TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog
 |
| Puron Wenda .Komando Pimpinan tertinggi TPN-OPM Wilayah Lapago (Foto doc SP) |
PBB, Australia
dan Vanuatu Diminta Jadi saksi dialog
Tentara
Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengklaim jika mempunya
kewenangan untuk menentukan siapa pelaku dialog, itu berarti mereka yang diutus
untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia harus diakui dan mendapat
rekomendasi dari pihak TPN-OPM,dalam wawancara per telepon di Wamena,
Jayawijaya, Kamis (22/1/2015).
Komando
Pimpinan tertinggi TPN-OPM Wilayah Lapago, Puron Wenda dan Enden Wanimbo
menghimbau agar jangan mencampuri apa yang telah menjadi keputusan TPN-OPM
untuk melakaukan dialog dengan presiden RI.
“Banyak yang kemarin kami kasih mandat kepada mereka yang tergabung dalam
kelompok dan pergerakan organiasai yang ada di Papua ini tapi nyatanya mereka
sudah merusak. Jadi, kami minta tidak ada campur tangan bagi mereka yang saya
sebut, tapi kami TPN-OPM yang bertanggungjawab untuk dialog,” kata Puron Wenda.
“Saya sampaikan kepada kelompok dan organ-organ yang ada di Papua yang suka
bermain-main itu, ini keputusan kami dan kalian harus mendengar mandat dari
kami TPN-OPM, karena kami akan instruksikan dan menunjuk siapa yang layak untuk
berdialog nanti,” tegas Puron lagi.
Dikatakannya, TPN-OPM dibawah komando Puron Wenda menyatakan hal ini
berdasarkan dengan penyampaian presiden RI untuk melaksanakan dialog
internasional dengan TPN OPM dan hal ini sudah disampaikan pada Desember
tepatnya natal 2014 di Papua.
Sesuai pembicaraan dan penyampaian presiden RI, pihak TPN OPM sudah siap dan
merencanakan pertemuan pada 8 januari untuk melakukan pertemuan di Tinggipura,
tapi pertemuan itu dibatalkan karena banyak pertimbangan yang dibuat dari
Jakarta.
“Kami usul kepada RI agar harus ada intervensi, jadi kami menginginkan adanya
dialog tingkat tinggi yang akan dilaksanakan di Papua dengan menghadirkan
negara Vanuatu, Australia dan PBB,” tegasnya.
Puron tegaskan agar pengalaman Pepera puluhan tahun silam yang berujung pada
kekerasan dan intimidasi tidak akan terjadi lagi di Papua.
“Jadi kami TPN-OPM mau agar dialog yang akan dilaksanakan nanti harus ada
intervensi dari negara atau negara pendukung yang tadi saya sebutkan itu,” kata
Puron Wenda.
Bagi negara-negara pendukung yang disebutkan, Puron mengatakan, mereka atau
negara-negara pendukung Papua akan menjadi pengamananan bagi TPN-OPN guna
pelaksanaan dan berjalannya dialog tingkat tinggi dengan presiden RI.
Lebih jauh Puron mengatakan, pihaknya akan setuju apabila pelaksanaan dialog
internasional dilangsungkan di Papua, bukan harus dilaksanakan di Jakarta,
dimana pihak TPN-OPM telah melakukan pembicaraan sebelumnya dengan pihak istana
dalam hal ini menteri pertahanan dan keamanan RI.
“Kami masih baku tawar soal tempat pelaksanaan dialog, tapi kami minta agar
harus dilaksankan di Papua, karena kami tidak bisa dibawa ke Jakarta,” jelas
Puron.
Menurutnya pelaksanaan dialog internasional dengan presiden RI masih
dinegosiasikan dengan pihak istana negara RI serta negara-negara pendukung
untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat.
Puron tak sepakat dengan adanya rencana Lambert Pekikir soal gagasan dialog
ini. Ia bahkan menuding jika Lamber ingin mendapatkan posisi dalam NKRI.
Puron juga mempertanyakan rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya.
Puron juga mempertanyakan rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya.
“Presiden datang ke Lanny Jaya itu keperluannya apa, kami TPN-OPM yang punya
hak bicara. Jadi jangan pakai tokoh gereja seperti Sofyan Yoman ka, tokoh
masyarakat ka, itu tidak dan kami tolak semua,” kata Puron.
Dijelaskannya, rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya boleh
dilakukan, namun pihak TPN-OPM tetap berpatokan kepada pelaksanaan dialog.
“Kami itu prinsip disitu, tidak ada namanya tawaran-tawaran minta uang dan
sebagainya itu, karena ini tentang menentukan nasib dan bangsa sendiri,” ungkap
Puron.
“Kami harus dialog Internasional dulu. Jadi kalau presiden datang lagi ke Lanny
Jaya, kami akan buat kacau dan bunuh orang banyak. Karena TPN siap, kalau
Presiden datang dengan kepentingan yang itu jelas kami akan perang, dan harus
mereka tahu bahwa Papua merdeka ini TPN-OPM yang pegang bukan organisasi atau
lembaga yang lain itu,” katanya.
.jpg)
