19 Wanita Fakfak Ditelanjangi Oleh Dua Polwan

19 Wanita Fakfak Ditelanjangi Oleh Dua Polwan

Jumpa Pers LSM Papu/Photo MS

Jayapura LA PAGO,--Menanggapi situasi menjelang 15 Agustus 2013 lalu di Kabupaten Fak-Fak atas perlakuan aparat gabungan TNI/POLRI  yang melakukan pemeriksaan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tanggal 14 Agustus 2013, direktur Elsham, Fery Marisan, Pengacara Elsham, Manfret Naa, dan kordinator Advokasi, Sem Rumbrar,  menggelar jumpa pers  pada Rabu (21/8/13) di kantor Elsaham Jayapura Papua yang di kutip berita Majalah Selangkah.

 

Sem Rumbrar, kordinator Advokasi, menjelaskan,  para perempuan dipaksa masuk ke sebuah lorong menuju toilet di ruang aula Polres Fakfak.  Di dalam  ruangan kecil itu, 2 orang Polisi wanita (Polwan) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perempuan yang ditangkap oleh aparat keamanan.

Yang pertama diperiksa adalah  mama Magdalena Bahba dan mama Naomi Hegemur.  Kedua Polwan tersebut langsung menaggalkan paksa pakaian kedua mama itu. Mama magadalena di lepaskan pakaian hingga tinggal  bh dan celana dalam saja. dan mama Hegemur karena pakaiannya basah.  Kemudian ia (Polwan) suruh untuk melepas pakaian semua, kecuali  pakaian dalamnya saja. Setelah di periksa, kedua mama tersebut langsung memeriksa barang bawaan dan kedua Polwan itu menyita barang bawaan kedua mama tersebut, diantaranya korek gas, pisau dapur, yang kebetulan ada dalam tas mereka. 

"Kami sebanyak 19 perempuan.  kami yang di periksa sebanyak 19 orang dan kami di perlakukan sama yatu di telanjangi," kata Elisabeth (Korban)."

"Setelah kedua mama itu diperiksa, berikutnya juga kedua perempaun diperikasa dengan cara yang sama oleh kedua polwan setelah di perikasa kemudian kedua polwan itu memanggil saya, Rosita Elisabeth,"  kata  Rosita Elisabeth Bahaba, wanita  16 tahun asal kampung Nembukteb, distrik  Karamongmongga, yang juga jadi korban 2 polwan ini.

"Saya dipaksa masuk kedalam wc oleh kedua Polwan tersebut, lalu saya diperlakukan hal yang sama seperti mama 2 itu," kata slisabeth, sambil membeberkan nama kedua Polwan yang menelanjangi mereka itu bernama Anti dan Jaqlin.

"Kami sebanyak 19 perempuan.  kami yang di periksa sebanyak 19 orang dan kami di perlakukan sama," kata Elisabeth.

Setelah diperiksa, kemudian pihak Polres Fakfak Kabag. OPS, Tony M. memerintahkan mama-mama untuk tidak jualan hari itu, dan membawa pulang sayuran yang hendak dijual hari itu. "Yang membawa jualan berupa sayauran dan makanan kebun langsung dibawa pulang. Nanti satu dua hari lagi baru mama dorang datang jualan."

Direktur Elsham, Fery Marisan, Pengacara Elsham, Manfret Naa, dan Coordinator Advokasi, Sem Rumbrar,  menilai, tindakan yang dibuat oknum Polwan di Fakfak benar-ber tidak etis, dan merupakan tindakan yang tidak menghargai HAM. Oleh karena itu, mereka sepakat, kejadian ini mesti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini..

 

Sumber: Majalah Selangkah

LA PAGO : Presiden Jokowi adalah Presiden Penjahat Manusi

Orang Papua mati karena persoalan ideologi perjuangan kemerdekaan papua barat. Dan rakyat papua masih mengalami penderitaan, pembantaian dan pembunuhan sadis dari negara sahabat penjajah selama ini juga menjadi perenungan bagi bangsa papua barat.

Namun kaum penjajah mati karena akibat dari fenomena alam tanpa ada efek apapun yang menggangunya. oleh karenanya, jangan melakukan berbagai tindakan secara tidak manusiawi sesama masia didunia ini, karena setiap tindakan dan kekerasan tentu akan ada imbalan berupa fenomena alam maupun kehilangan asset tanpa ada jejak.

Maka dapat katakan bahwa, Indonesia seharusnya mengakui penderitaan dan pembantaian yang dialami dan dirasakan oleh kami rakyat papua, diatas negeri Papua Barat. Karena sesuatu yang terjadi berupa bencana alam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi kutukan dari pencipta manusia. Jadi dalam kehidupan suatu bangsa yang masih dibawa penjajahan tentu akan ada imbalan sesuai perbuatan, tindakan dan kenafsuhan dari negara itu sendiri.

Fenomena alam berupa musiba dan hilang kontak asset pemerintah terjadi dimana-mana merupakan kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, dapat dikatakan  bahwa pergumulan anak negeri dengan tangisan dan ratapan diatas negerinya merupakan proses menujuh penentuan nasib sendiri, dengan kekuatan dari Allah/Aula bagi bangsa papua barat. Dan Sang Revolusioner senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri diatas Tanah Air West Papua,.

TNI/POLRI AKTOR KEKERASAN DI PAPUA

TNI/POLRI AKTOR KEKERASAN DI PAPUA

Pengungsi Masyarakat Lani Jaya di wamena

Pembakaran 2 Gereja dan Rumah warga di Lani jaya

Pembakaran rumah-rumah, Gedung-gereja dan pembunuhan yang di lakukan terhadap masyarat di lany jaya sangat disayangkan karena Fungsi dan tugas aparat TNI/ POLRI adalah menjaga dan mengayomi rakyat sipil, tetapi kenyataan hari ini aparat kepolisian menjadi aktor kekerasan.

TNI /POLRI ternyata aktor yang selalu menjakiti hati rakyat dan bunuh rakyat sipil takberdosa dengan stikma SPARATIS, OPM, GPK dan KSB  Stikma ini selalu dipakai untuk memusnakan orang papua .

Hal ini tidak bisa dibenarkan orang Indonesia ada di papua Ilegal oleh karena itu indonesia tidak layak mengayakan orang Papua separatis, dan anda tidak punya hak untuk membunuh orang papua.

 
Bupati Lani Jaya Boneka NKRI anda harus tau bahwa anda tidak punya hak untuk mengutuk Pejuang Papua Seperti TPN-OPM karena mereka berjuagan atas dasar sejarah.

Bupati lany jaya seharusnya mengutuk TNI-POLRI yang bakar rumah warga dan gereja di lani jaya, masa Bupati mengutuk TPNPB? Itu sama saja mengutuk diri sendiri dan rakyatnya, omnya mamanya kakak adik sendiri . Ini sangat memalukan kita jadi pejabat diatas negeri sendiri bukanya membela dan melindungi Rakyayanya mala kutuk rakyat sendiri anda jadi pemimpin buat siapa...???

Tuhan Allah menciptakan tanah Jawa, kalimantan,toraya , bali , Sumatra sulawesi dan maluku untuk orang melayu kami tidak pernah pergi rebut tanah mereka bukan !!!

Tapi mereka datang diatas tanah kita membunuh rakyat merampas hak kita tapi peminpin kita seperti bupati walikota dan gubernur  mendukung mereka ini sangat di sayangkan dimana hati nurani mereka???

Pelangkaran hak asasi manusia yang di lakukan oleh TNI/POLRI terhadap bangsa papua dari waktu ke waktu yang jadi korban rakyat sipil.

Penangkapan yang sewenang-wemag tanpa praduga tak bersalah dilakukan oleh aparat atau militer Indoneansia terhadap rakyat Papua dan Aktivis dan pejuang kebenaran dan keadilan di tanah ini selalu jadi korban.

Kami rakyat papua Sorong sampai Merauke mengutuk dengan keras pembunuh- pembunih Rakyat papua diatas tanah dan negeri kami sendiri Atas nama tulang belulang, atas nama Allah bangsa papua kami menolak dan Mengutuk keberadaan TNI/POLRI di Papua Barat.  Jangan membunuh kami diatas tanah kami sendiri, yang berhak mencabut nyawa kami bukan TNI/­POLRI.INDONESIA tetapi Tuhan yang berhak mengambil nyawa orang papua.

Ones Suhuniap 

Sekertaris Umum KNPB

Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com

Tolak Kehadiran Militer dalam PAUD di Tanah Papua

Tolak Kehadiran Militer dalam PAUD di Tanah Papua

Penulis : Andreas M. Yeimo            

Aliansi Mahasiswa Papua

Sebelum melihat kehadiran militer dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penulis ingin menjelaskan beberapa pengetian kata dasar yaitu Sistem, Pendidikan, dan Militer.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti  cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti system, jaringan, susunan, cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi atau cara berpikir.

Kata Pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar dapat secara aktif memahami apa yang disampaikan oleh gurunya.

Kata Militer adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), organisasinya yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga dan mengamankan kedaulatan negara.

*** 

Di beberapa pelosok pedalaman Papua, di sana ada beberapa personil TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sedang mengajar di beberapa daerah, misalnya di pesisir pantai Papua, yaitu di Biak bagian kampung, dan di pegunungan Papua yaitu di kabupaten Puncak Jaya.

Beberapa orang Papua memandang bahwa tidak salah, jikalau TNI dan Polri mengajar di tanah Papua. Karena tiap tahun walaupun ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan di jenjang  studi S1, S2 dan S3.  

Semua mahasiswa Papua maunya mencari kepentingan dan kesejahteraan pribadi dengan tidak menjadi guru. Padahal, guru sangat dibutuhkan dibandung profesi lain di Papua.

Memang sangat benar faktanya bahwa banyak mahasiswa Papua yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sudah malas untuk mengajar di tanah airnya sendiri. Tetapi jika dilihat dampak dan efeknya, sangat membahayakan, bila generasi muda Papua yang berpendidikan tidak kembali perhatikan PAUD.

Bayangkan bila PAUD di Papua ditangani militer seperti sekarang. Bagi anak-anak, apa yang mereka lihat mereka perbuat langsung. Maka pada dasarnya harus ditanamkan dengan sistem pendidikan yang ada agar anak usia dini tidak terpengaruh oleh sistem militerisme.

*** 

Pendidikan dan militer memiliki sistem, tujuan dan fungsi yang berbeda. Mereka berada di bawah satu payung besar yaitu negara.  

Ketika kita berbicara masalah organisasi, ada Visi dan Misi. Mereka juga punya sistem yang berbeda. Pendidikan punya sitem pendidikan sesuai perkembangan usia dan tingkatan pengetahuan. Juga dengan sistim Militerisme.

Ketika militer menjadi guru, maka bisa jadi sitem militerlah yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar, sementara pendidikan anak-anak punya sistemnya sendiri. Militer berpotensi menjadikan anak Papua menjadi sama wataknya dengan militer. Maka sudah sepantasnya, militer yang menjadi guru di Papua harus ditolak, karena akan merusak pembentukan manusia Papua melalui sistem pendidikan yang telah ada.

Kita harus tahu fungsi pendidikan dan militer. Militer bukan untuk mengajar, melainkan untuk mengamankan negara. Begitu pun dengan sistem pendidikan, bukan untuk mengamankan Negara, melainkan mendidik seorang anak agar mampu dan memahami nilai-nilai pendidikan, agar menjadi garam dan terang bagi sesamanya dalam dunia modern ini.

*** 

Harapan dan impian tak kunjung terealisasi melalui fakta dalam hidupku, di atas tanah air Papua yang tercinta. Berbagai macam masalah harus kutempuh dan kuperjuangkan. Entah itu masalah pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan masih ada banyak lagi.

Harapan kita ada pada anak muda Papua yang akan mengenyam pendidikan dengan baik, melalui sistem pendidikan yang baik, yang diajar oleh guru yang profesional, bukan oleh militer. 

Pemerintah Papua melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga baik itu Provinsi, Kabupaten/kota dan Distrik harus menyekolahkan anak-anak Papua yang masih menganggur dan tidak bersekolah di tanah air Papua. 

Pemerintah juga beri beasiswai mahasiswa yang akan jadi guru, agar mereka benar menjadi guru profesional, untuk kembali ke tanah Papua, mengajar, mencerdaskan kehidupan orang Papua. Dengan semakin banyaknya guru yang berkualitas, maka dominasi militer dalam dunia pendidikan, khususnya PAUD di Papua akan semakin berkurang. 

Dan itu akan jadi langkah maju untuk bangsa Papua.

Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Yogyakarta.