Anggota Brimob Rela Melepaskan Seragam untuk Berjuang Demi Papua Merdeka

Elieser Awom: Saya OPM Murni

Eleazer Awom (Foto : Quinea)

JAYAPURA – Menanggapi pemberitaan sebelumnya  terkait kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] Pimpinan Goliath Tabuni, melalui Anton Tabuni dan dimediasi oleh KNPB  yang mempertanyakan kapasitas dirinya, Elieser Awom, akhirnya berkunjung ke redaksi Bintang Papua untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. “Saya adalah OPM [Organisasi Papua Merdeka] murni, perlu saya sampaikan hal ini kepada semua, dan saya juga ingin sampaikan bahwa, kita semua berjuang untuk merdeka,” ujar  ELieser Awom, Selasa (6/12) kemarin. Dirinya juga menjelaskan perihal tuduhan bahwa dirinya menyerah,”Kalau saya menyerah kenapa saya ditahan dan harus jalani sebelas tahun di dalam penjara, dan saya dilepaskan tahun 1999 itu karena menerima amnesty dari Presiden Gus Dur,” bebernya. Dalam ceriteranya, Elieser Awom menyampaikan bahwa, berawal dari tahun 1984,”Waktu itu saya adalah anggota Brimob, saya rela melepaskan seragam untuk berjuang demi Papua merdeka, dan saat itu saya langsung bergabung dengan kelompok Pimpinan Richard Yoweni, empat tahun kemudian yaitu tahun 1988 saya ditangkap dan diadili,” ungkap Elieser Awom.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya OPM murni, dan perjuangan yang saya lakukan sampai saat ini nyata, tahun 2007, kami lakukan pertemuan di Malaysia dengan tim diplomasi untuk mencari dukungan dari Negara luar, kemudian tahun 2008 kami masuk ke Vanuatu, dan berhasil meyakinkan Vanuatu sehingga mereka mengakui perjuangan bangsa Papua, dan membuka Kantor Perwakilan Papua di Vanuatu, setelah itu 22 September 2010 kami lakukan dengar pendapat dengan Kongres Amerika Serikat, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika,” tambah Awom.

Terkait apa yang dipertanyakan kepada dirinya, Elieser menyampaikan bahwa,”Seharusnya kan kita saling mendukung, semua yang kita lakukan adalah perjuangan untuk mencapai kebebasan, Kalau kita terus-terusan saling menuduh dan mempertanyakan satu dan yang lain, tidak akan pernah mencapai tujuan,” tambahnya.
Ketika ditanya terkait tujuan yang ingin dicapai tersebut, Elieser menyampaikan bahwa,”Sudah jelas, apa yang sudah dideklarasikan pada saat Kongres Rakyat Papua III adalah tujuan kita, yaitu merdeka, kalau anda seorang pejuang dan mengerti politik, pasti akan mendukung hasil Kongres Rakyat Papua III,” beber Elieser Awom.
“Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan Kongres itu adalah hasil keputusan rakyat, itu juga merupakan bagian dari perjuangan kita, mari kita dukung,” tutup Elieser Awom.

 

Sumber Berita : Bintang Papua

MEDIA RILIS. ABBOTT HARUS MENAIKKAN PAPUA BARAT DENGAN PRESIDEN YUDHYONO

MEDIA RILIS. ABBOTT HARUS MENAIKKAN PAPUA BARAT DENGAN PRESIDEN YUDHYONO

YOGYA. TIMIPOTU NEWS. Abbott harus menaikkan Papua Barat dengan Presiden Yudhyono.

Perdana Menteri Tony Abbott adalah untuk menghadiri perayaan ulang tahun D- hari di Perancis dan akan berhenti di Indonesia sebentar untuk bertemu dengan Presiden Yudhyono untuk mencoba dan hubungan yang mulus dengan Jakarta atas skandal mata-mata dan Australia menghentikan kebijakan perahu.

Joe Collins dari AWPA mengatakan "kami mendesak Tony Abbott untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat dengan Pemerintah Indonesia dan mendorong Presiden Indonesia untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat tanpa syarat. Ini keterlaluan bahwa ada 72 orang Papua Barat di penjara, banyak hanya karena mereka mengibarkan bendera Papua Barat di demonstrasi damai".

Joe Collins mengatakan, "hal terburuk Pemerintah Australia dapat Anda lakukan adalah untuk terus mengabaikan situasi di Papua Barat. Hanya ada satu masalah yang dapat menyebabkan gesekan besar antara kedua negara dan itu bukan skandal mata-mata tetapi masalah Papua Barat. orang-orang Papua Barat telah menyerukan dialog dengan Jakarta dan Australia harus mendorong presiden Indonesia untuk memulai proses.

Sumber: AWPA Sydney News

Reporter Of Timipotu News.

Int. Bidaipouga Mote

Statement Politik West Papua National Authority (WPNA)

STATEMENT POLITIK WPNA

West Papua National Authority (WPNA) sebagai lembaga perlawanan yang telah dideklarasikan pada tanggal 16 Agustus 2004 sebagai pemerintahan transisi rakyat Papua Barat, yang dalam melaksanakan fungsi-tugasnya, bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi serta melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan Kesatuan dan Persatuan berbagai komponen perjuangan Papua Barat serta mewujudkan satu tujuan yakni : PAPUA BARAT MERDEKA,  dengan batasan wilayah pemerintahan berdasarkan letak Astronomi yang meliputi : antara 130° – 140° Bujur Barat (BB) dan 1° Lintang Utara (LU) – 10° Lintang Selatan (LS).  Sehingga, atas nama Rakyat Papua Barat, kami meminta Pemerintah Republik Indonesia agar secara bijaksana membuka diri untuk menerima dan menjawab sejumlah tuntutan serta masukkan dari West Papua National Authority (WPNA) sebagai wujud niat baik Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan akar konflik di Papua.

Dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri West Papua National Authority (WPNA) DR. Jacob Rumbiak  ke  Jakarta – Indonesia pada bulan Februari 2011, telah mengajukan 5 (lima) tuntutan kepada Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari  ajakan WPNA, agar dalam rangka menuju penyelesaian damai akar konflik di Papua, maka segera :

1. Bebaskan seluruh Tapol/Napol Papua
2. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi para pemimpin Papua yang berada di hutan dan di luar negeri untuk melaksanakan konfrensi di Papua Barat.
3. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan  agar rakyat Papua yang berada diluar negeri dapat mengunjungi Papua sebagai tanah kelahiran mereka.  Tidak diperlakukan seperti warga Negara asing lainnya.
4. Pemerintah Indonesia mencabut stigma Separatis bagi para aktivis dan rakyat Papua yang memperjuangkan hak-hak dasarnya
5. Pemerintah Indonesia menarik mundur seluruh Pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua.

West Papua National Authority (WPNA) bersama  rakyat Papua menawarkan SOLUSI penyelesaian akar konflik Papua, yaitu :

1. Dialog yang di Fasilitasi dan di Mediasi oleh pihak Netral (Masyrakat Internasional)
2. Self determination (Penetuan  Nasib Sendiri) bagi bangsa Papua.

Demikian tuntutan dan solusi WPNA yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Indonesia demi perwujudan perdamaian bagi bangsa Papua, Indonesia dan Dunia.

Manokwari, 10 Juni 2011

WEST PAPUA NATIONAL AUTHORITY (WPNA)

MARKUS YENU                                                                 ALFRED AUPARAY
Gubernur Eksekutif WPNA – Manokwari                               Sekretaris WPNA – Manokwari


                                                     Mengetahui, 

 

 EV. EDISON WAROMI, SH                                    EV. TERRIANUS I. YOCKU
Presiden Eksekutif                                                           Presiden Nasional Kongres

Forkorus Yaboisembut Cs Akhirnya Hirup Udara Bebas

PAPUAN, Jayapura — Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, bersama keempat tahanan politik lainnya, akhirnya dapat menghirup udara bebas dari Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Abepura, Jayapura, Papua, sejak Senin (21/7/2014), pagi tadi. Forkorus keluar dari tahanan bersama Edison Waromi, Agust Kraar, Selpus Bobi, dan Dominikus Surabut. Kelima aktivis Papua ini ditahan sejak 19 Oktober…

Forkorus Yaboisembut Cs Akhirnya Hirup Udara Bebas was originally published on PAPUA MERDEKA! News