Presiden NRN: Mari Kita Merdeka Saja!

Presiden Rakyat Nusantara, Yudi Syamsudi

JAKARTA -- Setelah dideklarasikan pada 1 Februari 2015, Negara Rakyat Nusantara (NRN) memiliki beberapa agenda utama, yaitu membentuk struktur Pemerintahan NRN, Majelis Kerajaan, dan Budaya. Kemudian setelah itu melakukan perjuangan politik, bubarkan NKRI dan mengajak wilayah-wilayah se Nusantara membentuk Negara-Negara merdeka.

Demikian dikemukakan Presiden NRN Yudi Syamhudi Suyuti. Menurutnya langkah itu merupakan langkah awal sehingga nantinya bisa terjalin hubungan kemerdekaan, solidaritas, kerjasama bersama Negara Rakyat Nusantara (NRN).

“Oleh karena itu, di dalam Pemerintahan NRN, terdapat Dewan Tinggi dari Negara-Negara Merdeka yang merupakan struktur pemerintahan kolektif kolegial se-Nusantara. Ini adalah manifestasi dari kesejajaran dalam kehidupan bangsa-bangsa,” kata Yudi dalam keterangannya yang diterima NusantaraTimes, Rabu (18/02).

“Kita memperjuangkan kemerdekaan tapi kita juga memperjuangkan solidaritas dan kerjasama solid.”
Ia menegaskan, jika bangsa-bangsa di Nusantara ini merdeka tapi masih dikuasai asing dan penjajahan politik serta ekonomi masih terjadi, itu berarti belum dikatakan merdeka.

“Di sinilah kita membangun persatuan Negara-Negara merdeka se Nusantara dengan kerjasama, bukan dengan hegemonisasi monolitik, karena garis ke Nusantaraan adalah merdeka dan kemerdekaan harus dijaga bersama-sama dengan azas kekeluargaan,” jelasnya.

Yudi juga menjelaskan bahwa semua pergerakan yang dilakukan NRN bersifat terbuka sesuai garis konstitusional UUD 45 ,hukum kultural, dan hukum internasional. Oleh karenanya, perjuangan NRN kata dia, adalah legal dan tidak bertentangan dengan koridor konstitusional. NRN kata dia, dibentuk dari kesadaran rakyat dan melakukan aksi berpegang pada politik, hukum dan kenyataan yang ada.

“Kita ingin bubarkan NKRI sebagai rakyat yang berhak menentukan atas Negara. Dan tentu, kita akan menyadarkan rakyat terus menerus bahwa NKRI sudah tidak mungkin dipertahankan, karena tidak akan dan tidak pernah mampu memberikan kehidupan baik rakyat pemilik Negaranya. Alasan ini adalah alasan yang berdasar hukum lokal,nasional dan internasional,” ungkapnya menandaskan.

“Saya optimis, dalam waktu tidak lama lagi Negara Rakyat Nusantara akan benar-benar berdaulat dan memiliki masa depan yang sangat terang.”

Lebih lanjut, jika NRN bersama gerakan Negara-Negara merdeka ini bekerja sama dengan baik, jelas dia, kejayaan bangsa Nusantara akan cepat tercapai. “Apa yang kita rasakan sebagai kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan dan ketidak adilan tidak akan pernah terjadi lagi,” ujarnya.

Menurutnya, NRN saat ini mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Papua, Aceh, Maluku, Borneo, Sumut, Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, Madura, Sulawesi, dan wilayah-wilayah lainnya untuk menentukan nasibnya sendiri membentuk Negara.

“Kita akan mengucapkan selamat tinggal masa lalu dan selamat datang masa depan. Negara Indonesia digantikan Negara Rakyat Nusantara yang menjamin Rakyat sebagai pemilik Negara dan Bangsa-bangsa Nusantara adalah bangsa-bangsa merdeka yang kaya raya serta mampu hidup dengan kemanusiaan dan keadilan sosial yang tinggi.” [ns/nb]

Sumber: Nusantara Times

Joko Widodo (Jokowi) diminta mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Alasannya karena Jokowi dinilai sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang nomor satu di Republik.
Permintaan mundur tersebut terungkap dalam Surat Terbuka yang dikeluarkan Presiden Negara Rakyat Nusantara (NRN) Yudi Syamhudi. Menurut Yudi, bila Jokowi tidak mundur, Indonesia akan semakin suram.
Namun demikian, Yudi tetap pesimistis meskipun berganti presiden, Indonesia akan mengalami kemajuan.
"Siapapun yang memerintah di Negara Republik Indonesia, akan menjadi koruptor dan menipu rakyatnya. Karena Negara Republik Indonesia dari dulu hingga kini selalu mengikuti kata tuannya, yaitu korporasi asing yang menggunakan tangan-tangan Negara Kapitalis untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Boneka," kata Yudi dalam surat terbuka yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Berikut petikan surat terbuka dari Presiden NRN untuk Presiden Jokowi:

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN IR.H.JOKO WIDODO

Jakarta, 4 Februari 2015
Kepada YTH.
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Di Tempat.
Bersama ini, saya sampaikan surat terbuka untuk meminta bapak Presiden mundur dari jabatannya, karena tidak mampu bekerja dan akan membuat rakyat semakin gelap.
Selain itu dengan kemunduran bapak Presiden, Negara Rapublik Indonesia sudah tidak perlu dipertahankan lagi, atau dengan kata lain "dibubarkan."
Siapapun yang memerintah di Negara Republik Indonesia, akan menjadi koruptor dan menipu rakyatnya, karena Negara Republik Indonesia dari dulu hingga kini selalu mengikuti kata tuannya, yaitu korporasi asing yang menggunakan tangan-tangan Negara Kapitalis untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Boneka.
Alangkah indahnya, bapak Presiden saat di kekuasaan ketika mengetahui kondisi di Negara secara jelas, bahwa hanya dijadikan sapi perahan untuk para penjajah, dengan rendah hati turun dari kekuasaan dan mendukung Negara Rakyat Nusantara untuk menggantikan Negara Republik Indonesia. Dan menempatkan Rakyat sebagai Pemilik Negara.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan.
Terima Kasih.
Salam.
Yudi Syamhudi Suyuti
Presiden Negara Rakyat Nusantara.
- See more at: http://www.konfrontasi.com/content/ragam/negara-rakyat-nusantara-mendesak-mundur-presiden-jokowi#sthash.zej1YkLH.dpuf

Joko Widodo (Jokowi) diminta mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Alasannya karena Jokowi dinilai sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang nomor satu di Republik.
Permintaan mundur tersebut terungkap dalam Surat Terbuka yang dikeluarkan Presiden Negara Rakyat Nusantara (NRN) Yudi Syamhudi. Menurut Yudi, bila Jokowi tidak mundur, Indonesia akan semakin suram.
Namun demikian, Yudi tetap pesimistis meskipun berganti presiden, Indonesia akan mengalami kemajuan.
"Siapapun yang memerintah di Negara Republik Indonesia, akan menjadi koruptor dan menipu rakyatnya. Karena Negara Republik Indonesia dari dulu hingga kini selalu mengikuti kata tuannya, yaitu korporasi asing yang menggunakan tangan-tangan Negara Kapitalis untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Boneka," kata Yudi dalam surat terbuka yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Berikut petikan surat terbuka dari Presiden NRN untuk Presiden Jokowi:

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN IR.H.JOKO WIDODO

Jakarta, 4 Februari 2015
Kepada YTH.
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Di Tempat.
Bersama ini, saya sampaikan surat terbuka untuk meminta bapak Presiden mundur dari jabatannya, karena tidak mampu bekerja dan akan membuat rakyat semakin gelap.
Selain itu dengan kemunduran bapak Presiden, Negara Rapublik Indonesia sudah tidak perlu dipertahankan lagi, atau dengan kata lain "dibubarkan."
Siapapun yang memerintah di Negara Republik Indonesia, akan menjadi koruptor dan menipu rakyatnya, karena Negara Republik Indonesia dari dulu hingga kini selalu mengikuti kata tuannya, yaitu korporasi asing yang menggunakan tangan-tangan Negara Kapitalis untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Boneka.
Alangkah indahnya, bapak Presiden saat di kekuasaan ketika mengetahui kondisi di Negara secara jelas, bahwa hanya dijadikan sapi perahan untuk para penjajah, dengan rendah hati turun dari kekuasaan dan mendukung Negara Rakyat Nusantara untuk menggantikan Negara Republik Indonesia. Dan menempatkan Rakyat sebagai Pemilik Negara.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan.
Terima Kasih.
Salam.
Yudi Syamhudi Suyuti
Presiden Negara Rakyat Nusantara.
- See more at: http://www.konfrontasi.com/content/ragam/negara-rakyat-nusantara-mendesak-mundur-presiden-jokowi#sthash.zej1YkLH.dpuf

Terima kasih Bapak Gus Dur atas perubahan Irian jadi Papua

Gus Dur, Bapak Orang Papua
Oleh : Frans Tomoki K | KabarIndonesia

KabarIndonesia - Thaha Al-Hamid, Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) itu tidak dapat menahan haru ketika berbicara mengenai sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dengan terbata-bata dan mata memerah dia mengambil tisu di atas meja dan menyeka air matanya. Thaha menganggap, Gus Dur sangat paham akan jati diri orang asli Papua. Selama bergaul dengan Thaha, ketika dia menjadi sekretaris saya di Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI/HMI) Cabang Jayapura, 1978-1979 dan 1979-1980, saya menilai Thaha adalah orang yang berprinsip, berani dan tegar. Orangnya sederhana, dan rendah hati. Oleh karena itu ketika saya melihat Thaha menitikkan air mata yang diliput oleh salah satu stasiun televisi nasional, saya pun tersentak untuk menulis.

Thaha yang tegar itu larut dalam suasana ketika menceriterakan kunjungan Gus Dur sebagai seorang Presiden RI ketika dia dan kawan-kawan ditahan. Pada kunjungannya di tahun 2000, Gus Dur sempat mengunjungi para anggota PDP di tahanan yang saat itu ditahan atas tuduhan makar. Beliau minta ke Kepala Kepolisian Daerah Papua yang waktu itu dijabat Pak Wenas.

"Lalu Gus Dur katakan, saya harus ketemu ke lima orang PDP, Theys dan kawan-kawan. Hubungan Gus Dur dengan Theys luar biasa sekali. Terus pada kunjungannya di tahun 2006, Gus Dur juga sempat minta pemerintah Indonesia agar almarhum Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay dinobatkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Thaha.

Theys, nama lengkapnya adalah Theys Hiyo Eluay. Dia tewas saat berumur 64 tahun, tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2001, setelah menghadiri upacara Hari Pahlawan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda) Irian Jaya di Jayapura. Sepulangnya menghadiri Hari Pahlawan itu menuju rumahnya di Jalan Bestirpos 5, Sentani Kota, yang berjarak sekitar 55 km, Theys tidak pernah lagi pulang ke rumah. Setelah dicari-cari, akhirnya jenazah Theys ditemukan tertelungkup di jok mobil miliknya, jenis Toyota Kijang bernomor polisi B 8997 TO dengan wajah babak belur dan luka dipelipis, dahi dan leher. Posisi mobil nyaris masuk jurang. Mobil yang kaca depannya hancur itu, masih tertahan pada sebatang pohon. Dari kondisi jenazah, muncul dugaan, Theys dibunuh setelah diculik.

Sebagaimana sosok Thaha Al-Hamid yang taat beragama Islam, Theys sebenarnya bukanlah tokoh oposisi. Theys adalah mantan anggota Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Dia sangat berjasa dalam mempertahankan masuknya Irian Jaya ke wilayah Indonesia. Bahkan pernah juga menjadi anggota DPRD Irian Jaya dari Golkar selama tiga periode. Tetapi entah apa yang melatarbelakanginya, akhirnya Theys menyebut dirinya Pemimpin Besar Dewan Papua Merdeka sekaligus menjadi Ketua Presidium Dewan Papua. Kembali ke sosok Gus Dur, Thaha menganggap bukan hanya dirinya merasa cukup dekat dengan Gus Dur, juga hampir seluruh orang Papua merasa dekat dengan Gus Dur. Misalnya, Gus Dur juga sangat dekat dengan Ketua Dewan Adat Papua dan tokoh-tokoh adat lainnya di Papua, termasuk Tom Beanal.

"Bahkan beberapa kali jika kami sudah jarang mengunjunginya, Gus Dur akan tanya dan pasti kami datang mengunjungi beliau. Jadi silaturahmi kami dengan beliau tetap jalan, walau sudah tak menjabat presiden,” ungkapnya.

Makna sosok Gus Dur, kata Thaha, terlalu luar biasa bagi Papua dan orang Papua. “Kita tak hanya kehilangan seorang kiai, seorang bekas presiden, dan seorang guru, tapi sebenarnya kita kehilangan kitab hidup. Sebuah kitab yang terus memberikan nasihat,” tutur Thaha mengenang sosok Gus Dur. Beberapa alasan menurut Thaha, ada beberapa alasan masyarakat di Papua tak pernah melupakan sosok Gus Dur. Misalnya, pada 31 Desember 1999, tanpa perlu berpikir panjang, Gus Dur yang saat itu sebagai Presiden Indonesia, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Tentang nama ini, seperti diketahui, pada tahun 1961, Komite Nasional Papua yang pertama menetapkan nama PAPUA BARAT bagi Papua. Pada masa Pemerintahan Sementera PBB (UNTEA), digunakan dua nama, WEST NEW GUINEA/WEST IRIAN. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1963, Republik Indonesia menggunakan nama IRIAN BARAT. Setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 1 Juli 1971, Pemerintah Revolusioner sementara Republik West Papua di Markas Victoria, menggunakan nama WEST PAPUA. Pada tahun 1973, Pemerintah Republik Indonesia telah mengubah nama menjadi IRIAN BARAT dan kemudian menjadikan IRIAN JAYA. Pada tahun 2000 nama Irian Jaya kembali menjadi Papua oleh hingga kini.

Menurut beberara sumber, nama Papua, aslinya Papa-Ua, asal dari bahasa Maluku Utara. Maksud sebenarnya bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja yang memerintah di sini sebagai seorang bapak, itulah sebabnya pulau dan penduduknya disebut demikian. Papa-Ua artinya anak piatu. Dari sekian nama yang sudah disebut, Komite Nasional Papua pada tahun 1961, memilih dan menetapkan nama PAPUA, karena rakyat di sini kelak disebut bangsa Papua dan tanah airnya Papua Barat (West Papua). Alasan memilih nama Papua, karena sesuai dengan kenyataan bahwa penduduk pulau Papua sejak nenek moyang tidak terdapat dinasti yang memerintah atau raja di sini sebagaimana yang ada dibagian bumi yang lain. Orang Papua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Tidak ada yang dipertuan untuk disembah dan tidak ada yang diperbudak untuk diperhamba. Raja-raja yang tumbuh seperti jamur di Indonesia, adalah akibat pengaruh pedagang bangsa Hindu dan Arab di masa lampau. Inilah sebabnya, rakyat Papua mengatakan anti kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme karena nenek moyang mereka tidak pernah menyembah-nyembah kepada orang lain, baik dalam lingkungan sendiri. Mereka lahir dan tumbuh diatas tanah airnya sendiri sebagai orang merdeka.

Berbicara mengenai nama Irian, adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisiepo, almarhum, orang yang pertama mengumumkan nama ini pada konperensi di Malino-Ujung Pandang pada tahun 1945, antara lain berkata:
“Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108). Nama Irian diciptakan oleh seorang Indonesia asal Jawa bernama Soegoro, bekas buangan Digul-Atas tetapi dibebaskan sehabis Perang Dunia kedua dan pernah menjabat Direktur Sekolah Pendidikan administrasi pemerintahan di Hollandia antara tahun 1945-1946.

Perubahan nama Irian Barat menjadi Irian Jaya, terjadi pada tahun 1973, juga mengandung arti politik. Rejim Militer Indonesia tidak menginginkan adanya pembagian Pulau Papua menjadi dua dan berambisi guna menguasai seluruhnya. Pendirian ini berdasarkan pengalaman tentang adanya dua Vietnam-Selatan dan Utara, tentang adanya dua Jerman-Barat dan Timur, dan tentang adanya dua Korea-Selatan dan Utara. Irian Jaya, Irian yang dimenangkan. Jaya, victoria atau kemenangan. Jika huruf “Y” dipotong kakinya, maka akan terbaca Irian Java alias Irian Jawa. Sumbernya bisa dilihat di http://digoel. wordpress.com tentang-nama- papua.

Selama hidupnya, Gus Dur beberapa kali mengunjungi ke Papua, yakni pada tahun 1999 untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan disitulah dijinkan Kongres Papua II di Jayapura, serta menjadikan Bintang Kejora sebagai symbol budaya sehingga di ijinkan untuk berkibar berdampingan dengan bendera merah putih, selanjutnya pada tahun 2000 nama Irian Jaya dikembalikan menjadi Papua dan terakhir pada 2006. Inilah sekilas catatan dimana Gus Dur mengambil hati rakyat Papua sehingga tidak heran kalau dikalangan masyarakat Papua mengatakan bapak orang Papua, seperti dirilis sebuah lagu oleh kamasan biak dengan judul Terima kasih Bapak Gus Dur atas perubahan Irian jadi Papua.   (*) 

"PAPA-UA" - Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

Bangsa Papua Kagumi Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Gus Dur adalah Salah Seorang Donatur Untuk OPM, Berhasil Mengungkap Mengembalikan Identitas Asli Bangsa Papua yang Sebenarnya

KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (alm).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekaguman warga Papua terhadap sosok Presiden Indonesia periode 1999-2001 Abdurrahman Wahid dituangkan dalam sebuah buku karangan Titus Pekei berjudul Gus Dur Guru Papua, yang diluncurkan di Jakarta, Selasa.

Direktur PT Suara Harapan Bangsa Toenggoel P. Siagian dalam peluncuran buku di Jakarta, Selasa, memuji Gus Dur sebagai orang yang berjasa besar bagi warga Papua. "Gus Dur telah mengembalikan identitas warga Papua dengan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua," katanya.

Selain berjasa bagi Papua, sosok unik Gus Dur yang pertama kali dikenalnya pada 1979 itu adalah orang yang cerdas dan menjunjung tinggi pluralisme. "Yang paling berkesan adalah saat Gus Dur mengakui orang Tionghoa," katanya.

Senada dengan Toenggoel, tokoh Papua, August Kafiar, mengatakan Gus Dur telah mengangkat harga diri orang Papua dengan mengakui dan mengembalikan nama Papua sebagai identitas suku bangsa yang patut dihormati.

"Gus Dur adalah pemimpin yang mampu menjembatani semua perbedaan, merangkul semua golongan dan tidak pilih kasih. Semua itu dilakukannya demi mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

August juga mengapresiasi politisi yang juga ulama Nahdlatul Ulama itu karena membentuk Kementerian Muda Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mengangkat putra asli Papua, yaitu Manuel Kaisiepo sebagai menterinya.

"Keberaniannya menawarkan satu solusi politik yang jitu, yakni, Papua boleh minta apa saja dan akan diberi", ibarat anak menangis minta susunya kepada ibunya masa tidak di kasih asih? Gitu aja kok repot, katanya.

Charles Bonar Sirait, Caleg DPR RI dari Partai Golkar, yang ikut menjadi penulis di buku tersebut juga mengagumi sosok Gus Dur yang sangat terbuka terhadap gagasan dan pikiran rakyat.

"Gus Dur tampil berbeda dari pemimpin lainnya. Kita rindu gagasan dan celotehannya. Sulit untuk mencapai kualitas yang paripurna seperti beliau, terutama dalam pendidikan," tuturnya.

“Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua"

GUS DUR GURU PAPUA

Pada 1 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan nama Papua untuk mengganti nama Irian Jaya. Perubahan dari Irian ke Papua tentu bukan sekadar perubahan nama. Di balik itu ada pengakuan terhadap martabat dan identitas Papua, sehingga langkah berikutnya adalah dialog yang konstruktif. Namun apa yang terjadi setelah Gus Dur tak menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah Papua. Langkah yang ditempuh Gus Dur menggunakan pendekatan kultural dan kemanusiaan ditinggalkan.

Itulah benang merah dari Diskusi Buku “Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua: Hidup Damai lewat Dialog” di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Tampil sebagai pembicara Titus Pekei (penulis buku), Alissa Wahid (putri Gus Dur), dan Tri Agus Susanto (dosen prodi Ilmu Komunikasi). Kegiatan ini merupakan kerjasama Prodi Ilmu Komunikasi, Gusdurian, Radio Buku, Barisan Mahasiswa Kaiman, dan Ikatan Mahasiswa Komunikasi “APMD”.

Menurut Titus Pekei, masyarakat Papua menganggap Gus Dur adalah guru bagi seluruh Tanah Papua. Dampak dari pengembalian nama Papua adalah pengakuan terhadap keragaman adat dan budaya di Papua. Gus Dur juga memfasilitasi Kongres Nasional Papua II yang berlangsung pada 30 Mei hingga 4 Juni 2000, dihadiri 3000 orang, didengar oleh ratusan ribu orang melalui radio. Rekomendasi dari Kongres Nasional Papua II diberikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Meski Gus Dur menolak tuntutan kemerdekaan yang dihasilkan kongres, namun fasilitator kongres, Willy Mandowen, mengakui komitmen Gus Dur untuk mendekati rakyat Papua dengan cara kemanusiaan adalah jalan terbaik.

Pekei menambahkan, pada 22 Oktober 2001 Presiden Megawati melegitimasi UU Otonomi Khusus Papua. Melalui Otsus triliunan rupiah uang mengalir ke Papua, namun rakyat tetap miskin dan terpinggirkan. Terjadi banyak penyimpangan Otsus namun Jakarta diam saja. Masa pemerintahan Megawati juga ditandai dengan kegagalan menjaga keamanan di Papua. Pemerintahan Susio Bambang Yudhoyono mengeluarkan PP No. 77 Tahun 2007, melarang pengunaan atribut daerah yaitu bendera Bintang Kejora, simbol Burung Mambruk, dan lagu Hai Tanahku Papua. Upaya perdamaian dan dialog Jakarta-Papua hingga kini belum menemui titik terang.

Alissa Wahid menyambut terbitnya buku “Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua, Hidup Damai lewat Dialog”. Menurut putri sulung Gus Dur ini, Gus Dur tak perlu di puja-puja, termasuk rencana pembangunan patung di Jayapura, yang penting adalah siapa sekarang yang bisa meneruskan cita-cita Gus Dur tentang Papua yang damai. Menurut Alissa, penulisan buku ini tidak semata ingin memberikan ingatan pembaca terhadap sosok Gus Dur yang dekat dan selalu berpihak kepada masyarakat Papua, tetapi juga ungkapan kerinduan penulis yang mewakili masyarakat Papua terhadap keberpihakan, pendekatan kemanusiaan dan penegakan keadilan yang pernah dirintis Gus Dur dalam menyapa masyarakat Papua.

Tri Agus Susanto menilai Gus Dur telah berhasil mengubah komunikasi politik yang gagal dilakukan Soekarno, Soeharto dan Habibie terhadap Papua. Komunikasi politik Gus Dur adalah dengan pendekatan baru yang humanis dan bermartabat. Namun sayang kebijakan Abdurrahman Wahid yang memihak mereka yang termarjinalkan tak dilanjutkan presiden setelah Gus Dur. 

Tri Agus mengharapkan Titus Pekei dapat menularkan virus kepada kita untuk menulis buku. Hal ini sejalan dengan Gus Dur yang semasa hidupnya tak bisa dipisahkan dengan buku. Sejak SD hingga menjelang wafat, Gus Dur telah membaca ribuan buku dari berbagai bidang, dari kitab kuning buku wajib di pesantren, sastra, politik, filsafat dan lain-lain. Gus Dur juga menulis puluhan buku dan menginspirasi banyak penulis, peneliti serta para mahasiswa untuk menulis skripsi dan tesis tentang Gus Dur. Gus Dur juga menulis sekitar 40 kata pengantar untuk buku orang lain dari berbagai kajian, yang telah dibukukan dengan judul “Sekadar Mendahului”. Pendek kata Gus Dur adalah buku yang tak ada habisnya kita baca.

Yogyakarta, 4 Maret 2013

Sekprodi IK

“Gus Dur" Berjasa bagi Papua, Titus Terbitkan Buku Gusdur

Berjasa bagi Papua, Titus Terbitkan Buku Gusdur

 

Bedah buku Gusdur, karya Titus Pekey. Foto: Elias/Jhon 

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Direktur Lembaga Ekologi Papua (EPI), Titus Chris Pekey menerbitkan buku tentang Gusdur berjudul, Gusdur, Guru dan Masa Depan Papua: Hidup Damai Lewat Dialog. Buku setebal 253 halaman ini disunting oleh Apul D. Maharadja dan diterbitkan PT Pustaka Sinar Harapan. 

 Kepada para peserta yang datang mengikuti bedah buku ini di Gedung Sinar Kasih lantai 6, Jakarta Timur,  Kamis, 31/1) lalu, Titus mengatakan, buku itu ia tulis sebagai penghargaan kepada Gusdur yang telah mengubah iklim demokrasi di Papua.  

K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur), Presiden Indonesia ke IV pada era reformasi itu dianggap menjalankan perdamaian itu keadilan, bukan keamanan. Ia mengedepankan pendekatan kemanusian dan keadilan. Ia juga dinilai memahami kultur budaya Indonesia secara menyeluruh. Maka, pada bulan Desember 1999 silan, Gusdur  berkunjung ke Papua untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi dari manusia Papua.

Dia datang di Irian Jaya saat itu, kini Papua dan menggerakan hati untuk mengutamakan hidup damai lewat berdialog. Ia orang biasa-biasa sehingga ketemu dengan masyarakat Papua seperti orang biasa-biasa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, kata Titus Pekei. 

Titus Pekey, putra Papua yang nominasikan Noken Papua ke UNESCO itu memberikan bukti bahwa Gusdur berjasa bagi Papua. Buktinya, tanggal 1 Januari 2000, Gusdur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Ia juga mengizinkan Bendera Bintang Kejora dikibarkan bersampingan dengan merah putih. Juga, perbolehkan dinyayikan lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua. 

Titus mngharapkan, budaya dialog terus dibangun oleh pemerintah Indonesia. Selain saya apresiasi atas Gusdur, sebenarnya saya juga sedang mencari sosok pemimpin bangsa Indonesia yang mengedepankan budaya dialog dalam melihat dan mengatasi berbagai masalah di Papua. 

Menanggapi anggapan, Gusdur memecah belah persatuan, Titus mengatakan, Gusdur, justru melindungi keberagaman. Papua, Gusdur dinilai memecah belah keberagaman, padahal tidak. Ia memperkuat persatuan yang asli, tidak dibuat-buat, katanya. 

Sumber : MS

Selamat Jalan Pejuang Sejati Rakyat Papua Barat

Almarhum: Dr. John Otto Ondowame

Kami generasi penerus papua asal kabupaten se-pegunungan tengah papua sedang berduka atas kepergianMu. Dan engkau boleh tinggalkan kami anak-anakmu sebagai pewaris atas karya perjuanganMu sebagai memori yang akan diteruskan kepada kami generasi penerus bangsa papua barat, terutama generasiMu 7 Suku yang bermukim di Bumi Amungsa, Papua Barat.

Tubuh jasmani engkau boleh tinggalkan diantara ribuan generasiMu di Bumi Amungsa, Papua Barat. Tetapi jiwa patriotisme yang engkau diperjuangakan sepanjang ini, engkau boleh ditinggalkan dan dititipkan bersama kami para generasi penerus bangsa papua barat. Perjuangan papua merdeka sepanjang ini, akan terukir sejarah dan perjuanganMu diwariskan turun-temurun sampai Penentuan Nasib Sendiri, bagi Bangsa Papua Barat.

Kami merasa kesal atas kematian Mu, Dr. John. Otto Ondowame dinegeri pasifik Selatan, Kota Port Vila. Engkau bukan seorang pengasingan yang berdiam di negeri pasifik selatan selama perjuangan disana. Semestinya engkau tinggalkan kami diatas tanahMu sendiri di negeri papua barat-Timika. Jadi kami generasi-penerus papua barat, asal kabupaten se-pegunungan tengah papua semoga arwanya dikembalikan ke tanah pusakanya sendiri. Dan jenazahnya akan dimakamkan bersama, Pahlawan Kelly Umeky Kwalik ditaman pemakaman Timika Indah, Papua Barat. (Lapendos)