DPRP Desak Pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua

DPRP Desak Pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua by Papua Post Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Niolen KotoukiJAYAPURA – Komisi V DPR Papua mendesak pemerintah pusat untuk melaksanakan Dialog Jakarta-Papua agar permasalahan yang terjadi di Papua bisa terlaksana dengan baik. “Presiden sudah menyetujui untuk dialog Jakarta-Papua. Sekarang yang menjadi pertanyaan kapan pelaksanaannya, sebab jika tidak dilakukan maka persoalan akan terus terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi… DPRP Desak Pelaksanaan Dialog Jakarta-Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News Baca pos ini lebih lanjut

Presiden Pilih Jalur Dialog Daripada Otsus Plus

Presiden Pilih Jalur Dialog Daripada Otsus Plus by Papua Post

Sabtu, 14 Februari 2015 00:30, BiPa Untuk Selesaikan Persoalan di Papua Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP Timotius Murib JAYAPURA — Di tengah kekecewaan atas tidak masuknya Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU OTSUS Plus) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika saat…

Presiden Pilih Jalur Dialog Daripada Otsus Plus was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

Perlemen Papua Dukung Dialog Papua – Jakarta

Perlemen Papua Dukung Dialog Papua – Jakarta by Papua Post

JAYAPURA - Wacana dialog damai Papua – Jakarta yang kembali diserukan persekutuan gereja-gereja di Papua, guna menyelesaikan seluruh persoalan Papua secara komprehensif, disambut baik oleh parlemen. ”Jika dialog damai Papua – Jakarta benar-benar terwujud, kami DPRP dan Gubernur yang ada embel-embel pemerintahnya tidak akan ambil bagian,”ujar Ketua DPRP Yunus Wonda, Senin 16 Maret. Meski tak…

Perlemen Papua Dukung Dialog Papua – Jakarta was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum”

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum” by Papua Post

JAYAPURA – Wacana dialog yang disampaikan Pemerintahan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) ketika berada di Papua, beberapa waktu lalu, ternyata terus dipertanyakan. Pasalnya, Kepala Negara tak menjelaskan secara baik dialog macam apa yang diingini  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Jangan sampai ini membuat bom waktu, padahal  sebetulnya dengan adanya Rancangan UU Otsus Plus bagi…

“Rakyat Papua Pahami Dialog itu Referendum” was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Baca pos ini lebih lanjut

TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog

TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog

Puron Wenda .Komando Pimpinan tertinggi
TPN-OPM Wilayah Lapago (Foto doc SP)

PBB, Australia dan Vanuatu Diminta Jadi saksi dialog

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengklaim jika mempunya kewenangan untuk menentukan siapa pelaku dialog, itu berarti mereka yang diutus untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia harus diakui dan mendapat rekomendasi dari pihak TPN-OPM,dalam wawancara per telepon di Wamena, Jayawijaya, Kamis (22/1/2015).

Komando Pimpinan tertinggi TPN-OPM Wilayah Lapago, Puron Wenda dan Enden Wanimbo menghimbau agar jangan mencampuri apa yang telah menjadi keputusan TPN-OPM untuk melakaukan dialog dengan presiden RI.

 

“Banyak yang kemarin kami kasih mandat kepada mereka yang tergabung dalam kelompok dan pergerakan organiasai yang ada di Papua ini tapi nyatanya mereka sudah merusak. Jadi, kami minta tidak ada campur tangan bagi mereka yang saya sebut, tapi kami TPN-OPM yang bertanggungjawab untuk dialog,” kata Puron Wenda.

 

“Saya sampaikan kepada kelompok dan organ-organ yang ada di Papua yang suka bermain-main itu, ini keputusan kami dan kalian harus mendengar mandat dari kami TPN-OPM, karena kami akan instruksikan dan menunjuk siapa yang layak untuk berdialog nanti,” tegas Puron lagi.

 

Dikatakannya, TPN-OPM dibawah komando Puron Wenda menyatakan hal ini berdasarkan dengan penyampaian presiden RI untuk melaksanakan dialog internasional dengan TPN OPM dan hal ini sudah disampaikan pada Desember tepatnya natal 2014 di Papua.

 

Sesuai pembicaraan dan penyampaian presiden RI, pihak TPN OPM sudah siap dan merencanakan pertemuan pada 8 januari untuk melakukan pertemuan di Tinggipura, tapi pertemuan itu dibatalkan karena banyak pertimbangan yang dibuat dari Jakarta.

 

“Kami usul kepada RI agar harus ada intervensi, jadi kami menginginkan adanya dialog tingkat tinggi yang akan dilaksanakan di Papua dengan menghadirkan negara Vanuatu, Australia dan PBB,” tegasnya.

 

Puron tegaskan agar pengalaman Pepera puluhan tahun silam yang berujung pada kekerasan dan intimidasi tidak akan terjadi lagi di Papua.

 

“Jadi kami TPN-OPM mau agar dialog yang akan dilaksanakan nanti harus ada intervensi dari negara atau negara pendukung yang tadi saya sebutkan itu,” kata Puron Wenda.

 

Bagi negara-negara pendukung yang disebutkan, Puron mengatakan, mereka atau negara-negara pendukung Papua akan menjadi pengamananan bagi TPN-OPN guna pelaksanaan dan berjalannya dialog tingkat tinggi dengan presiden RI.

 

Lebih jauh Puron mengatakan, pihaknya akan setuju apabila pelaksanaan dialog internasional dilangsungkan di Papua, bukan harus dilaksanakan di Jakarta, dimana pihak TPN-OPM telah melakukan pembicaraan sebelumnya dengan pihak istana dalam hal ini menteri pertahanan dan keamanan RI.

 

“Kami masih baku tawar soal tempat pelaksanaan dialog, tapi kami minta agar harus dilaksankan di Papua, karena kami tidak bisa dibawa ke Jakarta,” jelas Puron.

 

Menurutnya pelaksanaan dialog internasional dengan presiden RI masih dinegosiasikan dengan pihak istana negara RI serta negara-negara pendukung untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat.

 

Puron tak sepakat dengan adanya rencana Lambert Pekikir soal gagasan dialog ini. Ia bahkan menuding jika Lamber ingin mendapatkan posisi dalam NKRI.
Puron juga mempertanyakan rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya.

“Presiden datang ke Lanny Jaya itu keperluannya apa, kami TPN-OPM yang punya hak bicara. Jadi jangan pakai tokoh gereja seperti Sofyan Yoman ka, tokoh masyarakat ka, itu tidak dan kami tolak semua,” kata Puron.

 

Dijelaskannya, rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya boleh dilakukan, namun pihak TPN-OPM tetap berpatokan kepada pelaksanaan dialog.

 

“Kami itu prinsip disitu, tidak ada namanya tawaran-tawaran minta uang dan sebagainya itu, karena ini tentang menentukan nasib dan bangsa sendiri,” ungkap Puron.

 

“Kami harus dialog Internasional dulu. Jadi kalau presiden datang lagi ke Lanny Jaya, kami akan buat kacau dan bunuh orang banyak. Karena TPN siap, kalau Presiden datang dengan kepentingan yang itu jelas kami akan perang, dan harus mereka tahu bahwa Papua merdeka ini TPN-OPM yang pegang bukan organisasi atau lembaga yang lain itu,” katanya.

SUmber:http://suluhpapua.com/read/2015/01/23/tpn-opm-punya-kewenangan-tentukan-pelaku-dialog/

Kunjungan Jokowi dan Dialog Papua

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Papua, Desember 2014, menyampaikan pentingnya dialog dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan di “Bumi Cenderawasih”.

Pernyataan tentang dialog Papua perlu ditindaklanjuti Presiden Jokowi dalam kunjungan berikutnya. Sebab, tanpa ada tindak lanjut, Jokowi akan disamakan dengan presiden-presiden sebelumnya yang mengobral janji kepada rakyat Papua, tetapi kurang memenuhi janjinya.

Rakyat Papua tahu bahwa Presiden Jokowi, sesuai janjinya, akan mengunjungi Papua minimal tiga kali setahun. Maka, pada kunjungan yang pertama pada 2015, entah kapan pun waktunya, Jokowi diharapkan menindaklanjuti pernyataannya dengan memberikan penjelasan tentang dialog: Apa tujuan yang hendak dicapai? Apa agendanya? Bagaimana formatnya? Apa mekanismenya? Siapa yang terlibat dalam dialog ini? Penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan ini pada gilirannya akan membangkitkan dan memperkokoh kepercayaan rakyat terhadap pribadi Jokowi selaku Presiden dan terhadap Pemerintah Indonesia.

Dialog Papua yang diwacanakan banyak pihak dapat disebut sebagai dialog damai. Kata sifat ‘damai’ yang ditempatkan setelah kata benda ‘dialog’ mengandung tiga pengertian. Pertama, kata ‘damai’ mengingatkan tujuan akhir yang ingin dicapai melalui dialog Papua. Bahwa dialog Papua diadakan untuk menciptakan perdamaian atau menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Perdamaian, sebagai tujuan, menjadi suatu simpul yang menarik, mengarahkan, dan mempersatukan semua pihak yang terlibat dalam dialog. Sebagai tujuan, perdamaian berperan juga sebagai kriteria yang menguji tiap sumbangan pemikiran atau inisiatif yang ditawarkan secara individu dan kelompok. Karena itu, terhadap setiap inisiatif atau program dapat diuji: apakah inisiatif atau program itu membantu atau menghambat perwujudan Papua sebagai Tanah Damai?

Kedua, kata ‘damai’ menunjuk pada suasana atau kondisi yang dibutuhkan demi dialog Papua. Menyebutnya dialog damai karena pelaksanaan dialog Papua menuntut adanya suasana yang kondusif. Proses dialog akan terganggu dengan sendirinya apabila ada aksi kekerasan seperti penembakan yang menewaskan masyarakat sipil atau aparat keamanan.

Ketiga, kata ‘damai’ mengisyaratkan agenda. Dialog Papua disebut dialog damai karena agenda utama dalam dialog tersebut adalah pembangunan perdamaian di Tanah Papua. Pertanyaan utama yang mendasari dan mengarahkan dialog Papua adalah: bagaimana menciptakan dan memelihara perdamaian di Tanah Papua? Atau bagaimana Papua dapat dijadikan Tanah Damai? Oleh sebab itu, dalam dialog Papua dibahas indikator-indikator dari Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang menghambat perdamaian, serta solusi-solusi yang realistis dan terukur.

Inklusif

Perwujudan Papua sebagai Tanah Damai bukanlah monopoli orang atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam dialog damai. Para pemangku kepentingan mencakup tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, pemerintah daerah, pemerintah pusat (kementerian dan lembaga), TNI, Polri, semua perusahaan domestik dan multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di “Bumi Cenderawasih”, serta kelompok perlawanan yang terhimpun dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di hutan dan di luar negeri.

Mengingat keragaman para pemangku kepentingannya, dialog damai perlu mengadopsi mekanisme yang inklusif. Dengan demikian, tiap kelompok pemangku kepentingan diberikan ruang untuk berdiskusi secara internal, serta merumuskan dan menyumbangkan pandangan kolektifnya tentang pembangunan Papua menjadi Tanah Damai.

Dialog damai diselenggarakan pada semua level, mulai dari tingkat kampung hingga tingkat yang lebih tinggi. Partisipasi aktif dalam dialog damai akan melahirkan dalam diri pemangku kepentingan rasa memiliki terhadap proses dan hasil dari dialog itu.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataannya tentang dialog Papua, Presiden dalam kunjungan nanti perlu bertemu para pemimpin masyarakat yang mewakili komponen agama, adat, perempuan, pemuda, dan paguyuban-paguyuban yang berasal dari luar Papua. Presiden mengajak dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang indikator Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang menghambat perdamaian, ataupun solusi-solusi yang diperlukan dalam rangka menciptakan Papua yang damai-sejahtera.

Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu bertemu secara terpisah dengan para kepala daerah yang terdiri dari Gubernur Papua dan Papua Barat serta semua bupati dan wali kota. Presiden Jokowi perlu menegaskan di hadapan mereka bahwa diskusi tentang Papua Tanah Damai tidak ada kaitan dengan gerakan separatisme di Papua. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu takut untuk menyatakan dukungannya terhadap Papua Tanah Damai dan dialog Papua.

Dengan ini Presiden memperlihatkan keseriusannya atas pernyataannya dan memberikan kepastian tentang dialog Papua. Rakyat Papua dan pemerintah daerah juga akan melihat adanya kaitan antara keberlanjutan dari kunjungan Presiden pada Desember 2014 dan kunjungan pertamanya pada 2015.

Neles Tebay

Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura