Hari
ini 1 Desember 2014, disaat para pemimpin politik Papua dari lintas
kawasan dan benua serta Papua sendiri berada di Vanuatu, merayakan hut
kemerdekaan Tanah Papua ke-53 di Negara mereka. Hal itu dilakukan dengan
menyelenggarakan libur nasional sebagai bentuk penghormatan atas
delegasi simposium Papua yang hadir disana untuk melakukan upacara
pengibaran bendera kebangsaan, demikian pesan delegasi Papua mengabarkan
dari port Vila Vanuatu.
Bukan
hal baru di Papua ketika Indonesia sambut hut Papua Barat. Sejak H-4
kepolisian Indonesia di Tanah Papua tebar teror. Dari ancaman
membubarkan aksi rakyat sampai penerapan siaga I sampai usai hari
keramat. Ketakutan Indonesia begitu menggeliat sehingga mereka was-was
terhadap gerakan orang Papua di hari ini. Sampai-sampai public disini
dihantui dengan teror akan terjadi kekacauan yang berujung gangguan
keamanan. Teror yang ujung-ujungnya dana keamanan cair itu hanyalah
patgulipat pihak tertentu semata.
Konstitusi
Vanuatu jelas hanya mengakui sebuah pemerintahan yang merdeka dan
berdaulat. Apa yang mereka lakukan bagi penentuan nasib sendiri Papua
Barat saat ini bentuk dari rangkaian kampanye ditingkat regional
pasifik. Rezim Joe Natuman begitu konsisten menyuarakan pembebasan bagi
saudara Melanesian.
Indonesia Sudah Tahu Poisis Vanuatu soal Papua Barat
Dari
petikan wawancara yang ditayangkan media setempat, bagi Vanuatu,
masalah penentuan nasib sendiri bagi rakyat Melanesia di Papua Barat
merupakan salah satu yang penting untuk MSG dan menjadi perhatian khusus
dari pemerintah Vanuatu. Perdana menteri mengacu kepada hasil pertemuan
puncak (MSG) di Noumea pada 2013, di mana Vanuatu melobi agar masalah
penentuan nasib sendiri Papua Barat dimasukkan dalam komunike akhir MSG: Untuk
pertama kalinya MSG menerima kenyataan bahwa rakyat Papua Barat
memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdiri sendiri. Dan
kami akan terus melakukan itu. Ada kasus penundaan permohonan
(keanggotaan) Papua Barat ke MSG yang masih dalam pembahasan. Jadi
mudah-mudahan tahun depan kita akan membahas lebih lanjut tentang
isu-isu tersebut.
PM Vanuatu menguraikan bahwa negaranya
juga membahas bagaimana Vanuatu menggunakan posisi internasional di PBB
untuk menyoroti masalah ini: Jadi orang Indonesia tahu posisi kami. Dan
saya mengangkatnya selama debat umum di Majelis Umum PBB tahun ini. Dan
kami akan terus mengangkat isu-isu tersebut. Dan apa yang ingin kita
lakukan adalah mencoba untuk mendapatkan konsensus regional, dukungan
regional sejauh MSG masih memperhatikannya, menarik perhatian Forum
untuk memperoleh dukungan dari sana dan kemudian kita bisa melangkah
lebih jauh ke tingkat PBB.
Perdana
Menteri Natuman menekankan bahwa pemerintahnya sangat prihatin tentang
pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan melihat bahwa peran
Vanuatu adalah untuk menyiapkan kepemimpinan di kawasan dalam menangani
masalah ini: Ini adalah masalah yang setiap negara dalam Forum Pasifik,
termasuk Australia dan Selandia Baru, harus menyuarakan keprihatinan
tentang pelanggaran hak asasi manusia. Maksudku, aku mendengar negara
menuduh negara-negara lain di luar kawasan kita melanggar hak asasi
manusia, tetapi terhadap dalam orang wilayah kita sendiri mereka menutup
mulut. Saya tidak tahu mengapa.
Simposium West Papua dan Harapan Penyelesaian Masalah pada Rezim Jokowi-JK
Sony
Ambudi, mantan wartawan dari Indonesia, sekarang menjadi aktivis HAM
pada Asia-Pacific Human Rights Koalisi (APHRC), telah mengikuti Jokowi
selama beberapa tahun dan ia optimistis atas kemungkinan perubahan bagi
rakyat Papua Barat.
“Saya
telah melihat apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dia telah melakukan
hal yang serupa (membawa penentuan nasib sendiri) pada skala yang lebih
kecil sebelumnya, dan saya berharap dia bisa melakukannya di Papua Barat
juga, “katanya. Sony Ambudi khawatir tentang rezim ini kedepan dimana
orang-orang disekitar istana tak bisa dijamin.
“Melihat
orang-orang di sekitarnya Saya sangat khawatir karena saya pikir
orang-orang ini adalah pembunuh. Dia memiliki 35 jenderal dalam tim
kampanye dan lima dari mereka telah bertanggung jawab atas pelanggaran
hak asasi manusia, termasuk pembunuhan aktivis dan orang-orang Papua
Barat, “katanya.
Kecemasan
yang sama datang dari pemerhati lainnya. Catherine Delahunty, dirinya
pesimis akan peluang Jokowi mengubah kebijakan terhadap Papua Barat.
“Saya
tidak akan optimis dengan kebijakan Jokowi untuk Papua Barat,” katanya.
Lanjutnya, Jokowi sendiri adalah karakter yang lebih progresif, namun
militer masih menguasai Papua Barat. Ada tanda-tanda pemikiran progresif
di Indonesia adalah hal yang baik, tapi saya tidak yakin bahwa
kebijakan baru bagi Papua sedang dilakukan rezim baru itu, katanya.
Menurut
Ross B. Taylor presiden dan pendiri Indonesia Institute Incorporated di
Australia Barat, Papua Barat untuk rezim Jokowi-JK jauh dari harapan
penentuan nasib sendiri. Dia yakin atas ucapan Jokowi. “Dengan
kerendahan hati, kami meminta orang-orang untuk kembali ke negara
kesatuan Republik Indonesia,” kata Jokowi pada malam ia terpilih. Jadi
Papua Barat akan saat ini tidak mendapatkan penentuan nasib sendiri.
Ross merasa trada perubahan kebijakan di Papua Barat. Jokowi, menurut
Taylor akan jauh lebih diplomatis dan konsultatif hadapi masalah Papua
Barat, tetapi umumnya Indonesia sangat sensitif terkait disintegrasi
wilayahnya, kata Ross.
Terkait
pertemuan Papua di Vanuatu, penyelenggara kegiatan seperti dilansir
radio Australia bilng symposium tersebut akan hadir utusan pemerintah
yang tergabung pada MSG. “Melanesian Speargead Group akan hadir dalam
pertemuan Papua Barat”, ujar penyelenggara
Sejalan
dengan tujuan pertemuan yang menghimpun seluruh pemimpin Papua untuk
mencapai kesepakan dan membentuk suatu kelompok yang kuat guna menjawab
keinginan bergabung dengan Melanesian Spearhead Group. Pastor Nafuki
yang tak lain Dewan Gereja Pasifik menyatakan juga bahwa seluruh anggota
Melanesian Spearhead Group yaitu Papua New Guinea, Solomon Island dan
Fiji akan mengirim utusan resmi pemerintah untuk menghadiri pertemuan
dimaksud.
Sejauh
ini, menurut panitia semua persiapan terkait pertemuan besar pemimpin
Papua Barat di Vanuatu berjalan dengan baik. Pastor Alan Nafuki,
pemimpin agama yang memimpin panitia persatuan Papua Barat menyatakan
kesiapannya menangani sekitar 200 peserta dari Papua Barat yang
menghadiri pertemuan tersebut dalam sebuah gereja, yang berlangsung
sejak 30 November dan berakhir pada 4 Desember di Port Vila. #Selamatkan
Tanah Papua
http://vanuatudaily.wordpress.com/2014/11/20/vanuatu-daily-news-digest-interview-with-pm-joe-natuman/
http://www.radioaustralia.net.au/tokpisin/2014-11-10/vanuatu-i-redi-gut-long-west-papua-miting/1387795
http://pacific.scoop.co.nz/2014/08/new-dawn-jokowi-may-offer-hope-for-west-papuans/
http://www.tempo.co/read/news/2014/11/30/078625455/HUT-OPM-Polda-Papua-Siaga-Satu
.jpg)
