Activis Independence Papua

AMP Komite Kota Malang Memperingati Hari Aneksasi Papua Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum

AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum

 "Penyerahan Papua ke Indonesia oleh UNTEA adalah Ilegal dan Melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Hidup Orang Papua"

"...Sejarah tidak pernah menipu dan bahkan akan selalu tertanam dalam tiap sanubari anak-anak Bangsa dari satu generasi menuju generasi berikutnya, di mana saja mereka berada..."

Perlu disadari oleh semua orang di dunia bahwa ada keganjilan besar dalam Sejarah Papua yang berusaha dimanipulasi atau ditutupi kebenaran sejarahnya. Bagi sejarah orang Papua, 1 Mei 1963 adalah kejahatan kemanusiaan jilid kedua dari rentetan kejahatan kemanusiaan yang dilalukan negara Indonesia di Tanah Papua, di mana Jilid Pertama dikenal dengan lahirnya Tiga Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961, yang diikuti dengan pendudukan militer Indonesia di Tanah Papua, yang menumpas rakyat sipil di Tanah Papua (terjadi pelanggaran HAM besar-besaran pada tahap pertama).

Jilid kedua masuk dalam tahapan kepentingan Amerika dan Indonesia, melalui deal Politik yang dibangun John F Kenedy dan Soekarno atas upaya pencaplokan tanah Papua. Proses penyerahan Papua dari UNTEA ke dalam Indonesia, adalah sebuah proses upaya pengkondisian yang dilakukan oleh Indonesia agar mencapai target kemenangan pada Pepera 1969.

Lebih buruk lagi, keberadaan PT. Freeport di Tanah Papua justru lebih dulu sebelum penentuan Pendapat Rakyat digelar, yakni 1967, dan ini tidak melalui sebuah mekanisme formal, sehingga sangat Ilegal. Proses ilegal dan Kejahatan luar biasa atas konspirasi Amerika dan Indonesia sangat menghancurkan peradaban Orang Papua dan melecehkan martabat Papua.

Tanggal 1 Mei 1963 adalah proses penyerahan Papua ke UNTEA tanpa melibatkan orang Papua. Proses serahkan-menyerahkan Papua menjadi Hak dan Kewenangan Amerika dan Indonesia, seakan orang Papua itu bukan manusia yang tidak memiliki hak untuk menentukan nasip mereka dan nasip negeri mereka. Ini kasus kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika karena tidak membuat mekanisme dengar Hak Orang Papua, apakah mau Papua tetap dalam kawasan atau perlindungan UNTEA ataukah Belanda atau mungkin negara lain.

Sehingga, dengan tegas saya boleh menyimpulkan, 1 Mei 1963, yang mana, proses penyerahan Papua dari UNTEA ke Indonesia adalah Ilegal. Dan hal ini, tidak ada yang bisa membantahnya, karena ini kebenaran sejarah. Kebenaran yang mana, proses penyerahan justru dilakukan sepihak oleh Indonesia dan Amerika atas kepentingan kedua negara tanpa melibatkan orang Papua.

Situasi Hari Ini

Hari ini, Negara melalui Aparat Negara membangun opini di seluruh Indonesia, 1963 adalah kembalinya Papua ke Indonesia. Pertanyaan sederhana, kapan Papua menjadi bagian dari Indonesia sebelumnya, kemudian pergi dan kembali lagi, sehingga dibilang kembali?

Papua merupakan sebuah bangsa yang pernah merdeka 1961. Kemerdekaan Papua sesungguhnya sama dengan Indonesia. Yang membedakan Papua dan Indonesia adalah "Kemerdekaan Papua diakui Belanda dengan ketulusan", sementara "Kemerdekaan Indonesia belum diakui seutuhnya kemerdekaannya". Dan bahkan pemberian kemerdekaan Indonesia 1949 oleh Belanda itu pun dengan keterpaksaan atas desakan Amerika.

Jika kita lihat proses pemajangan baliho di Papua seperti baliho yang dipajang di depan Korem 172 Jayapura yang tertuliskan "1 Mei 1963 Tonggak Sejarah Pembebasan Masyarakat Papua dari Kebodohan, Kemiskinan dan Ketertinggalan", ini pernyataan Pembodohan Publik. Ini menunjukan bahwa Korem tidak tahu sejarah Papua sesungguhnya. Orang Papua justru lebih maju jauh dari Indonesia di bawah tahun 1961. Orang Papua punya ratusan Dokter tamatan Belanda. Orang Papua punya Guru tamatan Belanda yang profesional. Orang Papua punya Teknisi dan banyak yang lainnya.

Dan bahkan, saat itu orang Papua punya perusahaan dan tokoh-tokoh. Rumah Sakit Dok 2 di jaman itu, justru menjadi rumah sakit rujukan untuk Asia dan Pasifik. Papua di jaman itu sudah bersaing dengan Orang Eropa. Sayangnya, semua itu hilang dan hancur saat terjadi pendudukan dan penumpasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparat Negara.

Bastian Rumaseb, Asisten Dokter Bedah di ruang operasi mulai dekade 1940-an 1950-an menjadi pekerja profesional di jaman Papua menuju Kemerdekaan. Dia kemudian dikejar oleh Aparat Indonesia dan harus mengungsi. Dan kemudian bekerja membantu pekerjaan misionaris dari Gereja Reformasi di salah satu pos Zending yang baru dibuka di pedalaman Merauke (Mappi Atas) saat itu. Ini salah satu contoh kasus, seorang Asisten Dokter Bedah di tahun itu, kemudian harus kehilangan Profesinya. Dan kasus yang sama menimpa semua dokter-dokter Papua, Mantri-mantri Papua, Teknisi-teknisi dan yang lainnya.

Dari sejarah Papua, sesungguhnya menunjukan bahwa yang membawa kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan untuk orang Papua adalah Negara Indonesia. Tidak ada dalam Sejarah Dunia bahwa, masyarakat yang punya kelimpahan kekayaan menjadi Miskin, Bodoh dan Tertinggal, kalau bukan karena Sistem Negara yang membuat masyarakat setempat itu Bodoh, Miskin dan Tertinggal. Apalagi, Papua punya sejarah sebelum Indonesia masuk, bahwa, Papua lebih maju jauh dari Indonesia dan Papua di bawah tahun 1960 pernah bersaing dengan Eropa, dan jauh lebih maju dari Asia dan Pasifik.

Keganjalan Hari Ini

Hari ini, 1 Mei 1963, hari dimana semua orang di dunia bisa menanyakan proses Penyerahan Papua oleh UNTEA ke Indonesia, yang mengakibatkan banyak terjadi kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Proses tanya menanya adalah proses demokrasi yang semestinya dihormati siapapun, sekalipun itu Negara. Sayangnya, justru hari ini, orang Papua dilarang aksi di tanah leluhur mereka, Tanah Papua.

Bahkan, tadi subuh, 01.30, ada penangkapan di Merauke kepada anggota PRD dan KNPB. Dari situasi penangkapan dan pelarangan aksi pada 1 Mei 1963 di Tanah Papua, sesungguhnya menegaskan bahwa "1 Mei 1963 ada masalah". Apa masalahnya? Tentu masalahnya adalah konspiratif yang dimainkan oleh Amerika dan Indonesia. Dan proses itu adalah Proses Ilegal.

Situasi saat ini menunjukan bahwa, semakin represif di Papua, semakin menimpulkan jutaan pertannyaan tentang Papua. Dunia saat ini bukan dunia kumpulan orang-orang tidak mengerti yang bisa tertipu oleh semua skenario pelarangan ataupun penutupan semua akses sekalipun itu akses informasi. Dunia sekarang adalah dunia teknologi yang bisa membuat manusia di dunia memahami semua masalah di dunia. 1 Mei 1963 pun, tentu sudah menjadi pengetahuan publik sekalipun Negara melalui Aparat Negaranya memutar balik jutaan kata dengan kampanyenya, namun semua itu hanya akan menunjukan kebodohannya pada publik.

Sejarah mengajarkan pada kita untuk mengetahui kebenaran peristiwa di masa silam. Sejarah juga mengantarkan kita pada pemahaman yang objektif dan akurat kebenarannya. Kiranya kebenaran sejarah Papua menjadi kekuatan proteksi bagi orang Papua yang dalam populasi penduduknya mulai mengalami penurunan yang signifikan.

Kiranya tulisan ini bisa membantu kita sekalian untuk lebih peka melihat kebenaran di Tanah Papua dengan akal budi dan marifat yang tinggi. Tuhan memberkati.

Foto Aksi AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua 

Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum

 

Aksi demonstrasi mahasiswa Papua pada 1 Mei 2015 di Malang. Foto: Ist. 

Foto Aksi AMP Komite Kota Malang Menggelar Aksi Damai Peringati Aneksasi Papua 

Kedalam NKRI adalah ILEGAL dan Cacat Hukum

AMP Komite Kota Malang Serukan Aksi Peringati Aneksasi Papua Ke Indonesia

AMP Serukan Aksi Peringati Aneksasi Papua Ke Indonesia ©Baroq

AMP |Kota Malang- Bertepatan dengan hari Aneksasi Papua ke Indonesia, ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), sampaikan aspirasi di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jalan Tugu, Kota Malang, Jum’at (01/05/2015).

Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara AMP, Salmon Pekei. Pihaknya mengatakan, hari ini merupakan hari pertama kali militer turun ke tanah Papua, dan pada hari tersebut memunculkan kekerasan seperti pemerkosaan, pembunuhan.

selain itu, mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah Indoesia untuk memberikan kebebasan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. “kami sebagai bangsa Papua, kami meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kami untuk menentukan nasib kami sendiri sebagai Rakyat Papua,” Ujar Salmon usai melakukan Orasi.

Pihaknya juga menyampaikan, agar perusahaan-perusahaan yang ada di tanah Papua ditutup, karena menurutnya itu yang paling banyak memicu terjadinya kekerasan.

sementara itu, Salmon juga berharap agar pemerintah membuka hati melihat kenyataan yang terjadi di Papua. “Kami berharap pemerintah membuka mata hati mereka untuk melihat kenyataan yang terjadi di Papua” Pungasnya. [sa]

1 Mei 2015: AMP Jawa-Bali Demo, 3 Ditangkap, Jogja Kibarkan Bintang Kejora

1 Mei 2015: AMP Jawa-Bali Demo, 3 Ditangkap, Jogja Kibarkan Bintang Kejora

Aksi AMP. Foto: Ist.

Bogor, MAJALAH SELANGKAH -- Tanggal 1 Mei 1963, secara administratif, Papua Barat diserahkan kepada kekuasaan Negara Indonesia. Selanjutnya, orang Indonesia memperingatinya sebagai hari integrasi Papua ke dalam Indonesia. Orang Papua merayakannya sebagai hari aneksasi.

Hari ini, 1 Mei 2015, rakyat Papua menolak aneksasi Papua Barat ke dalam Indonesia.

Di Papua, KNPB diberi mandat oleh NFRPB, WPNCL dan PNWP untuk mengoordinir rakyat Papua Barat dalam demo damai serentak menolak aneksasi Indonesia atas tanah Papua. Di tanah Jawa, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengambil alih tanggungjawab mengoordinir mahasiswa Papua di rantauan turun jalan.

AMP Komite Kota Yogyakarta mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai tanda penolakan Indonesia atas wilayah Papua. Mereka long march dari Asrama Papua Kamasan I menuju Malioboro, Nol Kilometer. Disana, ada gelar mimbar orasi.

Mengenai aksi AMP KK Yogyakarta, baca: Tolak Indonesia di Papua, Ratusan Mahasiswa Papua di Yogyakarta Turun Jalan. Nonton AMP Komite kota Yogyakarta kibarkan Bintang Kejora, Klik!

Di Surabaya, AMP komite kota juga turun jalan. Sumber majalahselangkah.com di Surabaya melaporkan, tiga mahaiswa atas nama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen dikabarkan ditangkap kepolisian setempat.  Demonstrasi mahasiswa membentangkan gambar-gambar bendera Bintang Kejora dan spanduk Refrendum untuk Papua serta meneriakan yel-yel "Papua Merdeka".

Mahasiswa menuntut, Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua sebagai solusi demokratis. "Rreferendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat," kata Waren Magal.

Mengenai demo AMP kota Surabaya, baca: Tolak Indonesia di Papua, 3 Mahasiswa Papua di Surabaya Ditangkap.

Di tanah Pasundan, Bogor, AMP komite kota Bogor turun jalan setelah mengoordinir lebih dari seratus mahasiswa Papua majalahselangkah.com mengonfirmasi Yosias Iyai, ketua AMP kota Bogor.

"Kami turun berpanasan di tanah Pasundan Bogor itu hanya mau menyakinkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia Internasional bahwa 1 mei 1961 adalah hari aneksasi  Papua. Kami ingin mengatakan bahwa kami menolak Indonesia berkuasa dan menjajah bangsa Papua. Kami hanya meminta untuk mengakui kedaulatan Papua Barat yang punya hak untuk menentukan nasib sendiri," tegas Iyai.

Massa mahasiswa Papua dikawal ketat oleh kepolisian. Tapi hingga aksi berakhir, tak ada kendala berarti.

AMP komite kota Bandung juga turun jalan. Puluhan orang massa aksi menggelar aksi long march, mulai dari Jalan Cisangkuy menuju Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat  (1/5/2015) pukul 11.51 WIB. Naas karoba, koordinator aksi mengatakan, AMP kota Bandung turun jalan tolak Aneksasi Indonesia atas tanah Papua pada 1 Mei 1963.

"Untuk itu, hari ini kami meminta kepada perintah Indonesia dan PBB untuk segera menarik Militer (TNI-Polri) organik dan nonorganik dari seluruh tanah Papua. Hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperealis, dan berikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis," jelas Karoba.

AMP komite kota Semarang juga turun jalan hari ini. Mereka memulai long march dari kontrakan Koteka menuju Bundaran Simpang Lima.

"Maka kami meminta Kepada PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia agar mengakui kedaulatan Papua Barat dan memberi kebebasan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat sebagai pewaris yang sah atas tanah Papua Barat.  Jika benar Indonesia konsisten menjalankan prinsipnya sendiri yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus di hapuskan maka, membebaskan bangsa Papua adalah konsekuensi logisnya," jelas AMP komite kota Semarang dalam releasenya kepada majalahselangkah.com.

DI Malang, AMP komite kota melakukan unjuk rasa juga terkait 53 tahun hari Aneksasi Papua, di Jalan Tugu Malang. Dengan meneriakkan yel yel Papua Merdeka, mereka menuntut pemerintah Indonesia memberikan hak kepada rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri, atau self determination.

Koordinator aksi, Salmon Pekei, mengatakan, pemerintah harus menarik perusahaan yang merampas kekayaan tanah Papua. Indonesia dan kapitalis-imperialisglobal hanya mengambil kekayaan kami, kami minta untuk semua angkat kaki dari Papua. Kami ingin merdeka, tegas Pekey.

AMP di Yogyakarta, Surabaya, Bogor, Malang, Semarang dan Bandung turun jalan pada 1 Mei 2015 dengan 3 pernyataan sikap yang sama.

Pertama, mendesak NKRI membubarkan Kodam, Kodim, Korem, Babinsa, dll. AMP desak Indonesia menarik militernya, organik dan non organik dari seluruh Tanah Papua.

Kedua, AMP minta Indonesia dan kapitalisme global pengeruk kekayaan alam Papua menghentikan seluruh eksploitasi dengan menutup seluruh perusahaan kapitalis-imperialis: Freeport, PB, NG, Tanguh, Corindo, Medco, dan lain-lain dari atas tanah Papua.

Ketiga, AMP menuntut dibukanya ruang yang sebebas-bebasnya untuk akses rayat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, sebagai satu-satunya solusi paling demokratis bagi rakyat bangsa Papua Barat. (Admin/MS)