VANUATU : MSG BISA UNDANG PEMIMPIN PAPUA BERTEMU DI TEMPAT LAIN

Edward Natapei (Jubi/Victor Mambor)

Jayapura, 16/1 (jubi) – Mentri Luar Negeri Vanuatu, Edward Natapei mengakui, setelah kedatangan tiga Mentri Luar Negeri ke Indonesia, semakin sulit peluang West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG).

Kunjungan tiga menteri negara-negara Melanesia, dipandang sebagai misi yang gagal oleh Vanuatu.
“Sudah jelas sejak di Noumea, kepada para pemimpin MSG dan pemerintah Indonesia, Vanuatu menegaskan akan berpartisipasi hanya jika kunjungan melibatkan masyarakat sipil di Papua Barat. Dalam kunjungan itu, kita juga diberi kesempatan untuk berbicara dengan masyarakat sipil, para pemimpin gereja dan orang-orang yang benar-benar khawatir tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.” kata Natapei kepada Jubi melalui sambungan telepon, Kamis (16/1).

Karena apa yang disampaikan oleh Vanuatu ini diabaikan oleh Pemerintah Indonesia, Vanuatu langsung menarik diri dari kunjungan tersebut. Natapei mengatakan, hanya satu hari menjelang jadwal kunjungan, Vanuatu diberitahu bahwa program kunjungan tanpa bertemu dengan masyarakat sipil namun lebih untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Natapei mengatakan bahwa prgram kunjungan ini telah dibajak oleh pemerintah Indonesia.
“Kami menyadari bahwa sebenarnya itu sedang dibajak oleh pemerintah Indonesia dengan isu lain untuk mempromosikan hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan dengan pemerintah Indonesia. Kami merasa bahwa kami akan gagal dalam misi ini.” jelas Natapei.

Kegagalan misi ini, menurut Natapei akan membuat peluang WPNCL menjadi anggota MSG semakin sulit. Meski demikian, pemerintah Vanuatu tidak akan menyerah untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Melanesia di Papua Barat. Menurut Mentri Luar Negeri ini, MSG bisa mengundang para pemimpin Papua Barat untuk bertemu di tempat tertentu untuk mengklarifikasi hasil misi yang akan disampaikan oleh tiga Mentri Luar Negeri negara Melanesia yang mengunjungi Indonesia beberapa hari lalu.

“MSG bisa undang pemimpin Papua bertemu di tempat lain untuk mengklarifikasi kunjungan kemarin.” kata Natapei. Namun ia tidak menjelaskan, kapan pertemuan ini bisa dilakukan dan dimana akan dilakukan.

Ketiga Menlu yang mengunjungi Indonesia, masing-masing Menteri Luar Negeri dan Keimigrasian Papua Nugini Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Fiji HE Ratu Inoke Kubuaboka serta Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Kepulauan Solomon Ciay Forau, seperti dilansir oleh beberapa media nasional telah menandatangani perjanjian bersama dengan pemerintah Indonesia.
“Kami menghormati kedaulatan, kesatuan, dan integritas teritorial serta prinsip non-intervensi urusan dalam negeri yang sesuai dengan Piagam PBB,” demikian isi bagian pernyatan bersama delegasi MSG dan Indonesia yang dimuat oleh beberapa media nasional, Rabu (15/1).

Sedangkan terhadap sikap Vanuatu yang menarik diri dari kunjungan ini, pemerintah Indonesia enggan berkomentar banyak. Mentri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mengatakan Vanuatu sering berubah-ubah sikap.

“Mengenai Vanuatu, menurut saya biarkan Vanuatu yang menjelaskan posisi mereka. Karena kadangkala posisi Vanuatu bisa berubah dari satu pemerintah dan pemerintah lainnya dan kita siap berkomunikasi,” ujar Marty, sebagaimana diberitakan oleh media-media nasional. (Jubi/Victor Mambor)