Fakta : Transmigrasi Mulai Datang ke Papua

TERANSMIGRASI MULAI DATANG KE PAPUA

Foto Milik Nesta pelabuhan Tual

KNPBNews 29 Desember 2014. Mengirim transmigrasi dari pulau  Jawa ke Papua bukan hanya  wacana namun benar-benar suatu kenyataan. Sejak beberapa bulan lalu Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan bahwa akan mengirimkan transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia ke Papua. Hal tersebut terbukti beberapa hari terakhir ini, transportasi laut di Wilayah selatan Papua dipenuhi rakyat Pendatang. Dari dermaga Tual kepulauan Maluku, ribuan Rakyat pendatang membanjiri KM. 

 

TATAMAILAU  dengan tujuan Timika, Agas dan juga Merauke Papua. Hal tersebut  terungkap pada tanggal 29 Desember 2014 di pelabuhal tual kepulauan Maluku. Setelah diwawancarai beberapa penumpang yang naik dari pelabuhan Tual, mayoritas dari mereka merupakan penduduk asli Tual  yang ingin melakukan pelayaran mereka ke Papua. 

Wawancara Video Bisa lihat disini: https://www.youtube.com/watch?v=qQqRmMlpt-E&feature=youtu.be  https://www.youtube.com/watch?v=fKd7UipR7xQ&feature=youtu.be

Kebanyakan dari mereka ke Papua karena kebutuhan Ekonomi, dimana kepulauan Key yang dihuni oleh penduduk Tual ini begitu sempit sehingga factor ekonomi memaksa para penduduk ini untuk melakukan transmigrasi ke Papua guna melangsungkan hidup mereka.

 

Dari pantauan arus transmigrasi terakhir, terjadi penambahan penduduk pendatang yang siknifikan di akhir tahun ini. Perlu diketahui juga bahwa di wilayah timur Indonesia, jumlah penduduk terbanyak adalah suku Key. Mayoritas suku ini sekarang mulai menjamur diberbagai daerah di Papua, khusunya di wilayah selatan Papua mulai dari Fak-Fak, Kaimana, Timika hingga ke Merauke suku ini merupakan penduduk terbanyak ke dua dari suku Makasar dan Jawa. 

Untuk itu, hal ini perlu menjadi sorotan publik Papua dalam menanggapi Isu tranmigrasi yang dimainkan oleh petinggi-petinggi Negara Indonesia khususnya Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari pantauan ini  juga dapat dilihat bahwa  transmigrasi yang dimainkan oleh Pemerintah Indonesia ini bukan lagi melalui jalur Kementrian sebagaimana jalur formal, namun yang terjadi disini adalah kaum transmigrasi masuk ke Papua melalui jalur-jalur non formal.  Salah satu factor yang juga merupakan alasan utama bagi para transmigrasi gelap ini membanjiri Papua adalah program pemekaran atau perluasan wilayah pemerintahan ditrik dan kabupaten di Papua oleh Pemerintah Indonesia. 

Dengan demikian, rakyat Papua dengan sendirinya sedang ada dalam ancaman kekuasaan bangsa pendatang karena transmigrasi saat ini telah terjadi secara gelap. Pertumbuhan penduduk di papua di dominani oleh kaum pendatang, rakyat papua makin terancam punah perlahan-lahan di atas tanah sendiri.

Berikut  ini adalah alamat Video dan Foto-foto:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKd7UipR7xQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qvwQlmEzM04&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=E9KD-4BRjbM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qvwQlmEzM04&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=E9KD-4BRjbM&feature=youtu.be

Gubernur Papua Tolak Program Transmigrasi JOKOWI - JK

Gubernur Papua Tolak Program Transmigrasi

Penulis : Alexander Loen 

Editor : CUNDING LEVI

Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Jubi-Alex)

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Hal ini dikarenakan, program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana mereka akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.

“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11).

Enembe akui, jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dibanding jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi. Karena problema yang dihadapi saat ini cukup kompleks.

“Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum bisa didatangkan transmigrasi,” katanya.

Wilayah Provinsi Papua memang cukup luas dibanding Pulau Jawa. Namun kata Enembe, tak ada satu jengkal tanah pun yang kosong. Sebab Papua merupakan tanah komunal. Artinya, sudah dimiliki oleh masing-masing suku asli setempat.

“Kalau memang harus ada program transmigrasi di Papua, sebaiknya dibuat program transmigrasi lokal. Artinya masyarakat yang hidup di tempat terpencil lebih baik mereka diperhatikan dengan dibuatkan rumah, dibukakan lapangan pekerjaan, ajar mereka untuk bercocok tanam, kasih honor, siapakan lahan pertanian yang dibeli oleh pemerintah Pusat itu yang harus dibuat. Jangan lagi datangkan orang lagi dari Jawa,” kata Enembe.

Penolakan program transmigrasi, kata Enembe, bukan baru kali ini saja, tetapi ini juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur pada masa pemerintahan sebelumnya. “Program transmigrasi dari luar Papua ini sudah ditolak dari dulu, bukan hanya saat ini saja dalam kepemimpinan saya,” katanya. (Alexander Loen)