuk bank di Indonesia boleh sampai 99 persen. Padahal di Malaysia asing hanya boleh 30 persen. Di Cina hanya boleh 25 persen,” terangnya.

Abdullah juga menyayangkan tidak sinkronnya keputusan ulama dengan kebijakan pemerintah. “Contohnya MUI mengharamkan bunga bank. Tetapi pemerintah membolehkan Bank Indonesia menetapkan bunga bank,” paparnya.

Sedangkan Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa di dunia ini sekarang sistem Sosialisme dan Kapitalisme sebenarnya sudah ambruk. “Sosialisme sejak ada Perestroika dan Glastnost tahun 1989 jelas telah ambruk. Orang nggak mungkin dibuat sama rata dan sama rasa,” terang Guru Besar Ilmu Kelautan IPB.

Begitu pula kapitalisme. Negara-negara Barat tingkat pertumbuhannya sekarang minus atau paling 1 persen. “Mereka mempertahankan ekonominya dengan melakukan penjajahan ekonomi ke bangsa lain. Makanya mereka menghutangkan uangnya ke negara-negara lain. Jadi bukan negara besar itu membantu kita. Tapi kita yang membantu mereka sehingga uangnya bisa beredar. Kalau tidak mereka tidak bisa mempertahankan ekonominya,” terang mantan Menteri Kelautan ini.

Rokhmin berharap dunia sekarang kembali ke sistem Islam yang merupakan aturan dari Allah. Profesor ini juga menegaskan bahwa kegagalan sistem kapitalisme ini diakui sendiri oleh intelektual Barat. Diantaranya oleh Josep Stiglitz dan George Soros.

Rokhmin juga mengharapkan umat Islam Indonesia tidak bodoh dalam memimpin. Jangan sampai tiap lima tahun salah memilih.

“Jelas bahwa pemimpin harus shalih, beriman dan bertaqwa. Pilihlah mereka,”tegasnya.(*NH)

Sumber: Sharia.co.id

Setelah Freeport Tolak Bangun Smelter: Tim Kajian Smelter Segera Temui Investor di Cina

Gubernur Papua, Lukas Enembe S.IP; MH

JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., nampaknya tak neko-neko dengan batas waktu yang diberikan pemerintah pusat selama enam bulan untuk memulai pembangunan Smelter atau pemurnian biji besi. Setelah PT Freeport Indonesia menolak membangun Smelter dengan alasan Smelter bakal merusak lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasalnya, Tim Kajian Smelter pada Maret mendatang segera bertolak ke Cina, guna  membahas kemungkinan pembangunan Smelter bersama sejumlah investor di Negeri Tirai Bambu itu.
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., ketika menyampaikan keterangan pers menyangkut rencana bertemu investor Smelter di Cina di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/2) menegaskan, Tim Kajian Smelter terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten, Komisi VII DPR RI, Kementerian Sumber Daya Mineral dan lain-lain, bakal mengkaji Smelter dari pelbagai aspek seperti aspek legalitas, aspek bisnis dan lain-lain.

Dalam pertemuan bersama investor Cina membahas pembangunan Smelter, ujar Gubernur, pihaknya juga menyertakan sejumlah Bupati yang berada di sekitar kawasan lokasi tambang emas PT Freeport Indonesia, masing-masing Intan Jaya, Paniai, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Deyai, Dogiyai, Mimika dan Yahukimo.
Berapa nilai investasi dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten bersama pihak investor Cina untuk bangun Smelter, menurut Gubernur, pihaknya hanya membahas studi kelayakannya. Namun, apabila memungkinkan pihaknya bakal mengajak para Bupati untuk melakukan investasi pembangunan Smelter.

Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., menuturkan Tim Kajian Smelter telah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati sekaligus mengurus hal-hal teknis menyangkut pembebasan lahan  di wilayah  Mimika  sekitar 1.000 -10.000 hektar.

Bupati Mimika menandaskan, Ketua Tim Kajian Smelter dari Pemerintah Provinsi Papua adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Papua Ir. Bangun Manurung, sedangkan Ketua Tim Kajian Smelter dari Pemerintah Daerah Mimika adalah Ketua Bapeda Mimika. 

Rombongan Tim Kajian Smelter ke Cina masing-masing Gubernur Papua, para Bupati, Komisi VII DPR RI, Kementerian SDM, pers dan lain-lain.

Source : WERENE News

Hasil Investigasi Sementara Komnas HAM Atas Peristiwa Kekerasan di Paniai

Hasil Investigasi Sementara Komnas HAM Atas Peristiwa Kekerasan di Paniai

  |

Empat korban tewas saat dimakamkan di lapangan terbuka, Karel Gobay tengah kota Enarotali, Paniai, tepat depan kantor Koramil. Foto: Abeth/MS

KETERANGAN PERS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) TENTANG HASIL INVESTIGASI SEMENTARA PERISTIWA KEKERASAN DI DISTRIK PANIAI TIMUR, KAB. PANIAI, PROV. PAPUA PADA 7-8 DESEMBER 2014

A. Latar Belakang

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Paniai (IPMAPAN) Se-Jawa yang pada intinya adalah meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan di Kabupaten Paniai Provinsi Papua yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dan beberapa orang lainnya luka-luka karena tembakan dan penganiayaan. Selain pengaduan, Komnas HAM juga mendapatkan informasi melalui media massa mengenai peristiwa tersebut.

Tindak lanjut atas pengaduan dan informasi media massa, Komnas HAM menurunkan Tim Investigasi ke lokasi kejadian di Kabupaten Paniai Provinsi Papua pada 12-15 Desember 2014. Tim investigasi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, meminta keterangan saksi masyarakat, saksi korban yang masih dirawat di RSUD Paniai, dan meminta keterangan pihak Kepolisian dalam hal ini jajaran Polres Paniai. Selanjutnya Tim Investigasi kemudian meminta keterangan kepada pihak Polda Papua pada 17 Desember 2014.

B. Kronologis Kejadian

Kejadian bermula pada tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIT, dimana pada saat itu seseorang menggunakan kendaraan motor melewati pondok natal yang berada di KM 4 Jalan poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, pemuda yang berada di Pondok Natal tersebut menegurnya karena tidak menggunakan lampu kendaraan, sehingga dapat membahayakan. Tidak diterima dengan teguran tersebut, pengguna kendaraan kemudian marah dan mengancam akan kembali lagi. Tidak berselang lama, pengguna kendaraan tadi kembali ke Pondok Natal bersama dengan sekitar 6-8 orang temannya. Mereka melakukan penganiayaan terhadap beberapa pemuda yang berada disana, yang diantaranya bernama Yulianus Yeimo.

Berdasarkan visum yang dilakukan oleh dokter RSUD, Yulianus Yeimo mengalami luka bengkak pada bagian belakang telinga kanan, telinga kiri, luka robek di ibu jari kaki kiri akibat pukulan popor senjata laras panjang.

Pada dini hari tanggal 8 Desember 2014 pukul 02.00 WIT, terjadi kebakaran kantor KPU Paniai di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, yang mengakibatkan Kantor KPU habis terbakar. Kejadian ini masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut apakah berkaitan dengan peristiwa penganiayaan pemuda atau tidak.

Buntut dari pemukulan terhadap pemuda yang dilakukan orang tidak dikenal, massa melakukan pemalangan jalan utama Madi-Enarotali KM 4 tepat di depan pondok natal pada pukul 07.40. Pemalangan dilakukan masyarakat yang menuntut pelaku penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 malam untuk dihadirkan.

Ketika pemalangan sedang berlangsung, datang satu kendaraan yang dikendarai oleh Danki TNI 753, pada saat itu terdengar suara tembakan. Selain itu, kendaraan milik Kabagops Polres Paniai juga dirusak oleh masyarakat yang melakukan pemalangan. Wakapolres Paniai (Kompol Hanafi) dan Wakil Bupati Paniai melakukan negosiasi dengan masyarakat untuk membuka palang tersebut dan masalah akan dibicarakan dengan para komandan, akhirnya masyarakat berjalan dari lokasi pemalangan menuju Enarotali sambil menari dan waita, pusat kumpul masyarakat adalah di Lapangan Karel Gobay, Enarotali.

Dalam perjalanan menuju Lapangan Karel Gobay, masyarakat melewati kantor Polsek Paniai Timur, pada saat itu masih belum terjadi pengrusakan terhadap kantor dan semua pasukan Polsek maupun Polres tidak ada yang diperbolehkan untuk keluar dari markas. Anggota Polri hanya berjaga di pelataran markas Polsek.

Masyarakat kemudian melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Karel Gobay, yang melewati Kantor Distrik Paniai Timur dan Kantor Koramil. Pada saat itu masyarakat mulai melakukan pengrusakan terhadap kantor Koramil sambil terus menari dan waita. Tidak lama berselang terdengar rentetan tembakan, tidak diketahui tembakan tersebut dari arah mana. Masyarakat beberapa kali mendengar rentetan tembakan tersebut.

Akibat tembakan tersebut, masyarakat yang berada di Lapangan Karel Gobay berlari menghindar dan berhamburan, salah satunya ke arah pasar. Pada saat itu masyarakat yang berada di jalan samping kantor Polsek mulai melakukan pengrusakan dengan melempar kaca menggunakan batu. Anggota Pollsek yang berjaga mengeluarkan tembakan peringatan ke atas untuk menghentikan aksi pengrusakan tersebut. Beberapa tembakan mengenai kabel listrik dan baliho yang terpasang.
Setelah suara rentetan tembakan berhenti, baru diketahui terdapat beberapa masyarakat yang mengalami luka tembak dan ditemukan juga masyarakat yang meninggal karena tembakan.

C. Korban-korban

Hampir sebagian besar korban yang mengalami penyiksaan maupun luka tembak masih dalam usia anak, dengan perincian sebagai berikut:

1. Korban Penganiayaan di depan Posko Natal Pada 7 Desember 2014 (TKP I)

Mia Gobay, 13 tahun; Elikian Pigai, 12 tahun; Elia Gobay, 10 tahun; Aten Gobay, 12 tahun; Diston Yeimo, 12 tahun; Ferry Gobay, 8 tahun; Benyamin Giay, 9 tahun; Anikan Pigai, 13 tahun; Abimelek Pigai, 14 tahun; Otovince Pigai, 12 tahun; Yulian Yeimo, 16 tahun.

2. Korban luka tembak di lapangan Karel Gobay pada 8 Desember 2014 (TKP II)

a. Korban Meninggal Dunia

Alpius Youw, Laki-laki, 16 Tahun (Luka tembak); Alpius Gobay, Laki-laki, 17 Tahun, (Luka tembak); Simon Degey, Laki-laki, 17 tahun, (Luka tembak); Yulian Yeimo, Laki-laki, 16 Tahun (Luka tembak pada bagian perut tembus pantat).

Korban meninggal dunia an. Alpius Youw dan Alpius Gobay ditemukan berada di pinggir lapangan Karel Gobay dalam posisi yang saling bertolak belakang dan tidak sesuai dengan arah tembakan, hal ini ditemukan setelah dilakukan rekonstruksi di lapangan. Tim Penyidik Polri menemukan banyak bercak darah di tengah lapangan Karel Gobay, hal ini menimbulkan pertanyaan bercak darah tersebut milik siapa.

Penyidik menduga bahwa kedua korban ini tertembak ketika berada di tengah lapangan, kemudian oleh masyarakat dipindahkan ke pinggir lapangan. Namun dugaan dari penyidik masih harus diperkuat dengan saksi-saksi yang melihat peristiwa pada tanggal 8 Desember 2014 tersebut, hal ini merupakan salah satu hambatan dari penyidik karena masyarakat masih tidak bersedia untuk bersaksi. Sedangkan korban meninggal dunia an. Simon Degey dan Yulian Yeimo ditemukan berada di perkebunan yang letaknya antara lapangan Karel Gobay dan Landasan Pacu Bandara Enarotali.

Pertanyaan yang muncul dari lokasi ditemukannya korban ini adalah apa yang mereka sedang lakukan, karena lokasi tersebut jauh dari lokasi berkumpulnya massa. Selain itu, bagaimana mereka tertembak juga menjadi pertanyaan lainnya, karena jarak antara tempat ditemukannya korban dengan kantor Polsek Paniai Timur dan Koramil Enarotali sangat jauh.

Tim Investigasi Komnas HAM menduga bahwa korban mendapatkan tembakan dari arah Bandara, dimana terdapat satuan Paskhas yang menjaga wilayah bandara Enarotali. Dugaan ini diperkuat dengan hasil visum dokter RSUD Paniai yang menyebutkan bahwa Yulian Yeimo mendapatkan luka tembak pada bagian perut tembus pantat, hal ini menunjukkan bahwa arah tembakan vertikal, tidak horizontal.

Bahwa semua dugaan ini masih diperlukan investigasi lebih lanjut dan otopsi terhadap korban meninggal, untuk melihat arah tembakan. Jika investigasi tidak dilakukan lebih mendalam dengan meminta keterangan para aksi yang berada di lokasi kejadian, maka akan sangat sulit untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Begitu juga dengan tidak dilakukan otopsi terhadap para korban, akan sangat menghambat tim investigasi untuk merangkai peristiwa yang terjadi pada 8 Desember 2014.

b. Korban luka-luka

Andreas Dogopia, Laki-laki, 23 Tahun (Luka tembak perut, luka robek pada tangan kiri); Yulian Mote, 36 Tahun, Laki-laki (Luka robek kepala, bibir dan hidung); Yulianus Tobay, 40 Tahun, Laki-laki (Luka tembak paha kiri tembus paha kiri); Yeremias Kayame, 59 Tahun (Luka pada tangan kanan); Jerry Gobay, 13 Tahun, Laki-laki (Luka robek di kaki kanan); Oktavianus Gobay, 13 Tahun, Laki-laki (Luka robek di tangan kanan); Noak Gobay, 29 Tahun, laki-laki (Luka robek di tangan kanan); Naftali Neles Gobay, 45 Tahun, Laki-laki (Luka di tangan kiri); Italia Edoway, 35 Tahun, Perempuan (Luka di tangan kanan); Abernadus Bunay, 10 Tahun, Laki-laki (Luka pada paha kanan).

Terhadap para korban luka akibat tembakan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2014, belum dapat dipastikan posisi mereka ketika terkena tembakan. Hal ini dikarenakan para saksi korban masih belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut, selain itu sudah ada beberapa saksi korban yang kembali ke kampungnya. Dengan diketahuinya posisi para saksi korban ketika terkena tembakan, akan dapat dirangkai bagaimana kejadian pada saat itu dan dugaan siapa yang melakukan penembakan.
Oleh karena itu, diperlukan investigasi lebih lanjut dengan meminta keterangan dari para saksi korban dan merekonstruksinya di lapangan.

3. Korban Aparat Polisi dan TNI

a. Anggota Kepolisian

AKP Petrus Gawe Boro (Kapolsek Kota) luka memar pada bagian dada akibat lemparan batu oleh kelompok massa; Brigadir Jakson Samosir, luka robek pada bagian dagu akibat lemparan batu oleh kelompok massa; Paul Stenly Alfons Miriau, luka lecet pada bagian hidung bawah akibat lemparan batu oleh kelompok massa.

b. Anggota TNI

Serda Jusman, luka memar pada siku akibat lemparan batu oleh kelompok massa; Serka Gobay, luka di kepala akibat terkena lemparan batu oleh kelompok massa; Sertu Sugiantaro, luka punggung akibat lemparan batu oleh massa; Sertu Gatot, luka pada bagian kepala akibat lemparan batu oleh massa; Sertu Satrio, luka memar pada dada akibat lemparan batu oleh kelompok massa; Praka Ricardo, luka bengkak pada tangan kiri akibat lemparan batu oleh massa; Serda Gede, luka pada tangan kanan akibat lemparan batu oleh kelompok massa.

D. Kesimpulan Sementara

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim menyimpulkan sementara sebagai berikut:

1. Komnas HAM menyampaikan penyesalan dan bela sungkawa yang mendalam terhadap para anggota keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.

2. Peristiwa kekerasan yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai berawal dari arogansi yang diduga oknum anggota Timsus 753 yang melakukan pemukulan terhadap anak-anak yang berada di Posko Natal di Bukit Togokotu.

3. Dalam peristiwa kekerasan di Lapangan Karel Gobay, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua terdapat bukti yang cukup ditemukannya penggunaan peluru tajam dalam pengahalauan massa.

4. Pihak penyidik Kepolisian masih mendapatkan hambatan dalam melakukan penyidikan, salah satunya karena korban yang meninggal tidak dilakukan otopsi sehingga tidak diketahui penyebab kematian dan tidak diketahui apakah masih terdapat proyektil atau tidak.

5. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap fragmen proyektil yang diambil dari korban luka tembak di RSUD Paniai, untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan untuk menembak korban.

6. Tidak ditemukannya bukti yang cukup terkait situasi mengancam yang dilakukan oleh masyarakat sebagai dasar digunakannya kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan TNI.

7. Pihak kepolisian masih tetap mendorong penyelesaian/penegakan hukum dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab.

8. Saat ini belum dilakukan proses penyelesaian secara adat oleh Pemerintah Kabupaten Paniai dan masyarakat.

9. Dalam peristiwa kekerasan di Kabupaten Paniai Provinsi Papua terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia.

10. Bentuk-bentuk perbuatan (type of acts) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai Provinsi Papua, adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk Hidup. Sesuai dengan data yang ada, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) orang tewas dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

b. Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. Dalam peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan data, informasi dan fakta yang ada, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

c. Hak Atas Rasa Aman. Pada umumnya, peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat, baik yang menjadi korban maupun yang menyaksikan peristiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

d. Hak Anak. Dalam peristiwa di Kabupaten Paniai Provinsi Papua, didapati adanya keterlibatan anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak anak sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, jo Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, jo Pasal 4 jo Pasal 15 huruf c dan huruf d, jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 37 huruf a Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 19990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak Anak.

11. Pihak TNI masih belum bersedia memberikan keterangan kepada Tim Investigasi Komnas HAM, sehingga informasi yang didapat mengenai peristiwa masih belum utuh.

12. Tim Investigasi Komnas HAM telah mengumpulkn keterangan dari saksi dan mendapatkan video pada saat peristiwa di Lapangan Karel Gobay, semua ini dapat dijadikan dasar untuk membentuk tim lanjutan.

E. Rekomendasi Sementara

1. Meminta kepada Panglima TNI Cq KSAD Cq Pangdam XVII/Cenderawasih untuk dapat memberikan keterangan kepada Tim Investigasi Komnas HAM.

2. Meminta kepada Menkopolkam untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Komnas HAM dan Tokoh Adat Papua Cq Paniai.

3. Mendorong Komnas HAM untuk berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban untuk dapat diminta keterangannya oleh Penyidik.

4. Meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengambil kesimpulan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, sebelum adanya hasil investigasi/penyelidikan yang dilakukan.

5. Meminta kepada Kepolisian RI dan TNI untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif menjelang Hari Raya Natal, dengan mengedepankan cara-cara yang preventif dan persuasif.

6. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paniai untuk membantu pengobatan para korban luka hingga mereka sembuh.


Jakarta, 22 Desember 2014

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Ketua Tim Investigasi

Dr. Maneger Nasution

Pemuda Papua Siap ‘berjihad’ Menolak dan Melawan Jihad FUI

Pemuda Papua Siap Menolak dan Melawan Jihad FUI

Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP), Turius Wenda mewakili organisasi kepemudaan Kristen di Tanah Papua menyesalkan pernyataan provokatif yang menyesatkan dari Forum Umat Islam (FUI) pada 23 Desember 2011 yang menyatakan akan berjihad untuk ‘mempertahankan’ Papua.

Menurut Turius, penanganan konflik di Papua sebenarnya dapat di selesaikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak ada organisasi atau lembaga manapun secara sepihak dapat intervensi pemerintah khususnya untuk penyelesaian masalah Papua.

“Harusnya mereka [FUI] mengerti dan memahami akar persoalan Papua. kalau tidak tahu persoalan papua jangan omong sembarangan. karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau konflik agama.” ujarnya di Jayapura, pada Senin (26/11/2011).

Selain itu menurutnya, masalah Papua sesungguhnya bukan masalah makan – minum yang sering mereka [FUI] alami di daerah mereka, namun ini adalah masalah ideologi dan sejarah integrasi yang penuh kontrovesi dan muslihat. Sehingga wajar jika masalah Papua tidak bisa menyelesaikan dengan cara – cara kekerasan atau melalu jihad yang sering kali di dengungkan oleh kelompok-kelompok radikal yang bernafsu melakukannya demi cita-citanya membuat negara ini menjadi negara islam.

Lanjutnya, pernyataan ‘berjihad di Papua’ yang di lontarkan Ketua Dewan Penasehat FUI Habib Rizieq Shihab, Muhammad Al Khathath dan Mantan Ketua YLBHI Munarman adalah satu pukulan berat dan pernyataan yang sangat diskriminatif bagi kaum beragama minoritas di Indonesia terutama umat Kristen di Papua

“Kerukunan umat beragama di Papua sudah terjalin dan terpelihara dari dulu, sehingga siapun yang membongkar dan merongrong kerukunan ini, maka semua orang yang hidup di Papua harus melawan dan menolak isu berjihad seperti statement FUI beberapa waktu lalu.” tegasnya.

Disayangkan karena pernyataan ini hanyalah komentar tanpa dasar yang dapat memicu sentimen agama. Sentimen ini dapat dilihat dari aksi mereka selama ini di Ambon, Maluku. Isu yang mereka angkat di Maluku adalah aksi yang mereka cap sebagai aksi ‘melawan RMS’ yang mereka asosiasikan dengan umat Kristen di Maluku. Apalagi melihat pernyataan mereka yang secara membabi buta menuduh gereja di Papua serta Vatikan sebagai pendukung pelaksanaan referendum Papua.

Sebab baginya, para tokoh Papua dan tokoh Gereja bersama elemen pencinta perdamaian sedang berupaya untuk menyelesaikan konflik Papua dengan cara damai dan bermartabat, sehingga umat Kristen di Papua tidak akan memberi satu celah untuk menghidupkan lagi cara-cara kekerasan yang hanya merugikan warga Papua. termasuk diantaranya pendekatan jihad islam dan kekerasan militerisme.

Pemuda Papua siap ‘berjihad’

Dengan tegas Turius Wenda mengatakan, “jika seruan jihad dan kekerasan direalisasikan di Papua maka para pemuda dari semua elemen umat beragama di Papua akan tegas menolak dan melawan”.

Kami juga menghimbau kepada semua umat beragama di Papua jangan mudah terporvokasi isu SARA dan jihad di Papua, dan diharapkan untuk menciptakan rasa damai dan keamanan setiap dimanapun kita berada, karena Tanah Papua adalah tanah damai.

Senada dengan Turius, Buctar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan siap berjihad melawan para intoleran yang ingin merongrong kedamaian di Papua.

“Kami di Papua siap berjihad, apabila Forum Umat Islam mau berjihad di Papua.” ujarnya via seluler kepada Suara Babtis Papua, pada Selasa, (27/11/2011).

Tabuni menambahkan, pernyataan gila Forum Umat Islam itu akan dilawan agar tidak terjadi Papua. Sebab, kalau terjadi di Papua, maka akan berakibat konflik agama.

Bocah Mengaku dari Tahun 2035: Indonesia Nanti Tinggal Sumatera dan Kalimantan.

Bocah Mengaku dari Tahun 2035: Indonesia Nanti Tinggal Sumatera dan Kalimantan.

Putra Kadias

JAKARTA- TIMIPOTU NEWS. Putra Kandias, bocah yang mengaku berasal dari tahun 2035, berani membuat pernyataan-pernyataan kontroversial terkait Indonesia.

Selain bakal adanya bencana dahsyat di awal tahun 2015, ia memastikan tahun 2017 akan ada perang nuklir.

"Bencana alam, perang nulkir atau perang dunia ke 3 akan terjadi di tahun 2017. Indonesia hanya menyisakan pulau sumatera dan kalimantan. Jawa tenggelam, sulawesi dan nusa tenggara menjadi negara sendiri," tulis Putra pada laman Fans Page dirinya di Facebook, Kamis (20/11/2014).

Bahkan, dalam akunnya, ia juga mengatakan Tim Nasional sepak bola Indonesia bakal memenangkan ajang Piala AFF 2014, yang bakal digelar di Hanoi, Vietnam, pekan depan.

Sebelumnya, Jagad sosial media di dunia maya dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang mengaku berasal dari masa depan. Persisnya, berasal dari tahun 2035, atau 21 tahun mendatang.

Dirinya mengaku orang Indonesia, bernama Putra Kandias. Keberadaannya, diketahui setelah Putra membuat fans page di media sosial Facebook, Senin (17/11/2014).

Selang empat hari kemudian, Kamis (20/11/2014), jumlah penyuka (likers) akun tersebut mencapai 1.634 orang.

Bocah Mengaku dari Tahun 2035: Indonesia Nanti Tinggal Sumatera dan Kalimantan.

Laporan Media Tribun News. Com

Repoter Of Timipotu News

Int. Bidaipouga Mote

RUU PILKADA MEMBUAT KALIMANTAN BARAT KUAT MINTA REFERENDUM

RUU PILKADA MEMBUAT KALIMANTAN BARAT KUAT MINTA REFERENDUM

YOGYAKARTA-TIMIPOTU NEWS. Sebelum pemilihan berlangsung, ada isu yang beredar di public bahwa Negara Indonesia akan berpecah belah menjadi beberapa Negara berdasarkan suku, agama, ras, dan wilayah. 

Hal itu tidak hanya menjadi isu tetapi aksi dan reaksi pun telah membenarkan. Ada beberapa wilayah pun mulai menyuarakan kemerdekaan diri atau lepas dari NKRI.

Selain Papua, Aceh dan Maluku yang terus berjuang keluar dari NKRI, pada masa kepemimpinan SBY ini muncul juga, Kalimantan Barat minta Referendum.

Setelah RUU PILKADA diterima oleh DPR-RI yang didominan oleh koalisi merah putih, banyak masyarakat merasa kecewa dan prihatan nasip hidup Negara Indonesia ke depannya.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kalau Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK. 

Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.

Cornelis mengatakan, usulan tersebut baru sekadar wacana pribadinya karena sikap elite partai seolah memperlemah rakyat. 

Menurutnya, cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun.

"Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulsel," kata Cornelis pada Minggu, (5/10) lalu melalui media suara pembaharuan.

Mengenai sikap Presiden SBY terbitkan Perppu Pilkada, Cornelis menilai, itu hanya dalam rangka menyenangkan hati masyarakat. Sebab bagaimanapun DPR tetap berperan menetapkan kebijakan tersebut. 

Bagi mereka tidak ada kegentingan yang mendesak hingga memaksa pemerintah terbitkan aturan itu. "Bagi mereka pilkada DPRD sudah ideal. Sebab, tidak ada yang genting, meskipun demokrasi ini berada dalam posisi yang benar-benar darurat.

Apakah benar negaraIndonesia akan terpecah belah menjadi beberapa Negara, marilah kita tunggu SEBAB, kalau Papua itu kan jelas akan lepas dari NKRI. (Bidaipouga Mote)

Reporter Of Timipotu News

Int. Bidaipouga Mote

Gubernur Papua Tolak Program Transmigrasi JOKOWI - JK

Gubernur Papua Tolak Program Transmigrasi

Penulis : Alexander Loen 

Editor : CUNDING LEVI

Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Jubi-Alex)

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Hal ini dikarenakan, program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana mereka akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.

“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11).

Enembe akui, jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dibanding jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi. Karena problema yang dihadapi saat ini cukup kompleks.

“Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum bisa didatangkan transmigrasi,” katanya.

Wilayah Provinsi Papua memang cukup luas dibanding Pulau Jawa. Namun kata Enembe, tak ada satu jengkal tanah pun yang kosong. Sebab Papua merupakan tanah komunal. Artinya, sudah dimiliki oleh masing-masing suku asli setempat.

“Kalau memang harus ada program transmigrasi di Papua, sebaiknya dibuat program transmigrasi lokal. Artinya masyarakat yang hidup di tempat terpencil lebih baik mereka diperhatikan dengan dibuatkan rumah, dibukakan lapangan pekerjaan, ajar mereka untuk bercocok tanam, kasih honor, siapakan lahan pertanian yang dibeli oleh pemerintah Pusat itu yang harus dibuat. Jangan lagi datangkan orang lagi dari Jawa,” kata Enembe.

Penolakan program transmigrasi, kata Enembe, bukan baru kali ini saja, tetapi ini juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur pada masa pemerintahan sebelumnya. “Program transmigrasi dari luar Papua ini sudah ditolak dari dulu, bukan hanya saat ini saja dalam kepemimpinan saya,” katanya. (Alexander Loen)

MEDIA MASA INDONESIA MEMBALIKAN FAKTA ISU PAPUA MERDEKA

---

Editor: Wandikbonak

“MEDIA INDONESIA MENGKLABUI

FAKTA PERJUANGAN TPN DI PAPUA”

PAPUA-- Usaha perjuangan Papua merdeka, perjuangan melalui sayap militer Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (Tpn-Opm), media masa Indonesia membalikkan  fakta kebenaran mengklabui  dengan Isu lain yakni; Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Orang Tak Kenal (OTK), Kelompok Separatis (KP), dan teroris. Pada hal yang sebenarnnya adalah TPN-OPM  Murni memperjuangkan Papua Merdeka, hal ini disampaikan Oleh anggota Staf TPN-OPMTeryanus Satto . melalui sms singkat

Data yang diterima malanesia.com, dia juga memperjelaskan singkat mengenai,  salah satu contoh kasus, beberapa waktu lalu, dari Tpn berhasil menewaskan 15 Prajurit Tni (Versi TPN) di Tingginambut dan sinak Puncak Jaya, media Indonesia mengabarkan bahwa yang menembak 8 prajurit (versi Indonesia) adalah kelompok sipil bersenjata, Separatis, GPK, OTK, dan sebagainya, hal ini media Indonesia benar-benar melanggar kode Etik Yurnalistik Indonesia .

Jelasnya, aksi-aksi Tpn melakukan penembakan terhadap Pasukan Tni dan Polisi,  hanya untuk membelah mempertahanan  Papua adalah wilayah sudah  merdeka sejak 1 desember 1961. Perjuangan TPN untuk mengusir Penjajah Indonesia dari Tanah Papua, itu tujuan visi, misi utama Tpn.

Jadi, media masa Indonesia harus Independen, jangan memihak kepada Pemerintah penjajah dan stop Propaganda memihak Kepada Aparat Penegak Hukum (Tni-Polri). Jika benar-benar fakta kebenaran lapangan berdasarkan 5W1H, untuk menyampaikan ke publik. supaya masyarakat luas mengetahuinya soal Perjuangan murni dari Tpn.

Jadi, Indonesia harus, mengetahui bahwa Persoalan Utama Papua adalah  “Sejarah”. Sejarah Yakni, Papua jelas merdeka sejak 1 desember 1961, nama Negara (West Papua), Lambang Negara (Burung Mambruk), Lagu Kebangsaan (Hai Tanah Ku Papua), bendera Negara (Bintang Kejora), dan Mata uang (Golden). Nilai-nilai atribut negara, TPN memperjuangkan dan mempertahankan sampai saat ini.

Tetapi, media masa  Indonesia menutupi  semua inti Perjuangan sebenarnya orang asli Papua berjuang, dan perjuangan murni TPN. Itulah kondisi dan situasi kenyataan di Papua.

Media Internasional mengunci ke Papua melalui Indonesia seperti diliris media http://www.abc.net.au, menyampaikan Pengamat Pemerintah Indonesia Larang Pengamat Internasional masuk ke Papua, dan media Internasional masuk ke Papua.

Dan banyak wartawan Indonesia,  yang bertugas di Papua, juga mengakui, mereka juga di kontrol dan teror dari pihak militer Indonesia, hal ini dikabarkan melalui mediawww.tabloidjubi.com. pada tahun 2012 dua belas kasus kekerasan terhadap Jurnalis terjadi di Papua. dimuat pada (27/12/2012) tahun lalu (M/Admin)
Sumber: Jubi, abc.net, facebook, wpnla.net., sms./http://www.malanesia.com

Fakta : Gadis Cantik Jadi Pemulung karena Susah Cari Kerja

Gadis Cantik Jadi Pemulung karena Susah Cari Kerja

Gadis Cantik Jadi Pemulung karena Susah Cari Kerja

Laporan Wartawan Tribun Lampung Cesariana Sitanggang

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Menjadi warga di negara dengan jumlah penduduk terbesar sedunia, memang bukanlah hal yang mudah.

Mulai dari sulitnya mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga mendapat tempat tinggal yang layak.

Sama halnya dengan apa yang dirasakan wanita cantik asal Tiongkok ini. Terlahir sebagai wanita yang cantik bukan berarti mudah bagi dirinya untuk mengais rezeki di negaranya.

Demi memembeli kebutuhan pengobatan ibunya yang sakit, Lolita, akhirnya memilih berkerja sebagai pemulung barang-barang bekas.

Seperti yang dilansir dari rocketnews24.com, Kamis (13/11/2014), Lolita mengaku jika persaingan mencari kerja di Negeri Tirai Bambu itu sangatlah ketat. Memiliki paras cantik tak menjadi jaminan diterima kerja di sebuah perusahaan.

Beberapa media sosial pun heboh dengan hadirnya seorang pemulung berparas rupawan Lolita. Gadis berusia 18 tahun itu terlihat sering berkeliaran mengais sampah di jalanan Ibu Kota Beijing.

Kisah hidupnya sangat mengharukan. Ia terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mengais rejeki di Beijing dan sempat bekerja di restoran. 

Namun karena upah yang terlalu kecil sementara dia harus membiayai Ibu dan adiknya, Lolita pun mencari jalan keluar dengan menjadi pemulung dan pengamen. Dengan dandanan ala kadarnya, kecantikannya masih terpancar. Meski memiliki kecantikan yang luar biasa, Lolita tak mal

Lagu Jokowi dan Jusuf Kalla dari anak papua keren banget MH2C M

Lagu Jokowi dan Jusuf Kalla dari anak papua keren banget MH2C M

Lagu Jokowi dan Jusuf Kalla dari anak papua keren banget MH2C M

Dari Aceh sampai Papua Dukung Jokowi Jadi Capres

Dari Aceh sampai Papua Dukung Jokowi Jadi Capres

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) ditemani Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kedua dari kanan) berjalan di sela-sela penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai kandidat calon Presiden RI semakin terbuka lebar. Sebagian besar Dewan Pimpinan Daerah dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan, Sabtu (7/9/2013), mendukung pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI.
Dalam laporan lengkap usulan pandangan kelompok wilayah yang mewakili 33 DPD PDI Perjuangan, sebagian besar di antaranya mengusung nama Jokowi. Hanya sebagian kecil yang mengusulkan nama Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani sebagai capres. Berikut laporan lengkap usulan pandangan delapan kelompok wilayah tersebut.

1. Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan
Pandangan daerah dari kelompok wilayah ini disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Panda Nababan. Panda mengawali pandangan daerah dengan mengusulkan momentum penetapan pilpres.
"Jangan tunggu sehari sebelum pilpres! Kita intro dulu, kita main cantik," teriak Panda yang langsung disambut tepuk tangan ribuan pengurus yang hadir.
Seisi ruangan pun langsung meneriakkan nama Jokowi. Sebelum rapat digelar, Panda juga sempat menyebutkan aspirasi di daerah mendukung Jokowi.

2. Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Lampung

Pembacaan kelompok ini dibacakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman. Alex menuturkan, mayoritas DPD di wilayah ini meminta agar deklarasi calon presiden dilakukan pada Januari 2014. Mengenai kandidatnya, Alex mengungkapkan nama Jokowi paling kuat diaspirasikan kader di daerah. Ia mencontohkan efek Jokowi sampai terjadi di Sumatera Barat.
"Tanggal 31 Oktober lalu, ada kuliah umum Jokowi di Unand (Universitas Andalas Sumbar). Ribuan orang datang, sampai mereka protes supaya kuliah umum dipindahkan ke luar agar menampung orang lebih banyak," ucap Alex.
Oleh karena itu, Alex meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan melihat dinamika yang berkembang.

3. Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

Usulan pengurus daerah di kelompok wilayah ini sepakat menyerahkan penetapan calon Presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, sejumlah aspirasi dari akar rumput juga disampaikan. Masyarakat di wilayah ini disebutkan sedang ramai-ramainya mendukung setiap kebijakan yang dibuat Jokowi di Ibu Kota.

4. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur

Kelompok wilayah ini memiliki dua usulan nama kandidat capres yakni Megawati dan Jokowi. "Kami inginnya ditetapkan tidak terlalu dekat dengan 9 April (pileg)," ujar perwakilan DPD PDI Perjuangan Jatim, Bambang Prasetyo.

5. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

Kelompok wilayah ini tidak memberikan satu nama pun di dalam forum rakernas terkait kandidat capres yang dinilai layak diusung. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati untuk menetapkan capres dan cawapres.

6. Kalimantan

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Ardiansyah membacakan pandangan pengurus DPD di seluruh Kalimantan. Ardiansyah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden.
Ardiansyah menuturkan efek Jokowi telah terjadi di Kalimantan. Ia mencontohkan sebuah pentas pewayangan di mana sang dalang berasal dari Jawa. "Isinya wayang itu ternyata tentang pimpinan masa depan Jokowi dan ternyata sambutan masyarakat luar biasa. Namun, kami sadar keputusan ada di Ketum," kata Ardiansyah.

7. Sulawesi

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan Palaguna membacakan pandangan dari DPD di seluruh wilayah Sulawesi. Dia menyebutkan, pembacaan pidato Bung Karno berjudul "Dedication of Life" oleh Jokowi telah menggetarkan seluruh pengurus daerah yang ada.

"Ini menginspirasi kami saat berdiskusi kemarin telah menggetarkan gedung ini dan telah menggetarkan seluruhnya. Dan, kami sudah ditelepon pelosok desa kami betapa rakernas ini berikan getaran tertentu dan telah memberikan warna PDI-P," puji Palaguna akan sosok Jokowi saat membacakan pidato Bung Karno.
Oleh karena itu, kelompok wilayah ini meminta PDI Perjuangan untuk mendeklarasikan capres pada 10 Januari 2014, tepat di hari ulang tahun partai ini.

8. Papua, Papua Barat, dan Maluku

Nama Jokowi kembali diteriakkan dari sisi ruangan paling belakang. Di situ adalah tempat para pengurus DPD bagian Papua, Papua Barat, dan Maluku. Meski mendapat banyak dukungan, kelompok wilayah ini juga mengusulkan dua nama lainnya, yakni Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri.
Pengurus daerah di kelompok wilayah ini juga meminta deklarasi capres dilakukan pada Januari 2014. Maluku menjadi pihak yang paling siap menjadi tuan rumah pendeklarasian itu.

Islam Meruntuhkan Nusantara? 

Islam Meruntuhkan Nusantara


Arab/Islam sumber kerusakan bangsa
Kaji Dullah


Dalam refleksi kosong, kadang-kadang saya jadi geram ketika mengingat sejarah tentang penyebaran virus Islam ke Indonesia.

Para penjahat itu adalah Wali Songo dan mereka-mereka yg membuka jalan bagi masuknya virus Arab ke nusantara. Dulu, pada abad ke-8 saja leluhur kita sudah berteknologi tinggi dan mampu membangun Borobudur (salah satu bukti peradaban paling maju pada zaman itu).

Abad ke-13 Gajah Mada menjelajahi dan menyatukan sebagian besar kawasan Asia Tenggara, dan sebagai bangsa kita mencapai masa keemasan.

Abad berikutnya, mulai para pembawa virus Arab (bukan orang Arab) datang (yakni antara abad 14-15) yang akhirnya pelan-pelan menggerogoti kerajaan Majapahit dan hancur tinggal puing-puing. Dari kerajaan adi-kuasa di Asia Tenggara dengan bangunan2 megahnya (pura, candi-candi), menjadi kerajaan tengu di Yogja & Solo yg istananya aja cuma dari kayu dan udah mau roboh ditiup angin.

Coba kalau Islam tidak masuk ke Indonesia, barangkali kita sudah lebih maju saat ini dan cara berfikir kita pasti lebih advanced. Kalau sejak abad ke-8 saja sudah bisa bikin Borobudur, membangun kota-kota seindah Bali, menguasai kawasan seluas Asia Tenggara harusnya pada abad ke-16 menara Eifel ada di Jawa, bukan di Paris.

Terkadang saya jadi bertanya, Islam sudah memberi apa sih kpd Indonesia? Kecuali terorisme, budaya jenggot, dan jilbab? Sementara meskipun hanya sisa-sisa, kita sampai sekarang masih bisa menikmati hasil warisan leluhur kita melalui industri pariwisata Borobudur & Bali. Ironisnya, Islam bukan saja telah merusak mental bangsa kita, bahkan telah beberapa kali berusaha menghancurkan warisan budaya asli kita.

Thn 85-an teroris muslim beberapa kali mengebom Borobudur dan belakangan ini mau menghancurkan Bali.

Saya sampai sekarang belum bisa melihat sisi baik apa yang sudah disumbangkan oleh orang Arab ? Kecuali duit2 recehan dari Saudi ke masjid-masjid yang pro Wahabi. Itu pun dampaknya lahir para pasukan jihadi yang siap menjadi relawan perang membela orang Arab yg berantem dengan sepupunya sendiri (Yahudi).

Justru, setelah bangsa kita digerogoti oleh virus Arab (mulai abad 14-15),
akhirnya (pada abad ke-16) bangsa kecil seperti Belanda bisa menguasai kita. Demikianlah seterusnya sampai hari ini. Dengan kata lain, penyebaran virus budaya jahiliyah Arab (melalui Islam) telah merusak banyak tatanan sosial budaya lain yang tanpanya barangkali malah bisa lebih maju.

Jika salah satu kriteria bangsa yg maju/modern adalah bangsa yg telah
memperkenalkan budaya-budaya unggul, maka seberapa majukah bangsamu hari ini? Ukurannya ada di organ bagian atasnya Muslim Melayu yang mereka tutupi dengan peci bau minyak pelet atau jilbab penutup ketombe.

SUMBER : https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120217022103AAT6Txc
 

Mahasiswa Mapia Papua Tolak Isu Mapia Raya Mekar

Mahasiswa Mapia  Papua Tolak Isu Mapia Raya Mekar

Ilustrasi penolakan pemekaran oleh mahasiswa Papua. Foto: Ist.

Nabire, MAJALAH SELANGKAH --hasiswa Papua dari Dogiyai, Mapia, dengan keras menolak hadirnya kabupaten baru di Dogiyai yang sedang diupayakan beberapa elit lokal asal Mapia untuk memekarkan kabupaten baru, Mapia Raya.

Mengenai isu sedang diupayakan hadirnya kabupaten Mapia Raya, menurut para mahasiswa yang duduk untuk diskusi pada Rabu (18/6) di Wonorejo, Nabire, menyikapi isu ini, sudah lama terdengar.

Bahkan disinyalir beberapa elit politik asal Mapia sudah membentuk tim pemekaran secara diam-diam.

Philipus Petege mengaku isu itu sudah ditelusuri dan masih buram. Akan tetapi, terlepas dari benar tidaknya isu itu, ia menilai pemekaran di Papua sudah harus dihentikan. "Benahi dulu yang ada," tegasnya.

Mekarkan sebuah daerah otonom baru, ada syaratnya, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, kemampuan keuangan serta sumber daya manusia.

Yermias Kotouki, salah satu mahasiswa Uswim Nabire asal Mapia mengatakan, terlepas dari benar tidaknya isu pemekaran Mapia Raya, Dogiyai yang adalah kabupaten induk yang menjadi tolak ukur saja masih kacau dan sebenarnya ketika awal dimekarkan, masih belum memenuhi kriteria sebagai daerah otonom baru.

"Kabupaten Dogiyai yang kabupaten induk saja masih kacau, bagaimana Mapia Raya mau dimekarkan? Dogiyai saja karena sebenarnya tidak memenuhi kriteria hadirnya otonom baru, sekarang kacau, apalagi Mapia," tegas Kotouki. (Yohanes Kuayo/MS)

Sumber : www.majalahselangkah.com