“Stop Kambinghitamkan OPM”

“Stop Kambinghitamkan OPM” by Papua Post

Maikel Merani : Penembakan Warga Sipil di Yapen Bukan OPM SERUI- Komandan Operasi TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Kepulauan Yapen, Maikel Merani membantah pernyataan pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin ( di Binpa 13 Februari 2015) yang menyatakan bahwa pelaku penembakan warga sipil di kilometer 6-7 arah Saubeba-Kontiunai, Distrik…

“Stop Kambinghitamkan OPM” was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Papua, Wilayah yang Penuh Ancaman

Perayaan ibadah peringatan 1 Desember 1961, yang disebut-sebut Hari Kemerdekaan Papua Barat, berlangsung di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asazi Manusia, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (1/12). Acara ini diwarnai dengan hadirnya puluhan Bendera Bintang Kejora kecil yang dikibar-kibarkan warga seusai ibadah.

[JAYAPURA] Papua, tanah yang penuh ancaman, karena sampai saat ini ribuan orang Papua hidup dalam ketakutan, 4.000 di antaranya meninggal dunia karena menderita HIV/Aids, bahkan tidak sedikit yang tewas karena kecelakaan lalu lintas, dibunuh, dan menderita berbagai sebab hingga menemui ajalnya. Padahal, jumlah penduduk asli Papua hanya sekitar 1 juta orang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid, ketika menyampaikan pidato politiknya pada peringatan hari ulang yang disebut sebagai Tahun Kemerdekaan Papua Ke- 47, Senin, (1/12) di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Sentani, Jayapura, Papua. Taman tersebut adalah area pemakaman Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay yang meninggal dunia karena tindakan kekerasan aparat TNI tanggal 10 November 2001 di Jayapura.

Thaha Al Hamid mengakui dengan kondisi yang ada merupakan indikasi bahwa masyarakat asli Papua sedang menuju pada proses pemusnahan. Oleh karena itu, melalui perayaan tersebut, pihaknya mengajak seluruh rakyat Papua untuk merenungkan hal itu.

“Sejak integrasi ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Mei 1963, orang Papua selalu termarginalkan. Mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Dalam bidang ekonomi misalnya, mereka hanya berjualan di emperen pasar atau duduk berjualan di atas tanah,” tegas Thaha. [GAB/154]

SP Daily

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu.

Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.

“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,”

kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).
Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.

“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,”

harapnya.
Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”

Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi.

“Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,”

Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran.

 “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.

Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

Penulis : Ernest Pugiye on December 5, 2014 at 13:37:00 WP, Jubi