Ormas P2MAPTP Terbentuk, Harusnya Aparat Berkaca Diri

- Marinus: Ormas ini Wujud Nyata Ketidakpercayaan Kepada Aparat Keamanan

JAYAPURA - Pengamat Sosial Politik, HAM dan Hukum Internasional FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, seharusnya pihak keamanan merasa tersinggung dan berkaca diri dengan dibentuknya organisasi masyarakat (Ormas) baru yakni Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MAPTP). 

Pasalnya, Ormas ini merupakan wujud nyata ketidakpercayaan pejabat dan elite politik Papua terhadap kinerja dan tanggung jawab TNI-POLRI dalam menjaga keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Semakin tingginya eskalasi konflik dan kekerasan di Pegunungan Tengah, walaupun seluruh kekuatan personil militer dan senjata telah dikerahkan, namun belum bisa mengendalikan situasi keamanan di sana.

Situasi ini menimbulkan kecurigaan yang kuat di kalangan pejabat dan elite politik Papua akan keterlibatan pihak keamanan dalam pusaran konflik di Pegunungan Tengah.

“Meningkatnya kecurigaan inilah yang menjadi alasan kuat dibentuknya Ormas baru ini untuk berperan aktif dalam menciptakan dan mengendalikan situasi keamanan di Pegunungan Tengah,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Senin, (31/3).

Baginya, inilah bom waktu konflik horisontal yang sudah diletakkan pejabat Papua. Kehadiran Ormas ini akan semakin menimbulkan saling kecurigaan diantara sesama orang Papua dan juga diantara pihak keamanan dengan Ormas ini. Dan tinggal menunggu waktu saja konflik terbuka dalam skala yang lebih luas dengan jumlah korban yang jauh lebih besar muncul kepermukaan. 

Konflik ini akan bermula dari dalam birokrasi Pemda Provinsi Papua, karena biaya operasional Ormas ini akan diambil dari pos anggaran mana? Dari dana Otsus atau dana pribadi pejabat gubernur atau bupati-bupati se-Pegunungan Tengah? Adakah dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Papua 2014 untuk ormas seperti ini?. 

Ketidakjelasan pembiayaan ini akan menimbulkan konflik kepentingan dalam birokrasi Pemda Papua. Sangat sulit memang mengikuti logika berpikir Gubernur Papua Lukas Enembe belakangan ini. Kita berharap terciptanya perdamaian dan keadilan di Papua lebih cepat, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik menuju masa depan Papua yang jauh lebih baik, tetapi menilai report kinerja Gubernur Papua Lukas Enembe menjelang satu tahun kepemimpinannya ini, dirinya tidak tahu Papua ini mau di bawah kemana. 

Diakui Program kerja gubernur yang dipublikasikan Bappeda Provinsi Papua terlihat bagus di atas kertas, tapi dalam logika politik pemerintahan,suatu program kerja dikatakan memiliki prospek yang baik apabila ketika dipublikasikan, akan langsung memiliki dampak terhadap meningkatnya dukungan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Yang dibuktikan dengan berkurangnya aksi-aksi protes dan aksi-aksi ketidakpercayaan lainnya. 

Apakah terbukti? Justru yang terjadi adalah semakin banyak muncul rasa tidak simpati dari pegawai sendiri terhadap kinerja gubernur dan juga semakin menguatnya keinginan rakyat Papua untuk keluar dari NKRI. Semakin menguatnya perlawanan rakyat Papua terhadap kinerja gubernur yang merupakan kepanjangan tangan presiden, masa depan Papua benar-benar suram dan tak menentu. 

“Ormas P2MAPTP hadir bukan untuk menjadi solusi, tetapi menjadi bagian dari kompleksitas persoalan Papua yang belum ada ujung akhir penyelesaiannya. Hentikan segera semua praktik politik DEVIDE ET IMPERA di Tanah Papua kalau orang Papua mau lihat tercipta perdamaian dan keadilan di atas tanah yang kita cintai bersama ini,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Tokoh Intelektual asal Pegunungan Tengah, Agus Adepa, menandaskan, sistem kepemimpinan di Pegunungan Tengah tidak seperti itu yang mana kepala suku dipilih dan dilantik. Sehingga tindakan hadirnya P2MAPTP ini sudah melanggar adat masyarakat Pegunungan Tengah.(nls/don/l03)

Masyarakat Adat Balim La-pago Papua Protes Dituduh Makar

Chandra Harimurti 

 

Proses penahanan dan pemeriksaan dilakukan secara berlebihan yaitu dengan tekanan dan teror.

 

JAKARTA, Jaringnews.com - Masyarakat adat Balim La-pago di Papua melakukan protes atas tuduhan makar yang dilayangkan kepada Ketua Dewan Adat Lani Besar, Areki Winimbo. Areki ditangkap Polresta Jayawijaya bersama 2 petani, 1 aktivis dan 2 wartawan asing.

Dewan Adat Balim La-pago, Lemok Mabel menjelaskan mereka yang ditangkap bersama Areki adalah petani Deni Dow, pertani Jornus Wenda, aktivis pendidikan Ahky Logo, wartawan Thomas Charles dan wartawan Valentine Baurrat. Mereka ditangkap, Rabu (6/8) lalu pukul 14.00 WIT. Sebelum menangkap, Polres Jayawijaya melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

"Mereka ditangkap dan ditahan tanpa melalui suatu prosedur yang benar, proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan oleh anggota kepolisian di Wamena, Kabupaten Jayawijaya penuh rekayasa dan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum," kata Lemok dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/8).

Lemok menjelaskan proses penahanan dan pemeriksaan dilakukan secara berlebihan yaitu dengan tekanan dan teror. Mereka ditahan di tempat terpisah. Dua wartawan asing ditahan 6 Agustus malam, sementara 3 warga sipil ditahan keesokan harinya di Polres Jayawijaya. Namun mereka dipulangkan.

Sementara Ketua Dewan Adat Lani Besar, Areki Winimbo ditahan dan ditetapkan sebagai tengsangka. Kepolisian Jayawijaya menuduh Areki melakukan perbuatan kar bersama anggota kelompok bersenjata di sana.

"Tuduhan makar yang dituduhkan kepada kepala suku Lani Besar sangat tidak wajar dan tidak terbukti. Pemeriksaan terhadap Areki dilakukan di bawah tekanan kepolisian hinga dia menandatangani berita acara pemeriksaan dan surat penahanan," lanjut Lemok.

Lemok bercerita, pasca penahanan itu tokoh masyarakat dan kepala suku di 3 kawasan besar, yaitu Suku Yali, Suku Hubula, dan Suku Lani beraudiensi dengan Polres Jayawijaya, 12 Agustus kemarin. Namun gagal.

"Pihak Kepolisian Jayawijaya memilih bermusuhan dengan rakyat dari 3 suku besar itu," papar Lamok.

Perlakukan Kepolisian Jayawijaya ini bukan pertama kalinya dilakukan kepada Masyarakat Adat Balim La-pago. Sebelumnya di tahun 2008 dilakukan penembakan kepada anggota masyarakat adat Balim, Opinus Tabuni, lalu Ismail Lokobal di 2010. Di 2012 juga dilakukan pembakaran terhadap kantor Masyarakat Adat Balim La-pago oleh kepolisian.

Maka itu Masyarakat Adat Balim La-pago menyatakan sikap tidak percaya dengan kinerja kepolisian Jayawijaya. Dia meminta Polres Jayawijaya membebaskan Areki, 3 sipil dan 2 warga asing. Mereka juga meminta polisi berhenti melakukan pemanggilan terhadap warga adat.

"Tuduhan terhadap Areki Wanimbo dengan tuduhan makar dan memilik hubungan dengan dua warga asing tidak benar dan tidak mendasar demi hukum. Itu harus dibatalkan demi hukum," jelas Lemok.
(Chm / Hal)