KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu.

Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.

“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,”

kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).
Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.

“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,”

harapnya.
Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”

Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi.

“Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,”

Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran.

 “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.

Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

Penulis : Ernest Pugiye on December 5, 2014 at 13:37:00 WP, Jubi

NAPAS: Potret politik stigma yang dimainkan di Papua oleh Kolonial Indonesia

Katanya negara Indonesi negara hukum. Katanya Negara Indonesia Negara demokrasi. Katanya Negara Indonesia bercita-cita menegakkan HAM. Katanya Negara Indonesia mau mencerdaskan bangsa.

Dan banyak ‘katanya', saya sendiri tidak tahu, karena ternyata itu semua bukan untuk orang Papua. Bahkan, pada suatu titik saya malah bertanya "Adakah kehidupan untuk orang Papua di Negara Oligarki ini?" Hukum di negara ini telah dikebiri atas dasar kompromi kepentingan setiap pihak yang melibatkan penguasa dan kapitalis. Tidak ada hukum bagi Orang Papua, tidak ada demokrasi bagi orang Papua, tidak ada HAM bagi orang Papua, tidak ada pendidikan bagi orang Papua.

Yang ada adalah stigma separatis bagi orang Papua di negeri ini. Bukankah justru Jakarta yang selalu mempermainkan Papua itulah yang sebenarnya separatis. Tanya kenapa? Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa perlakuan situasi masyarakat Papua saat ini adalah tantangan kemanusiaan kita, bukan saja dalam lingkup Indonesia, melainkan juga dunia. Sampai sekarang, secara tidak sadar, kita terseret pada potret politik stigma yang dimainkan di Papua.

Papua hanya dilihat dengan mata curiga, atau lebih keras lagi, dilakukan dengan cara demonisasi cap dan tekanan psiko-sosial yang berulang-ulang. Begitu sistematisnya demonisasi ini sampai-sampai tidak sedikit orang yang menganggap adalah lumrah melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua: karena mereka "separatis" karena mereka ras melanesia.bukan ras melayu

By Wenda Kilungga

Kami Bangsa Papua Tidak Menerima Pelaksaanaan PEPERA Tahun 1969

Kami Bangsa Papua Tidak Menerima Pelaksaanaan PEPERA Tahun 1969

Penentuaan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua adalah sebuah rekayasa yang di lakukan Amerika Serikat, Indonesia, Belanda dan PBB. USA memilki kepentingan dari segi ekonomi, yakni; untuk menanamkan investasinya di tanah Papua.

Menjadi pertanyaan, kenapa PT Freepornt Indonesia di ijinkan beroperasi di Papua pada tahun 1967 padahal PEPERA baru akan di laksanakan pada tahun 1969. Jadi PT Freepornt Indonesia hadir di Papua dua tahun sebelum Papua integrasi ke dalam NKRI.

Pelaksanaan PEPERA juga tidak demokrasi dan melanggar hukum internasional karena rakyat Papua tidak di libatkan secara penuh untuk menentukan hak-hak mereka.

Saat itu pemerintah Indonesia memilih 1025 orang dan beberapa orang dari luar Papua untuk menentukan pilihan. Saat itu meraka berada di bawah ancaman dan todongan Militer Indonesia.

Sejarahwan belanda Prof Drooglever dalam bukunya “Een Daad van Vrije Keuz : De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht” telah menguraikan panjang lebar tentang kegagalan pelaksanaan PEPERA di tanah Papua secara baik dan benar. Jadi sampai saat ini orang Papua tidak pernah menyetujui integrasinya Papua ke dalam NKRI.

Kini kemerdekaan Papua yang ke 50thun , kami ingin terlepas dr Binkei NKRI.
Fredom for west Papua.