“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum”

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum” by Papua Post

JAYAPURA – Wacana dialog yang disampaikan Pemerintahan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) ketika berada di Papua, beberapa waktu lalu, ternyata terus dipertanyakan. Pasalnya, Kepala Negara tak menjelaskan secara baik dialog macam apa yang diingini  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jangan sampai ini membuat bom waktu, padahal  sebetulnya dengan adanya Rancangan UU Otsus Plus bagi…

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum” was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Presidium Dewan Papua

Presidium Dewan Papua (PDP) adalah organisasi resmi masyarakat kesukuan di Papua Barat. Dewan ini adalah penjelmaan kembali dari Dewan Nugini (Nieuw Guinea Raad) yang dibentuk pada Oktober 1961.

Presidium Dewan Papua mewakili sekitar 245 kelompok suku dengan lebih dari 2 juta penduduk asli yang menghuni daerah ini sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. PDP juga mewakili para transmigran yang dikirim dari berbagai wilayah Indonesia lainnya dalam proyek transmigrasi, khususnya selama pemerintahan Orde Baru.

Organisasi ini pada mulanya didirikan karena adanya gerakan perlawanan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1-7 Juli 1998. Awal gerakan dimulai dengan menaikkan Bendera Bintang Pagi di seluruh Pulau Papua. Hal ini dipicu karena adanya surat Senator Amerika yang mendesak Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie untuk segera memberikan referendum kepada Timor Leste, Aceh, dan Papua. Alasannya karena ketiga daerah ini tidak jelas Status Politiknya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah penaikan bendera Bintang Pagi (Morning Star Flag), pada tanggal 7 Juli 1998 pukul 03.00 WIT sekitar 200 lebih jiwa rakyat di Pulau Biak Papua dibunuh oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Akibatnya dibentuklah suatu Forum Masyarakat Papua yang diberi nama FORERI Team yang dipersiapkan untuk menghadap Presiden Habibie. Setelah itu Presiden Habibie mengundang 100 tokoh rakyat Papua untuk mendengar secara langsung keluhan rakyat Papua yang disampaikan oleh Team 100 ini. Namun hasil dari team ini diblokir oleh Pejabat Negara lainnya sehingga menambah emosi Rakyat Papua serta Presiden Habibie pun digusur dari Jabatannya dilarang oleh mencalonkan diri sebagai Presiden ke-4 NKRI.

Terpilihnya Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden ke-4 membawa perubahan positif bagi rakyat Papua, misalnya mengizinkan penaikan Bendera Bintang Pagi (bukan Bintang Kejora), mengizinkan adanya Kongres II Papua yang melahirkan PDP, dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

Tetapi masa jabatan Gus Dur berlangsung singkat, karena ia digusur oleh parlemen Indonesia dan digantikan oleh Megawati Sukarnoputri.

Hak Penentuan Nasib Sendiri

Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti bahwa mereka dengan bebas menentukan sistem dan pengembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 3 dari UNDRIP mengatakan: “Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”

Masyarakat adat berhak melestarikan dan memperkuat institusi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, sambil mempertahankan hak mereka untuk ikut serta secara penuh dalam kehidupan bernegara dalam aspek-aspek tersebut. Mereka memiliki hak untuk menentukan sendiri identitas dan keanggotaan mereka; serta struktur dan pemilihan ketua kelembagaan mereka sesuai dengan prosedur, adat dan tradisi mereka sendiri.

Gubernur Kalimantan BaratTuntut Referendum untuk Merdeka jika Jokowi Dijegal

Gubernur Kalbar Tuntut Referendum untuk Merdeka jika Jokowi Dijegal

engumuman Jumlah Kabinet. Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9). Dalam konferensi pers ini Jokowi-JK mengumumkan komposisi kuantitatif dari kabinetnya tetap 34 p

Republika.co.id, Jakarta - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bila Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) jegal pelantikan Jokowi-JK. Cornelis akan ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.

Cornelis mengatakan usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elite partai seolah memperlemah rakyat. Menurutnya cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun.

"Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syarul Yasin Limpo Gubernur Sulsel," kata Cornelis, Ahad (5/10).

Ia melanjutkan usulan tersebut baru akan diajukan jika MK menolak uji materi UUMD3 soal pemilihan MPR, lalu DPR tak berjalan dengan baik, dan ada masalah dalam pelantikan Jokowi-JK di MPR. Hal tersebut dinilai akan menjegal jalannya pemerintahan mendatang sehingga lebih baik referendum.

Cornelis menambahkan, sikap Presiden SBY terbitkan Perppu Pilkada hanya dalam rangka menyenangkan hati masyarakat. Sebab bagaimanapun DPR tetap berperan menetapkan kebijakan tersebut. Bagi mereka tidak ada kegentingan yang mendesak hingga memaksa pemerintah terbitkan aturan itu.

"Bagi mereka pilkada DPRD sudah ideal. Sebab, tidak ada yang genting, meskipun demokrasi ini berada dalam posisi yang benar-benar darurat," tegasnya.

Sumber: DI SINI

LMA PAPUA BARAT MENDEAK POLRES MANOKWARI MENAGKAP KETUA KNPB DAN MENOLAK TUNTUTAN REFERENDUM

---

Aksi Masa KNPB Menuntut Referendum Di PApua

LMA PAPUA BARAT MENDEAK POLRES MANOKWARI MENAGKAP KETUA KNPB DAN MENOLAK TUNTUTAN REFERENDUM

Media papua edisi selasa, 21/oktoberr/2014. Lma (Lembaga Masyarakat Adat) papua barat maurids saiba,”

KESEJATAHAN LEBIH PANTAS DARI REFERENDUM”.
“Yang paling dibutuhkan adalah kesejatrahan bukanya referendum. Masyarakat papua butuh bebas dari kemiskinan, kebodohan dan korupsi” senin(20/10) .
Menurutnya kesejahteraan merupakan hal yang paling dibutuhkan, sehingga ini menjadi agenda penting dalam setiap aspek dan golongan. Untuk itu, masyarakat diajak untuk bergandengan tangan dan menuntut kesejahteraan yang lebih baik. “Yang harus disikapi,bagaimana membangun partisipasi dalam menyuarakan kesejahtraan masyarakat adat, melalui kebiyakan pemerintah” terangnya.

Yang dipertanyaannya adalah,sejak peper 1963 hingga kini usia 52 tahun kami rakyat west papua diintegrasikan kedalam wilayah kesatuan republik indonesia karena kepentingan politik, NKRI dibawah kerja sama pihak asing amerika FT.FI belanda,dan bahakan PBB. Sehingga harus dipertangung jawabkan oleh pihak tersebut.

Sebenarnya, apa pungsi dari LMA itu sendiri. Yang jelas menaugi,melindungi dan mengaspirasikan suara masyarakat itu sendiri kok,”aneh....beberapa bulan yang lalu masyarakat asli dan pendatang berkelai,korupsi,pembunuhan almarhum yohanes yohame,dan beberapa kasus lainnya di papua barat kok LMA duduk diam sekarang LMA mulai angkat taring tantang KNPB.

KNPB NILAI HASIL PEPERA 69 CACAT HUKUM
Media Papua Edisi Rabu 22/10/2014.

KNPB wilayah manukwar ,Alexander nekenem,menyatakan,wilayah Papua Barat dalam NKRI, belum final/sah secara politik, maupun Hukum ,berdasarkan hukum Internasional pasalnya, hasil PEPERA 1969 penuh manipulasi dan cacat hukum. Pemerintah Indonesia dinilai menduduki wilayah Papua secara ilegal. “selama kurang lebih 50 tahun ,Indonesia menyiksa dan membunuh kami (rakyat papua). Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 orang papua,baik pria,wanita dan anak-anak,” selasa(21/10) Menurutnya, kekuasaan indonesia terhadap Papua Barat semata berdasarkan pada ancaman sehingga kemerdekaan(referendum) yang dituntut oleh rakyat papua,bukan soal kesejahtraan atau soal pembangunan( makan minum).melainkan kemerdekaan yang diinginkan adalah memisahkan diri dari NKRI.

Pelangaran HAM yang dilakukan pihak militer,yang hingga kini belum dituntaskan dengan baik. Alex jua menghimbau semua masyarakat pribumi papua barat,jika saat ini masalah Papua sudah masuk ke cacatan PBB.

Pada kesempatan yang sama, alex menepis pernayaan ketua LMA provinsi papua barat,Maurids Saiba, seperti yang telah diutarakan oleh maurids pada edisi 21/10/2014.”kami sayangkan pernyataan itu,karena masalah papua tidak bisa dikaitkan dengan kesejahtaan atau pembangunan. Papua sudah kaya secara alamia dan oleh karena itu referendum adalah solusinya,” ujarnya ditambahkan ,LMA sebagai salah satu lembaga yang menerima dana otsus sehingga jangan menyalagunakan kewenagan yang dipercayakan.

MEMINTA KAPOLRES MANOKWARI UNTUK MENANGKAP DAN MENINDAK TEGAS KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB).

Media papua edisi kamis 23/10/2014. Manokwar, Ketua LMA Papua Barat, Maurids Saiba , Alasannya ,KNPB dinilai berupaya menghasut dan memprovokasi masyarakat dengan isu referendum yang tidak pasti.

Tidak hanya itu,LMA PB juga mendesak KNPB untuk angkat kaki dari Papua Barat jika kehadirannya hanya untuk mengacaukan situasihttps://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=4270609827754402367#editor/target=post;postID=7446218878332203283 di wilayah Papua Barat. Dalam jumpa pers yang digelar rabu (22/10),Maurids mengak,pihaknya akan mencari tahu keberadaan KNPB di manokwari. Jika hadir demi kepentingan pekerjaan diharapkan melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya ,jika melakukan hal yang kurang baik ,sebaiknya angkat kaki dari Papua Barat. “jangan provokasi masyarakat dengan isu referendum karrena belum ada indikator yang yang tepat. Hal ini justru akan merusak harkat dan martabat orang papua.” Tegasnya.

Jika ada hal lain yang hendak disampaikan,kami akan undang untuk bertatap muka,” sebutnya sembari menambahkan KNPB tidak memiliki parameter untuk menolak kesejahtaan dan meminta referendum.

LMA PB MINTA POLISI TANGKAP KETUA KNPB
Media cetak : Cahaya Papua edisi kamis 23/10/2014. Kamis 23 oktober 2014.
Manokwari ketua lembaga masyarakat adat (LMA) propinsi papua barat Maurits Saiba menuntut polres Manokwari menangkap, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Manokwari beserta Anggotanya. LMA menilai KNPB di Manokwari kerap menjadi kekacauan dan mempengaruhi Masyarakat Pribumi papua barat untuk mendukung referendum sebagai jalan menuju kemerdekaan bangsa papua barat.

KNPB Wilayah Manokwari diharapkan tidak membicarakan kemerdekaan di papua barat. Ini wilayah teritorial adat Doberai dan Domberai yang masuk wilayah LMA Papua Barat “ kata saiba kepada wartawan dalam Jumpa Pers di kantor LMA PB di Manokwari kemarin Rabu 22 Oktober 2014. Dalam Perpektif LMA, Tuntutan REFERENDUM dan aksi Anarkis bisa mencederai undang-undang. Selain itu LMA berpendapat bahwa kebutuhan rakyat papua saat ini adalah kehidupan yang sejahtra agar generasi muda tidak mengalami ketertinggalan. Katanya lagi. (NTI)

S E R U A N : Untuk Anak Papua

Untuk Anak Papua

Sejak pemberitahuan tentang akan digelarnya Conference West Papua – The Road to Freedom (Konfrensi Papua Barat – Jalan Menuju Kemerdekaan) merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Papua Barat dalam tahapan skalasi gerakan perjuangan yang semakin meningkat sejak 48 Tahun bangsa Papua Barat berjuang merebut kembali hak kedaulatan polit...ik 01 Desember 1961.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa; Solidaritas Internasional yang sangat kuat terhadap perjungan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat bukanlah hayalan politik semata untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat tetapi telah dibuktikan secara kongkrit dengan kerja-kerja nyata dilapangan oleh pejuang militan anak-anak bangsa tanpa mengenal rasa haus, lelah dan lapar.

Perjuangan panjang yang sangat melelahkan yang secara terus menerus dipelopori pejuang-pejuang anak bangsa yang selalu gelisah mendengar kabar buruk tentang kesewenang-wenangan Imprialis dan antek-anteknya penguasa kolonial Indonesia dan Militernya di Tanah Air kita, maka akan segera berakhir tanpa syarat.

Tanpa mengurangi kesadaran kita, Konfrensi yang akan digelar merupakan Konfrensi Tingkat Tinggi – International Lawyear for West Papua (IPWP) dibawa pimpinan Ms. Melinda Jangki yang akan segera berlangsung pada, Tanggal 02 Agustus 2011, pertemuan ini akan berlangsung selama 2 jam, mulai dari jam 2 siang hingga jam 5 sore bertempat di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, OX1 4BG. Kerajaan Inggris Raya (UK).

Konferensi ini akan dipimpin langsung oleh Adrew Smith, Ketua Internasional Parlemen untuk Papua Barat (IPWP) dan Charles Foster, pendiri ILWP. Konferensi ini dengan menghadirkan beberapa pembicara-pembicara antara lain:

- Powes Parkop (Gubernur Port Moresby, PNG)
- Benny Wenda (Pemimpin kemerdekaan Papua Barat di London)
- Frances Raday (Anggota ahli PBB untuk isu Eliminasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan)
- John Saltford (Peneliti Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat
- Clement Ronawery (Saksi Pepera 1969 di Papua Barat)
- Ralph Regenvanu ( Menteri Keadilan Vanuatu)

Selain itu, Dr. Benny Giay dan Dumma Socrates Sofyan Yoman akan melakukan pembicaraan video langsung dalam konferensi. Dalam konferensi ini akan banyak mendiskusikan jalur-jalur penting menuju penyelesaian masalah Papua Barat. Di laporkan dari Belanda, Free West Papua NL terus mempersiapkan tari-tarian dan musik mambesak untuk memeriahkan konferensi ini.

Terkait dengan konfrensi ini, maka Komite Nasional Papua Barat – Konsulat Indonesia (KNPB-KI) di Jakarta. Menyeruhkan: Kepada seluruh gerakan-gerakan organisasi perjuangan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar di seluruh Kota, Jawa – Bali, untuk melakukan persiapan konsolidasi Besar – Besaran secara meyeluruh untuk tujuan mobilisasi.

Dengan kesadaran politik dan keyakinan teguh yang kami miliki, berdasarkan kebenaran sejarah politik perjuangan bangsa Papua Barat yang kami junjung tinggi, Maka apabila usul di tolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh supersif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: Lawan!

Demikian seruan ini kami buat,

Cp: +6281280005032/+6282135914358

Catatan.

01. 02 Agustus 2011 Wajib bagi kita semua untuk hentikan aktifitas, kecuali orang sakit.
02. Copy dan sebarkan di seluruh wilayah Jawa - Bali,
03. Kewajiban bagi seluruh orang PB yang ada di tanah perantauan tanpa terkecuali (Tua, muda, anak-anak, bayi sampai tete bengek) untuk terlibat dalam aksi ini.
04. Kewajiban moril berupa kontribusi berupa biaya logistik aksi, bagi siapa saja yang terdorong hatinya mohon dukungannya, berapapun nilainya akan kami terima dengan penuh ucapan terima kasih.

Salam Juang. Free West Papua

Source :
http://www.facebook.com/neppy.way paste in Nova Guine Group | Room Chat

Kami Bangsa Papua Tidak Menerima Pelaksaanaan PEPERA Tahun 1969

Kami Bangsa Papua Tidak Menerima Pelaksaanaan PEPERA Tahun 1969

Penentuaan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua adalah sebuah rekayasa yang di lakukan Amerika Serikat, Indonesia, Belanda dan PBB. USA memilki kepentingan dari segi ekonomi, yakni; untuk menanamkan investasinya di tanah Papua.

Menjadi pertanyaan, kenapa PT Freepornt Indonesia di ijinkan beroperasi di Papua pada tahun 1967 padahal PEPERA baru akan di laksanakan pada tahun 1969. Jadi PT Freepornt Indonesia hadir di Papua dua tahun sebelum Papua integrasi ke dalam NKRI.

Pelaksanaan PEPERA juga tidak demokrasi dan melanggar hukum internasional karena rakyat Papua tidak di libatkan secara penuh untuk menentukan hak-hak mereka.

Saat itu pemerintah Indonesia memilih 1025 orang dan beberapa orang dari luar Papua untuk menentukan pilihan. Saat itu meraka berada di bawah ancaman dan todongan Militer Indonesia.

Sejarahwan belanda Prof Drooglever dalam bukunya “Een Daad van Vrije Keuz : De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht” telah menguraikan panjang lebar tentang kegagalan pelaksanaan PEPERA di tanah Papua secara baik dan benar. Jadi sampai saat ini orang Papua tidak pernah menyetujui integrasinya Papua ke dalam NKRI.

Kini kemerdekaan Papua yang ke 50thun , kami ingin terlepas dr Binkei NKRI.
Fredom for west Papua.