Welcome to La Pago ★ Heart of Papua ★ Voice of the Free Papua Central Highlands Region of Papua ★ Perjuangan Melawan Antara Tipu dan Benar, Benar Melawan Tipu".
Headlines News :
 photo SYUKUR1_zpsb8b9b75c.gif
 photo vanuatu_zpsed2b2tvn.jpg
★LA PGO ★HEART OF PAPUA ★Voice of the Free Papua Central Highlands Region of Papua★. Diberdayakan oleh Blogger.
    ★★★Ingin Bergabung Bersama Kami Kontak Di★★★ =======>>>melanesiapost@gmail.com<<<=======

    ★★★Komando Nasional TPN PB★★★

    ★★★Markas Pusat Pertahanan TRWP★★★

    Tampilkan postingan dengan label Solidaritas Melanesia. Tampilkan semua postingan
    Tampilkan postingan dengan label Solidaritas Melanesia. Tampilkan semua postingan

    Dukungan Melanesia untuk Papua Barat bebas selalu tinggi

    NEGARA-NEGARA MELANESIA GALANG DUKUNGAN UNTUK KEMBALIKAN KEBEBASAN PAPUA BARAT

    Penulis :
    -Wandikbonak
    Powes Parkop dan Benny Wenda (AK Rockefeller)

    Oleh : Airileke Ingram dan Jason MacLeod
    Jayapura, 18/3 (Jubi-NewMatilda)-Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

    Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.
    Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

    Kemungkinan Perubahan.

    Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

    Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

    Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

    Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

    Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

    Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

    Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

    Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

    “Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

    Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

    Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

    SOLIDARITAS SESAMA MELANESIA, LOLOSKAN BINTANG KEJORA KE KANTOR GUBERNUR NCD



    SOLIDARITAS SESAMA MELANESIA, LOLOSKAN BINTANG KEJORA KE KANTOR GUBERNUR NCD

    Penulis : 
    Wandikbonak


    Gubernur NCD, Powes Parkop saat menerima bendera Bintang Kejora dari pendukung Papua Merdeka (HP/IST)
    Jayapura, 1/12 (Heart of Papua) – Meski dihadang kepolisian Papua New Guinea, Bendera Bintang Kejora (BK) yang rencananya akan dikibarkan di kantor Gubernur New Capital District (NCD), Papua New Guinea (PNG)  akhirnya bisa berkibar di kantor yang dipimpin oleh Powes Parkop. Solidaritas sesama ras Melanesialah yang meloloskan BK dari hadangan polisi.
    Peaceful-March dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat yang ke-52, Minggu (1/12) yang seharusnya dimulai dari Unagi-park menuju halaman Kantor Gubernur NCD ternyata tidak diijinkan oleh aparat keamanan Papua New Guinea dengan alasan belum mendapat persetujuan dari pihak keamanan, Kepala Polisi Kota Metropolitan, Sup. Andy Bawa.
    Namun perasaan serumpun Melanesia akhirnya memberikan kemungkinan kepada pada pendukung Papua Merdeka untuk menyelenggarakan peringatan hari tersebut.
    “Para polisi ini kemudian membiarkan pendukung Papua Merdeka menggunakan angkutan yang dikordinir oleh panitia kegiatan. Alhasil, pendukung Papua Merdeka ini berhasil berkumpul dihalaman kantor Gubernur sekitar jam 11 pagi, bersama BK yang akan dikibarkan oleh Powes Parkop.” kata Jacob Ponau, seorang wartawan TV Nasional PNG, saat dihubungi Jubi, Minggu (1/12) malam.

    Gubernur NCD, Powes Parkop saat menyampaikan pidato dukungannya kepada gerakan Papua Merdeka HP/IST)
    Kedatangan massa pendukung Papua Merdeka ini, lanjut Ponau, disambut oleh para penyanyi Gospel dari Shama Ministry, pimpinan Pastor Jack Alberth. Saat Gubernur NCD, Powes Parkop dan nyonya tiba di tempat peringatan, ia disambut oleh massa simpatisan Papua Merdeka dengan teriakan “Papua Merdeka”.
    Acara pengibaran BK ini dimulai dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh Pastor Jack Alberth, dilanjutkan dengan Pidato Solidaritas Papua Merdeka oleh Gubernur NCD,  Powes Parkop.
    “Sudah saatnya kita harus mendukung perjuangan saudara-saudara serumpun kita yang masih belum bebas dan berada di bawah tekanan pemerintah Indonesia. Kita harus mendukung saudara kita dan bersuara kepada dunia bahwa rakyat Papua Barat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Kita harus mendukung saudara kita dan menyatakan kepada dunia bahwa pelaksanaan Pepera tahun 1969 yang diselenggarakan oleh Indonesia di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah cacat hukum karena telah melanggar hak-hak azasi manusia orang Papua Barat melalui berbagai tekanan, intimidasi dan pembunuhan untuk memenangkan dan memasukkan wilayah Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia….” kata Powes dalam pidatonya dihadapan pendukung Papua Merdeka.

    Bintang Kejora, sempat berkibar bersama bendera Papua New Guinea di Kantor Gubernur NCD (HP/IST)
    Selesai Pidato Solidaritas Papua Merdeka oleh Gubernur NCD, Hon. Powes Parkop, National Council of Woman di NCD menyerahkan BK kepada Pastor Jack Alberth untuk didoakan sebelum diserahkan kepada Gubernur untuk dikibarkan di kantor pemerintahannya.
    “Namun BK hanya berkibar beberapa saat saja. Karena setelah BK dinaikkan di kantor gubernur, Gubernur Powes Parkop sendiri menurunkannya karena tekanan dari pihak keamanan PNG.” tambah Ponau.
    Acara Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang ke-52, tanggal 1 Desember 2013 ini ditandai dengan Peresmian Kantor Kampanye Pembebasan Papua Barat (Free West Papua Campaign Office) untuk wilayah Papua New Guinea yang berkedudukan di Port Moresby.

    Spanduk peresmian Kantor Kampanye Pembebasan Papua Barat (Free West Papua Campaign Office) untuk wilayah Papua New Guinea (HP/IST)
    Sebelum massa pendukung Papua Merdeka membubarkan diri, pihak keamanan Papua New Guinea dengan rasa persaudaraan sebagai rumpun Melanesia, memanggil Komite Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan Papua yang ke-52, yakni Sdr. Fred Mambrasar, Sdr. Patrick Kaiku (Dosen UPNG) dan Tony Fofau (anggota Free West Papua Campaign) untuk memberikan keterangan. Seperti diberitakan sebelumnya, ketiga orang ini telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi Boroko, PNG. (B Tabuni/HP)
     
     photo TPamonaanigif_zpsabf50008.gif