1 Desember Libur Nasional Kemerdekaan Papua Barat di Negara Vanuatu

PM Vanuatu: 1 Desember Libur Nasional Kemerdekaan Papua di Vanuatu

  JAYAPURA,  — Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BP-KNPB) meminta dukungan doa rakyat Papua Barat terkait agenda pertemuan pemimpin-pemimpin pejuang West Papua yang akan berlansung di Vanuatu, 1 Desember 2014 mendatang.

Juru BIcara KNPB, Bazoka Logo, saat mengelar jumpa pers, Kamis (27/11/14) siang, mengatakan, Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman telah mengumumkan 1 Desember sebagai hari libur nasional Vanuatu dalam memberikan dukungan kepada rakyat Papua.

“Selain merayakan momen 1 Desember, simposium juga akan digelar untuk menyatukan ide dan persepsi pemimpin politik rakyat Papua Barat, kami juga senang karena Vanuatu menetapkan 1 Desember sebagai hari libur nasional,” kata Bazoka.
Menurut Bazoka, simposium secara resmi akan dibuka pada 1 Desember 2014, dan penutupan akan dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2014.

Aktivis kemerdekaan Papua Barat di beberapa negara, seperti Belanda, PNG, Australia, Inggris,New Zeland, dan Timor Leste dikabarkan juga akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat.
“Status Papua Barat secara eksplisit sudah disampaikan oleh Muhammad hatta, ketua delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu dipersolakan karena bangsa Papua berhak menjadi Bangsa yang meredeka,” ujarnya.

Kata Bazoka, hal tersebut terbukti dengan rakyat papua Barat tidak mengambil bagian dalam sumpah pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. “Dalam sumpah pemuda tidak pernah ada wakil Papua yang hadir, karena itu kami tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya Indonesia itu.” tegasnya.

KNPB juga menghimbau perwakilan pemimpin-pemimpin perjuangan Papua Barat untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mempertahankan prinsip masing-masing, tetapi mencari jalan terbaik bagi kemerdekaan rakyat Papua. “Kami di tanah air akan menggelar doa untuk pertemuaan nanti, persatuan dan kesatuaan menuju pembebasan nasional bangsa Papua Barat sangat kami butuhkan,” tegasnya.

(suarapapua.com/Media Papua)

 Editor : Oktovianus Pogau

Dukung Perjuangan Rakyat Papua, Vanuatu Libur Nasional pada 1 Desember 2014

Ilustrasi. Ist.

Jayapura, LA PAGO -- Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat, (KNPB) Basoka Logo mengatakan kepada seluruh rakyat Papua Barat, negara Vanuatu akan libur nasional pada Senin, 1 Desember 2014 sebagai bentuk dukungan atas perjuangan rakyat Papua.

"Vanuatu akan libur nasional, peringati HUT ke-53 Papua Barat," kata Logo kepada admin La Pago di Jayapura.

Secara resmi ialah Vanuatu. Peradana mentri Vanuatu telah mengumumkan untuk libur nasional dan upacara kenegaraan akan dilakukan oleh negara  Vanuatu.

Selain moment 1 Desember,  juga Vanuatu fasilitasi pemimpin rakyat Papua Barat untuk mengadakan simposium untuk penyatuan faksi perjuangan Papua Barat.

Symposium secara resmi akan dibuka pada tanggal 01 Desember 2014 dan penutupan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014. (B Kilungga/HP)

Tok Pisin : West Papua 53rd Anniversary long Melbourne

West Papua 53rd Anniversary long Melbourne

Caroline Tiriman

Sampela pipol blong West Papua na ol sapota blong rait blong ol West Papua pipal long kisim indipendans i bung long Federation Square long Melbourne blong makim dei blong ol.

Sampela blong West Papua i makim 53 anniversary blong ol long Melbourne (Credit: ABC) 

Piksa: Ol lain West Papua long Melbourne i redi long makim dei blong ol long Federation Square

Piksa: Trudy Silan, PNG student long West Papua bung long Melbourne

Piksa: West Papua activist Ronnie Kareni

Odio: Ronnie Kareni, West Papuan activist na PNG sumatin Trudy Silan i toktok

Tede emi 53 yar  we ol pipal blong West Papua i makim olsem National Day blong ol long 1961.

Despla dei, nambawan December i makim dei we ol pipal blong West Papua ibin apim Morning star flag blong ol aninit long ol wok em gavman blong netherlands ibin wok long redi-im ol long kisim indipendans, tasol long 1962 histori blong ol ibin senis taem Indonesia ibin go insaet na kisim nating West Papua.

Ol pipal blong West Papuans long olgeta hap blong wold wantem tu hia long Australia ibin makim despla dei tede na long Melbourne oli bin mekim wankaen bung.

Ol West Papuan pipal blong  Victoria, wantem tu ol saporta BLONG Australia na ol aborigini pipal ibin bung long Federation Square we oli bin holim na soim ol morning star flag, taem stori blong ol na wari ibin kamap long wanpla bikpla vidio screen.

Hut Papua ke-53 “Vanuatu Libur Nasional” Polda Papua Tebar Teror

Hari ini 1 Desember 2014, disaat para pemimpin politik Papua dari lintas kawasan dan benua serta Papua sendiri berada di Vanuatu, merayakan hut kemerdekaan Tanah Papua ke-53 di Negara mereka. Hal itu dilakukan dengan menyelenggarakan libur nasional sebagai bentuk penghormatan atas delegasi simposium Papua yang hadir disana untuk melakukan upacara pengibaran bendera kebangsaan, demikian pesan delegasi Papua mengabarkan dari port Vila Vanuatu.

Bukan hal baru di Papua ketika Indonesia sambut hut Papua Barat. Sejak H-4 kepolisian Indonesia di Tanah Papua tebar teror. Dari ancaman membubarkan aksi rakyat sampai penerapan siaga I sampai usai hari keramat. Ketakutan Indonesia begitu menggeliat sehingga mereka was-was terhadap gerakan orang Papua di hari ini. Sampai-sampai public disini dihantui dengan teror akan terjadi kekacauan yang berujung gangguan keamanan. Teror yang ujung-ujungnya dana keamanan cair itu hanyalah patgulipat pihak tertentu semata.

Konstitusi Vanuatu jelas hanya mengakui sebuah pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Apa yang mereka lakukan bagi penentuan nasib sendiri Papua Barat saat ini bentuk dari rangkaian kampanye ditingkat regional pasifik. Rezim Joe Natuman begitu konsisten menyuarakan pembebasan bagi saudara Melanesian.

Indonesia Sudah Tahu Poisis Vanuatu soal Papua Barat

Dari petikan wawancara yang ditayangkan media setempat, bagi Vanuatu, masalah penentuan nasib sendiri bagi rakyat Melanesia di Papua Barat merupakan salah satu yang penting untuk MSG dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah Vanuatu. Perdana menteri mengacu kepada hasil pertemuan puncak (MSG) di Noumea pada 2013, di mana Vanuatu melobi agar masalah penentuan nasib sendiri Papua Barat dimasukkan dalam komunike akhir MSG: Untuk pertama kalinya MSG menerima kenyataan bahwa rakyat Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdiri sendiri. Dan kami akan terus melakukan itu. Ada kasus penundaan permohonan (keanggotaan) Papua Barat ke MSG yang masih dalam pembahasan. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita akan membahas lebih lanjut tentang isu-isu tersebut.

PM Vanuatu menguraikan bahwa negaranya juga membahas bagaimana Vanuatu menggunakan posisi internasional di PBB untuk menyoroti masalah ini: Jadi orang Indonesia tahu posisi kami. Dan saya mengangkatnya selama debat umum di Majelis Umum PBB tahun ini. Dan kami akan terus mengangkat isu-isu tersebut. Dan apa yang ingin kita lakukan adalah mencoba untuk mendapatkan konsensus regional, dukungan regional sejauh MSG masih memperhatikannya, menarik perhatian Forum untuk memperoleh dukungan dari sana dan kemudian kita bisa melangkah lebih jauh ke tingkat PBB.

Perdana Menteri Natuman menekankan bahwa pemerintahnya sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan melihat bahwa peran Vanuatu adalah untuk menyiapkan kepemimpinan di kawasan dalam menangani masalah ini: Ini adalah masalah yang setiap negara dalam Forum Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, harus menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Maksudku, aku mendengar negara menuduh negara-negara lain di luar kawasan kita melanggar hak asasi manusia, tetapi terhadap dalam orang wilayah kita sendiri mereka menutup mulut. Saya tidak tahu mengapa.

Simposium West Papua dan Harapan Penyelesaian Masalah pada Rezim Jokowi-JK

Sony Ambudi, mantan wartawan dari Indonesia, sekarang menjadi aktivis HAM pada Asia-Pacific Human Rights Koalisi (APHRC), telah mengikuti Jokowi selama beberapa tahun dan ia optimistis atas kemungkinan perubahan bagi rakyat Papua Barat. 

“Saya telah melihat apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dia telah melakukan hal yang serupa (membawa penentuan nasib sendiri) pada skala yang lebih kecil sebelumnya, dan saya berharap dia bisa melakukannya di Papua Barat juga, “katanya. Sony Ambudi khawatir tentang rezim ini kedepan dimana orang-orang disekitar istana tak bisa dijamin.

“Melihat orang-orang di sekitarnya Saya sangat khawatir karena saya pikir orang-orang ini adalah pembunuh. Dia memiliki 35 jenderal dalam tim kampanye dan lima dari mereka telah bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan aktivis dan orang-orang Papua Barat, “katanya.

Kecemasan yang sama datang dari pemerhati lainnya. Catherine Delahunty, dirinya pesimis akan peluang Jokowi mengubah kebijakan terhadap Papua Barat.

“Saya tidak akan optimis dengan kebijakan Jokowi untuk Papua Barat,” katanya. Lanjutnya, Jokowi sendiri adalah karakter yang lebih progresif, namun militer masih menguasai Papua Barat. Ada tanda-tanda pemikiran progresif di Indonesia adalah hal yang baik, tapi saya tidak yakin bahwa kebijakan baru bagi Papua sedang dilakukan rezim baru itu, katanya.

Menurut Ross B. Taylor presiden dan pendiri Indonesia Institute Incorporated di Australia Barat, Papua Barat untuk rezim Jokowi-JK jauh dari harapan penentuan nasib sendiri. Dia yakin atas ucapan Jokowi. “Dengan kerendahan hati, kami meminta orang-orang untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Jokowi pada malam ia terpilih. Jadi Papua Barat akan saat ini tidak mendapatkan penentuan nasib sendiri. Ross merasa trada perubahan kebijakan di Papua Barat. Jokowi, menurut Taylor akan jauh lebih diplomatis dan konsultatif hadapi masalah Papua Barat, tetapi umumnya Indonesia sangat sensitif terkait disintegrasi wilayahnya, kata Ross.

Terkait pertemuan Papua di Vanuatu, penyelenggara kegiatan seperti dilansir radio Australia bilng symposium tersebut akan hadir utusan pemerintah yang tergabung pada MSG. “Melanesian Speargead Group akan hadir dalam pertemuan Papua Barat”, ujar penyelenggara

Sejalan dengan tujuan pertemuan yang menghimpun seluruh pemimpin Papua untuk mencapai kesepakan dan membentuk suatu kelompok yang kuat guna menjawab keinginan bergabung dengan Melanesian Spearhead Group. Pastor Nafuki yang tak lain Dewan Gereja Pasifik menyatakan juga bahwa seluruh anggota Melanesian Spearhead Group yaitu Papua New Guinea, Solomon Island dan Fiji akan mengirim utusan resmi pemerintah untuk menghadiri pertemuan dimaksud.

Sejauh ini, menurut panitia semua persiapan terkait pertemuan besar pemimpin Papua Barat di Vanuatu berjalan dengan baik. Pastor Alan Nafuki, pemimpin agama yang memimpin panitia persatuan Papua Barat menyatakan kesiapannya menangani sekitar 200 peserta dari Papua Barat yang menghadiri pertemuan tersebut dalam sebuah gereja, yang berlangsung sejak 30 November dan berakhir pada 4 Desember di Port Vila. #Selamatkan Tanah Papua

http://vanuatudaily.wordpress.com/2014/11/20/vanuatu-daily-news-digest-interview-with-pm-joe-natuman/

http://www.radioaustralia.net.au/tokpisin/2014-11-10/vanuatu-i-redi-gut-long-west-papua-miting/1387795

http://pacific.scoop.co.nz/2014/08/new-dawn-jokowi-may-offer-hope-for-west-papuans/

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/30/078625455/HUT-OPM-Polda-Papua-Siaga-Satu

1 Desember 2014 bendera West Papua dikibarkan di Kanaky ( New Caledonia)

1 Desember 2014 bendera West Papua dikibarkan di Kanaky ( New Caledonia)

Ketika kita mendekati Global pengibaran bendera dan Demonstrasi untuk Free West Papua pada 1 Desember, mengapa tidak mengatur pengumpulan lokal Anda sendiri, mengibarkan bendera Papua Barat dengan teman-teman Anda?

 

Harap beritahu kami jika Anda ingin kami untuk mempublikasikan setiap pengibaran bendera direncanakan sehingga kita dapat mendorong sebagaimana orang mungkin hadir!

 

Seperti ini orang di Kanaky / Kaledonia Baru, kelompok di seluruh dunia akan berkumpul bersama pada tanggal 1 Desember untuk menunjukkan dukungan mereka untuk Free West Papua di HUT ke-53 hari kemerdekaan Papua Barat dari Belanda (sebelum Papua Barat diserbu oleh Indonesia) .

Jika mungkin, jangan mengatur sendiri pertemuan Papua Merdeka Barat Anda pada hari ini dan mengirimkan foto-foto pengibaran bendera. Ingat, orang atau kelompok kita merasa telah mengambil foto terbaik akan menerima poster bebas dari Kampanye, tangan ditandatangani oleh pendiri Kampanye Benny Wenda.

 

Silakan ambil bagian dalam pengibaran bendera global yang bersejarah ini, mengangkat bukan hanya bendera tapi kesadaran penting dan ROH rakyat Papua Barat untuk KEBEBASAN dan KEADILAN

Free West Papua!

Terima kasih banyak

1 Desember 2014 AMP Akan Turun Jalan di Jakarta

Seruan aksi....!!!
Dalam rangka memperingati 53 Tahun Deklarasi Papua Batat 1 Desember 1961. Kami mengajak seluruh mahasiswa/i Papua Batat yang berada di Jawa dan Bali untuk dapat hadir dalam aksi demo damai pada:
Hari/tgl : senin 1 Desember 2014
Pukul : 07.00 s.d selesai
Rute Aksi : Bundaran HI - Istana Negara
Titik kumpul : Pasar Minggu, PGC Cililitan, Kampus UKI, Bundaran HI.
Demikian Seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi kawan-kawan kami ucapkan jabat Erat.
Salam pemberontakan.

 Jakarta-- Mahasiswa dan Mahasiswi Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) siap akan melakukan demonstrasi damai jalannya 53 tahun Deklarasi Negara Papua Barat 1 Desember 1961. 

Thema yang akan di bawakan yaitu “Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasip Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat” Jefry Wenda Ketua Umum AMP mengatakan aksi nasional siap akan dilaksanakannya. 

Bersama panitia dan pengurus telah mempersiapkan kesiapan dan persiapan atribut dan perangkat aksi 1 Desember nanti. (ungkapnya). 

Lanjut dia, aksi tahun ini akan dipusatkan ibukota kolonial Jakarta. Konsolidasi masa pun telah cukup kami lakukan, karena pimpinan komite kota serta anggotanya mulai dari tanah air Papua hingga Jawa dan bali akan partisipasi dalam hari besar ini. (Katanya). 

Ketua Panitia Sem Nawipa mengatakan kini memastikan 500 hingga 1000 masa aksi akan hadir. Kantanya, sebagai mahasiswa kita tidak boleh diam untuk memperjuangkan hak hidup, dan hak politik kita yang telah di rampas oleh Jakarta, kurang lebih 53 tahun yang lalu. 

Jefry Wenda mengatakan Deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, nyatanya tidak diakui oleh Indonesia dengan beberapa klaim yang tidak berdasar sama sekali. 

Wujud dari tindakan Indonesia yang mengakui pembentukan Negara Papua Barat dilakukan dengan Invasi militer yang dilakukan sejak dikeluarkannya Trikora (tiga komando rakyat), 19 Desember di Alun-Alun Utara Yogyakarta melalui mobilisasi kekuatan militer dilakukan untuk menggagalkan negara baru yang berumur 18 hari tersebut. 

Dalam rentetan ini berbagai operasi militer dilancarkan untuk menganekasasi Papua Barat kedalam pangkuan Jakarta-Indonesia. Lanjut Jefry : walau Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya negara Papua dan memaksakan rakyat Papua untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah Negara Papua tidak pernah surut dan tidak mampu meredam keinginan rakyat Papua untuk mendirikan sebuah Negara yang berdaulat sama seperti negara – negara lain di dunia. 

Lanjut, Jakarta mengklaim persoalan di Papua persoalan kesejateraan sosial dan ekonomi, namun kami punya hutan, kami punya gunung, kami punya laut serta segala isinya, namun kami tidak membanggakan ke semua ini. 

Kami memperjuangkan “Ideologi sebagai sebuah bangsa” cakupannya yaitu memperjuangkan harga diri kami sebagai sebuah bangsa, memperjuangkan hidup kami, memperjuangkan jati diri kami sebagai bangsa malanesia, terlebih adalah persoalan ideologi yang telah di rampas oleh Batavia – Jakarta. (Ungkapnya). 

Oleh   : Marinus Gobai

Editor : Wandikbonak

“MEDIA INDONESIA MENGKLABUI FAKTA PERJUANGAN TPN DI PAPUA”

PAPUA-- Usaha perjuangan Papua merdeka, perjuangan melalui sayap militer Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (Tpn-Opm), media masa Indonesia membalikkan fakta kebenaran mengklabui dengan Isu lain yakni; Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Orang Tak Kenal (OTK), Kelompok Separatis (KP), dan teroris. Pada hal yang sebenarnnya adalah TPN-OPM Murni memperjuangkan Papua Merdeka, hal ini disampaikan Oleh anggota Staf TPN-OPM Teryanus Satto . melalui sms singkat

Data yang diterima malanesia.com, dia juga memperjelaskan singkat mengenai, salah satu contoh kasus, beberapa waktu lalu, dari Tpn berhasil menewaskan 15 Prajurit Tni (Versi TPN) di Tingginambut dan sinak Puncak Jaya, media Indonesia mengabarkan bahwa yang menembak 8 prajurit (versi Indonesia) adalah kelompok sipil bersenjata, Separatis, GPK, OTK, dan sebagainya, hal ini media Indonesia benar-benar melanggar kode Etik Yurnalistik Indonesia .

Jelasnya, aksi-aksi Tpn melakukan penembakan terhadap Pasukan Tni dan Polisi, hanya untuk membelah mempertahanan Papua adalah wilayah sudah merdeka sejak 1 desember 1961. Perjuangan TPN untuk mengusir Penjajah Indonesia dari Tanah Papua, itu tujuan visi, misi utama Tpn.

Jadi, media masa Indonesia harus Independen, jangan memihak kepada Pemerintah penjajah dan stop Propaganda memihak Kepada Aparat Penegak Hukum (Tni-Polri). Jika benar-benar fakta kebenaran lapangan berdasarkan 5W1H, untuk menyampaikan ke publik. supaya masyarakat luas mengetahuinya soal Perjuangan murni dari Tpn.

Jadi, Indonesia harus, mengetahui bahwa Persoalan Utama Papua adalah “Sejarah”. Sejarah Yakni, Papua jelas merdeka sejak 1 desember 1961, nama Negara (West Papua), Lambang Negara (Burung Mambruk), Lagu Kebangsaan (Hai Tanah Ku Papua), bendera Negara (Bintang Kejora), dan Mata uang (Golden). Nilai-nilai atribut negara, TPN memperjuangkan dan mempertahankan sampai saat ini.

Tetapi, media masa Indonesia menutupi semua inti Perjuangan sebenarnya orang asli Papua berjuang, dan perjuangan murni TPN. Itulah kondisi dan situasi kenyataan di Papua.

Kemudian, Pemerintah, dan Negara Penjajah Indonesia kenapa, melarang media massa Internasional yang Independen masuk ke wilayah pulau PAPUA?, mungkin karena Penyakit Pembusukan, Pembuhunan, Pelanggaran(HAM), penindasan, Pemenjarahan, dan Pemerkosaan dilakukan oleh Penjajah Indonesia, melalui militer (Tni-Polri), Negara Indonesia secara kelihatan dan terselubung, takut terungkap di Publik.

Media Internasional mengunci ke Papua melalui Indonesia seperti diliris mediahttp://www.abc.net.au/, menyampaikan Pengamat Pemerintah Indonesia Larang Pengamat Internasional masuk ke Papua, dan media Internasional masuk ke Papua.

Dan banyak wartawan Indonesia, yang bertugas di Papua, juga mengakui, mereka juga di kontrol dan teror dari pihak militer Indonesia, hal ini dikabarkan melalui mediawww.tabloidjubi.com. pada tahun 2012 dua belas kasus kekerasan terhadap Jurnalis terjadi di Papua. dimuat pada (27/12/2012) tahun lalu (M/Admin)

http://www.malanesia.com/2013/03/media-masa-indonesia-membalikan-fakta.html

Sumber: Jubi, abc.net, facebook, wpnla.net., sms.