Mixed reaction to MSG's response to West Papua group

Mixed reaction to MSG's response to West Papua group

There's been mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's decision on a bid by a West Papuan group to become a member.

There's a mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's response to a membership application by West Papuans. At their recent summit in Port Moresby MSG leaders agreed to work more proactively with Jakarta on addressing development needs of the indigenous Melanesians of Indonesia's Papua region. However the MSG has rejected a formal membership bid by the West Papua National Coalition for Liberation.

The coalition lodged its application over a year ago. However the MSG postponed its decision on the application pending a report from an MSG Foreign Ministers fact-finding mission to Indonesia's Papua region in January. Vanuatu boycotted that trip because it felt the mission's programme would not allow the MSG to obtain

credible information to fulfill the MSG Leader's mandate, around making a decision on the membership bid. The Foreign Ministers were in Papua province for a matter of hours. One of them, Clay Forau of Solomon Islands, says he came away with a distinct impression of a region developing well.

"CLAY FORAU: As far as we are concerned, in West Papua, the West Papuans they are looking after themselves. They have a government that is run by West Papuans. And I think we are seeing greater development of democracy in West Papua to them looking after themselves, governing themselves."

Following the Foreign Minister's findings the MSG has called for a bid by a more "inclusive and united" West Papuan group. Vanuatu's Prime Minister Joe Natuman says this means the coalition will have to go back to the drawing board. However he has reservations about the veracity of the Foreign Minister's report.

"JOE NATUMAN: Well I mean this is what the Foreign Ministers said in their findings, their so-called findings... it's hard to believe but that's what they said. Although they spent less than a couple of hours in Jayapura and they came out with this report. I thought it was not fairly representative of what the West Papuans wanted. But that was the consensus. So, if there are groupings there, then we have to bring them together. we are proposing that we bring them together in Port Vila or Port Moresby. This umbrella grouping, they can give themselves a name and then submit a fresh application to become associated with the MSG."

But others have seen much to be positive about in the MSG's current moves on West Papua. The governor of Papua New Guinea's National Capital District, Powes Parkop, says the MSG's openness to a new West Papuan application is an encouraging step for the cause of West Papuan rights. He says he's confident the conditions will be met.

"POWES PARKOP: For the people of West Papua it's like when the Americans landed on the moon. Big giant step that of course will not solve everything in one go but hopefully will open the doors to the ultimate desire of our people."

Meanwhile, the West Papua National Coalition for Liberation is yet to make a formal statement on the response. This group could play a central role in the new MSG membership bid, although this is by no means guaranteed. One of the main aims for the Coalition's bid was that the struggle for West Papuan self-determination and recognition of their basic rights be given prominence at the international level. This appears to have been achieved, although the coalition has hinted that its work has only just begun.

Sourse: http://www.radionz.co.nz/

ULMWP Milik Rakyat Papua Barat, Bukan Milik Faksi Perjuangan!

ULMWP Milik Rakyat Papua Barat, Bukan Milik Faksi Perjuangan!

Aktivis Papua, Dominikus Surabut (Foto: Agus Pabika/Suara Papua)

 

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Rakyat Papua Barat diharapkan tidak pelihara konflik diantara sesama pejuang, namun harus menyamakan perspesi dan pemamahan untuk tujuan pembebasan nasional Papua Barat, yang telah diperjuangkan sejak tahun 1961.

Hal ini ditegaskan aktivis Papua, Dominikus Surabut, saat menghadiri perayaan ibadah syukuran mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang mendaftarkan keanggotan Bangsa Papua di Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG), hari ini.

“Kami rakyat bangsa Papua Barat mengucapkan terima kaasih kepada Pemerintah Vanuatu atas terbentuknya ULMWP dan pendaftaran aplikasi ke MSG hari ini," tegas Surabut, di Asrama Mimika, Jayapura, Papua. (Baca: Mewakili Bangsa Papua Barat ULMWP Resmi Ajukan Aplikasi Keanggotaan ke Sekretariat MSG).

Menurut Surabut, pertemuan yang melahirkan ULMWP saat itu didukung oleh Dewan Adat Nasional Vanuatu, Dewan Gereja Vanuatu, Konferensi Gereja-gereja Pasifik, dan mantan Perdana Menteri Vanuatu.

Ia menambahkan, Rakyat bangsa Papua harus bergabung dalam sebuah wadah perjuangan agar dapat menguatkan kapasitas dan menjiwai pembebasan Papua untuk menyelamatkan tanah air Papua Barat. (Baca: Rakyat Papua Barat di Jayapura Gelar Doa Dukung Pengajuan Aplikasi ke Sekretariat MSG).

“Berjuang agar mencapai kesadaran bahwa semua orang Papua adalah satu bangsa yakni bangsa Papua, rumpun Melanesia, dan ras Negroid di Pasifik dan bukan bangsa Indonesia, rumpun Melayu dari Yunan Kamboja,” tegasnya.

Sementara itu, Andreas Gobay, Ketua Tim kerja perayaan syukuran mengatakan, ULMWP) yang dibentuk milik semua orang, bukan individu atau organisasi perjuangan. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

“Tanggal 5 Februari 2015 merupakan awal dari kebangkitan kita dari segala pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, dan kekerasan, serta mengalami trauma yang sangat panjang selama 52 tahun belakangan ini.”

“Tidak ada orang lain yang datang menyelamatkan Papua, hanyalah orang Papua sendiri yang dapat menyelamatkan Papua,” tegasnya. (Baca: Warinussy: Persatuan Pemimpin Politik Papua di Vanuatu Langkah Maju).

Ia menambahkan, aplikasi ULMWP akan didaftarkan ke sekretariat MSG pada tanggal 5 Februari 2015 di Port Villa, Vanuatu, bertepatan dengan hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-160 tahun.

"Aplikasi ULMWP akan dibahas dalam MSG Summit Leaders nanti bulan Juli 2015, rakyat Papua Barat harus memberikan dukungan," tegasnya. (Baca: Ini Hasil Simposium di Vanuatu; Tiga Faksi Besar Bersatu di Badan Nasional ULMWP).

Pantauan suarapapua.com, dalam perayaan ibadah syukuran aparat keamanan menggunakan dua mobil Dalmas ikut berjaga-jaga di badan Jalan Raya, tepat depan Asrama Mimika.

Dalam perayaan ibadah tersebut, dihadiri oleh ratusan pelajar, mahasiswa, dan perwakilan berbagai elemen perjuangan yang ada di tanah Papua.

Editor: Oktovianus Pogau

AGUS PABIKA

Dukungan Melanesia untuk Papua Barat bebas selalu tinggi

NEGARA-NEGARA MELANESIA GALANG DUKUNGAN UNTUK KEMBALIKAN KEBEBASAN PAPUA BARAT

Penulis : Victor Mambor

Editor : -Wandikbonak

Powes Parkop dan Benny Wenda (AK Rockefeller)

Oleh : Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Jayapura, 18/3 (Jubi-NewMatilda)-Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.

Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

Kemungkinan Perubahan.

Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

Sumber http://newmatilda.com/2013/03/18/melanesians-line-back-free-west-papua