Anak Adat Papua Jangan Rebutan 14 Kursi

Ramses Ohee: Anak Adat Jangan Rebutan 14 Kursi

JAYAPURA – Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih (BMP) Ramses Ohee mengimbau   seluruh elemen masyarakat di 5 wilayah adat di Provinsi Papua, masing-masing Mamta/Tabi, Saireri, La Pago,Mee Pago dan Animha, untuk tidak rebut-rebutan dan tetap menanti digelar musyawarah dan mufakat terkait pembagian 14 Kursi DPRP.
Ramses Ohee mengatakan hal ini ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Waena, belum lama ini. Dikatakan, pihaknya juga mengimbau kepada elemen masyarakat adat, untuk menyambut  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan masyarakat adat Papua menduduki kursi di DPRP pada 1 Februari 2010 lalu No.116/PPU-VII, dengan penuh damai, penuh kebersamaan dan saling menghargai satu sama lain di dalam komunitas masyarakat di Provinsi Papua sebagaimana di Provinsi Papua Barat. 

“Kita belum berpikir tentang ini, dapat begini Saireri, dapat begini Animha, dapat begini Mee Pago,  La Pago, dapat begini nanti Tabi/Mamta dapat begini. Tapi mari kita duduk bersama  di para-para adat, untuk musyawarah dan mufakat menyelesaikan masalah 14 Kursi DPRP,” tegas Ramses Ohee.

Dikatakan Ramses Ohee, pihaknya juga mengimbau seluruh elemen masyarakat di 5 wilayah adat di Provinsi Papua, untuk cermat dan hati-hati memproses UU Otsus dari 11 Kursi DPRP meningkat 14 Kursi DPRP ini. Pasalnya, setelah 14 Kursi DPRP nanti di Pemilu berikutnnya meningkat terus, baik kursi parpol maupun kursi adat.

Namun demikian, lanjut Ramses Ohee, pihaknya mengusulkan kepada seluruh elemen masyarakat adat diseluruh di Provinsi Papua minta Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Pemerintahan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang 14 Kursi DPRP, agar kedepan pemerintah dan masyarakat adat Papua mampu membuat regulasi dan Perdasus untuk dipergunakan di Tanah Papua. Sebagaimana UU Otsus pasal 6 ayat  2 mengatakan anggota DPRP terdiri dari anggota yang dipilih dan anggota yang diangkat.    Sedangkan ayat 4 mengatakan jumlah seperempat dari anggota DPRP terpilih.
Menurut Ramses Ohee, pihaknya mengusulkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., segera membentuk Tim Seleksi (Timsel) terdiri dari 5 orang perwakilan 5 wilayah adat di Provinsi Papua. Masing-masing Tabi/Mamta, Saireri, La Pago, Mee Pago dan Animha. (mdc/don/l03)

TPNPB-OPM Wilayah Saireri : Stop Kambing Hitamkan Kami

SERUI -- Komandan Operasi TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Kepulauan Yapen, Maikel Merani membantah pernyataan pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin ( di Binpa 13 Februari 2015)  yang menyatakan bahwa pelaku penembakan warga sipil di kilometer  6-7 arah Saubeba-Kontiunai, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen,  diduga berasal dari kelompok bersenjata yang dipimpin Maikel Merani. 

 Kepada wartawan di Serui, Senin (16/2) , Maikel Merani, dengan tegas membantah dan mengklarifikasi hal tersebut. Dikatakan,  pernyataan itu  tidak benar,  bahkan ia menuding pernyataan itu sebagai upaya  memutarbalik fakta yang sebenarnya. Ia menuturkan, jika memang  pelakunya adalah anggota dari kelompok TPNPB yang dipimpinnya maka perlu dipertanyakan latar belakang dari penembakan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah itu apa?, apalagi  korban tewas adalah seorang petani. Ia juga mempertanyakan sejak kapan TPNPB  punya mobil Toyota Avanza berwarna putih  yang digunakan untuk menghadang masyarakat di jalan untuk ditembak tanpa alasan apapun.

“Penembakan pada malam hari tanggal 11 Februari 2015 sebenarnya ditujukan untuk saya (Maikel Merani-red), namun naas karena justru mengenai masyarakat sipil yang hendak melakukan perburuan kus-kus saat itu. Sementara, pada saat kejadian,  saya sedang berada di rumah salah satu kerabat yang tinggal di Kampung Kontiunai dan melihat sendiri ada mobil berwarna putih yang lewat pada saat itu, dimana menurut informasi mobil tersebut milik  aparat yang sering dipakai mondar mandir di Kampung Kontiunai,”katanya.

''Ia juga mengungkapkan, pada malam tanggal 11 Februari 2015 sebelum kejadian warga sipil ditembak mati,  dirinya dihubungi via telepon oleh 2 orang anggota Polsek setempat  yang mengatakan agar dirinya harus segera kembali ke Utara dikarenakan Tim Dalmas akan melakukan penyisiran di Kampung Kontiunai pada malam tanggal 11 Februari 2015 lalu. 

“Mengingat sejak pagi hingga malam hari pada tanggal 11 Februari 2015,  saya  sedang mengunjungi kerabat di kampung setempat dan rencananya akan kembali pada malam itu juga. Setelah diberi info demikian saya tidak langsung meninggalkan Kampung Kontiunai mengingat baru saja melihat mobil putih tersebut melewati kampung setempat menuju Saubeba. Sehingga saya  memilih tempat persembunyian alternative (dirahasiakan-red) dan beberapa saat kemudian  terdengar kabar bahwa di kilo 4 arah Kontiunai-Saubeba telah terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil yang diketahui bernama Sony Fairumbak (33 tahun) yang saat itu hendak berburu kus-kus bersama saudara iparnya Y.S (saksi mata-red),”terang Maikel.

Maikel Merani dengan tegas mengatakan, penembakan terhadap masyarakat sipil di Kontiunai tidak berasal dari dirinya maupun anggota TNPB lainnya, karena warga sipil yang ditembak masih merupakan kerabat dekat,  sehingga tidak ada alasan kuat untuk membunuhnya dengan cara yang demikian sadis. Maikel juga menyampaikan ucapan terimakasih dari kedua anggota polsek Wenawi yang sengaja memancingnya dengan cara yang sedemikian rupa,  namun perlu diingat bahwa rencana yang dibuat manusia jika tidak di kehendaki Tuhan maka tidak akan terjadi. Ia juga menghimbau kepada Polres Yapen  agar jangan memutarbalikan fakta yang ada dan mengkambing hitamkan OPM maupun pihak-pihak lainnya. 

 

“Kami berjuang untuk melindungi masyarakat Papua bukan untuk memusnahkan, dan perlu dicek kebenarannya terkait kepemilikan senjata yang dikatakan Kabid Humas Poda Papua Kombes Patrige Renwarin bahwa saya Maikel Merani dilaporkan saat ini memegang satu pucuk senjata organik jenis SS1- V5,”tuturnya. 

Maikel kembali menegaskan bahwa pihak kepolisian baik Polres Yapen maupun Polda Papua jangan menciptakan persoalan baru guna mencari jabatan atau pangkat semata, karena korban-korban dari tindakan ini hanyalah masyarakat sipil biasa.

“Saya juga menghimbau kepada Gubernur Papua dan Ketua MRP agar jangan hanya berdiam diri saja melihat masyarakat Papua dijadikan sasaran empuk oleh pihak-pihak yang hanya mengejar pangkat maupun jabatan. Karena jika dibiarkan demikian,  maka masyarakat pribumi asli Papua akan habis lenyap secara perlahan-lahan dari atas tanah sendiri. Selama ini OPM maupun TPNPB selalu dikambing hitamkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,”tegasnya.