Kami TPNPB-OPM hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun

Purom Wenda: Kami TPN hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun

Diposkan oleh Turius Wenda

Editor : Watikam Crew

Lambert Pekikir : Masalah Papua harus diselesaikan dengan perundingan. Antara Indonesia, Papua dan pihak ketiga.

mendorong perundingan damai antara Papua dan Indonesia untuk penyelesaian akar masalah di Bumi Cenderawasih, yang digagas Koordinator Umum OPM Lambert Pekikir, menuai beragam pendapat. Salah satunya datang dari Panglima Tinggi Tentara Pertahanan Nasional OPM Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Purom Okiman Wenda.

“Silahkan OPM bicara begitu, kami dari TPN hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun,” kata Purom Okiman Wenda kepada SULUH PAPUA, Ahad.

Menurut dia, perundingan damai tidak akan membawa harapan bagi kebebasan Papua. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik tak berkesudahan dan jatuhnya korban jiwa. “Masalah Papua tidak selesai dengan perundingan, kita tegas, kedaulatan, kalau ada yang ingin perundingan, kami tidak setuju,” ujarnya.

Ia menambahkan, apapun resikonya, pihaknya tetap menuntut merdeka. “Kami bukan minta pemekaran atau kesejahteraan, kami minta kedaulatan, dari dulu TPN selalu begitu.”

Purom termasuk orang yang dicari setelah sejumlah aksinya menewaskan petugas. “Saya tidak takut, saya kuat, anak buah saya banyak,” katanya.

Ia mengatakan, jumlah personelnya mencapai ratusan. “Wilayah Operasi saya di Puncak Senyum, Puncak Jaya dan di Tiom, ada juga operasi di Sinak, anak buah saya, ada yang kentara, ada yang diam diam (bersembunyi),” katanya.

Purom mempunyai sejumlah senjata otomatis hasil rampasan. Salah satunya didapat saat penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor Distrik Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Selasa, 27 November 2012. Tiga polisi tewas ketika itu. ”OPM tembak. Saya yang pimpin penyerangan itu,” kata Purom.\

Purom disebut juga sebagai orang yang bertanggungjawab atas penyerbuan rombongan polisi, Rabu 29 November 2012 di daerah pegunungan. “Mereka (rombongan polisi) menggunakan sekitar 22 mobil. Ada lima yang kami tembak,” katanya.Purom pandai menyamar. Kalau lagi butuh logistik, ia berani turun sendiri ke Kota Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya. 

“Tentara tidak tahu, kami jadi orang (warga) biasa saja.” Purom akan terus mengangkat senjata demi Papua Merdeka. “Saya waktu bulan Juli kemarin, ada naikan Bintang Kejora, itu bukti bahwa saya masih ada, kita akan berjuang sampai mati.”Aksi terakhir Purom, adalah ketika memberondong mobil ambulans yang sedang mengevakuasi warga sakit. Akibat kejadian itu, 1 orang tewas. Penembakan terjadi di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Rabu 31 Juli 2013, sekitar pukul 14.10 WIT.  “Iya, itu kami yang tembak, mobil ambulans itu membawa tentara, bukan orang sakit,” katanya.Puron adalah bekas anak buah Goliat Tabuni. 

Mereka berpisah sejak Kabupaten Lany Jaya terbentuk. Purom Wenda memboyong anak buahnya, dan kemudian mendirikan markas di Puncak Senyum yang dinamai Kodap (Komando Daerah Operasi) Pilia.

Minta perundingan

Koordinator Umum OPM Lambert Pekikir menegaskan, masalah Papua harus diselesaikan dengan perundingan. “Antara Indonesia, Papua dan pihak ketiga, disitu baru kita akan cari akar masalah Papua itu apa, dan bagaimana cara penyelesaiannya,” tukasnya. Baginya, puluhan tahun OPM berjuang, namun apa yang diimpikan tak pernah tercapai. “Kita selalu dengar tiap saat mau merdeka, tapi kapan, itu kita tidak tahu, saya sudah ambil langkah ini, saya berani mati untuk menyelesaikan masalah Papua,” tegasnya.

Mengawali gagasan perundingan tersebut, Lambert Pekikir menghadiri sebuah seminar tentang HAM di Arso, Kabupaten Keerom, pekan lalu. Dalam acara tersebut, hadir pula Bupati Keerom Jusuf Wally, aparat TNI, Polri serta warga Arso. Seminar sehari tentang nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia ini difasilitasi oleh Komnas HAM Wilayah Papua dan Paroki Keerom.

Dalam seminar tersebut, dihasilkan dua rumusan, yaitu, kesepahaman menjadikan Papua tanah damai tanpa kekerasan, dan OPM bersedia menemui petinggi-petinggi RI untuk berbicara tentang penuntasan konflik Papua.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Yorrys Raweyai menilai, tuntutan Papua Merdeka yang selalu disuarakan, merupakan hak warga. “Tuntutan Papua Merdeka itu hak. Saya mengambil contoh seperti pembukaan Kantor OPM yang terjadi di Oxford, Inggris. Pemerintah Inggris tidak melarang pembukaan kantor tersebut,” kata Yorrys seperti dirilis tabloidjubi.com.

Terkait kemerdekaan Papua, istana tak pernah menyetujuinya. “Presiden SBY justru berketetapan melakukan pembicaraan yang intensif agar dalam masa pemerintahannya semua persoalan Papua dapat diselesaikan,” kata Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik.

Voice of GP3PB : Jeritan dari Papua

Jeritan dari Papua

PAPUA memang jauh dari Jakarta. Papua ada di ujung timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan Jakarta adalah pusat dari seluruh aktivitas politik, bisnis, dan pemerintahan di negeri ini. Lebih dari 60 persen uang yang beredar di Indonesia ada diJakarta. Bagaimana dengan Papua? Entahlah. Yang pasti, jumlahnya jauh lebih kecil dari yang ada di ibu kota.

Kesenjangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia juga sangat besar. Ketika banyak orang di Jakarta menikmati lezatnya aneka makanan, saudara kita nun jauh di Papua masih saja kesulitan mengisi perut. Kita pun terhenyak ketika ada kabar puluhan warga yang mayoritas anak-anak meninggal karena busung lapar dan gizi buruk di Distrik Kwor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.

Jumlah korban meninggal memang simpang siur. Laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat me­nyebutkan, ada 95 orang yang meninggal. Jumlah tersebut adalah akumulasi kejadian mulai Oktober 2012 sampai Maret 2013. Di sisi lain, pemerintah daerah membantah. Versi mereka, korban meninggal tidak sebesar yang digembar-gemborkan media. Apa pun dalihnya, yang pasti ada jiwa yang melayang akibat serangan busung lapar dan gizi buruk.

Bencana di Distrik Kwor, Tambrauw, memang bukan yang pertama di Papua. Peristiwa serupa yang tak kalah menggemparkan terjadi di pedalaman Yahukimo pada 2005. Saat itu 55 orang dikabarkan meninggal karena serangan busung lapar. Sulitnya medan menjadi salah satu alasan tidak mudah mengatasi masalah kelaparan di Yahukimo.

Wilayah hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya itu berada pada ketinggian lebih dari 2.500 di atas permukaan laut. Distribusi bantuan hanya bisa diberikan lewat pesawat udara atau helikopter. Kondisi serupa terjadi di Tambrauw sekarang. Kabupaten tersebut belum genap berusia lima tahun. Tambrauw adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari dan Sorong. Butuh sekitar enam jam perjalanan darat dari Sorong untuk mencapai Tambrauw. Lewat laut juga bisa. Tetapi, waktu tempuhnya lebih lama. Itu baru Tambrauw.

Untuk menuju Distrik Kwor, butuh perjuangan lebih. Wilayah yang kini diserang bencana kelaparan itu harus dicapai dengan jalan kaki 3–4 jam lagi.

Fasilitas kesehatan di Tambrauw sangat mem­prihatinkan. Memang ada beberapa puskesmas pem­bantu. Masalahnya, jarang ada tenaga medis yang stand by. Ada cerita warga empat hari berjalan menuju puskesmas. Begitu ketemu, eh tidak dokter yang bertugas. Melihat kondisi tersebut, wajar bila kasus kelaparan di Tambrauw berlarutlarut tanpa penanganan. Korban demi korban pun berjatuhan.

Berkaca pada peristiwa di Yahukimo, apa yang sekarang terjadi di Tambrauw seharusnya bisa dian­tisipasi. Pemerintah wajib melakukan langkah taktis untuk mengatasi masalah gizi buruk. Medan di pedalaman

Papua memang begitu berat dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Namun, itu seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk membiarkan kelaparan terus meng­gerogoti warga di sana. Kalau pemerintah daerah tidak mampu, pemerintah pusat harus turun tangan. Se­ce­patnya! (*)Padang Ekspres

 

NAPAS : Wenda Kilungga