Setelah Freeport Tolak Bangun Smelter: Tim Kajian Smelter Segera Temui Investor di Cina

Gubernur Papua, Lukas Enembe S.IP; MH

JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., nampaknya tak neko-neko dengan batas waktu yang diberikan pemerintah pusat selama enam bulan untuk memulai pembangunan Smelter atau pemurnian biji besi. Setelah PT Freeport Indonesia menolak membangun Smelter dengan alasan Smelter bakal merusak lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasalnya, Tim Kajian Smelter pada Maret mendatang segera bertolak ke Cina, guna  membahas kemungkinan pembangunan Smelter bersama sejumlah investor di Negeri Tirai Bambu itu.
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., ketika menyampaikan keterangan pers menyangkut rencana bertemu investor Smelter di Cina di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/2) menegaskan, Tim Kajian Smelter terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten, Komisi VII DPR RI, Kementerian Sumber Daya Mineral dan lain-lain, bakal mengkaji Smelter dari pelbagai aspek seperti aspek legalitas, aspek bisnis dan lain-lain.

Dalam pertemuan bersama investor Cina membahas pembangunan Smelter, ujar Gubernur, pihaknya juga menyertakan sejumlah Bupati yang berada di sekitar kawasan lokasi tambang emas PT Freeport Indonesia, masing-masing Intan Jaya, Paniai, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Deyai, Dogiyai, Mimika dan Yahukimo.
Berapa nilai investasi dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten bersama pihak investor Cina untuk bangun Smelter, menurut Gubernur, pihaknya hanya membahas studi kelayakannya. Namun, apabila memungkinkan pihaknya bakal mengajak para Bupati untuk melakukan investasi pembangunan Smelter.

Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., menuturkan Tim Kajian Smelter telah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati sekaligus mengurus hal-hal teknis menyangkut pembebasan lahan  di wilayah  Mimika  sekitar 1.000 -10.000 hektar.

Bupati Mimika menandaskan, Ketua Tim Kajian Smelter dari Pemerintah Provinsi Papua adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Papua Ir. Bangun Manurung, sedangkan Ketua Tim Kajian Smelter dari Pemerintah Daerah Mimika adalah Ketua Bapeda Mimika. 

Rombongan Tim Kajian Smelter ke Cina masing-masing Gubernur Papua, para Bupati, Komisi VII DPR RI, Kementerian SDM, pers dan lain-lain.

Source : WERENE News

Manajemen Freeport semakin semena-mena, Pekerja ancam mogok kerja selama satu bulan

---

Kawasan Grassberg, Freeport, Papua, Indonesia

OkeJoss.com – Insiden kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian manajemen PT Freeport Indonesia dalam menerapkan standar operational prosedur akhirnya kembali mendapatkan sorotan dan kecaman dari pekerjanya. Menanggapi hal tersebut, para pekerja PT Freeport Indonesia dan beberapa aliansi subkontraktor mengancam akan melakukan aksi mogok kerja di semua area tambang selama satu bulan penuh.

Ketua serikat pekerja PT. Freeport Indonesia Sudiro bahkan mengatakan jika manajemen dan pimpinan PT Freeport masih semena-mena dalam melakukan para pekerjanya, maka rencana aksi mogok kerja tersebut akan benar-benar dijalankan mulai tanggal 6 November hingga 6 Desember 2014.

Selain pimpinan dan manajemen yang bertindak semena-mena, serikat pekerja juga mengganggap jika manajemen dan pimpinan PT. Freeport telah gagal menjalin hubungan baik dengan pihak maupun instansi lain yang berada di lingkungan kerja Freeport di Papua.

“Manajemen dan pimpinan Freeport semakin semena-mena dalam memperlakukan pekerja. Mereka juga gagal dalam menjalin hubungan baik dengan pihak maupun instansi lain yang berada di lingkungan kerja perusahaan di Papua,” ungkap Ketua Serikat Pekerja Freeport, Sudiro.

Bersamaan dengan ancaman yang dilakukan oleh para pekerja dan beberapa aliansi subkontraktor tersebut, mereka meminta agar induk perusahaan yang bertempat di Amerika Serikat tersebut segera mengganti manajemen di perusahaan Freeport Indonesia. Sudiro juga mengatakan jika pihak pekerja telah melakukan musyawarah terkait sistem mutasi dan rotasi tugas yang dilakukan manajemen saat ini, namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaian dan tindak lanjut dari pihak manajemen.

Terkait ancaman mogok dari para pekerjanya tersebut, manajemen PT Freeport Indonesia sendiri masih enggan menanggapi. Jika ancaman mogok pekerja benar dilakukan, maka kemungkinan besar pendapatan negara dari royalti dan setoran pajak PT Freeport Indonesia dapat dipastikan akan merosot dan cukup berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Su,ber :  www.okejoss.com