Gubernur : Anggota MRP Mesti Paham UU Otsus

Gubernur : Anggota MRP Mesti Paham UU Otsus by Papua Post

JAYAPURA – Keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sempat tidak lengkap, kini utuh kembali. Pasalnya Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., telah melantik 4 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota MRP periode 2011-2016. Ke-empat orang yang dilantik masing-masing Stepanus Kanimu, Frederikus Kemaku, Pendius Jikwa dan Robert D. Wanggai, S.Sos., Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dihadiri…

Gubernur : Anggota MRP Mesti Paham UU Otsus was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Setelah Freeport Tolak Bangun Smelter: Tim Kajian Smelter Segera Temui Investor di Cina

Gubernur Papua, Lukas Enembe S.IP; MH

JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., nampaknya tak neko-neko dengan batas waktu yang diberikan pemerintah pusat selama enam bulan untuk memulai pembangunan Smelter atau pemurnian biji besi. Setelah PT Freeport Indonesia menolak membangun Smelter dengan alasan Smelter bakal merusak lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasalnya, Tim Kajian Smelter pada Maret mendatang segera bertolak ke Cina, guna  membahas kemungkinan pembangunan Smelter bersama sejumlah investor di Negeri Tirai Bambu itu.
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., ketika menyampaikan keterangan pers menyangkut rencana bertemu investor Smelter di Cina di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/2) menegaskan, Tim Kajian Smelter terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten, Komisi VII DPR RI, Kementerian Sumber Daya Mineral dan lain-lain, bakal mengkaji Smelter dari pelbagai aspek seperti aspek legalitas, aspek bisnis dan lain-lain.

Dalam pertemuan bersama investor Cina membahas pembangunan Smelter, ujar Gubernur, pihaknya juga menyertakan sejumlah Bupati yang berada di sekitar kawasan lokasi tambang emas PT Freeport Indonesia, masing-masing Intan Jaya, Paniai, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Deyai, Dogiyai, Mimika dan Yahukimo.
Berapa nilai investasi dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten bersama pihak investor Cina untuk bangun Smelter, menurut Gubernur, pihaknya hanya membahas studi kelayakannya. Namun, apabila memungkinkan pihaknya bakal mengajak para Bupati untuk melakukan investasi pembangunan Smelter.

Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., menuturkan Tim Kajian Smelter telah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati sekaligus mengurus hal-hal teknis menyangkut pembebasan lahan  di wilayah  Mimika  sekitar 1.000 -10.000 hektar.

Bupati Mimika menandaskan, Ketua Tim Kajian Smelter dari Pemerintah Provinsi Papua adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Papua Ir. Bangun Manurung, sedangkan Ketua Tim Kajian Smelter dari Pemerintah Daerah Mimika adalah Ketua Bapeda Mimika. 

Rombongan Tim Kajian Smelter ke Cina masing-masing Gubernur Papua, para Bupati, Komisi VII DPR RI, Kementerian SDM, pers dan lain-lain.

Source : WERENE News

Gubernur Papua Tolak Program Transmigrasi JOKOWI - JK

Gubernur Papua Tolak Program Transmigrasi

Penulis : Alexander Loen 

Editor : CUNDING LEVI

Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Jubi-Alex)

Jayapura, Jubi – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Hal ini dikarenakan, program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana mereka akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.

“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11).

Enembe akui, jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dibanding jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi. Karena problema yang dihadapi saat ini cukup kompleks.

“Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum bisa didatangkan transmigrasi,” katanya.

Wilayah Provinsi Papua memang cukup luas dibanding Pulau Jawa. Namun kata Enembe, tak ada satu jengkal tanah pun yang kosong. Sebab Papua merupakan tanah komunal. Artinya, sudah dimiliki oleh masing-masing suku asli setempat.

“Kalau memang harus ada program transmigrasi di Papua, sebaiknya dibuat program transmigrasi lokal. Artinya masyarakat yang hidup di tempat terpencil lebih baik mereka diperhatikan dengan dibuatkan rumah, dibukakan lapangan pekerjaan, ajar mereka untuk bercocok tanam, kasih honor, siapakan lahan pertanian yang dibeli oleh pemerintah Pusat itu yang harus dibuat. Jangan lagi datangkan orang lagi dari Jawa,” kata Enembe.

Penolakan program transmigrasi, kata Enembe, bukan baru kali ini saja, tetapi ini juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur pada masa pemerintahan sebelumnya. “Program transmigrasi dari luar Papua ini sudah ditolak dari dulu, bukan hanya saat ini saja dalam kepemimpinan saya,” katanya. (Alexander Loen)