TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog

TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog

Puron Wenda .Komando Pimpinan tertinggi
TPN-OPM Wilayah Lapago (Foto doc SP)

PBB, Australia dan Vanuatu Diminta Jadi saksi dialog

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengklaim jika mempunya kewenangan untuk menentukan siapa pelaku dialog, itu berarti mereka yang diutus untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia harus diakui dan mendapat rekomendasi dari pihak TPN-OPM,dalam wawancara per telepon di Wamena, Jayawijaya, Kamis (22/1/2015).

Komando Pimpinan tertinggi TPN-OPM Wilayah Lapago, Puron Wenda dan Enden Wanimbo menghimbau agar jangan mencampuri apa yang telah menjadi keputusan TPN-OPM untuk melakaukan dialog dengan presiden RI.

 

“Banyak yang kemarin kami kasih mandat kepada mereka yang tergabung dalam kelompok dan pergerakan organiasai yang ada di Papua ini tapi nyatanya mereka sudah merusak. Jadi, kami minta tidak ada campur tangan bagi mereka yang saya sebut, tapi kami TPN-OPM yang bertanggungjawab untuk dialog,” kata Puron Wenda.

 

“Saya sampaikan kepada kelompok dan organ-organ yang ada di Papua yang suka bermain-main itu, ini keputusan kami dan kalian harus mendengar mandat dari kami TPN-OPM, karena kami akan instruksikan dan menunjuk siapa yang layak untuk berdialog nanti,” tegas Puron lagi.

 

Dikatakannya, TPN-OPM dibawah komando Puron Wenda menyatakan hal ini berdasarkan dengan penyampaian presiden RI untuk melaksanakan dialog internasional dengan TPN OPM dan hal ini sudah disampaikan pada Desember tepatnya natal 2014 di Papua.

 

Sesuai pembicaraan dan penyampaian presiden RI, pihak TPN OPM sudah siap dan merencanakan pertemuan pada 8 januari untuk melakukan pertemuan di Tinggipura, tapi pertemuan itu dibatalkan karena banyak pertimbangan yang dibuat dari Jakarta.

 

“Kami usul kepada RI agar harus ada intervensi, jadi kami menginginkan adanya dialog tingkat tinggi yang akan dilaksanakan di Papua dengan menghadirkan negara Vanuatu, Australia dan PBB,” tegasnya.

 

Puron tegaskan agar pengalaman Pepera puluhan tahun silam yang berujung pada kekerasan dan intimidasi tidak akan terjadi lagi di Papua.

 

“Jadi kami TPN-OPM mau agar dialog yang akan dilaksanakan nanti harus ada intervensi dari negara atau negara pendukung yang tadi saya sebutkan itu,” kata Puron Wenda.

 

Bagi negara-negara pendukung yang disebutkan, Puron mengatakan, mereka atau negara-negara pendukung Papua akan menjadi pengamananan bagi TPN-OPN guna pelaksanaan dan berjalannya dialog tingkat tinggi dengan presiden RI.

 

Lebih jauh Puron mengatakan, pihaknya akan setuju apabila pelaksanaan dialog internasional dilangsungkan di Papua, bukan harus dilaksanakan di Jakarta, dimana pihak TPN-OPM telah melakukan pembicaraan sebelumnya dengan pihak istana dalam hal ini menteri pertahanan dan keamanan RI.

 

“Kami masih baku tawar soal tempat pelaksanaan dialog, tapi kami minta agar harus dilaksankan di Papua, karena kami tidak bisa dibawa ke Jakarta,” jelas Puron.

 

Menurutnya pelaksanaan dialog internasional dengan presiden RI masih dinegosiasikan dengan pihak istana negara RI serta negara-negara pendukung untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat.

 

Puron tak sepakat dengan adanya rencana Lambert Pekikir soal gagasan dialog ini. Ia bahkan menuding jika Lamber ingin mendapatkan posisi dalam NKRI.
Puron juga mempertanyakan rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya.

“Presiden datang ke Lanny Jaya itu keperluannya apa, kami TPN-OPM yang punya hak bicara. Jadi jangan pakai tokoh gereja seperti Sofyan Yoman ka, tokoh masyarakat ka, itu tidak dan kami tolak semua,” kata Puron.

 

Dijelaskannya, rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya boleh dilakukan, namun pihak TPN-OPM tetap berpatokan kepada pelaksanaan dialog.

 

“Kami itu prinsip disitu, tidak ada namanya tawaran-tawaran minta uang dan sebagainya itu, karena ini tentang menentukan nasib dan bangsa sendiri,” ungkap Puron.

 

“Kami harus dialog Internasional dulu. Jadi kalau presiden datang lagi ke Lanny Jaya, kami akan buat kacau dan bunuh orang banyak. Karena TPN siap, kalau Presiden datang dengan kepentingan yang itu jelas kami akan perang, dan harus mereka tahu bahwa Papua merdeka ini TPN-OPM yang pegang bukan organisasi atau lembaga yang lain itu,” katanya.

SUmber:http://suluhpapua.com/read/2015/01/23/tpn-opm-punya-kewenangan-tentukan-pelaku-dialog/

Kunjungan Jokowi dan Dialog Papua

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Papua, Desember 2014, menyampaikan pentingnya dialog dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan di “Bumi Cenderawasih”.

Pernyataan tentang dialog Papua perlu ditindaklanjuti Presiden Jokowi dalam kunjungan berikutnya. Sebab, tanpa ada tindak lanjut, Jokowi akan disamakan dengan presiden-presiden sebelumnya yang mengobral janji kepada rakyat Papua, tetapi kurang memenuhi janjinya.

Rakyat Papua tahu bahwa Presiden Jokowi, sesuai janjinya, akan mengunjungi Papua minimal tiga kali setahun. Maka, pada kunjungan yang pertama pada 2015, entah kapan pun waktunya, Jokowi diharapkan menindaklanjuti pernyataannya dengan memberikan penjelasan tentang dialog: Apa tujuan yang hendak dicapai? Apa agendanya? Bagaimana formatnya? Apa mekanismenya? Siapa yang terlibat dalam dialog ini? Penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan ini pada gilirannya akan membangkitkan dan memperkokoh kepercayaan rakyat terhadap pribadi Jokowi selaku Presiden dan terhadap Pemerintah Indonesia.

Dialog Papua yang diwacanakan banyak pihak dapat disebut sebagai dialog damai. Kata sifat ‘damai’ yang ditempatkan setelah kata benda ‘dialog’ mengandung tiga pengertian. Pertama, kata ‘damai’ mengingatkan tujuan akhir yang ingin dicapai melalui dialog Papua. Bahwa dialog Papua diadakan untuk menciptakan perdamaian atau menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Perdamaian, sebagai tujuan, menjadi suatu simpul yang menarik, mengarahkan, dan mempersatukan semua pihak yang terlibat dalam dialog. Sebagai tujuan, perdamaian berperan juga sebagai kriteria yang menguji tiap sumbangan pemikiran atau inisiatif yang ditawarkan secara individu dan kelompok. Karena itu, terhadap setiap inisiatif atau program dapat diuji: apakah inisiatif atau program itu membantu atau menghambat perwujudan Papua sebagai Tanah Damai?

Kedua, kata ‘damai’ menunjuk pada suasana atau kondisi yang dibutuhkan demi dialog Papua. Menyebutnya dialog damai karena pelaksanaan dialog Papua menuntut adanya suasana yang kondusif. Proses dialog akan terganggu dengan sendirinya apabila ada aksi kekerasan seperti penembakan yang menewaskan masyarakat sipil atau aparat keamanan.

Ketiga, kata ‘damai’ mengisyaratkan agenda. Dialog Papua disebut dialog damai karena agenda utama dalam dialog tersebut adalah pembangunan perdamaian di Tanah Papua. Pertanyaan utama yang mendasari dan mengarahkan dialog Papua adalah: bagaimana menciptakan dan memelihara perdamaian di Tanah Papua? Atau bagaimana Papua dapat dijadikan Tanah Damai? Oleh sebab itu, dalam dialog Papua dibahas indikator-indikator dari Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang menghambat perdamaian, serta solusi-solusi yang realistis dan terukur.

Inklusif

Perwujudan Papua sebagai Tanah Damai bukanlah monopoli orang atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam dialog damai. Para pemangku kepentingan mencakup tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, pemerintah daerah, pemerintah pusat (kementerian dan lembaga), TNI, Polri, semua perusahaan domestik dan multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di “Bumi Cenderawasih”, serta kelompok perlawanan yang terhimpun dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di hutan dan di luar negeri.

Mengingat keragaman para pemangku kepentingannya, dialog damai perlu mengadopsi mekanisme yang inklusif. Dengan demikian, tiap kelompok pemangku kepentingan diberikan ruang untuk berdiskusi secara internal, serta merumuskan dan menyumbangkan pandangan kolektifnya tentang pembangunan Papua menjadi Tanah Damai.

Dialog damai diselenggarakan pada semua level, mulai dari tingkat kampung hingga tingkat yang lebih tinggi. Partisipasi aktif dalam dialog damai akan melahirkan dalam diri pemangku kepentingan rasa memiliki terhadap proses dan hasil dari dialog itu.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataannya tentang dialog Papua, Presiden dalam kunjungan nanti perlu bertemu para pemimpin masyarakat yang mewakili komponen agama, adat, perempuan, pemuda, dan paguyuban-paguyuban yang berasal dari luar Papua. Presiden mengajak dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang indikator Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang menghambat perdamaian, ataupun solusi-solusi yang diperlukan dalam rangka menciptakan Papua yang damai-sejahtera.

Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu bertemu secara terpisah dengan para kepala daerah yang terdiri dari Gubernur Papua dan Papua Barat serta semua bupati dan wali kota. Presiden Jokowi perlu menegaskan di hadapan mereka bahwa diskusi tentang Papua Tanah Damai tidak ada kaitan dengan gerakan separatisme di Papua. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu takut untuk menyatakan dukungannya terhadap Papua Tanah Damai dan dialog Papua.

Dengan ini Presiden memperlihatkan keseriusannya atas pernyataannya dan memberikan kepastian tentang dialog Papua. Rakyat Papua dan pemerintah daerah juga akan melihat adanya kaitan antara keberlanjutan dari kunjungan Presiden pada Desember 2014 dan kunjungan pertamanya pada 2015.

Neles Tebay

Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

INILAH KESAKSIAN POLISI PASCA PENEMBAKAN DI LANY JAYA: “SAYA MAU DITUGASKAN KEMANA SAJA, ASAL BUKAN DI PEGUNUNGAN

INILAH KESAKSIAN POLISI PASCA PENEMBAKAN DI LANY JAYA: “SAYA MAU DITUGASKAN KEMANA SAJA, ASAL BUKAN DI PEGUNUNGAN” (Tamat)

Penulis : Indrayadi TH

Editor : B.M.Kilungga

Anggota Polres Lanny Jaya, Brigpol Ronald Ohee (HP/B Tabuni)

Jayapura, 13/8 (HP) – Brigadir Polisi (Brigpol) Ronald Ohee, anggota Polres Lanny Jaya yang jugasaksi mata penembakan disertai pembantaian terhadap rekannya, di Lanny Jaya, Senin (28/7) lalu tidak bisa menyembunyikan kegundahannya. Ia masih masih ingat betul  peristiwa yang merenggut nyawa rekannya yang  dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) itu.”Tindakan mereka sangat sadistis dan tak manusiawi,” katanya.

Menurut Ronald, setelah pelariannya yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT, Senin (28/7) sore itu juga, dirirnya dan Alex, serta Sul seorang rekannya yang lain langsung di bawa ke Wamena. Di hari berikutnya, Selasa (29/7) Yoga (Almarhum), Mandowen, Marinus diterbangkan dengan pesawat.

“Kami turun ke bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, bersama-sama dengan pesawat yang sama. Malcon ini yang menyusul berikutnya, karena dia masih tinggal di Lanny Jaya, kalau tidak salah kemarin dulu baru turun,” katanya.

Ia sampai sekarang tidak bisa menghafal wajah satu persatu kelompok bersenjata tersebut, dikarenakan penampilan mereka yang brewok dan rambut yang gimbal panjang. Yang disayangkan, tidak adanya komunikasi sama sekali membuat Ronald dan rekan-rekannya terpojok yang berujung melarikan diri.

“Itulah situasi dan kondisi saat kejadian, sayangnya saat kejadian kami mau telepon juga tidak bisa, karena tidak ada sinyal telepon seluler. Radio polisi pun tidak ada, bawa HT juga untuk apa, daerah Polres Lanny Jaya saja tidak di fungsikan,” ungkapnya.

Kedepannya jika akan ditugaskan, Ia tetap menerima apa yang diperintahkan kesatuannya, namun dari hati kecilnya ia tidak berani untuk di tugaskan ke daerah Pegunungan, Papua. Akibat trauma yang dialaminya saat insiden berdarah menewaskan dua rekannya saat menjalankan tugas. “Saya mau di tugaskan kemana saja, asal jangan di daerah pegunungan,” kata anggota Provost Polres Lanny Jaya itu.

Hingga saat ini, dirinya masih menjadi saksi dalam pemeriksaan di Polda Papua, yang mana ia juga sebagai korban kebringasan dari kelompok sipil bersenjata yang menamai dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM), harus menerima pahitnya bertugas di daerah konflik wilayah pegunungan, Papua.

Kesaksian anggota Polres Lanny Jaya tersebut dimentahkan oleh kelompok bersenjata  yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII. Dimana, Erin Enden Wanimo pimpinan kelompok tersebut kepada media ini mengklaim memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua belakang ini lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.

“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada media ini via selulernya, Jumat (8/8).

Menurutnya, setelah bertemu dengan anggota polisi bernama Rahman itu, terjadilah perselisihan. Enden mengklaim, aparat kepolisian yang datang menggunakan dua mobil itu berusaha menangkap dan menembak dirinya.

“Namun saya bertindak duluan, sehingga ada diantara polisi itu yang meninggal dunia dan luka-luka. Kami lalu membawa lari empat senjata mereka. Hari kedua mereka masuk dan melakukan operasi. Mereka bakar honai, rumah dan bunuh babi,” ujarnya. (HP/B Tabuni) – Tamat

DIKLAT PRAJURIT TPNPB

Pengesahan 24 KODAP dan Pelantikan Panglima KODAP, Setelah lima Tahap Restrukturisasi TPNPB

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew

Restrukturisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dilakukan kurang lebih selama 4 tahun telah terwujud. Ketika survei membenarkan dalam kubu perjuangan satuan Tentara Pembebasan Papua Barat, tidak bersatu dalam struktur secara nasional. Ternyata upaya untuk restrukturisasi TPNPB telah selesai dari tahap ke tahap selama empat tahun berjalan ini.

Tentara Pembebasan sangat penting dalam perjuangan sebagai, benteng pertahanan melawan penjajah. Untuk itu dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat, TPNPB sudah ada sejak 1973, namun setelah terpisah dari persatuan selama puluhan tahun berjuang tidak terstruktur, antara garis komando dan koordinasi yang tidak terarah. Hal itu menjadi lemahnya pertahanan dalam perjuangan.

Tahap pertama, pada tahun 2010-2011 survei di setiap markas TPNPB di seluruh Papua. Tim konsolidasi di pertahanan pesisir dan pegunungan. Dari survei dan konsolidasi itu semua pertahanan berkomitmen untuk bersatu. Setiap pertahanan Markas TPNPB masing-masing memberikan rekomenasi untuk melaksanakan forum tertinggi, guna restrukturisasi TPNPB. Tim survei dan konsolidasi mendapat 24 rekomendasi, dari 24 Markas Pertahanan TPNPB dan lainnya tidak memberikan rekomandasi namun tetap turut mendukung terwujudnya pembenahan struktur TPNPB.

Pra Konferensi Tingkat Tinggi dan Pembentukan Panitia KTT TPN-OPM

Tahap kedua, Setelah ada rekomendasi dari seluruh pertahanan. Kembali membahas untuk melaksanakan Pra Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPNPB. Maka pada Pra Konferensi perwakilan dari setiap markas di seluruh Papua telah hadir, melaksanakan kegiatan tersebut membahas tentang agenda utama KTT dan membentuk Panitia Nasional KTT TPN-OPM. Pra KTT dilaksankan di Jayapura Papua pada tanggal 15 Februari 2012, dengan thema “Membenahi dan Bersatu untuk Mengakhiri”, sub thema “Melalui Pra KTT TPN-OPM dan Pembentukan Panitia Nasional, Kita Sukseskan KTT TPN-OPM”.

Tahap Ketiga, Konferensi Tingkat Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dilaksanakan di Biak Papua, pada tanggal 1-5 Mei 2012. Semua Pertahanan TPN dari seluruh Papua telah hadir, dengan jumlah peserta mencapai 500an lebih dari setiap perwakilan markas TPN, terdiri dari Peserta resmi, Peninjau dan simpatisanpada KTT TPN-OPM di Biak.

Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM, berhasil memilih fikur nasional. Tiga pimpinan tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, adalah Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi TPNPB dengan Pangkat Jenderal bintang empat. Gabriel M. Awom diangkat menjadi Wakil Panglima TPNPB dengan pangkat Letnan Jenderal, bintang tiga. Berikut Terianus Satto diangkat menjadi Kepala Staf Umum TPNPB dengan pangkat Mayor Jenderal, bintang dua. Selain itu menetapkan hirarki TPNPB, dan John Yogi diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TPNPB.

Tahap keempat,Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPNPB) kembali melakukan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di Markas Wanum Jayapura Papua. Dalam rangga membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) TPNPB. ADRT TPNPB ditetapkan berdasarkan landasan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat 1971 bagian (V) tentang Pertahanan dan Keamanan, maka TPNPB menetapkan ADRT terdiri dari 23 pasal yang termuat tentang peratuaran-peraturan TPNPB, tugas dan wewenang, struktur hirarki, logo satuan Angkatan Darat laut dan Udara, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan peraturan lainnya tentang TPNPB.

Rapat Kerja Nasional I TPNPB dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus-1 September 2012 di Markas Wanum Jayapura Papua. Dalam rapat ini telah membahas program kerja tentang mengatur manajemen kerja terstruktur sesuai garis komando dan koordinasi di seluruh markas pertahanan TPNPB. Rapat itu juga merencanakan untuk adanya pelantikan Panglima Tinggi, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum TPNPB. Keputusan forum itu utamakan program pendataan, pemetaan dan logistik, merupakan program jangka pendek. Forum itu juga memberikan rekomendasi untuk menjalankan admistrasi TPNPB kepad Kepala Staf Umum (Kasum) TPNPB, untuk sementara sebelum dilantik dan selanjutnya.

Pelantikan, Panglima Tinggi TPNPB, Tingginambut 11 Desember 2012

Tahap Kelima, Sesuai rencana forum Karenas TPNPB, untuk pelaksanaan Pelantikan Panglima telah dilaksanakan pada 11 Desember 2012 di Markas Tingginambut Puncakjaya Papua. Goliath Tabuni membacakan sumpah,untuk menjalankan amanat sebagai Panglima TPNPB di depan Dewan Militer TPNPB, seluruh prajurit dan delegasi perwakilan panglima daerah yang hadir pada acara Pelantikan. Setelah Goliath dilantik sebagai Panglima Tinggi TPNPB, mengeluarkan pernyataan Politik diantaranya “Segerah membenahi struktur Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di seluruh Papua dan Revolusi Tahapan harus dilaksanakn di Seluruh Papua sambil persiapan revolusi total”. Pernyataan politik itu dikeluarkan dengan beberapa isi pernyataan lain setelah dia menjadi Panglima Tinggi TPNPB.

 

Sesuai intruksi Panglima Tinggi Jenderal. Goliath Tabuni, beberapa revolusi di daerah pegunungan terjadi, anggota TNI telah tewas dan rampasan senjata terjadi, dan akan berlanjut. Kemudian pembenahan struktur di setiap KODAP, telah dilaksankan Pendataan, Pemetaan dan logistik.

Tahap keenam,Setelah Pendataan dan Pemetaan selesai, Pelantikan Panglima daerah dilaksanakan di Jayapura Papua. Pelantikan Panglima Komando Daerah Pertahanan pada tanggal 7 Agustus 2014 di Brab Jayapura Papua. Walau aparat upaya untuk gagalkan rencana pelantikan Panglima Daerah TPNPB, namun tidak berhasil dengan aman prosesi pelantikan terjadi.

Berdasarkan surat rekomendasi Panglima Tinggi, ditunjukan kepada Kepala Staf Umum TPNPB untuk melaksanakan Pelantikan Panglima Komando Daerah Pertahanan di seluruh Papua dengan nomor surat: 002 / SB-Rek / Pangti TPN-PB I e.7 lV / 2014. Maka Mayor Jenderal. Terianus Satto selaku Kepala Staf Umum TPNPB melantik 24 Panglima Komando Daerah Pertahanan (KODAP) dari seluruh Papua.

Pada kegiatan dimaksud, dilaksanakan tiga agenda penting adalah Pengesahan Draf Komando Daerah Pertahanan, Pemberian Nomor Urut Komando Daerah Pertahanan dan Pelantikan Panglima Komando Daerah Pertahanan. Pengesahan KODAP yang ditetapkan diantaranya sebagai berikut: 

1. KODAP TABI,  
2. KODAP SOPIORI, 
3. KODAP YAWARO,  
4. KODAP SORONG,  
5. KODAP MANOKWARI,  
6. KODAP FAK-FAK,  
7. KODAP KAIMANA,  
8. KODAP INTANJAYA,  
9. KODAP NABIRE EMAS TOPO,  
10. KODAP PANIAI,  
11. KODAP ODIAI DOGIAI,  
12. KODAP PANIAI SELATAN,  
13. KODAP PANIAI UTARA,  
14. KODAP YALIGEM,  
15. KODAP BINTANG SIFIK,  
16. KODAP YAHUKIMO,  
17. KODAP TOLIKARA,  
18. KODAP PUNCAK ILAGA,  
19. KODAP BALIM,  
20. KODAP BALIM BARAT,  
21. KODAP JIBAI WANABO,  
22. KODAP NDUGAMA,  
23. KODAP PUNCAKJAYA,  
24. KODAP MERAUKE,  
25. KODAP ASMAT, 
26. KODAP KIAWAGE   dan
27. KODAP SINAK.

Pimpinan KODAP yang menjabat sebagai Panglima Komando Daerah, masing-masing dilantik dengan pangkat Brigadir Jenderal, bintang satu adalah seluruh panglima daerah dan Wakil Panglima Daerah dilantik dengan Pangkat Kolonel dari seluruh Papua. Selanjutnya untuk Komandan KOWIP, Komandan KOMPI dan Komandan PLATON serta prajurit, nama-nama yang terdapat pada draf keanggotaan TPNPB ikut serta dilantik sekali pada pelantikan Panglima KODAP ini.Untuk seluruh anggota TPNPB menjadi anggota resmi sejak pengesahan ditetapkan sampai revolusi perjuangan kemerdekaan berakhir mencapai tujuan nasional Papua Merdeka.

Proses kegiatan terjadi Draf KODAP dan Pemberian Nomor Urut KODAP disahkan oleh KASUM TPNPB, Mayjend. Terianus Satto, berdasarkan mandat Panglima Tinggi  TPNPB. Prosesi pelantinkan panglima dan wakil panglima KODAP, KASUM TPNPB memberikan pangkat di pundang pasing-masing panglima KODAP yang telah hadir pada pelantikan. Kemudian memberikan tongkat komando, untuk menjalankan amanat perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Peserta pelantingkan yang terdiri dari Komandan Bataljon, KORPS Wanita, Komandan KOWIP, Panglima dan Wakil Panglima KODAP TPNPB dari seluruh Papua. Dewan militer Markas Pusat dan Dewan Militer masing-masing KODAP yang menjadi saksi sebgai peninjau pada pelaksanaan pelantingkan.

Pimpinan Panglima Daerah dari seluruh Papua yang dilantik diangkat menjadi perwira TPNPB, adalah menjadi perwira TPNPB yang sah. Perwira TPNPB yang dilantik masing-masing menyatakan sumpah didepan Kepala Staf Umum TPNPB, Dewan Militer Papua dan seluruh Prajurit yang telah hadir pada pelasanaan Pelantikan,tanggal 7 Agustus 2014 di Jayapura Papua. Mereka bersumpah akan setia tunduk pada peraturan TPNPB dan melaksanakan perjuangan kemerdekaan, sampai Papua Merdeka.

Berikut Foto-foto Pelantikan Panglima Daerah, dan Pengesahan 24 KODAP TPNPB di Jayapura Papua.

Panglima KODAP yang dilantik Menyatakan Sumpah.

Penyerahan Tongkat Komando dan Pemberian Pangkat Brigadir Jenderal Pada Panglima KODAP, dari KASUM TPNPB.

Upacara Pengibaran Bendera Bangsa Papua, (Bintang Fajar) sebelum pelantikan Panglima

Puncak Jaya Papua: TPNPB Tembak Satu Anggota TNI Tiga Senjata Berhasil Dirampas

Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dibawah komando Jendral. Goliath Tabuni, Puncak Jaya Papua kemarin tanggal 31 Agustus 2013 menembak satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infantri 753 AVT Nabire.

Puluhan anggota TNI dari Mulia Kota menuju Distrik Tingginambut menggunakan mobil roda 4 Strada. Ketika anggota TNI dalam perjalanan menuju Tingginambut, sudah pantau oleh intelejen Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

TPNPB siaga di tengah jalan tunggu TNI pulang kembali ke Mulia, ibu kota kabupaten Puncak Jaya. Pada pukul 04: 00 WP, TNI hendak pulang kembali ke Mulia, TPNPB lepaskan tembakan beberapa kali pada anggota yang duduk diatas mobil strada, saat mobil itu lewat di Kampung Sanoba, Distrik Tingginambut.

TPNPB tembak anggota TNI di mobil hingga satu anggota tewas atas nama Pratu Andry, beberapa lainnya lolos dari peluru tima panas TPNPB. TNI tidak membalas tembakan, mereka lari dengan kecepatan tinggi menuju Mulia karena takut. Saat itu TPNPB berhasil merampas tiga senjata, yang  di tinggalkan karena takut. Senjata milik korban dan dua lainnya dari anggota TNI saat itu berhasil dirampas oleh anggota TPN-OPM, dan sekarang tiga pucuk senjata milik TNI di tangan TPNPB.

Para TNI kembali dengan puluhan prajurit dengan senjata lengkap, untuk melawan TPNPB, namun TPNPB telah jauh dari tempat kejadian, membawa lari 3 senjata hasil rampasan dari tangan TNI. TNI ke tempat kejadian, menembak ratusan peluru sembarang ke arah hutan di sekitar itu.

Hal ini dilaporkan oleh seorang anggota TPNPB di Mulia, pada tanggal 1 Sepetember 2013 sore kepada admin WPNLA, dia minta  “nama saya tidak boleh tulis di media, alasannya karena TNI dan Polri disini bisa bunuh saya kalau nama saya ditulis di media”, ujar sumber.

Tambah sumber, “sekarang TNI sekitar puluhan anggota di kampung Sanoba untuk kejar TPNPB atau Goliath Tabuni mereka, tetapi masyarakat sipil di Kampung Sanoba sangat trauma karena banyak TNI dengan senjata lengkap”, kata dia.

 “Kami akan lawan terus TNI Polri yang ada di Papua sampai Papua merdeka, ketika bangsa Indonesia masih menjajah kami, kami pun harus lawan. Ada perlawanan ini karena ada penjajahan, jangan pikir tidak ada penjajahan. Penjajah harus dilawan dengan senjata”. Kata Goliath Tabuni Kepada WPNLA via telp selulernya pada (1/9/2013).

Pesan Gen. Goliath Tabuni: Goliath Tabuni berharap bahwa, TNI tidak menembak masyarakat dan membakar rumah masyarakat, anggota saya yang tembak TNI atas perintah saya, maka cari saya jangan masyarakat sipil. Ujarnya.

Admin WPNLA 2013-04

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta SPM Group Online

PESAN KRITIS BERDASARKAN ANALIS DAN IDENTIFIKASI AKAR MASALAH TERHAMBATNYA PAPUA MERDEKA

PESAN KRITIS BERDASARKAN ANALIS DAN IDENTIFIKASI AKAR MASALAH TERHAMBATNYA PAPUA MERDEKA

Oleh anak-anak bangsa Papua sebagai generasi penerus perjuangan, yang dapat lahir dari sisa-sisa tulang belulang yang telah diremukkan oleh bangsa kolonial Republik Indonesia.  Disampaikan  kepada seluruh komponen perjuangan serta rakyat Bangsa Papua Barat, di Papua dan di seluruh pelosok dunia.

Menyadari bahwa, kami adalah generasi ketiga dalam perjuangan Bangsa Papua Barat, untuk memperoleh Hak Politik kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Generasi pertama dan kedua kebanyakan telah tiada. Separuhnya masih berjuang. Dan sisahnya lagi menyerah kepada bangsa kolonial Republik Indonesia, yang kemudian sedang melacur ria dengan gadis spionasenya NKRI demi sesuap nasi. Mereka yang melacur ria ini adalah “Nicolas Youwe, Nick Meseet, Frans Albert Yoku dan lain-lain.” Mereka ini salah gunakan hikmat Tuhan, maka Tuhan cabut hikmat-Nya. Akhirnya hasil diplomasi kelompok ini tidak ada kuasa untuk mendapatkan dukungan, sehingga terpaksa menyerah kepada penjajah.

Dalam hal ini, perlu dicatat oleh semua orang pribumi bangsa Papua Barat
adalah:
(1). Mengapa perjuangan belum berhasil?

(2). Mengapa pula kampanye diplomat-diplomat OPM dari tahun 1962-2002
tidak berhasil?

(3). Apa penyebabnya?

Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kami uraikan dalam pembahasan selanjutnya pada arlicle ini. Silakan simak!

Setelah kami belajar dan  mempelajari sejarah perjuangan Papua Merdeka dengan seksama serta penuh analisis, ternyata belum pernah ada suatu proklamasi yang dapat diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pun oleh mayoritas Negara-Negara Anggota PBB.

Artinya, yang selalu cerita oleh orang-orang tua dari bangsa Papua Barat kepada kami anak-anaknya selama ini bahwa “kami pernah merdeka dan berdaulat.” Yang dimakasud adalah: Semangat seremonial 1 Desember 1961, oleh tokoh-tokoh politik Belanda bersama tokoh-tokoh politik lokal Papua; dan juga semangat deklarasi 1 juli 1971 oleh Zeth Rumkorem dan Yacob Pray bersama rekan-rekan segenerasinya.

Hal ini terbukti dari FAKTA sejarah perjuangan Bangsa Papua Barat, mulai terhitung dari 1 Desember 1961 hingga kini. Fakta ini juga didukung dan diperkuat dengan kajian Akademisi Belanda (P.J. Drooglever), dalam bukunya yang berjudul “An Act Of Free Choice 1969, Decolonisation and the Right to Self-Determination in West Papua) ”. Dalam hal ini, yang perlu diketahui oleh semua orang Papua adalah:

Pertama,  seremonial 1 Desember 1961 dan deklarasi 1 juli 1971 tidak mengikat hukum tetap, yaitu baik hukum internasional maupun hukum nasional Belanda-Papua.  Lima puluh tahun telah berlalu, namun belum ada pengakuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh Negara-Negara anggota PBB di seluruh dunia.

Kedua,  proses perundingan Belanda Vs Indonesia dari sejak New York Agreement 15 Agustus 1962, proses aneksasi melalui penyerahan administrasi Papua Barat kedalam wilayah NKRI oleh UNTEA pada 1 Mei 1963 serta proses pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat, oleh pemerintah Indonesia dibawah pengawasan PBB adalah penuh REKAYASA, Manipulasi, dengan jalan teror dan intimidasi terhadap orang asli Papua oleh TNI, sebagaimana pernyataan Purn. Letjen Sintong Panjaitan dalam bukunya yang berjudul “Perjalanan Seorang Prajurit  Para Komando” (Panjaitan,2009).

Ketiga, status hukum atas sengketa politik Papua Barat dari tahun 1962-1969 harus ditentukan lebih dahulu, melalui proses dari delik formal hukumnya. Hal ini bisa terlaksana, jika ada forum legal yang berbadan hukum internasional. Ingat, standarisasi ini yang perlu dipahami baik oleh semua orang Papua yang berjuang.

Artinya, apabila fakta hukumnya terbukti bahwa semua proses aneksasi Papua Barat kedalam wilayah NKRI, yang disebutkan pada bagian kedua di atas, maka disana ada jalan dan harapan-harapan.

Dengan dasar ini, maka kampanye-kampanye dan diplomasi akan berhasil. Marilah kita laksanakan  perjuangan dengan penuh rasa tanggungjawab. Karena, dengan cara ini ada hikmat dari Tuhan.

Selanjutknya, dengan melihat, membaca, mencermati seksama serta menganalisis uraian singkat pada point pertama, kedua dan ketiga di atas, maka kita menyimpulkan:

1). Bahwa, semangat perjuangan yang berlebihan dari orang Papua sendiri, membuat kepuasan tanpa hasil akhir yang maksimal. Artinya, belum apa-apa sudah puas dengan apa yang telah dibuatnya. Misalnya, sudah naikan bendera Bintang Kejora di salah satu tempat atau kampung, rasanya cukup puas dan cerita kemana-mana dari decade ke dekade. Sementara, hal itu belum dapat diakui oleh PBB atau pun oleh negara-negara Anggota PBB dan komunitas internasional;

2). Bahwa, diplomat OPM-TPN generasi pertama dan generasi kedua, yang telah kampanye dan diplomasi dari tahun 1962 sampai 2002 vakum dan tidak berhasil. Hal ini kami dapat mengetahuinya, tetapi tidak dapat kami jelaskan. Silahkan renungkan masing-masing;

3). Bahwa, para tua-tua bangsa Papua Barat masih ada yang bertahan dengan prinsip perjuangannya dan sedang berjuang. Oleh karena itu, alangkah baiknya dengarkan suara hati nurani rakyat yang diseruhkan oleh generasi kedua dan generasi ketiga dalam perjuangan Papua Merdeka;

4). Bahwa, belum ada proklamasi yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, menurut standar hukum internasional;

5). Bahwa, perlu lahirnya proklamasi baru yang sesuai hukum tata negara, berdasarkan standar
hukum internasional;

6). Bahwa, belum pernah ada kedaulatan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

7). Bahwa, oleh karena itu, buanglah wacana klasik dengan kata “ minta pengakuan dan kembalikan kedaulatan Bangsa Papua Barat”;

8). Bahwa, perlu melakukan reorganisasi dan restrukturisasi organisasi induk perjuangan
(OPM-TPN), guna lahirnya semangat nasionalisme dan persatuan dalam kekuatan baru yang solid;

9). Bahwa, perlu adanya tindakan revolusi kerilya tahapan serta revolusi total yang kontinuitas,
guna lahirnya proklamasi baru yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sesuai standar hukum internasional;

10). Bahwa Deklarasi manapun termasuk yang diwacanakan oleh Tuan Anton Tabuni tentang 1 Mei 2006  pada media-media Indonesia dan KRP III adalah belum mengikat Hukum tetap, maka jangan mimpi terus untuk diakui serta mintah pengakuan, tetapi berpikir yang rasional dan possible guna bagaimana adanya suatu Intervensi PBB di Papua dan dapat memediasi untuk lahirnya Negara Papua Barat melalui sebuah Referendum yang demokratis dibawah Pengawasan PBB;

11. Bahwa perundingan-perundingan serta referendum akan lahir dengan sendirinya melalui
tindakan-tindakan nyata sesuai bunyi  point 7,8, 9 dan 10 di atas dalam uraian kesimpulan ini;

Pesan Akhir:

Pertama, ingat dari kesimpulan di atas mengingatkan kepada generasi penerus perjuangan bangsa Papua Barat bahwa, marilah berjuang dengan sunguh-sunguh dan serius, setia, jujur, bijaksana, aktif serta kontinuitas, guna lahirnya perundingan Internasional serta lahirnya sebuah REFERENDUM ulang yang demokratis dan bermartabat, sesuai prosedur hukum internasional dalam  self-determination;

Kedua, Oleh karena itu, proses kajian dari prefektif hukum yang dapat dilakukan oleh forum legal (ILWP) di London, UK, atas aneksasi Papua Barat kedalam wilayah NKRI adalah sangat penting dan perlu didukung, oleh semua komponen perjuangan bersama Rakyat Bangsa Papua Barat.

Demikian, pesan TPN-OPM Generasi ketiga ini kami tulis berdasarkan perintah Roh Kudus, atas nama Bangsa Papua Barat, dari Markas Pusat. Harap pesan ini diperhatikan dan dapat dilaksanakannya oleh bangsa Papua Barat demi mewujudkan cita-cita yang mulia. Pesan dapat diperbaharui dari tanggal 18 Juli 2011, oleh karena itu bagi yang belum sempat membaca silakan mempelajarinya. Terima kasih atas perhatian Anda.

Dikeluarkan Di   : Markas Pusat

Pada Tanggal      : 19 Januari 2013

Admin WPNLA 2013

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Adalah Komando Rakyat

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Adalah Komando Rakyat

Berita Video : Pernyataan TPNPB Jantung Papua (Heart of Papua) Tolak Pemekaran DOB

BAKU TEMBAK TPN-PB DAN TNI/POLRI DI LANI-JAYA IBU KOTA TIOM DISTRIK PRIME

PERNYATAAN SIKAP, GEN. PUROM WENDA DAN ENDEN WANIMBO ( TPN-PB )

TPNPB : Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua

lled » Pernyataan TPNPB Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Pernyataan TPNPB Tolak Pemekaran DaerahOtonomi Baru

• 1
• 2

Pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Markas Komando Darah Pertahanan (MAKODAP) Ilaga, Yambi dan Sinak menyatakan sikap tolak terhadap ada rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah itu.

Dengan adanya rencana  Pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru antara lain; Pemekaran Kabupaten Sianak  dari Kabupaten Puncak Ilaga, Pemekaran Kabupaten Yamo dari Kabupaten Puncak Jaya dan Pemekaran Kabupaten Puncak Trikora dari Kabupaten Lani Jaya.

Pernyataan bersama ini dikeluarga dari tiga pimpinan di daerah Puncak Ilaga dan Puncakjaya tersebut dibawah Komando Nasional Jenderal Goliath Tabuni. Pernyataan dikeluarkan dari tempat yang berbeda dengan tujuan yang sama.

Tiga pimpinan masing-masing, yang memiliki kekuatan yang sama diwilayah tersebut eksis mempertahankan ideologi tujuan nasional Papua Merdeka. Pimpinan yang dimaksud adalah Pimpinan Daerah Yambi dan sekitarnya Lekagak Telenggen, Militer Murib Pimpinan daerah Sinak dan sekitarnya, dan Daerah Ilaga sekitarnya Penny Telenggen sebagai Panglima Komando Daerah Pertahanan.

Berikut isi pernyataan sikap TPNPB:

1. Bahwa dengan tegas menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di wilayah Kabupaten Puncakjaya, LaniJaya dan Puncak Ilaga;
2. Bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan dengan tegas, peringatan untuk semua pejabat Pemerintah Indonesia diwilayah Puncakjaya, Puncak Ilaga dan Lanijaya, tukang ojek orang Papua, non Papua maupun pedakang non Papua dan seluruh orang Asli Papua yang menjadi agen Inteljen dan mendukung segala bentuk program yang mematikan Ideologi Bangsa Papua Merdeka;
3. Bahwa dengan tegas menyatakan kepada pemerintah Indonesia, lebih khusus TNI/POLRI perang gerilya di Papua tidak akan berhenti sebelum Papua Merdeka;
4. Dengan tegas menyatakan kepada Pemerintah Indonesia, TNI/POLRI, Media elektronic, surat kabar Indonesia dan Papua serta Internasional di dunia bahwa, aksi penembakan di Papua lebih khusus di Puncakjaya adalah murni dari TPNPB dengan tujuan nasional Papua Merdeka;
5. Apabila isi pernyataan poin tiga diatas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat kedapatan akan tembak mati;
6. Pernyataan poin satu diatas, kami beri peringatan aktor-aktor yang berjuang untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru di tiga wilaya tersebut. Apabila kedapatan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan ditembak mati;

Demikian pernyataan tegas ini dikeluarkan, harap menjadi perhatian oleh semua pihak. Salam Revolusi, Papua Merdeka!!

Dikeluarkan di: Puncakjaya-Puncakilaga 12 Juli 2014

Lekagak Telenggen        Militer Murib              Penny Telenggen

Sumber:http://www.komnas-tpnpb.net/pernyataan-tpnpb-tolak-pemekaran-daerah-otonomi-baru.html