Akhirnya Menlu RI Akui Vanuatu Dukung Papua
Akhir
tahun 2013 ini datang pengakuan soal Papua. Selama ini pemerintah hanya
melambungkan bantahan mereka tentang dukungan Papua Merdeka, kini Marty
Natalegawa mengakuit negara Vanuatu sebagai sosok negara yang secara
resmi memberi dukungan kepada masalah Papua.
Marty Natalegawa menjawab pertanyaan Natalia Santi dari Tempo,
dalam wawancara terbatas di Jakarta, Jumat sore, 20 Desember 2013.
“Kenyataannya, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dari dimensi
luar negeri jauh lebih terkelola dibandingkan di masa lalu. Pihak yang meragukan tidak ada di tingkat negara, kecuali satu, yaitu Vanuatu. Itu pun karena masalah politik domestik mereka”.
Pengakuan
Menlu RI soal dukungan Negara Vanuatu terhadap Masalah Papua karena
pada forum Melanesian Spearhead Groub yang didalamnya PNG, Fiji, Salomon
Island dan FLNKS telah meneken keanggotaan Papua pada KTT mereka. Dan
tahun depan (2014), Indonesia akan menghadapi lebih dari lima negara
angkat masalah Papua.
Dukungan
Negara Vanuatu pada era Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil, lebih
maju ketimbang dari kalangan LSM nasional maupun Internasional.
Menurutnya, Meskipun
ada kelompok lembaga swadaya masyarakat di negara-negara, seperti
Eropa, Inggris, Belanda, dan Australia, yang masih menyuarakan upaya
kemerdekaan Papua. Namun, dia menyebutkan, pembukaan kantor-kantor
pro-kemerdekaan Papua itu hanya sebatas konferensi pers. Sementara
kondisi fisik kantor sebenarnya tidak ada. “Di Inggris, kantornya
kosong. Di Belanda lebih kosong lagi. Setelah konferensi pers, sewa
gedung, selesai, ditinggalkan,” kata dia. Menteri Luar Negeri menekankan
tidak ada lagi negara lain yang mempermasalahkan Papua.
Menteri
Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa, menegaskan ada tiga
dimensi persoalan Papua yang kerap mendapat sorotan dari Internasional
selama ini. Dimensi yang bisa memberi celah bagi komunitas internasional
untuk mengecam Indonesia. Dimensi-dimensi tersebut antara lain soal hak
asasi manusia, akses media asing ke Papua, serta masalah lingkungan.
Apa saja Gebrakan Negara Vanuatu Dukung Papua?
Walaupun
blogger kompas ini tidak menaruh beranda khusus tentang Papua,
Kompasianer yang kerap menyimak artikel penulis sebelumnya, tentu sudah
ikuti langkah-langkah diplomatik negara Pasifik itu menyuarakan masalah
Papua. Liputan tahun 2013 saja, ada sejumlah momentum yang digalang
perdana Menteri Vanuatu untuk bicara masalah Papua. Melanesian Spearhead
Groub, Forum Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
Forum negara-negara bekas jajahan Inggris (CHOGM).
Tahun
2013 memang momentum besar dan awal bagi pembukaan masalah secara
bermartabat di dunia Internasional. Sementara, pemerintah Indonesia
sendiri masih berkutat dengan persoalan otsus plus dan freeport, bahkan
pemekaran daerah baru.
Pada
tataran kualitas diplomatik, RI masih sebatas memantau gerakan Papua
diluar negeri, sambil menunggu arahan dari Gedung Putih AS?. Sementara
negara Pasifik yang dimaksudkan oleh Menlu RI tersebut, punya gebrakan
keberpihakan pada kekuatan anti imperialisme dunia. Mendapat dukungan
penuh dari negara Cina dan kekuatan penentang kapitalisme lainnya,
Vanuatu beranjak dari realitas bahwa retorika pasar Bebas oleh Amerika
Serikat dan sekutunya, sudah ketinggalan jaman.
Dunia Buka Mata Paska Gebrakan Vanuatu
Mendapat
dukungan dari 70 organisasi sipil Rakyat Papua yang tergabung dalam
Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (WPNCL), negara Vanuatu pun terus
melangkah jauh mengabarkan keadaan Papua. Dunia buka mata. Ada AHRC
dari Hongkong yang berani publis fakta genosida Papua. Mereka sebut
Amerika, Australia dukung Indonesia bantai orang Papua. Lanjut kemudian,
Gubernur MCD Papua Nugini memimpin upacara pengibaran bendera bintang
kejora di gedung kantor setempat. Tokoh dari AS sendiri menyatakan
Genosida sedang terjadi di Papua Barat. Noam Chomsky On West Papua
Indepence, menyebut negara barat punya kepentingan mengeruk kekayaan
alam Papua, membunuh orang-orang disini.
Dengan
demikian, masa depan Papua telah terpatri pada arah masa depan mereka.
Kiblat Papua sudah jelas, ditangani dari kawasan Pasifik sebagi rumpun
melanesia. Ganti rezim ganti kekuasaan. kehadiran
AS dan sekutunya ke Papua, melibatkan kebijakan luar negeri yang
akhirnya menistakan masalah akut bagi Tanah Papua. “Para bandit”,
mengelurkan berbagai regulasi seperti kontrak karya freeport, proses
pepera, operasi militer (DOM) dan otonomi khusus. Nasib Papua justru
mengambang sampai sekarang. Ganti rezim Amerika (termasuk Indonesia yang mau menjadi budak AS) dan sekutunya dari kekuasaan mereka atas Papua.
.jpg)
