Perjuangan Masyarakat Adat Menuju Negara Demokrasi Kesukuan di Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Adat Menuju Negara Demokrasi Kesukuan di Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Adat Koteka Wilayah Badlima
Menuju Kedaulatan Negara Demikrasi Kesukuan Papua Barat

Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DEMMAK) lahir dari hasil prakarsa anak bangsa yang stelah melihat hasil perjuangan melalui Presidium Dewan Papua (PDP) dibawah pimpinan Alm.Theys Hiyo Eluay, tidak lagi konsisiten memperjuangan aspirasi masyarakat Papua yang telah lama hidup di bawah cengkeraman kolonial NKRI selama 30 tahun. Segala Harapan dan aspirasi masyarakat saat itu ada pada pimpinan dan Pilar PDP, namun aspirasi dan harapan rakyat itu tidak diperjuangan semaksimal sesuai harapan Rakyat Papua, terlihat PDP semakin akrab dengan NKRI, dan seolah ada  permainan dari pimpinan PDP dalam memperjuangan hak-hak dasar serta aspirasi menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, Maka DEMMAK di dirikan oleh anak Koteka yang setelah melihat semua keganjilan yang terjadi di tubuh PDP.

DeMMaK di dirikan setelah Musyawarah  Besar Papua ke II tahun 2000, DEMMAK berdiri  sebagai Organisasi masyarakat adat yang menyuarakan hak-hak dasar masyarakat Adat Papua yang telah dan sedang menuju kepunahan dan kehancuran.
Perjuangan DEMMAK tidak melalui dalam Negeri, perjuangan dan Kampanye Papua mulai dari luar Negeri, dengan kantor pusatnya di Ireland, Ingggris Raya, vanuatu dan beberapa negara di Eropa... Perjuangan ini di dukung penuh oleh Masyarakat Adat Koteka yang ada di Pegunungan Tengah Papua, terutama Suku Walak yang hingga hari ini masih Eksis memperjuangan melalui Dukungan Dana dan Doa dalam men capai Negara Demokrasi Kesukuan.

Perjuangan keras Masyarakat Adata Koteka di Wilayah Pegunungan,Tengah Papua  sehingga kantor DEMMAK dan Lobi politik di sejumlah negara berhasil dan sedang mendukung Penuh untuk Merdeka. Dalam rangka mendukung Perjuangan DEMMAK di luar negeri , Masyarakat Adat Adat Koteka di wilayah Badlima, berbagai cara mencari dana untuk mendukung Perjuangan lobi Politik di luar negeri,

Sejarah Bangsa Papua, dan dunia akan mencatat, sebuah sejarah baru dimana Masyarakat adat Kooteka wilayah Badlima telah menjual anak-anak gadisnya dengan harga yang murah demi mendukung dana Perjuangan Papua, Koordinator DEMMAK wilayah Badlima Tuan Jafet Togodly melakukan tindakan penjualan gadis-gadis papua di wilayah badlima kepada masyarakat disekitarnya untuk demi mendapatkan uang untuk perjuangan Politik Papua di Luar Negeri.

Sejarah ini akan selalu mencatat di papua barat, bahwa begitu jerih payahnya Perjuangan masyarakat Adat Koteka wilayah Badlima untuk mendorong proses Perjuangan Papua menuju Kemerdekaan Penuh dengan negara Demokarasi Kesukuan...

Perjuangan panjuang Masyarakat Adat Koteka seperti di wilayah Badlima, adakah perjuangan seperti ini dilakukan juga masyarakat lain di Papua??? Ataukah hanya mengahrapkan kemerdekaan dan Kebebasan itu datang begitu saja dari Surga? dari PBB?, atau orang kulit putih??? TIDAK!!!

Perjuangan harus dari masyarakat Papua sendiri dengan penuh keyakinan, tanggungjawab, terhadap Perjuangan ini...

DEMMAK Koordinator Wilayah Badlima, hingga hari ini masih Eksis dan semangat dalam perjuangan menuju Kemerdekaan Penuh dengan Negara Demokrasi Kesukuan, Moto Perjuangan masyarakat Adat Koteka Wilayah Badliama adalah, " Perjuangan Melawan Antara TIPU dan Benar"" BENAR LAWAN TIPU" ...

Dasar Perjuangan Masyarakat Adat Koteka Papua adalah X1414,  Benar bahwa Allah menjadikan Tanah Papua dan penjaga atas ciptaaan tanah ini adalah orang Papua, kulitnya hitam, rambut Keriting, bukan orang rambut dan kulit lain... Kalau Allah kehendaki orang Papua yang menghuni di atas negeri ini, kenapa ada orang lain yang datang merampas, mencuri dan membunuh dengan seenaknya saja atas keberadaban manusia Papua???

Allah sebagai Panglima Perang akan Berperang Bagi Umatnya, dan tugas kami adalah bekerja keras, mendukung  impian dan harapan itru terwujud dengan memberikan dukungan dana,kepada Diplomat anak Koteka yang ada di Luar Negeri.

Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora !!! Kita Pasti meraih Kemerdekaan dan Pembebasan Nasional Bagi Rakyat Papua Barat.

Masyarakat Adat Balim La-pago Papua Protes Dituduh Makar

Chandra Harimurti 

 

Proses penahanan dan pemeriksaan dilakukan secara berlebihan yaitu dengan tekanan dan teror.

 

JAKARTA, Jaringnews.com - Masyarakat adat Balim La-pago di Papua melakukan protes atas tuduhan makar yang dilayangkan kepada Ketua Dewan Adat Lani Besar, Areki Winimbo. Areki ditangkap Polresta Jayawijaya bersama 2 petani, 1 aktivis dan 2 wartawan asing.

Dewan Adat Balim La-pago, Lemok Mabel menjelaskan mereka yang ditangkap bersama Areki adalah petani Deni Dow, pertani Jornus Wenda, aktivis pendidikan Ahky Logo, wartawan Thomas Charles dan wartawan Valentine Baurrat. Mereka ditangkap, Rabu (6/8) lalu pukul 14.00 WIT. Sebelum menangkap, Polres Jayawijaya melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

"Mereka ditangkap dan ditahan tanpa melalui suatu prosedur yang benar, proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan oleh anggota kepolisian di Wamena, Kabupaten Jayawijaya penuh rekayasa dan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum," kata Lemok dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/8).

Lemok menjelaskan proses penahanan dan pemeriksaan dilakukan secara berlebihan yaitu dengan tekanan dan teror. Mereka ditahan di tempat terpisah. Dua wartawan asing ditahan 6 Agustus malam, sementara 3 warga sipil ditahan keesokan harinya di Polres Jayawijaya. Namun mereka dipulangkan.

Sementara Ketua Dewan Adat Lani Besar, Areki Winimbo ditahan dan ditetapkan sebagai tengsangka. Kepolisian Jayawijaya menuduh Areki melakukan perbuatan kar bersama anggota kelompok bersenjata di sana.

"Tuduhan makar yang dituduhkan kepada kepala suku Lani Besar sangat tidak wajar dan tidak terbukti. Pemeriksaan terhadap Areki dilakukan di bawah tekanan kepolisian hinga dia menandatangani berita acara pemeriksaan dan surat penahanan," lanjut Lemok.

Lemok bercerita, pasca penahanan itu tokoh masyarakat dan kepala suku di 3 kawasan besar, yaitu Suku Yali, Suku Hubula, dan Suku Lani beraudiensi dengan Polres Jayawijaya, 12 Agustus kemarin. Namun gagal.

"Pihak Kepolisian Jayawijaya memilih bermusuhan dengan rakyat dari 3 suku besar itu," papar Lamok.

Perlakukan Kepolisian Jayawijaya ini bukan pertama kalinya dilakukan kepada Masyarakat Adat Balim La-pago. Sebelumnya di tahun 2008 dilakukan penembakan kepada anggota masyarakat adat Balim, Opinus Tabuni, lalu Ismail Lokobal di 2010. Di 2012 juga dilakukan pembakaran terhadap kantor Masyarakat Adat Balim La-pago oleh kepolisian.

Maka itu Masyarakat Adat Balim La-pago menyatakan sikap tidak percaya dengan kinerja kepolisian Jayawijaya. Dia meminta Polres Jayawijaya membebaskan Areki, 3 sipil dan 2 warga asing. Mereka juga meminta polisi berhenti melakukan pemanggilan terhadap warga adat.

"Tuduhan terhadap Areki Wanimbo dengan tuduhan makar dan memilik hubungan dengan dua warga asing tidak benar dan tidak mendasar demi hukum. Itu harus dibatalkan demi hukum," jelas Lemok.
(Chm / Hal)