Alasan mendasar rakayat Papua perjuangkan Kemerdekaanya

Alasan mendasar rakayat Papua perjuangkan Kemerdekaanya

 

1. A. Alinea Pertama Pembukaan UUD1945

” Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka segala bentuk penjajahan diatas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan”. Konstitisi Indonesia ini telah jelas membenarkan Rakyat Papua Barat yang adalah bangsa Melanesia mutlak harus bebas dari berbagai bentuk penjajahan termasuk yang datangnya dari pemerintah NKRI sendiri.

1. B. Hak Azasi Manusia

Manusia sejak dilahirkan individu, keluarga dan bangsa,  bersamaan/ melekat langsung dengan hak hidup, hak milik dan hak kebebasan pemberian Tuhan Sang Penciptanya. Rakyat Papua secara individu, 312 suku  yang adalah satu bangsa Melanesia memiliki hak ini pemberian Tuhan Allah kepadanya, dimana siapapun dia dari bangsa manapun diatas dunia ini termasuk Penguasa Pemerintah NKRI sama sekali TIDAK dibenarkan menggunakan segala macam bentuk alasan untuk memusnahkan hak azasi manusia rakyat Papua Barat yang berkeinginan keras memisahkan diri dari  NKRI .

1. C. The South Pacific Commission tahun 1947

Dimasa lampau Dunia kita ini dibagi dalam beberapa kawasan oleh negara-negara Barat, dimana Kawasan Pasifik dan pemiliknya Bangsa Micronesia, Polynesia dan Melanesia ketika itu di Jajah oleh enam post colonial yakni ; Amerika, Perancis, Inggris, Belanda, Australia dan New Zealand. Enam negara penjajah ini  telah menyepakati suatu perjanjian ditahun 1947 yang dikenal dengan nama South Pacific Commission (SPC) bertempat di Canberra ketika itu, bertujuan mempersiapkan pembangunan social berupa pendidikan, kesehatan serta bidang ekonomi kepada rakyat ketiga bangsa pemilik Pacific ini sebagai langka awal persiapan menuju kemerdekaan mereka.

1. D. Piagam  PBB 1960

Tigabelas tahun kemudian (yakni 14 Desember 1960) Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 1514 (XV) mengenai “Pemberian Kemerdekaan kepada rakyat wilayah-wilayah terjajah” Resolusi ini menegaskan kembali apa yang telah dimuat dalam Piagam PBB khususnya Pasal 73 ayat a dan b yang mengisyaratkan perlunya negara-negara penjajah(colonial) mempersipkan upaya mengatasi berbagai kekurangan khususnya bidan politik, ekonomi, social berupa kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan Piagam inilah enam negara colonial dikawasan Pacific mempersiapkan kemerdekaan bagi rakyat bangsa Micronesia, Polynesia dan Melanesia, dimana Forum (SPC) ini berfunsi sebagai penasehat dan konsultan berkaitan dengan program-program yang dikoordinir antara negara-negara penjajah (colonial) terhadap rakyat wilayah-wilayah jajahan mereka. Relaisasi  Piagam PBB 1960 sehubungan dengan SPC 1947, maka:

1. New Zealand telah memberikan kemerdekaan kepada:

a. Samoa Barat pada tahun 1962

b. Kepulauan Cook tahun 1974.

c. Tokelau tahun 1982 (namun masih ingin dibawah New Zealand sekalipun sudah diberi kesempatan untuk menentukan nmasib sendiri lewat sebuah referendum)

2. Inggris telah memberika kemerdekaan kepada:

a. Fiji, tahun 1970

b. Tonga, tahun 1970

c. Kepulauan Solomon, tahun 1978

d. Tuvalu, tahun 1978

e. Kiribati, tahun 1979

3. Australia memberikan kemerdekaan kepada:

a. Nauru, tahun 1968

b. Papua New Guinea, tahun 1975

4. Inggris dan Prerancis memberikan kemerdekaan kepada Vanuatu, tahun 1980

5. Perancis juga telah mempersiapkan New Caledonia, Willis dan Fotuna mendapatkan kemerdekaannya. Selain itu diawal tahun 2005, Preancis telah menyerahkan kekuasaan penuh ketangan Polynesia Tahity memperoleh kemerdekaanya.

6.  Sikap pemerintah Netherlands terhadap Netherlands Nieuw Guinea (sekarang Papua)

Atas dasar SPC 1947 dan Piagan PBB 1960 maka Papua dipersiapkan untuk merdeka. Buktinya ketika Konferensi Meja Bundar (the Roundtable Conference) 27 December 1949 pemerintah kerajaan Belanda hanya mengakui kedaulatan atas Indonesia saja. Netherlands Nieuw Guinea ketika itu TIDAK termasuk dalam pengakuan, karena pengaturannya telah diatur tersendiri.

1. E. Hukum Allah (Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 17: 26)

Allah mengatakan bahwa: “Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman bagi mereka”. Allah telah memberikan batas-batas kediaman bagi berbagai bangsa didunia, termasuk untuk bangsa Indonesia. Begitu pula terhadap rakyat Bangsa Melanesia diwilayah kediamannya Papua Barat. Yang dimaksud musim-musim dalam Kisah Para Rasul ini adalah berbagai kekayaan alam yang Allah telah letakkan dalam wilayah bangsa-bangsa dengan batas-batasnya. Allah telah menciptakan Rakyat Papua Barat selaku Bangsa Melanesia mendiami wilayahnya Papya Barat yang berlimpahruah dengan kekayaan alamnya bagaikan surga di pacific TIDAK layak di jajah oleh bangsa asing siapapun dan kapanpun. Demikian Firman Allah.

1. F. Hukum Allah dalam Al-Qur’an

“Semua orang dilahirkan dalam keadaan merdeka, mempunyai martabat dan hak yang sama”….(Pasal 1 DUHAM). Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan….”(Pasal 2 DUHAM).

DASAR HUKUM INTEGRASI

 

Untuk menghentikan dan mengakhiri neo kolonialisme, militerisme, terorisme di tanah air Papua Barat, kita dituntut untuk lebih dahulu memahami dengan benar ‘apa sebenarnya Akar Persoalan Kolonisasi, mengapa dan oleh siapa’. Maka akan dengan bijaksana masalah tersebut diselesaikan.

Yang menjadi dasar hukum integrasi wilayah Papua Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

A. Sejarah kerajaan Majapahit.

Berdasarkan Sejarah Nasional Indonesia, Pemerintah Indonesia mengklaim Papua Barat bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Sejarah Indonesia menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Kepulauan Madagaskar(sekarang Republik of Malagasy)  sebelah Timur negara Mozambiq benua Afrika hingga Pulau Pas disebelah Barat negara Chili Benua Amerika bagian Selatan, dinama wilayah Papua masuk kedalamnya.

TANGGAPAN RAKYAT PAPUA BARAT:

Rakyat Papua Menolak Alasan Sejarah Majapahit dan menilai alasan tersebut TIDAK BENAR. Mengapa?

1. Karena hingga saat ini TIDAK PERNAH ditemukan satu bukti atau tulisan nyata penandatanganan wilayah penaklukan antara para raja-raja kerajaan Majapahit dengan para pemimpin pemerintahan adat Papua ketika itu, padahal ketika itu hanyalah wilayah-wilayah penaklukan sajalah yang selalu diklaim sebagai bagian dari kekuasaan sebuah kerajaan yang kuat.

2. Jika Indonesia mengklaim Papua bekas wilayah kekuasaan Majapahit bagian dari Indonesia, maka MENGAPA INDONESIA TIDAK MENGKLAIM Malagasi, Mauritius, Srilangka, Thailand, Malaysia, Singapore, berbagai negara Micronesia, Melanesia dan Polynesia termasuk Pulau Pas di Chili bagian  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?

B. Papua Barat bekas jajahan Belanda bagian dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa wilayah Papua Barat yang dulunya bekas jajahan pemerintah colonial Belanda adalah bagian dari NKRI.

TANGGAPAN RAKYAT PAPUA:

Rakyat Papua Menolak Alasan Bekas Jajahan Belanda Bagian Dari Indonesia.

Alasan ini TIDAK dapat dibenarkan sebagai alasan pemerintah Indonesia untuk mengklaim wilayah Papua Barat bagian dari NKRI. Sebab jika pemerintah tetap berpegang pada alasan ini, maka megapa pemrintah Indonesia TIDAK mengklaim negara Suriname di Amerika Latin, Afrika Selatan dan Guinea Antilen di  Benua Afrika bagian dari Negara Kesastuan Republik Indonesia?

C. New York Agreement 15 Agustus 1962 Menjamin Wilayah Papua Bagian Dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia berpegang pada New York Agreement sebagai dasar hukum internasional yang menjamin wilayah Papua bagian dari Indonesia karena lewat hukum inilah proses pengembalian Papua Barat oleh Belanda kepada Indonesia, selanjutnya lewat hukum ini pula PEPERA terlaksana dan mendapat pengakuan 84 negara ketika itu (tahun 1969).

TANGGAPAN RAKYAT PAPUA

Rakyat Papua Menyatakan New York Agreement Ilegal. Mengapa?

Karena ketika New York Agreement ditulis oleh Elsword Bunker (dipolomat Amerika ketika itu) sampai pada diratifikasikan oleh PBB, Badan dunia ini termasuk Amerika dan sekutunya sama sekali TIDAK pernah melibatkan wakil rakyat Papua membahas isi dari pasal-pasal agreement tersebut. Terlebih lagi ketika Pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan wilayah Papua Barat kepada PBB, Pemerintah kerajaan Belanda sama sekali TIDAK pernah melakukan konsultasi atau melibatkan wakil rakyat Papua membicarakan masalah peralihan kekuasaan wilayah Papua Barat ini dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada PBB dan sebagainya.

D. Pelaksanaan PEPERA tahun 1969 Menjamin Wilayah Papua Barat bagian dari NKRI

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang kokoh pada alasan PEPERA tahun 1969 yang menurut mereka telah melibatkan rakyat Papua Barat memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TANGGAPAN RAKYAT PAPUA BARAT:

PEPERA 1969 TIDAK melaksanakan :

• Pasal XVIII d New York Agreement yang menyatakan bahwa, semua orang dewasa perempuan dan laki-laki Papua diwajibkan HARUS memberikan suaranya dalam menentukan masa depan Papua (status politik Papua Barat kedepan). Melaikan HANYA mewakilkan 1.022 orang Papua yang DITUNJUK SECARA PAKSA dibawah todongan senjata TNI lewat extra intelligent tingkat tinggi dibawah komando langsung Majen  Ali Mortopo, yang dikoordinir secara rapih oleh pemrintah Indonesia di bawah Presiden Indonesia Letjen Soeharto.

• Pasal XXII New York Agreement yang mejamin kebebasan rakyat Papua bergerak, berpikir,  mengeluarkan pendapat serta bebas berpicara mengungkapkan hak-hak politiknya.

Terhitung 1 Mei 1963 wilayah Papua Barat dialihkan kepada Indonesia oleh PBB, ketika itu pula Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno mengeluarkan INPRES 1 Mei 1963 yang isinya:

(a).  Wilayah Papua tertutup terhadap dunia luar/internasional. Mengapa?

Tentunya pemerintah Indonesia telah memiliki rencana jahat berupa penangkapan terhadap rakyat Papua, penyiksaan, penculikan hingga pembunuhan secara sistematik terhadap rakyat Papua Barat yang akan menyuarakan hak kemerdekaannya enam tahun kedepan (1963-1969).

(b). Wilayah Papua Barat dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer/DOM

Ketika wilayah Papua Barat dirtutup oleh pemerintah militerisme Indonesia penjajah bangsa asing baru ketika itu dari dunia luar, disitulah militer Indonesia dengan leluasa melakukan penangkapan, penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan kilat secara sistematik terhadap rakyat Papua Barat yang menyuarakan hak politiknya saat itu antara 1963 -1969 (enam tahun kedepan).

(c)  Diberlakukannya Undang-Undang Subversive nomor 11/PNPS/Tahun 1963.

Undang-undang ini diberlakukan sebagai landasan hukum negara NKRI guna menjerat dan menghukum siapapun aktivis Papua yang hendak memperjuangkan hak kemerdekaannya, dengan tuduhan merongrong kewibawaan NKRI/penjahat negara.

Berdasarkan data Indonesia human Rights TAPOL yang berkedudukan di London England mengatakan bahwa untuk membungkam suara rakyat Papua antara 1963 – 1969 (selama enam tahun itu) ABRI telah membunuh lebih dari 10.000 jiwa rakyat Papua Barat yang menuntut hak politiknya. Tindakan pembunuhan, penyiksaan, penculikan,  pemejaraan dan sebagainya adalah tindakan TERROR yang telah direncanakan secara sadar terkendali bagian STRATEGIS CIPTA RASA TAKUT agar rakyat Papua tidak buka mulut menyatakan hak kemerdekaannya. Tindakan ini telah membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia dan PBB BELUM PERNAH atau sama sekali TIDAK MENJALANKAN Pasal XXII New York Agreement 15 Agustus 1962.

F. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504, 19 NOVEMBER 1969

Pemerintah Indonesia mengklaim wilayah Papua bagian dari Indonesia dengan alasan bahwa “HASIL PEPERA tahun 1969” menunjukan rakyat Papua memilih bergabung dengan NKRI yang dilanjutkan lewat Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 menunjukan 84 negara anggota PBB mendukung Indonesia menyatakan bahwa wilayah Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TANGGAPAN RAKYAT PAPUA BARAT

Dukumen PBB menyangkut pelaksanaan, pelaporan hasil PEPERA hingga proses penyelesaian di tingkat Majelis PBB untuk mengeluarkan Resolusi PBB  yang dikopi oleh Departemen Penerangan Indonesia dalam Buku yang berjudul: PEPERA di Irian Barat, Departemen Penerangan RI, 1969, halaman 488-497” memuat terlampau banyak penyimpangan yang patut dipertanyakan sebagai berikut:

• ketika Sidang Majelis Umum PBB sedang berlangsung, tuan Ortiz Sanz TIDAK HADIR untuk memberikan kesaksian sebenarnya tentang ya tidaknya prosedur pelaksanaan PEPEARA  berdasarkan Pasal XVIII ayat d dan Pasal XXII New York Agreement 15 Agustus 1962 (halaman 488).
• Pada tanggal 27 Oktober 1969 delegasi Indonesia telah mendesak Sekjen PBB  U Thant lewat wakilnya Mr Rols Bennet agar TIDAK mengadakan perobahan atau perbaikan hasil laporan Indonesia yang telah diserahkan langsung oleh pihak pemerintah Indonesia kepada PBB lewat Ortiz Sanz tanggal 18 Agustus 1969, dan U Thant menerima usul ini lewat wakilnya Mr Rols Bennet. Dengan demikian Indonesia dan PBB telah melakukan tindakkan KOLUSI dan NEPOTISME (halaman 489), ini artinya PBB dan Indonesia telah megeluarkan resolusi sebelum Majelis Umum PBB mengadakan konferensi PBB tanggal 19 November 1969.
• Mr Ortiz Sanz mengakui bahwa PEPERA yang dilaksanakan itu TIDAK SESUAI dengan praktek-praktek penyelesaian internasional (halaman 491).
• Berdasarkan penyimpangan ini maka 30 negara mayoritas negara-negara Afrika + Israel dari Timur Tengah MENOLAK mendukung Indonesia + 12 negara lainnya TIDAK HADIR sebagai protes bahwa PBB TELAH BERSIKAP TIDAK JUJUR dalam menjalankan misinya selaku Badan Dunia bagi penyelesaian masalah Bangsa-Bangsa di dunia ini (halaman 497)

MASALAH

Rakyat Papua Barat menuntut hak kemerdekaannya yang telah diperjuangkan selama 42 tahun (1 Mei 1963 – sekarang ini), namun selalu saja terkandas. APA DAN MENGAPA rakyat Papua selalu gagal dan gagal? Padahal kemauan seluruh rakyat Papua Barat telat bulat dan menyatu.

Jawabannya adalah sangat sederhana sekali. Karena rakyat papua Barat BELUM memahami INTI masalah ini dengan benar, BELUM memahami TAHAPAN PROSEDUR penyelesaian kemerdekaan dengan BENAR.

Saudara-saudari rakyat Papua Barat yang kami sangat kagumi, hargai dan hormati, masalah INTI yang HARUS kita pahamai saat ini adalah “ARGUMEN/ALASAN INTI Pemerintah Indonesia menklaim Wilayah Papua bagian tak terpisahkan dari NKRI” sebagai berikut:

SEJARAH MAJAPAHIT

WILAYAH PAPUA BARAT BEKAS JAJAHAN BELANDA BAGIAN INDONESIA

NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962

PEPERA TAHUN 1969 DAN HASILNYA

RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 19 NOVEMBER 1969

Ke- lima alasan ini selalu dijadikan pedang ampuh pemerintah Indonesia untuk meyakinkan masyarakat dunia dan badan-badan dunia bahwa Papua bagian tak terpisahkan dari NKRI.

UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH

Untuk meraih kemerdekaan yang berjalan sangat lama ini, maka rakayat Papua diwajibkan HARUS  mampu memberikan ARGUMENTASI yang kuat guna MENOLAK atau MENGGUGURKAN lima (5) point argument/alasan pemerintah NKRI tersebut diatas yang harus didukung  BUKTI-BUKTI kebenaran yang kuat dan dapat dipertanggunjawabkan secara local, nasional dan internasional. Untuk mencapai penanggulangan masalah ini kita dituntut melewati TAHAPAN penyelesaian yang berprosedur.

Untuk memberi dan mengkanter agumentasi pemerintah Indonesia, rakyat Papua HARUS kembali melibatkan PBB dan masyarakat dunia sebagai pihak PENENGAH. Mengapa? Alasannya sangat sederhana pula, bahwa ketika pertikaian dua pemerintah bangsa asing Belanda  terhadap Indonesia merebut Tanah Papua Barat pihak PBB dan masyarakat dunia terlibat langsung maupun tak langsung mengeluarkan Belanda dari wilayah Papua Barat dan memasukan penjajah Bangsa asing baru Pemerintah Indonesia kedalam wilayah Papua Barat. Itu sebabnya PBB dan masyarakat dunia HARUS DILIBATKAN KEMBALI dalam upaya penanggulangan masalah yang mereka telah lakukan dengan mengizinkan Indonesia kedalam wilayah Papua Barat sejak 1963 TANPA HAK sedikipun rakyat Papua Barat selaku pemilik sah negeri ini.

MASALAH PAPAUA BARAT HARUS DIGIRING KEMBALI KE PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Papua dan Indonesia HARUS digiring kembali ke PBB adalah pekerjaan yang tidak gampang. Hal ini memerlukan kerja keras, mau tak mau rakyat Papua HARUS kerjakan dengan memenuhi criteria dan tata terib internasional bertahap agar masalah Papua dapat di AGENDAKAN pada agenda PBB.

PERTANYAAN:

1. Siapa yang berwenang mengagendakan masalah Papua Barat ke agenda PBB?

2. Bagaimana caranya mendapat negara merdeka resmi mendukung masalah Papua di PBB?

3. Agenda dan Program inti macam mana yang telah menjadi kesepakatan nasional Papua Barat yang  akan diajukan untuk ditinjau kembali ditingkap PBB dan tingkat Nasional Indonesia?

JAWAB

1. Yang bewenang dan bertanggung jawab mendaftarkan masalah Papua Barat dalam Agenda PBB adalah lebih dari separoh negara merdeka penuh yang juga anggota PBB. Bukan perorangan atau sebuah kelompok organisasi perlawanan Papua Merdeka.

2. Cara untuk mendapatkan negara pendukung menuju PBB, maka rakyat Papua Barat HARUS memiliki suatu kesatuan gerakan perjuangan terpadu yang terdiri dari KAMIP POLITIK, KAMIP DIPLOMATIK, KAMIP MILITER DAN KAMIP INTELLIGENT yang jelas yang HARUS berada dibawah sebuah Badan Perjuangan Kemerdekaan yang jelas yang sering disebut Pemerintahan Transisi atau Otoritas Nasional atau sering disebut dengan BADAN POLITIK NASIONAL. Terobosan ke tingkat PBB MEMBUTUHKAN kemampuan individu, maupun kelompok diplomat guna mendapatkan paling sedikit satu atau lebih dari satu negara merdeka resmi  selaku penyambung lidah rakyat Papua Barat dalam memenangkan lebih dari separoh negara anggota PBB untuk mendaftarkan masalah Papua di PBB. Langkah – langkah efektif sebaiknya dimulai dari negara-negara sekawasan, seperti lewat The Melanesian Spearhead Group (MSG), the Pacific Islands Forum (PIF) dan seterusnya berkembang ke negara-negara Afrika, Caribbean dan seterunya.

Jika masalah Papua Barat telah mendapat dukungan lebih dari separoh negara-negara anggota PBB;

v  TAHAPAN PERTAMA adalah MENDAFTARKAN masalah Papua Barat ini KE DALAM AGENDA PBB lewat seksi Dekolonisasi PBB.

v  TAHAPAN KEDUA yaitu wakil-wakil rakyat Papua Barat didampingi negara-negara pendukung Papua MENDAFTARKAN masalah Papua Barat ini ketingkat lanjut the SECTION OF LEARNING AND LIAISON PBB. Kalau masalah Papua Barat akan tiba di the Section of Learning and Liaison maka lima point masalah argumentasi Indonesia itu sudah dapat didebat  dengan melibatkan langsung wakil-wakil resmi rakyat Papua Barat yang memiliki pemahaman luas dan khusus ahli dalam administrasi PBB, sehingga peninjauan kembali lima argumentasi/alasan Indonesia dapat terlaksana dengan segera oleh PBB. Dengan demikian rakyat Papua Barat akan tahu dengan pasti kapan mereka akan meraih kemerdekaan yang diperjuangkan itu.

3. Agenda dan Program yang dimaksud disini adalah materi apa yang disepakati bersama SECARA NASIONAL yang akan menjadi agenda dan program prioritas nasional jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

CONTOH.

Dokumen Papua Barat yang telah dipersiapkan ke PBB berjudul:

Re-view Act Of Free Choice (peninjauan kembali PEPERA 1969) (SASARAN/TARGET)

TAHAP PERTAMA         : Menyiapkan Biaya pendukung Lobing.

TAHAP KEDUA             : Melakukan Lobing.

TAHAP KETIGA        : Target memperoleh lebih dari separoh negara anggota PBB mendaftar masalah Papua Barat the section of decolonization PBB.

TAHAP KE-EMPAT     : Negara-negara anggota PBB pendukung Papua mendampingi wakil resmi nasional Papua Barat mendaftarkan masalah Papua Barat ke the Section of Learning and Liaison PBB.

TAHAP KE-LIMA     : setelah melewati tahap pertama hingga tahap ke-empat, maka rakyat Papua akan memperoleh  Wakil Papua di PBB yang akan bertugas MENGAJUKAN peninjauan kembali PEPERA tahun 1969 sebagai SASARAN atau TARGET dari Agenda dan Program Nasional Papua Barat.

                                                                 _____wpna____

West Papua Report September 2014

West Papua Report
September 2014

This is the 125th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published by the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm. Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. If you wish to receive the report directly via e-mail, send a note to etan@etan.org. Link to this issue: http://etan.org/issues/wpapua/2014/1409wpap.htm.

The Report leads with “Perspective,” an analysis piece; followed by “Update,” a summary of some developments during the covered period; and then “Chronicle” which includes analyses, statements, new resources, appeals and action alerts related to West Papua. Anyone interested in contributing a Perspective or responding to one should write to edmcw@msn.com. The opinions expressed in Perspectives are the author’s and not necessarily those of WPAT or ETAN.For additional news on West Papua see the reg.westpapua listserv archive or on Twitter.

CONTENTS

This month’s PERSPECTIVE is by ETAN’s John M. Miller. It looks at differences and similarities in the historical experience of Timor-Leste (East Timor) and West Papua.

UPDATE examines the potential impact a Joko Widodo administration may have on West Papua, noting high expectations for a new focus on the “neglected region.” Two French journalists have been detained by security authorities in West Papua; this action may be intended to challenge President-elect Widodo who has spoken of his intention to open West Papua to international media scrutiny. “Development” plans in the Bintuni Bay area appear to be ignoring the voices and interests of local Papuans. Security forces have detained and beaten two Papuans in Manokwari. Widodo plans to establish a human rights court are encouraging, but it is not clear whether the court will address the extraordinary abuses of the 1965-66 period or the systematic abuse of human rights in West Papua extending back even further.

CHRONICLE highlights appeals to President-elect Widodo by Amnesty International and Human Rights Watch regarding the need to make human rights a priority. Both appeals include a focus on West Papua. A comment by Pat Walsh offers the view that the Widodo administration may offer the “best prospect” for progress on the decades-old “Papua problem.”

PERSPECTIVE

Timor’s Success, Papua’s Struggle
by John M. Miller

Fifteen years ago, on August 30, 1999, thousands of East Timorese voters lined up to exercise their long-denied right to self-determination, a process that had been interrupted by Indonesia’s U.S.-backed invasion and occupation in 1975. By noon of that day, most had chosen independence (in preference to an “enhanced autonomy”). As the United Nations announced the result, the Indonesian military and its militia proxies began their long-threatened wave of destruction and violence. This was meant both to punish the East Timorese for their choice and to send a message to other rebellious areas, especially West Papua and Aceh.

After a short period of UN administration, East Timor finally became the independent Democratic Republic of Timor-Leste on May 20, 2002. Timor’s successful referendum inspired hopes for many in West Papua that they might also be able to choose their political status. Indonesia’s elite reacted to the “loss” of Timor-Leste by vowing never to let anything similar happen again. Many in the military were upset about the loss of opportunities for promotion and side income. In response, Indonesia combined grants of “special autonomy” with harsh crackdowns in Aceh and West Papua.

There are many parallels between West Papua and Timor-Leste and, as tellingly, substantial differences. First some of the parallels:

On the periphery of the archipelago, neither territory was part of Indonesia as it was established on independence. The colonizers of both had said that they would help them exercise their own rights to self-determination. Initially, the United Nations also agreed. In both cases, when Indonesia acted to annex the territories, major powers — especially the United States — actively supported Indonesia. (Indonesia’s takeovers serve as bookends to Henry Kissinger’s career at the highest levels of the U.S. government. The annexation of West Papua was completed soon after he began serving as Nixon’s National Security Advisor; Indonesia’s invasion of Portuguese Timor was notoriously given the green light by President Ford and Secretary of State Kissinger a little more than a year before Ford’s term ended.)

The populations of both territories suffered massive human rights violations, from arbitrary arrests and systematic rape and torture to discrimination. Indonesian security forces engaged in mass murder, deliberate starvation, and massacres — some well-known, others little documented. Indonesia stands accused of genocide in both regions. Where the number of pre-invasion colonizers was relatively small, both places saw an influx of people from Indonesia under formal and informal transmigration programs. Children orphaned by war or otherwise, were permanently removed to other islands. Underlying this was a paternalistic and racist attitude holding that the mostly darker-skinned peoples of Timor and Papua were too stupid or primitive to govern themselves.

No Indonesian generals or political leaders have been heldaccountable for war crimes and crimes against humanity committed in occupied Timor-Leste. The same is true for West Papua. This impunity contributes to on-going human rights violation in West Papua.

After a time, both territories were opened to tourism, but the Indonesian government worked to keep journalists, diplomats, and others from freely visiting to investigate conditions.

Importantly, as many insisted their causes were lost, both populations continued to insist on their right to self-determination. In the face of Indonesia’s overwhelming force, aided by weapons and training from the United States and others, the armed opposition became less prominent and resistance tactics shifted to emphasize nonviolent opposition in the towns and cities and stepped up outreach and diplomatic efforts abroad. Indonesia’s violent reaction to peaceful protest crucially highlighted the real nature of its rule over its unwilling subjects.

Now some major differences:

While Portuguese Timor was sometimes included in Indonesia’s leaders’ conception of a greater Indonesia, they never argued for any historic claim to the territory, instead they said that they were protecting their neighbour from civil conflict. On the other hand, West Papua — with its Dutch colonial heritage and its place in “the Indonesian nationalist imagination as ‘the martyr place of the struggle for independence‘ in the words of Sukarno”  – was always seen as an important piece of a unified Indonesian state.

Timor’s petroleum and other limited resources are mere drops in Indonesia’s bucket compared to the great mineral and other natural resource wealth of West Papua.

Critically, while Timor’s self-determination was never considered fully settled until it gained independence, the United Nations views the issue as closed for West Papua. Despite its well-documented flaws, the 1969 “Act of Free Choice” was accepted as valid and West Papua was taken off the UN agenda. (The Indonesians tried a similar gambit after invading Portuguese Timor. In November 1975, representatives of four Timorese political parties signed the Balibo Declaration, supposedly inviting Indonesia annexation. The declaration was written hastily in Bali, not the Timorese border town notorious for the pre-invasion murder of five Australian based journalists. )

Unlike West Papua, Timor remained on the UN agenda, even after Indonesia formally annexed Timor as its 27th province in 1976. The UN Security Council quickly, though ineffectually, condemned the invasion in two resolutions (on December 22 1975, and April 22, 1976) and the General Assembly passed annual resolutions supporting Timor-Leste’s right to self-determination, beginning on December 12, 1975, through to November 1982, when the issue was placed under the good offices of the Secretary-General. The Committee of 24 on decolonization held annual hearings on Timor up until it was removed from the UN’s list of non-self-governing territories on independence in 2002.

Even some staunch Suharto supporters like the U.S. government were not ready to unconditionally endorse how Timor became part of Indonesia. State Department officials were always careful to say “We accept Indonesia’s incorporation of East Timor without maintaining that a valid act of self-determination has taken place.” When asked about West Papua, the response has no such nuance. It is usually some variation of these remarks by then Secretary of State Hillary Clinton from September 2012: “Regarding the very important question on the situation in Papua, we support the territorial integrity [of Indonesia] and that includes Papua and West Papua provinces. We believe strongly that dialogue between Papuan representatives [and] the Indonesian Government would help address concerns that the Papuans have and assist in resolving conflict peacefully, improving governance and development.” This is usually followed by support for the “special autonomy” many in West Papua haverejected and a statement deploring violence without identifying Indonesia’s security forces as the main perpetrators.

To reinforce its diplomatic efforts, the Timorese resistance had the support of Portugal and the Portuguese-speaking African countries. Portugal as an EU member vetoed certain forms of cooperation with Indonesia and acted for the Timorese resistance in UN-sponsored negotiations. The Dutch government has shown no interest in advocating for West Papua, and Vanuatu has been its only consistently supportive government.

Once Suharto fell, there were many — inside and outside governments and the United Nations — poised to seize the opportunity to press for Timor’s self-determination. And seize it they did. Building on past activism and advocacy, U.S. policy changed to an explicit call for “a valid act of self-determination.” (For an overview of how U.S. policy toward East Timor shifted during the 1990s see here.)

The above is history and government policies. What about movements for change?

Awareness of West Papua is certainly growing, as is the number of people acting as advocates. West Papuans, often at great risk, continue to resist and demonstrate within the territory and Indonesia proper. And Papuans are traveling the globe to advocate for themselves. Grassroots global support is important, but outside of Portugal support for Timor was never a mass movement except for a few weeks in September 1999. Changes in U.S. policy were the result of targeted advocacy mostly aimed at ending U.S. support for the Indonesian military in response to growing congressional concern about the violations of human rights.

In the 1990s, the Timorese resistance was clearly unified, both within the country and abroad, under the umbrella of the National Council of Timorese Resistance (CNRT). Its positions were clear, as was its main request to international solidarity activists: change your own government’s policies to end support for Suharto and the occupation. The multiple messages and lack of unified leadership from West Papua is difficult for supporters to navigate.

Post-Suharto Indonesia is now a member of the international community in good standing, despite its on-going rights violations in West Papua. Indonesia is seen as a democratic example to the Muslim world, a bulwark against China, and important front in the “war on terrorism.”

Overcoming the many disadvantages relative to Timor’s struggle, international efforts for West Papua will need to generate greater public support and more targeted campaigning to ensure an effective international response to Indonesia’s 50-year rule over West Papua.

John M. Miller is National Coordinator of the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). In 2012, ETAN received the Timor-Leste’s highest honour, the Ordem de Timor, for its role in liberation of the country.

UPDATE

President-elect Widodo Pledges Signals Greater Presidential Attention to Neglected Region

President-elect Joko “Jokowi” Widodo pledged to construct a “presidential palace” in West Papua; a gesture apparently meant to convey the expectation of greater Presidential attention to the region. His predecessor had visited the region only three times in ten years. Widodo also pledged his administration would meet quarterly for “dialogue” with Papuan leaders. These meeting would involve either himself or key members of his administration.

These pledges are among a series of steps and statements which suggest a new direction from the Widodo administration regarding West Papua. Widodo visited West Papua during the parliamentary campaign and then while campaigning for president. He also made a public pledge to open West Papua to foreign journalists and others.

In early August, Widodo met with about 30 Papuan politicians and religious leaders to describe his plan to increase contact between the Jakarta and Papua. The step was reminiscent of a meeting called by President Habibie with 100 prominent Papuans in February 1999. In that meeting, the Papuans told the stunned Habibie that they wanted independence.

Papuan leaders reportedly raised several issues with Widodo related to the Freeport gold and copper mine, including demands for a greater share of money and for the company to move its headquarters to Jayapura from Jakarta. They also asked for investigations of killings allegedly related to the mine’s operations.

Reaction to the President-elect’s statements has been sceptical: “My experience of Indonesian politicians is that any program made for Papua makes no difference – that is, it creates more suffering,” Reverend John Djonga of Wamena said. Rev. Socratez Yoman, who was not at the August meeting, said the President-elect “will not solve the West Papua case in the short term if he spends two or three days there.” He called for withdrawing Jakarta’s troops and police, stopping migration from other parts of Indonesia, freedom for political prisoners and inviting exiled activists home.

French Journalists Jailed in West Papua

International journalist groups and others have called for the release of two French journalists detained in West Papua. Thomas Dandois and Valentine Bourrat were arrested in Wamena on August 6 while working on a documentary for Arte, a French-German TV network. They had entered the region with only a tourist visa. Indonesia rarely grants foreign journalists permission to go to West Papua.

An action alert from Tapol and the International Coalition for Papua calls on  people to contact Indonesia officials demanding the journalists release, “access for international journalists and institutions to conduct journalistic or human rights related works without restriction, in accordance with international human rights standards.” And an end to “intimidation and legal threat” to those providing assistance to the journalists. Police are holding Areki Wanimbo, an indigenous leader from Lanny, who the journalists had met. The police also want to question Theo Hesegem, a human rights defender seen with the journalists.

Sulistyo Pudjo Hartono, a provincial police spokesperson, said “We were concerned that [the French journalists] activities were part of a plan to create insecurity and instability in Papua.” The journalists “video footage, audio recordings and the journalists’ phones had been seized,” said Hartono.

The Southeast Asian Press Alliance said “the detention of Dandois and Bourrat and the on-going ban on foreign journalists in Papua as blatant violations of Indonesia’s own Press Law (U.U. 40, 1999).” Reporters without Borders called the arrest of the journalists “illegal,” and called for their “immediate release.”

The Association of Indonesian Journalists’ president Eko Maryadi said that “The arrest of foreign journalists in Papua is not new, but the government’s repressive stance is increasing the desire of the international media to go to Papua.” “We are hopeful that new President will be more open to the outside world. Becoming more transparent and accommodating to foreign journalists who wish to cover the Papua region.”

Phelim Kine, a former Jakarta-based foreign correspondent now with Human Rights Watch, wrote that the two journalists “are just the latest victims of the Indonesian government’s Papua censorship obsession.”

The two journalists are currently being held on immigration violations, but may face “subversion” charges for allegedly filming members of the Free Papua Movement (OPM). A Papua police spokesman Sulistyo Pudjo accused the journalists of being “part of an effort to destabilize Papua.”

Successive Indonesian administrations have long sought to hinder international scrutiny of conditions in West Papua, including the widespread human rights violations by security and intelligence authorities. Applications by foreign reporters to visit West Papua are rarely approved. “Journalists who do get official permission are invariably shadowed by official minders, who strictly control their movements and access to interviewees,” writes Kine,

President Susilo Bambang Yudhoyono, like his predecessors, persisted in maintaining restrictions on journalists’ access to West Papua. However, President-elect Widodo during the election campaign indicated he might change course. When asked if as president he would open access to Papua for foreign journalists and international organizations, he replied “There’s nothing to hide.”

In mid-August, Papuan students in demonstrated in Yogyakarta demanding the French journalists’ release.

According to the Committee to Protect Journalists, “Foreign journalists who are detained in the region without a journalist visa or official permits are usually deported immediately.”

WPAT Comment: The journalists should be immediately released and allowed to resume reporting from West Papua. Their harsh treatment is a stark contradiction to the Widodo pledge to allow international journalists greater access to West Papua. The detention of the French journalists should be viewed as a message from Indonesia’s security forces to the President-elect that notwithstanding his intention to allow greater access, they still call the shots in West Papua.

Industrialization at West Papuan Expense

An August 23 report from AwasMIFEE provides a detailed account of plans by the Indonesian government to significantly expand the industrialization of the area around Bintuni Bay in the Bird’s Head region of West Papua.  AwasMIFEE reports that “key decisions expected soon will give several multinational companies the green light to build petrochemical factories” in the area. BP’s Tangguh Liquefied Natural Gas project begun in 2005 currently operates there, and several international corporations are interested in building methanol plants which would source Tangguh gas. Companies are also interested in developing ethanol and fertilizer factories.

Not surprisingly, the concerns of local Papuans regarding these developments have not been sought and are unknown. Failure to seek the involvement, opinions, much less the consent of local people before major projects affecting them is not new in West Papua. Local Papuans were not involved in the decision to launch the Tangguh project.

Moreover, from the outset there have been and continue to be problems associatedwith a lack of accountability by Tangguh project authorities. The August 23 article points out, that problems between the Tangguh project and local people are likely “only get worse as Genting oil commences exploration activities — for example there have been cases of intimidation from soldiers employed by the company.” Malaysia’s Genting is operating in an exploration block, south of Tangguh that extends into Fakfak regency.

The breadth of the challenges posed to Papuans in the area derives not only from the development of energy projects and subsequent downstream industrial development.  According to AwasMIFEE: “To make things worse, PT Varita Majutama has recently obtained permission for a 35.371 hectare expansion of its oil palm estate and PT Rimbun Sawit Papua has also just got permission for another 30.596 hectares. The forest will soon be gone too, leaving an industrial landscape where local indigenous people little choice but to become dependent on handouts from the various companies.”

WPAT Comment: Corporations sourcing workers from outside West Papua is another major impact seen in earlier major projects in West Papua undertaken in collaboration with the central government. This is a harsh reality that exacerbates the ethnic cleansing of West Papua and the marginalization of Papuans in their own land.

Indonesian Military and Police Beat Two Papuan Peaceful Dissenters

A West Papuan daily reports that on August 8 Manokwari District police detained and severely beat two members of the West Papua National Committee (KNPB). The Papuans had written graffiti calling for a boycott of Indonesian National Day (August 17) activities. According to a source who visited the two victims in detention, Oni Wea, a 21-year old university student, was beaten by a rifle butt and repeatedly kicked in the chest. His lip was split and swollen and his eyes were swollen and he was unable see. Sixteen-year old high school student Robert Yelemaken’s lip was also split, his face swollen, and his chest hurt after he was also kicked and beaten by rifle butts.

President-elect Widodo to Set Up Human Rights Court

President-elect Widodo intends to establish an ad hoc human rights court to deal with past rights violations, according to Andi Widjajanto, a member of Widodo’s transition team. He told the Jakarta Post that “regulations which are being drafted by Jokowi’s transition team include a presidential decree to hear cases of human rights violations that took place during the 1998 May riots and a government regulation in-lieu-of law (Perppu) to address the establishment of the Truth and Reconciliation Commission (KKR) to bring about solutions to a number of past human rights abuses.”

The 2000 Law on human rights states that ad hoc human rights courts can be set up by a recommendation from the House of Representatives and a decree by the president.

KontraS, the Indonesian human rights group, doubted Jokowi’s commitment, saying that if he were serious the President-elect should have announced the step himself. KontraS Coordinator Haris Azar said that any such court should prosecute a number of generals, including members Jokowi’s transition team, such as the former head of the National Intelligence Agency (BIN) A. M. Hendropriyono, and Jokowi supporter former Indonesian military commander Gen. (Ret.) Wiranto, as well as Jokowi’s opponent former Kopassus commander of Prabowo Subianto.

WPAT Comment: Such a court, to be credible, would need to address human rights violations extending back to the 1965-66 period. It would need also to address 40-plus years of systematic rights abuse in West Papua, including the 1969 “Act of Free Choice” which denied Papuans their fundamental right to self-determination.

CHRONICLE

AI Calls on Indonesia to End Attacks on Freedom of Expression in West Papua

In an August 29 statement, Amnesty International said called for an “end attacks on freedom of expression in [Indonesia's] Papuan region.” Amnesty highlighted the apparent murder of KNPB political activist Martinus Yohame whose body was found near the Nana Islands in Sorong, after his family reported him missing on August 20; the detention and torture of two Papuan students in the Manokwari area (see above); and the long detention of two French journalists (see above).

These and other “recent attacks highlight the repressive environment faced by political activists and journalists in the area and the on-going impunity for human rights violations by security forces there,” the group said.

HRW Urges Widodo to Address Human Rights, Including in West Papua

In a lengthy letter to President-elect Widodo, Human Rights Watch wrote that he has the “responsibility to address continuing human rights concerns in Indonesia.” The group writes that “members of Indonesia’s security forces — particularly Detachment 88 and Kopassus — continue to engage in serious abuses… particularly in the two Papuan provinces.”

The letter cites three measures that Widodo can quickly take in relation to West Papua: opening the region to “independent observers, including international journalists and human rights organizations”; “the immediate and unconditional release of Filep Karma and other political prisoners”; and ending “unlawful surveillance” of Papuans by Kopassus and others. HRW also urged Widodo to “order an independent and impartial investigation into various allegations of human rights violations in Papua… Such an investigation should hold security forces accountable and bring the perpetrators of such abuses to justice.”

Analysis Sees In Widodo “Best Prospects” for Progress on West Papua Issue

Pat Walsh argues in Eureka Street that “settlement of the West Papua issue can only come from Indonesia and the Jokowi presidency offers the best prospects for this in half a century. Creating the conditions in which inclusive dialogue based on mutual respect can occur will tax the political imagination and creativity of all involved. The trust and goodwill Jokowi enjoys, including in West Papua, make for an excellent start to this important enterprise.”

Link to this issue: http://etan.org/issues/wpapua/2014/1409wpap.htm
Back issues of West Papua Report

By Koen NL
—————

Voice of GP3PB : Jeritan dari Papua

Jeritan dari Papua

PAPUA memang jauh dari Jakarta. Papua ada di ujung timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan Jakarta adalah pusat dari seluruh aktivitas politik, bisnis, dan pemerintahan di negeri ini. Lebih dari 60 persen uang yang beredar di Indonesia ada diJakarta. Bagaimana dengan Papua? Entahlah. Yang pasti, jumlahnya jauh lebih kecil dari yang ada di ibu kota.

Kesenjangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia juga sangat besar. Ketika banyak orang di Jakarta menikmati lezatnya aneka makanan, saudara kita nun jauh di Papua masih saja kesulitan mengisi perut. Kita pun terhenyak ketika ada kabar puluhan warga yang mayoritas anak-anak meninggal karena busung lapar dan gizi buruk di Distrik Kwor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.

Jumlah korban meninggal memang simpang siur. Laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat me­nyebutkan, ada 95 orang yang meninggal. Jumlah tersebut adalah akumulasi kejadian mulai Oktober 2012 sampai Maret 2013. Di sisi lain, pemerintah daerah membantah. Versi mereka, korban meninggal tidak sebesar yang digembar-gemborkan media. Apa pun dalihnya, yang pasti ada jiwa yang melayang akibat serangan busung lapar dan gizi buruk.

Bencana di Distrik Kwor, Tambrauw, memang bukan yang pertama di Papua. Peristiwa serupa yang tak kalah menggemparkan terjadi di pedalaman Yahukimo pada 2005. Saat itu 55 orang dikabarkan meninggal karena serangan busung lapar. Sulitnya medan menjadi salah satu alasan tidak mudah mengatasi masalah kelaparan di Yahukimo.

Wilayah hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya itu berada pada ketinggian lebih dari 2.500 di atas permukaan laut. Distribusi bantuan hanya bisa diberikan lewat pesawat udara atau helikopter. Kondisi serupa terjadi di Tambrauw sekarang. Kabupaten tersebut belum genap berusia lima tahun. Tambrauw adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari dan Sorong. Butuh sekitar enam jam perjalanan darat dari Sorong untuk mencapai Tambrauw. Lewat laut juga bisa. Tetapi, waktu tempuhnya lebih lama. Itu baru Tambrauw.

Untuk menuju Distrik Kwor, butuh perjuangan lebih. Wilayah yang kini diserang bencana kelaparan itu harus dicapai dengan jalan kaki 3–4 jam lagi.

Fasilitas kesehatan di Tambrauw sangat mem­prihatinkan. Memang ada beberapa puskesmas pem­bantu. Masalahnya, jarang ada tenaga medis yang stand by. Ada cerita warga empat hari berjalan menuju puskesmas. Begitu ketemu, eh tidak dokter yang bertugas. Melihat kondisi tersebut, wajar bila kasus kelaparan di Tambrauw berlarutlarut tanpa penanganan. Korban demi korban pun berjatuhan.

Berkaca pada peristiwa di Yahukimo, apa yang sekarang terjadi di Tambrauw seharusnya bisa dian­tisipasi. Pemerintah wajib melakukan langkah taktis untuk mengatasi masalah gizi buruk. Medan di pedalaman

Papua memang begitu berat dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Namun, itu seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk membiarkan kelaparan terus meng­gerogoti warga di sana. Kalau pemerintah daerah tidak mampu, pemerintah pusat harus turun tangan. Se­ce­patnya! (*)Padang Ekspres

 

NAPAS : Wenda Kilungga

S E R U A N : Untuk Anak Papua

Untuk Anak Papua

Sejak pemberitahuan tentang akan digelarnya Conference West Papua – The Road to Freedom (Konfrensi Papua Barat – Jalan Menuju Kemerdekaan) merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Papua Barat dalam tahapan skalasi gerakan perjuangan yang semakin meningkat sejak 48 Tahun bangsa Papua Barat berjuang merebut kembali hak kedaulatan polit...ik 01 Desember 1961.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa; Solidaritas Internasional yang sangat kuat terhadap perjungan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat bukanlah hayalan politik semata untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat tetapi telah dibuktikan secara kongkrit dengan kerja-kerja nyata dilapangan oleh pejuang militan anak-anak bangsa tanpa mengenal rasa haus, lelah dan lapar.

Perjuangan panjang yang sangat melelahkan yang secara terus menerus dipelopori pejuang-pejuang anak bangsa yang selalu gelisah mendengar kabar buruk tentang kesewenang-wenangan Imprialis dan antek-anteknya penguasa kolonial Indonesia dan Militernya di Tanah Air kita, maka akan segera berakhir tanpa syarat.

Tanpa mengurangi kesadaran kita, Konfrensi yang akan digelar merupakan Konfrensi Tingkat Tinggi – International Lawyear for West Papua (IPWP) dibawa pimpinan Ms. Melinda Jangki yang akan segera berlangsung pada, Tanggal 02 Agustus 2011, pertemuan ini akan berlangsung selama 2 jam, mulai dari jam 2 siang hingga jam 5 sore bertempat di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, OX1 4BG. Kerajaan Inggris Raya (UK).

Konferensi ini akan dipimpin langsung oleh Adrew Smith, Ketua Internasional Parlemen untuk Papua Barat (IPWP) dan Charles Foster, pendiri ILWP. Konferensi ini dengan menghadirkan beberapa pembicara-pembicara antara lain:

- Powes Parkop (Gubernur Port Moresby, PNG)
- Benny Wenda (Pemimpin kemerdekaan Papua Barat di London)
- Frances Raday (Anggota ahli PBB untuk isu Eliminasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan)
- John Saltford (Peneliti Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat
- Clement Ronawery (Saksi Pepera 1969 di Papua Barat)
- Ralph Regenvanu ( Menteri Keadilan Vanuatu)

Selain itu, Dr. Benny Giay dan Dumma Socrates Sofyan Yoman akan melakukan pembicaraan video langsung dalam konferensi. Dalam konferensi ini akan banyak mendiskusikan jalur-jalur penting menuju penyelesaian masalah Papua Barat. Di laporkan dari Belanda, Free West Papua NL terus mempersiapkan tari-tarian dan musik mambesak untuk memeriahkan konferensi ini.

Terkait dengan konfrensi ini, maka Komite Nasional Papua Barat – Konsulat Indonesia (KNPB-KI) di Jakarta. Menyeruhkan: Kepada seluruh gerakan-gerakan organisasi perjuangan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar di seluruh Kota, Jawa – Bali, untuk melakukan persiapan konsolidasi Besar – Besaran secara meyeluruh untuk tujuan mobilisasi.

Dengan kesadaran politik dan keyakinan teguh yang kami miliki, berdasarkan kebenaran sejarah politik perjuangan bangsa Papua Barat yang kami junjung tinggi, Maka apabila usul di tolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh supersif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: Lawan!

Demikian seruan ini kami buat,

Cp: +6281280005032/+6282135914358

Catatan.

01. 02 Agustus 2011 Wajib bagi kita semua untuk hentikan aktifitas, kecuali orang sakit.
02. Copy dan sebarkan di seluruh wilayah Jawa - Bali,
03. Kewajiban bagi seluruh orang PB yang ada di tanah perantauan tanpa terkecuali (Tua, muda, anak-anak, bayi sampai tete bengek) untuk terlibat dalam aksi ini.
04. Kewajiban moril berupa kontribusi berupa biaya logistik aksi, bagi siapa saja yang terdorong hatinya mohon dukungannya, berapapun nilainya akan kami terima dengan penuh ucapan terima kasih.

Salam Juang. Free West Papua

Source :
http://www.facebook.com/neppy.way paste in Nova Guine Group | Room Chat