Ramses Ohee Menhianati Perjuangan Sejati Bangsa Papua

Ramses Ohee : Papua Tak Bisa Dipisahkan dari NKRI

[JAYAPURA] Barisan Merah Putih dan Komponen Masyarakat Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua menyatakan Papua tak bisa dipisahkan dari NKRI. Sebab, Indonesia adalah negara yang memiliki keagaman suku dan ras antara lain Melayu, Arab, Tionghoa, dan Melanesia.

Karena itu Papua adaah bagian sah dari Indonesia Raya sejak integrasi 1 Mei 1963. Jadi pernyataan bahwa ras Melanaesia yang ada di Papua adalah provokatif dan tidak berdasar.

Hal itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih, Ramses Ohee didampingi sekretarisnya Yonas A Nussy dalam pernyataan sikap kepada wartawan di Jayapura, Papua, Jumat (5/12) petang.

Pernyataan ini disampaikan Rames Ohee terkait atas Deklarasi Bangsa Papua Barat yang dibacakan Sekjend Presedium Dewan Papua, Thaha Alhamid, pada perayaan ibadah peringatan 1 Desember, hari yang disebut-sebut Hari Kemerdekaan Papua Barat, di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Memori Park Freedom and Human Right Abuse) di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (1/12) lalu.

Diungkapkan seperti kita ketahui ras Melanesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, karena bukan hanya masyarakat Papua saja yang memiliki ras Melanesia. Tetapi, di daerah Indonesia lainnya seperti Nusa Tenggara Timur dan Pulau Maluku juga ras Melanesia. Mereka hidup rukun dan damai bersama saudara-saudara-nya sebangsa dan setanah air Indonesia, yang berideologikan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

“Sedangkan pelaksanaan Pepera 1969 cacat hukum dan moral, serta tidak sah serta meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengakui kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961. Kami barisan Merah Putih di Tanah Papua menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar, karena saya selaku Ketua Umum yang juga sebagai pelaku sejarah Pepera 1969, mengetahui secara persis bagaimana pelaksanaan Pepera 1969,”ujar Ramses.

Pembohongan Publik

Ditegaskan Ramses, rakyat Papua saat itu memutuskan untuk bergabung dengan NKRI dan telah disetujui dan ditetapkan PBB melalui resolusinya Nomor 2504 Tanggal 19 November 1969.

“Yang berarti, Papua adalah mutlak bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pernyataan deklarasi politik yang menyatakan Pepera tidak sah adalah pembohongan publik, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang ingin agar pembangunan di Papua melalui Otsus tidak berjalan lancar, “ujarnya.

Sedangkan Papua tanah darurat, menurut Ohee, adalah pernyataan pembohongan publik dan cenderung tendensius, karena sampai saat ini status Tanah Papua merupakan tertib sipil dan tanah damai.

Dia menilai pernyataan PDP yang meminta PT Freeport ditutup dan eksploitasi gas alam oleh British Petrolium Indonesia di Tangguh, Bintuni, Papua Barat, harus ditutup karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan genoside di Tanah Papua adalah sangat tidak benar.

Barisan Merah Putih dan komponen masyarakat peduli NKRI meminta Tom Beanal yang mengklaim dirinya sebagai Pemimpin Bangsa Papua Barat, adalah salah satu komisaris PT Freeport yang digaji sekitar Rp 50 juta per bulan, dan telah menikmati fasilitas yang diberikan Freeport harus menolak rencana penutupan tersebut.

Selain itu, Ramses mempertanyakan, masyarakat tujuh suku di sekitar area tambang PT Freeport yang menerima dana 1 persen dari pendapatan perusahaan tersebut PT Freeport, berniat menutupnya.

“Sangatlah aneh apabila tujuh suku dengan tokohnya Tom Beanal sendiri ingin menutup PT Freeport, sementara yang bersangkutan menikmati fasilitasnya. Itu berarti Tom Beanal melakukan pembohongan terhadap diri sendiri,” ujarnya.

Menanggapi dukungan dari berbagai Negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Vanuatu, Negara Kepulauan Pasifik, dan Anggota Parlemen Australia terhadap penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, adalah pernyataan yang tidak mendasar.

Karena tidak ada negara yang mengeluarkan surat dukungan secara resmi pada organisasi Papua Merdeka. ” Sampai saat ini, negara-negara tersebut masih mendukung keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI, “ujarnya.[154]

SEJARAH POLITIK BANGSA PAPUA BARAT DAN PANDAGAN POLITIK

SEJARAH POLITIK BANGSA PAPUA BARAT DAN PANDAGAN POLITIK

---

Ilustrasi saat PEPERA 1969

SEJARAH POLITIK BANGSA PAPUA BARAT DAN PANDAGAN POLITIK

Situasi keamanan dan Hak Asasi Manusia di teritori West Papua mulai terganggu sejak Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesai mengambil inisiative bersama militer Indonesia melakukan upaya untuk merebut wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea dan menguasai West Papua dari kekuasaan Pemerintah kolonial Nederland tanpah hak dan inisiative tersebut ditentang oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohamad Hatta dengan alasan Ras dan Kebangsaan yang berbeda serta kewajiban Pemerintah Republik Indonesia menghormati Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua, namun Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia tetap pada kehendaknya yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 26 Juni 1945, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514(XV) tanggal 20 Desember 1960 dan alinea Pertama Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia dan Angkatan Perang Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Ir.Soekarno Presiden Republik Indonesia yang mengumumkan Maklumat Tri Komado Rakyat (TRIKORA) di Alun-alun Jog Jakarta, 19 Desember 1961 mengawali kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia Bangsa Papua dengan melakukan tindakan Infiltrasi, Konfrontasi dan Aneksasi wilayah West Papua tanpa hak dengan memanfaatkan situasi politik dunia yang terbagi antara kekuatan kelompok Komunis yang dipimpin Uni Sovyet bersama Tiongkok dan Kelompok Liberalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Pemerintah Republik Indonesia berhasil di rangkul oleh Pemerintah Amerika Serikat yang didukung oleh TNI AD dan menerima tawaran penyelesaian melalui perundingan yang difasilitasi Duta Besar Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mr.Oswalt Bunker.

 

Mr. Oswalt Bunker Duta Besar Amerika Serikat di PBB mendesaign Persetujuan New York yang pada prinsipnya mengamankan tujuan dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dengan harapan Pemerintah Amerika Serikat mendapatkan hak investasi di Indonesia secara khusus di West Papua melalui dokumen kesepakatan yang didesaign Mr. Oswalt Bunker, hal tersebut nampak jelas dalam penandatanganan Kontrak Karya PT. Free Port Mc. Moran 1966 atas eksploitasi Tambang Emas dan Tembaga di Tembagapura West Papua sebelum pelaksanaan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua di bekas koloni Nederlands Nieuw Guinea tahun 1969 sebagimana pasal 18 d dan 22 ayat 1 Persetujuan New York yang ditandatangani oleh Pemerintah kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 1962 di gedung Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Sejak berakhirnya Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNTEA di West Papua bekas koloni Nederlands Nieuw Guinea 1 Mei 1963 dan kemudian Kekuasaan Administrasi diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam bulan tersebut Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 8/Mei/1963 yang Menyatakan : “ Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, pertemuan umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumuman, penyebaran, perdagangan atau artikel, pameran umum, gambar-gambar atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia.“

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 8/Mei/1963 adalah bukti pelanggaran terhadap pasal 22 ayat 1 Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 8/Mei/1963, memberi legitimasi kepada militer Indonesia untuk melakukan intimidasi dan operasi penangkapan, penahanan sewenang-wenang tanpa bukti kesalahan terhadap orang pribumi Papua, penyiksaan, pemerkosaan terhadap perempuan dan ibu-ibu Papua, perampokan dan perampasan terhadap harta benda warga masyarakat pribumi Papua, Pembunuhan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia dan Demokrasi bangsa Papua yang bersuara keras untuk keadilan dan penegakan pasal 22 ayat 1 Persetujuan New York 15 Agustus 1962 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia.

Kejahatan terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia bangsa Papua yang dilakukan oleh militer Indonesia berlangsung sampai pelaksanaan PEPERA 1969, July-Agustus dibawah legitimasi Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor : 8/Mei/1963.

Pada tahun 1967, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 199/1967, Irian Barat dijadikan salah satu Projek diantara 17 Projek Nasional yang mengalami perobahan susunan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18/1969, dijadikan Sektor-Sektor dimana Irian Barat (West Papua) termasuk sebagai salah satu sektor Khusus.

 

Untuk merealisir Operasi Sektor Khusus tersebut, Amir Machmud Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Sektor Irian Barat segera mengeluarkan Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang meliputi :

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 31 s/d 38/1968, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Musyawarah Kabupaten-Kabupaten.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/1969, tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi, Tugas dan Wewenang serta Tata Kerja Sektor Irian Barat.
c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. IB X/1/1/2, tentang Pedoman Operasi yang merupakan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Irian Barat.
d. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1/X/1969, tenteng Realisasi Pemantapan dalam bulan Mei dan Djuni 1969 dan Pengamanan Pelaksanaan Pepera.
e. Pedoman No. 12 tahun 1969, tentang tjara kerja Panitia Pembentukan Dewan-Dewan Musyawarah Pepera di Kabupaten-Kabupaten di Irian Barat.

Ketentuan yang dimaksud pada butir a sampai dengan e menegaskan bahwa Pepera 1969 dilaksanakan dalam bentuk musyawarah-mufakat melalui perwakilan yang diseleksi dan ditunjuk oleh Panitia Sektor Irian Barat yang konsultasinya dimulai 14 July 1969 di DMP Merauke sampai dengan selesai tepat pada tanggal 2 Agustus 1969 di DMP Djayapura.

Anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang dipersiapkan oleh Panitia Sektor Irian Barat 1969, ditugaskan untuk membaca naskah Pernyataan Sikap yang telah dirancang oleh Pemeritah selaku Panitia Sektor Irian Barat dalam musyawarah-mufakat yang bunyi kalimatnya sebagai berikut : “ Tetap bersatu dengan Negara Republik Indonesia dan tidak mau dipisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keterangan Anggota Dewan Musyawarah Pepera bahwa Naskah Pernyataan yang dibaca dan ditandatangani oleh mereka adalah sangat bertentangan dengan hati nurani mereka, namun mereka tidak bisa melawan karena sejak dipilih dan ditetapkan sebagai anggota DMP sampai saat dijemput dan diantar oleh militer Indonesia menuju gedung tempat pelaksanaan Musyawarah-mufakat. Dalam perjalanan mereka dibawah tekanan dan diancam dibunuh oleh militer Indonesia, jika kalimat yang diucapkan bertentangan dengan naskah pernyataan yang telah disiapkan oleh Panitia Sektor Irian Barat dan diserahkan kepada Anggota Dewan Musyawarah Pepera.

Pada akhir tahun 1969, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mr.Adam Malik, menyampaikan hasil pelaksanaan PEPERA yang cacat hukum pelaksanaannya kepada Sekretaris General Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai laporan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 Persetujuan New York 15 Agustus 1962. 

Pada tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Resolusi nomor 2504, yang menerima pelaksanaan dan hasil PEPERA 1969 July – Agustus. Resolusi 2504/1971 tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah asing Republik Indonesia untuk menjajah dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia di West Papua tanpa didasari suatu pelaksanaan Referendum yang sejati menurut praktek Internasional ;

Selanjutnya dibawah legitimasi Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2504/1971, Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Jenderal TNI Soeharto Presiden Republik Indonesia menetapkan teritori West Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang didukung oleh Doktrin Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru dan telah membunuh lebih dari seratus ribu orang pribumi West Papua tanpa alasan kesalahan namun hanya karena menuntut keadilan atas Pelaksanaan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua.

Berdasarkan pada fakta hukum dan Hak Penentuan Nasib sendiri Bangsa Papua serta riwayat tindakan kejahatan Pemerintah Republik Indonesia terhadap hak politik bangsa Papua di teritori West Papua bekas koloni Nederlands Nieuw Guinea, maka Nieuw Guinea Raad / Parlemen Nasional West Papua berpendapat :

Bahwa Gangguan Keamanan dan pembunuhan secara sistematis oleh Pemerintah Republik Indonesia, Militer Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terhadap bangsa Papua di teritori West Papua bekas koloni Nederlands Nieuw Guinea sejak masa Orde Lama dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno, Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal TNI Soeharto sampai masa Revormasi dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia, missi pembunuhan sistematik masih terus berlangsung di teritori West Papua terhadap masyarakat pribumi West Papua.

Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Militer bersama Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah status politik West Papua diluar prinsip-prinsip Hukum Internasional dan standart Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Ilegal dan melawan Hukum Internasional.

Upaya-upaya penyelesaian yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Rebublik Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Bagi Provinsi Papua jo Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2004, tentang Majelis Rakyat Papua dan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) adalah teori penyelesaian konflik Politik West Papua yang tidak mendasar dan bertentangan dengan akar persoalan status politik West Papua.

Komite Nasional Papua Barat KNPB menilai upaya-upaya Pemerintah Republik Indonesia tersebut merupakan kejahatan Politik Sistematik untuk mengelabui masyarakat Internasional dan Negara-Negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahan kekuasaan Penjajahannya di teritori West Papua.

 

Kami komite Nasional Papua Barat KNPB berpendapat sesungguhnya upaya-upaya Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas hanya merupakan taktik untuk menghindar dari tanggungjawab moral dan hukum Pemerintah Republik Indonesia atas Kejahatan yang telah dilakukan terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua sebagai unsur Hak Asasi Manusia bangsa Papua yang merupakan hak paling mendasar sejak :

- Periode TRIKORA 19 Desember 1961 sampai dengan PEPERA 1969,14 July – 2 Agustus. 

- Periode Persetujuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 tahun 1971, yang menerima hasil PEPERA 1969 yang cacat hukum hingga saat ini dan seterusnya.

Komite Nasional Papua Barat berpendapat bahwa Persetujuan New York 15 Agustus 1962 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kerajaan Nederland dan Permerintah Republik Indonesia terkait penyelesaian sengketa Politik atas teritori West Papua Harus Ditinjau Kembali sebab Bangsa Papua menilai Persetujuan New York 15 Agustus 1962 merupakan akar kejahatan terhadap Kemanusiaan di West Papua.

Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengambil Inisiative nyata dan mempertanggungjawabkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504/1971, yang menerima hasil PEPERA West Papua 1969 yang cacat hukum. Peninjauan Kembali Materi Hukum Persetujuan New York 15 Agustus 1962 dan Pelaksanaan Penetuan Pendapat Rakyat 1969 July – Agustus, Wajib dilakukan dihadapan Pengadilan Internasional.

Demikian Pandangan Resmi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tentang Situasi Keamanan di West Papua.

Holandia/Jayapura  West Papua 10 Oktober 2014 

Penulis adalah Ones Suhuniap Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat.

S E R U A N : Untuk Anak Papua

Untuk Anak Papua

Sejak pemberitahuan tentang akan digelarnya Conference West Papua – The Road to Freedom (Konfrensi Papua Barat – Jalan Menuju Kemerdekaan) merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Papua Barat dalam tahapan skalasi gerakan perjuangan yang semakin meningkat sejak 48 Tahun bangsa Papua Barat berjuang merebut kembali hak kedaulatan polit...ik 01 Desember 1961.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa; Solidaritas Internasional yang sangat kuat terhadap perjungan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat bukanlah hayalan politik semata untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat tetapi telah dibuktikan secara kongkrit dengan kerja-kerja nyata dilapangan oleh pejuang militan anak-anak bangsa tanpa mengenal rasa haus, lelah dan lapar.

Perjuangan panjang yang sangat melelahkan yang secara terus menerus dipelopori pejuang-pejuang anak bangsa yang selalu gelisah mendengar kabar buruk tentang kesewenang-wenangan Imprialis dan antek-anteknya penguasa kolonial Indonesia dan Militernya di Tanah Air kita, maka akan segera berakhir tanpa syarat.

Tanpa mengurangi kesadaran kita, Konfrensi yang akan digelar merupakan Konfrensi Tingkat Tinggi – International Lawyear for West Papua (IPWP) dibawa pimpinan Ms. Melinda Jangki yang akan segera berlangsung pada, Tanggal 02 Agustus 2011, pertemuan ini akan berlangsung selama 2 jam, mulai dari jam 2 siang hingga jam 5 sore bertempat di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, OX1 4BG. Kerajaan Inggris Raya (UK).

Konferensi ini akan dipimpin langsung oleh Adrew Smith, Ketua Internasional Parlemen untuk Papua Barat (IPWP) dan Charles Foster, pendiri ILWP. Konferensi ini dengan menghadirkan beberapa pembicara-pembicara antara lain:

- Powes Parkop (Gubernur Port Moresby, PNG)
- Benny Wenda (Pemimpin kemerdekaan Papua Barat di London)
- Frances Raday (Anggota ahli PBB untuk isu Eliminasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan)
- John Saltford (Peneliti Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat
- Clement Ronawery (Saksi Pepera 1969 di Papua Barat)
- Ralph Regenvanu ( Menteri Keadilan Vanuatu)

Selain itu, Dr. Benny Giay dan Dumma Socrates Sofyan Yoman akan melakukan pembicaraan video langsung dalam konferensi. Dalam konferensi ini akan banyak mendiskusikan jalur-jalur penting menuju penyelesaian masalah Papua Barat. Di laporkan dari Belanda, Free West Papua NL terus mempersiapkan tari-tarian dan musik mambesak untuk memeriahkan konferensi ini.

Terkait dengan konfrensi ini, maka Komite Nasional Papua Barat – Konsulat Indonesia (KNPB-KI) di Jakarta. Menyeruhkan: Kepada seluruh gerakan-gerakan organisasi perjuangan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar di seluruh Kota, Jawa – Bali, untuk melakukan persiapan konsolidasi Besar – Besaran secara meyeluruh untuk tujuan mobilisasi.

Dengan kesadaran politik dan keyakinan teguh yang kami miliki, berdasarkan kebenaran sejarah politik perjuangan bangsa Papua Barat yang kami junjung tinggi, Maka apabila usul di tolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh supersif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: Lawan!

Demikian seruan ini kami buat,

Cp: +6281280005032/+6282135914358

Catatan.

01. 02 Agustus 2011 Wajib bagi kita semua untuk hentikan aktifitas, kecuali orang sakit.
02. Copy dan sebarkan di seluruh wilayah Jawa - Bali,
03. Kewajiban bagi seluruh orang PB yang ada di tanah perantauan tanpa terkecuali (Tua, muda, anak-anak, bayi sampai tete bengek) untuk terlibat dalam aksi ini.
04. Kewajiban moril berupa kontribusi berupa biaya logistik aksi, bagi siapa saja yang terdorong hatinya mohon dukungannya, berapapun nilainya akan kami terima dengan penuh ucapan terima kasih.

Salam Juang. Free West Papua

Source :
http://www.facebook.com/neppy.way paste in Nova Guine Group | Room Chat