TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog

TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog

Puron Wenda .Komando Pimpinan tertinggi
TPN-OPM Wilayah Lapago (Foto doc SP)

PBB, Australia dan Vanuatu Diminta Jadi saksi dialog

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengklaim jika mempunya kewenangan untuk menentukan siapa pelaku dialog, itu berarti mereka yang diutus untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia harus diakui dan mendapat rekomendasi dari pihak TPN-OPM,dalam wawancara per telepon di Wamena, Jayawijaya, Kamis (22/1/2015).

Komando Pimpinan tertinggi TPN-OPM Wilayah Lapago, Puron Wenda dan Enden Wanimbo menghimbau agar jangan mencampuri apa yang telah menjadi keputusan TPN-OPM untuk melakaukan dialog dengan presiden RI.

 

“Banyak yang kemarin kami kasih mandat kepada mereka yang tergabung dalam kelompok dan pergerakan organiasai yang ada di Papua ini tapi nyatanya mereka sudah merusak. Jadi, kami minta tidak ada campur tangan bagi mereka yang saya sebut, tapi kami TPN-OPM yang bertanggungjawab untuk dialog,” kata Puron Wenda.

 

“Saya sampaikan kepada kelompok dan organ-organ yang ada di Papua yang suka bermain-main itu, ini keputusan kami dan kalian harus mendengar mandat dari kami TPN-OPM, karena kami akan instruksikan dan menunjuk siapa yang layak untuk berdialog nanti,” tegas Puron lagi.

 

Dikatakannya, TPN-OPM dibawah komando Puron Wenda menyatakan hal ini berdasarkan dengan penyampaian presiden RI untuk melaksanakan dialog internasional dengan TPN OPM dan hal ini sudah disampaikan pada Desember tepatnya natal 2014 di Papua.

 

Sesuai pembicaraan dan penyampaian presiden RI, pihak TPN OPM sudah siap dan merencanakan pertemuan pada 8 januari untuk melakukan pertemuan di Tinggipura, tapi pertemuan itu dibatalkan karena banyak pertimbangan yang dibuat dari Jakarta.

 

“Kami usul kepada RI agar harus ada intervensi, jadi kami menginginkan adanya dialog tingkat tinggi yang akan dilaksanakan di Papua dengan menghadirkan negara Vanuatu, Australia dan PBB,” tegasnya.

 

Puron tegaskan agar pengalaman Pepera puluhan tahun silam yang berujung pada kekerasan dan intimidasi tidak akan terjadi lagi di Papua.

 

“Jadi kami TPN-OPM mau agar dialog yang akan dilaksanakan nanti harus ada intervensi dari negara atau negara pendukung yang tadi saya sebutkan itu,” kata Puron Wenda.

 

Bagi negara-negara pendukung yang disebutkan, Puron mengatakan, mereka atau negara-negara pendukung Papua akan menjadi pengamananan bagi TPN-OPN guna pelaksanaan dan berjalannya dialog tingkat tinggi dengan presiden RI.

 

Lebih jauh Puron mengatakan, pihaknya akan setuju apabila pelaksanaan dialog internasional dilangsungkan di Papua, bukan harus dilaksanakan di Jakarta, dimana pihak TPN-OPM telah melakukan pembicaraan sebelumnya dengan pihak istana dalam hal ini menteri pertahanan dan keamanan RI.

 

“Kami masih baku tawar soal tempat pelaksanaan dialog, tapi kami minta agar harus dilaksankan di Papua, karena kami tidak bisa dibawa ke Jakarta,” jelas Puron.

 

Menurutnya pelaksanaan dialog internasional dengan presiden RI masih dinegosiasikan dengan pihak istana negara RI serta negara-negara pendukung untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat.

 

Puron tak sepakat dengan adanya rencana Lambert Pekikir soal gagasan dialog ini. Ia bahkan menuding jika Lamber ingin mendapatkan posisi dalam NKRI.
Puron juga mempertanyakan rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya.

“Presiden datang ke Lanny Jaya itu keperluannya apa, kami TPN-OPM yang punya hak bicara. Jadi jangan pakai tokoh gereja seperti Sofyan Yoman ka, tokoh masyarakat ka, itu tidak dan kami tolak semua,” kata Puron.

 

Dijelaskannya, rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya boleh dilakukan, namun pihak TPN-OPM tetap berpatokan kepada pelaksanaan dialog.

 

“Kami itu prinsip disitu, tidak ada namanya tawaran-tawaran minta uang dan sebagainya itu, karena ini tentang menentukan nasib dan bangsa sendiri,” ungkap Puron.

 

“Kami harus dialog Internasional dulu. Jadi kalau presiden datang lagi ke Lanny Jaya, kami akan buat kacau dan bunuh orang banyak. Karena TPN siap, kalau Presiden datang dengan kepentingan yang itu jelas kami akan perang, dan harus mereka tahu bahwa Papua merdeka ini TPN-OPM yang pegang bukan organisasi atau lembaga yang lain itu,” katanya.

SUmber:http://suluhpapua.com/read/2015/01/23/tpn-opm-punya-kewenangan-tentukan-pelaku-dialog/

2 Anggota Brimob Tewas Tertembak di Ilaga Papua 2014

Brimob Polda Papua/Ilustrasi. Foto: Ist

Jayapura, LA PAGO -- Dua anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Papua, Ipda Thomson Siahaan dan Bripda Jeferson dikabarkan tewas tertembak oleh orang tak dikenal di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, pagi tadi, Rabu, (03/12/14), Pukul 10.15 waktu setempat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Papua Kombes Polisi Pudjo mengatakan, pelaku penembakan yang belum jelas identitasnya itu membawa kabur dua senjata milik korban, yaitu jenis AK 47.

Dikabarkan, dua anggota Brimob itu ditembak di depan kantor Bupati Puncak di Ilaga saat membawa kursi ke gereja GKI.

Sumber majalahselangkah.com mengabarkan, kedua jenazah telah dibawa ke Puskesmas Ilaga dan akan dikirim ke Jayapura besok pagi, Kamis, (04/12/14).

Kata sumber itu, aparat gabungan TNI dan Polri sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Sementara itu, masyarakat sipil di sana ketakutan dan masih berada di dalam rumah karena situasi belum membaik.

Dikabarkan, Wakapolda Papua, Kabid Humas Polda Papua, Kasad Brimob, Wadir Intel, dan sejumlah pejabat siang ini terbang ke Ilaga untuk meninjau langsung tempat terjadinya peristiwa ini.
Hingga berita ini ditulis, belum jelas siapa pelaku penembakan. Polda Papua dan Pangdam Cenderawasih belum umumkan berapa banyak personil yang diturunkan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku yang belum jelas tersebut. (GE/HI/PK/003/HP)

INILAH KESAKSIAN POLISI PASCA PENEMBAKAN DI LANY JAYA: “SAYA MAU DITUGASKAN KEMANA SAJA, ASAL BUKAN DI PEGUNUNGAN

INILAH KESAKSIAN POLISI PASCA PENEMBAKAN DI LANY JAYA: “SAYA MAU DITUGASKAN KEMANA SAJA, ASAL BUKAN DI PEGUNUNGAN” (Tamat)

Penulis : Indrayadi TH

Editor : B.M.Kilungga

Anggota Polres Lanny Jaya, Brigpol Ronald Ohee (HP/B Tabuni)

Jayapura, 13/8 (HP) – Brigadir Polisi (Brigpol) Ronald Ohee, anggota Polres Lanny Jaya yang jugasaksi mata penembakan disertai pembantaian terhadap rekannya, di Lanny Jaya, Senin (28/7) lalu tidak bisa menyembunyikan kegundahannya. Ia masih masih ingat betul  peristiwa yang merenggut nyawa rekannya yang  dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) itu.”Tindakan mereka sangat sadistis dan tak manusiawi,” katanya.

Menurut Ronald, setelah pelariannya yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT, Senin (28/7) sore itu juga, dirirnya dan Alex, serta Sul seorang rekannya yang lain langsung di bawa ke Wamena. Di hari berikutnya, Selasa (29/7) Yoga (Almarhum), Mandowen, Marinus diterbangkan dengan pesawat.

“Kami turun ke bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, bersama-sama dengan pesawat yang sama. Malcon ini yang menyusul berikutnya, karena dia masih tinggal di Lanny Jaya, kalau tidak salah kemarin dulu baru turun,” katanya.

Ia sampai sekarang tidak bisa menghafal wajah satu persatu kelompok bersenjata tersebut, dikarenakan penampilan mereka yang brewok dan rambut yang gimbal panjang. Yang disayangkan, tidak adanya komunikasi sama sekali membuat Ronald dan rekan-rekannya terpojok yang berujung melarikan diri.

“Itulah situasi dan kondisi saat kejadian, sayangnya saat kejadian kami mau telepon juga tidak bisa, karena tidak ada sinyal telepon seluler. Radio polisi pun tidak ada, bawa HT juga untuk apa, daerah Polres Lanny Jaya saja tidak di fungsikan,” ungkapnya.

Kedepannya jika akan ditugaskan, Ia tetap menerima apa yang diperintahkan kesatuannya, namun dari hati kecilnya ia tidak berani untuk di tugaskan ke daerah Pegunungan, Papua. Akibat trauma yang dialaminya saat insiden berdarah menewaskan dua rekannya saat menjalankan tugas. “Saya mau di tugaskan kemana saja, asal jangan di daerah pegunungan,” kata anggota Provost Polres Lanny Jaya itu.

Hingga saat ini, dirinya masih menjadi saksi dalam pemeriksaan di Polda Papua, yang mana ia juga sebagai korban kebringasan dari kelompok sipil bersenjata yang menamai dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM), harus menerima pahitnya bertugas di daerah konflik wilayah pegunungan, Papua.

Kesaksian anggota Polres Lanny Jaya tersebut dimentahkan oleh kelompok bersenjata  yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII. Dimana, Erin Enden Wanimo pimpinan kelompok tersebut kepada media ini mengklaim memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua belakang ini lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.

“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada media ini via selulernya, Jumat (8/8).

Menurutnya, setelah bertemu dengan anggota polisi bernama Rahman itu, terjadilah perselisihan. Enden mengklaim, aparat kepolisian yang datang menggunakan dua mobil itu berusaha menangkap dan menembak dirinya.

“Namun saya bertindak duluan, sehingga ada diantara polisi itu yang meninggal dunia dan luka-luka. Kami lalu membawa lari empat senjata mereka. Hari kedua mereka masuk dan melakukan operasi. Mereka bakar honai, rumah dan bunuh babi,” ujarnya. (HP/B Tabuni) – Tamat

2 Anggota Brimob Tewas di Ilaga Papua, Goliath Tabuni Siap Bertanggung Jawab

2 Anggota Brimob Tewas di Ilaga Papua, Goliath Tabuni Siap Bertanggung Jawab

 

Gen. Goaliath Tabuni. Foto: dok komnas-tpnpb.net.

Jayapura, LA PAGO -- Panglima tinggi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Gen. Goaliath Tabuni wilah LA PAGO siap bertanggung jawab atas aksi penembakan serta perampasan senjata milik dua anggota brimob yang dilakukan anggotanya di depan kantor bupati, Ilaga, kabupaten Puncak Papua, Rabu (3/12/2014).

Melalui kepala penerangan Komando Daerah Pertahanan (Kodap) sebagaimana ditulis komnas-tpnpb.net membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia, pelaku penembakan dan perampasan adalah anggota dari Lekegak Telenggen dan Militer Murib atas perintah Goliath Tabuni.

"Tadi pagi anggota TPN tembak 2 anggota Brimob, dua senjata jenis AK47 dan SS1 sudah ditangan kami," kata kepala penerangan.

Aksi yang dilakukan anggota TPNPB tersebut merupakan revolusi tahapan untuk persiapan revolusi total untuk Papua merdeka secara penuh dan berdaulat. "Penembakan hari ini (kemarin-red) adalah sesuai perintah panglima tinggi, kami masih dalam revolusi tahapan, sambil persiapan revolusi total, tujuan Papua merdeka" kata Gen. Goliath Tabuni melalui asisten pribadinya.

Kata dia, dua senjata Jenis AK47 dan satunya SS1 milik dua anggota Brimob yang sudah berpindah tangan tidak akan dikembalikan karena sudah menjadi milik TPNPB.

"Kami tidak akan kembalikan senjata, dua senjata yang anggota kami ambil sudah menjadi milik kami" ujarnya.

Menurutnya, merampas senjata senjata dari TNI maupun Polri bagi TPNPB bukanlah hal baru. Aksi tersebut adalah upaya menambah senjata untuk kekuatan TPNPB melawan Indonesia.

Ia bahkan mengatakan aksi serupa masih akan terus dilakukan pihaknya selama masih dalam proses perjuangan. "Selama belum ada pihak mana pun membantu senjata, TPNPB tetap akan merampas milik militer Indonesia, kapan pun dan di mana pun di wilayah Papua Barat. Itu adalah jalan satu-satunnya cara untuk menambah kekuatan untuk lawan militer Indonesia dengan tujuan Nasional Penentuan Nasib Sendiri bangsa dan Rakyat Papua Barat," jelasnya. (MC2/komnas-tpnpb.net/Admin/HP)

Panglima TPNPB-OPM Divisi VII Lapago, Erimbo Enden Wanimbo menegaskan, penyerangan terhadap sejumlah obyek vital dan markas dari aparat keamanan

Panglima TPN-OPM Wilayah La-Pago, Erimbo Enden Wanimbo (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengumumkan rencana penyerangan dalam kota di wilayah Pegunungan Tengah Papua dalam usaha memboikot Pemilihan Presiden RI 2014 yang akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang.

Panglima Divisi VII Lapago, Erimbo Enden Wanimbo menegaskan, penyerangan terhadap sejumlah obyek vital dan markas dari aparat keamanan, mulai dilakukan pada Ahad, hari ini.

“Kami menyerukan untuk memboikot Pilpres, kami hanya meminta referendum,” katanya Erimbo dalam wawancara bersama wartawan di Markasnya di Pirime, Lanny Jaya.

Ia mengatakan, rencana penyerbuan berkaitan erat dengan perjuangan TPN -OPM dalam menuntut kemerdekaan bagi Papua.

Selama ini, kata dia, pemerintah Indonesia tak pernah memberikan kesempatan bagi Papua untuk berkembang. Indonesia telah mengambil alam Papua dan mengeruk sumber daya alam yang maha dashyat serta hanya meninggalkan sedikit bagi mereka.

“Papua bukan milik Indonesia, Indonesia juga melakukan pelanggaran HAM,  mengambil tanah kami, merusak hutan kami, dan ini saatnya, kami mau meminta itu semua, kami mau merdeka dan berdiri sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan pelanggaran HAM dimulai sejak pemerintah dan tentara memasuki wilayah pesisir dan pegunungan di Papua. Pada saat bersamaan, dilaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang jauh dari adil dan jujur.

“Orang Papua dibunuh pada waktu Pepera, kami tidak bisa melawan, tapi sekarang, kami, dengan panah, akan melawan Indonesia dengan senjata, kita akan lihat siapa yang menang,” tegasnya.

Pepera 1969 dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian New York. Pepera digelar dalam tiga tahap. Pertama dilangsungkan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera. Kedua, pemilihan Dewan Musyawarah Pepera dan ketiga, pelaksanaan Pepera dari Merauke hingga Jayapura.

Hasil Pepera ketika itu menunjukkan warga Papua menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera kemudian dibawa ke sidang umum PBB dan disetujui pada tanggal 19 November 1969.

“Pepera itu tidak sah. Kami menuntut referendum ulang,” kata Erimbo lagi.


Erimbo adalah salah satu dari tiga ‘penguasa’ tentara Papua Merdeka di Pegunungan Tengah. Dua lainnya yakni, Purom Wenda dan Goliath Tabuni.

Erimbo mengklaim sebagai pejuang muda yang memiliki ratusan prajurit di daerah Pirime hingga Bolakme. Tentaranya memegang senjata otomatis dan kerap mengganggu sejumlah pos militer.

Aksi besar yang dilakukan Erimbo bersama anak buahnya yaitu ketika menyerang kantor Kepolisian Sektor Pirime, Kabupaten Lanny Jaya pada 27 November 2012. Tiga anggota Polisi tewas ketika itu. Diantaranya Kepala Polsek Pirime Inspektur Dua Rolfi Takubessy, Brigadir Jefri Rumkorem, dan Brigadir Satu Daniel Makuker.

Rofli ditemukan meninggal di kamar. Daniel Makuker tewas di dalam kantor polsek lama. Sementara Jasad Jefri ditemukan dibawah tiang bendera yang ditembaki ketika hendak menaikkan bendera Merah Putih.

Aksi kelompok Erimbo yang meresahkan juga ketika menghadang rombongan Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Tito Carnavian dan Asintel Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Napoleon pada Rabu 28 November 2012.

Rombongan yang saat itu hendak menuju Tiom, ibu kota Kabupaten Lany Jaya Papua, diberondong kelompok Erimbo. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Sementara itu, dalam wawancara tertutup ini, Erimbo yang dikawal puluhan prajuritnya, menolak rencana dialog antara Jakarta dan Papua.

Ia mengutuk setiap aktivitas yang mengatasnamakan orang Papua dan menyerukan sebuah perundingan damai antara Indonesia dan Papua.

“Kami tidak memerlukan itu, kami butuh referendum. Kalau dialog, itu hanya menghabiskan waktu.”

Ia memandang, ‘dialog’ dapat dipolitisir oleh para elit. “Rakyat tidak butuh dialog, kalau ada jaringan OPM yang mendorong perundingan atau dialog, kami dengan tegas menolaknya, itu tidak sejalan dengan misi kami sebagai pejuang Papua,” pungkasnya.

Erimbo mendesak pemerintah Indonesia dan dunia internasional segera menggelar referendum bagi Papua.

“UUD Indonesia menyebut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dengan dasar itu, kami menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme Referendum yang sah,” tandasnya.