Moana Kalosil bersama Benny Wenda dan Ketua ILWP Melinda Jankie
bertemu Moana Carcasses saat Peluncuran IPWP di London. Foto: Ist.
Vanuatu, MAJALAH SELANGKAH -- Pagi tadi, Rabu, (15/01/14), Koresponden Pasifik radioaustralia.net.au, Sean Dorney merilis rencana pembatalan persetujuan pertahanan dengan Indonesia dan mendukung kemerdekaan Papua Barat.
Ditulis di sana, langkah ini adalah satu dari rencana lainnya yang dinyatakan dalam rencana 100 hari pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moana Carcasses.
Pemerintah Vanuatu sebelumnya memiliki hubungan hangat dengan Indonesia, dengan bantuan pelatihan dan pemberian perlengkapan bagi paramiliter dan polisi yang didapat dari Indonesia. Hubungan tersebut menyebabkan protes di Vanuatu, yang telah sejak lama merupakan tempat berlindung dari pengungsi dari Papua.
Moana Carcasses juga telah menjanjikan dukungan bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menjadi anggota penuh organisasi antar pemerintah Melanesian Spearhead Group (MSG).
Beberapa rencana 100 hari lainnya termasuk pembentukan kementerian khusus untuk Perubahan Iklim, penanganan penyalahgunaan dana negara oleh pemimpin politik, dan audit atas skema yang membuka jalan bagi penanam saham dari Cina untuk memegang kewarganegaraan Vanuatu.
Moana Carcasses menggantikan Sato Kilman, yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Mei lalu.
Dikabarkan, Moana Carcasses adalah warga negara naturalisasi pertama yang menjadi Perdana Menteri sejak kemerdekaan Vanuatu 32 tahun yang lalu dan juga ketua Partai Hijau Vanuatu. (GE/ radioaustralia.net.au/MS)
.jpg)
